Peraturan Daerah ini membahas perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha. Perubahan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi retribusi pelayanan radio publik lokal dan tarif retribusi air bersih, serta menambah definisi dan ketentuan baru terkait objek dan subjek retribusi.

1. - 1 -
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten Pakpak
Bharat, perlu diatur retribusi atas pelayanan di radio;
b. bahwa Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah
memberikan layanan air bersih kepada masyarakat, sehingga
perlu diatur tarif retribusi pelayanan;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor
10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha belum
mengakomodir retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa
Usaha dengan suatu Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang…….2

2. - 2 -
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 58);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 59).
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 90).
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten Pakpak
Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Nomor 94).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA.
Pasal I
Beberapa ketentuan didalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 90),
ditambah sebagai berikut :
1. Ketentuan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ditambah 11 (sebelas) angka
sehingga keseluruhan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1…….…….3

3. - 3 -
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
di Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Objek Retribusi adalah yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
seorang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar terhutang
menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah
Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terhutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya
disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat………….4

4. - 4 -
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKB dan SKRDLB yang
diajukan oleh wajib retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencatat, mengumpulkan
dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan
keputusan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
berdasarkan Peraturan perundang – undangan Perpajakan Daerah dan
Retribusi.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah
dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya
23. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan
masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat
dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga
penyiaran yang bersangkutan.
24. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui
penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan,
memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada
khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk
yang ditawarkan.
25. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang
disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan
memperkenalkan, memasyarakatkan, mempromosikan gagasan, cita-cita,
anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk
mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai
dengan pesan iklan tersebut.
26. Air bersih adalah sumber mineral yang memberi manfaat kepada orang
pribadi atau badan untuk memenuhi keperluan rumah tangga atau lembaga.
27. Jasa usaha air bersih adalah jasa yang diberikan atau disediakan oleh
pemerintah daerah dalam menyalurkan air bersih kepada orang pribadi atau
badan dalam memenuhi keperluan rumah tangga atau lembaga.
28. Sosial Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa usaha
air bersih untuk kepentingan sosial kemasyarakatan yang sifatnya
memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti: rumah sakit,
sekolah/lembaga pendidikan formal, rumah ibadah, panti sosial dan lainnya
yang bentuk dan sifatnya sosial kemasyarakatan.
29. Rumah tangga A adalah orang pribadi yang menggunakan jasa usaha air
bersih untuk keperluan rumah tangga saja seperti memasak, mencuci dan
mandi.
30. Rumah tangga B adalah orang pribadi yang menggunakan jasa usaha air
bersih tidak hanya untuk keperluan rumah tangga saja akan tetapi
mendukung usaha perekonomiannya seperti rumah kos, salon, warung dan
sejenisnya yang bentuknya hanya sebagai penambah pendapatan rumah
tangga.
31. Niaga Kecil….5

5. - 5 -
31. Niaga kecil adalah orang pribadi yang menggunakan jasa usaha air bersih
digunakan untuk usaha perekonomiannya seperti industri rumah tangga
(pembuatan keripik, penjualan air mineral, door smer) dengan skala kecil.
32. Niaga besar adalah badan atau lembaga usaha yang menggunakan jasa usaha
air bersih untuk mendukung dan meningkatkan kualitas dan kuantitas
produksi seperti pabrik, restoran, hotel dan lainnya.
33. Instansi Pemerintah adalah lembaga pemerintah yang menggunakan jasa
usaha air bersih untuk keperluan pekerjaan kantor.
2. Ketentuan Bab VII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 8 ayat (2)
ditambah 2 kolom yaitu huruf E dan huruf F sehingga seluruhnya menjadi
sebagai berikut:
BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut :
A. PEMAKAIAN BANGUNAN GEDUNG
No. Jenis Bangunan Gedung Besar Retribusi
(Rp) Satuan Ket
1.
LAPANGAN NAPASENGKUT
a. Untuk Kegiatan Keagamaan
b. Untuk Kegiatan Bisnis
c. Untuk Kegiatan Sosial Politik
Rp. 100.000,-
Rp. 200.000,-
Rp. 200.000,-
1 unit Per-hari
2.
GEDUNG
Serba Guna Rp. 400.000,- 1 unit sda
3.
4.
RUMAH DINAS
a. Ibu Kota Kabupaten
(a) Rumah Permanen
(b) Rumah Semi Permanen
b. Ibu Kota Kecamatan
(a) Rumah Permanen
(b) Rumah Semi Permanen
MESS
a. Mess di Medan
 PNS Gol IV
 PNS Gol III
 PNS Gol II
 Non PNS (umum)
b. Mess di Salak
c. Mess Mahasiswa di Medan
Rp. 50.000,-
Rp. 40.000,-
Rp. 40.000,-
Rp. 35.000,-
Rp. 50,000,-
Rp. 40,000,-
Rp. 30,000,-
Rp. 70.000,-
Rp. 50,000,-
Rp. 50,000,-
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
Per orang
1 Kamar
Per orang
Per bulan
sda
sda
sda
Per-SPPD
Per-SPPD
Per-SPPD
Per malam
Permalam
Perbulan
B. PEMAKAIAN ALAT-ALAT PESTA
No. Jenis Alat-alat Pesta Besar Retribusi
(Rp) Satuan Ket.
1. PEMAKAIAN SOUND
SYSTEM/MIC
Rp. 300.000,- 1 unit Per hari
2. PEMAKAIAN ALAT-ALAT
PESTA :
a. Tratak
b. Kursi Plastik
c. Kursi Busa
d. Kursi Chitose
Rp. 80.000,-
Rp. 1.000,-
Rp. 2.000,-
Rp. 1.500,-
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
Per hari
sda
sda
sda
C.PEMAKAIAN ALAT....6

6. - 6 -
C. PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT
No. Jenis Alat-Alat Berat
Tarif Retribusi (Rp)
Dalam Daerah
Per-hari
Luar Daerah
Per-hari
Ket.
1. Mesin Gilas :
a. Barata 1 Ton
b. Barata 4 Ton
c. Barata 6-8 Ton
d. Barata 8-10 Ton
e. Vibratory Rollers 10
Ton
Rp. 120.000,-
Rp. 150.000,-
Rp. 400.000,-
Rp. 400.000,-
Rp. 600.000,-
Rp. 220.000,-
Rp. 250.000,-
Rp. 500.000,-
Rp. 500.000,-
Rp. 700.000,-
Lamanya
pemakaian
1 hari = 7
jam
2. Dump Truck :
a. Colt Diesel 3,5 Ton
b. Mobil Tinja
Rp. 400.000,-
Rp. 125.000,-
Rp. 500.000,-
Rp. 200.000,-
-
Trip
3. Truck :
a. 4 Ton
b. 5 Ton ke atas
Rp. 400.000,-
Rp. 400.000,-
Rp. 500.000,-
Rp. 500.000,-
-
4. Bull Dozer
Bull Dozer D. 4
Bull Dozer D. 6
Rp. 800.000,-
Rp. 1.100.000,-
Rp. 850.000,-
Rp. 1.300.000,-
Untuk
pemakaian
pribadi
dikurangi
Rp.100.00
0
5. Wheel Loeder Rp. 500.000,- Rp. 600.000,-
Untuk
pemakaian
pribadi
dikurangi
Rp.100.00
0
6. Road Grader Rp. 1.200.000,- Rp. 1.500.000,-
Untuk
pemakaian
pribadi
dikurangi
Rp.100.00
0
7. Tyre Roller Rp. 300.000,- Rp. 400.000,- -
8. Stone Crusher Rp. 1.000.000,- Rp 1.500.000,- -
9. Exavator
a. Exavator Hitachi
b. Exavator Komatsu
Rp. 700.000,-
Rp. 1.200.000,-
Rp. 850.000,-
Rp. 1.500.000,-
Untuk
pemakaian
pribadi
dikurangi
Rp.100.00
0
10. Air Compressor Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- -
11. Asphalt Sprayer Rp. 50.000,- Rp. 110.000,- -
12. Bus Umum Sekretariat Rp. 300.000,- Rp. 400.000,- -
13. Bus Umum Dinas
Perhubungan
Rp. 250.000,- Rp. 300.000,- -
14. Truk Roda 6 (enam) 4000
Cc
Rp. 400.000,- Rp. 500.000,- -
15. Double Cabin Rp. 500.000,- Rp. 600.000,- -
16. Traktor Rp. 125.000,- Rp. - -
17 Truk Trado Rp. 1. 000.000,- Rp. 1. 500.000,- -
18 Stamper Rp. 100.000,- Rp. 300.000,- -
D. ALAT MESIN PERTANIAN
NO JENIS ALAT SATUAN HARGA (Rp)
1 Hand Traktor Unit Rp. 750.000,-
2 Mesin Babat Unit Rp. 150.000,-
3 Penggiling Padi Unit Rp. 750.000,-
4 Pemipil Jagung Unit Rp. 750.000,-
5 Perontok Padi Unit Rp. 200.000,-
6 Kereta Sorong Unit Rp. 50.000,-
7 Handsprayer Unit Rp. 50.000,-
E. TARIF PELAYANAN....7

7. - 7 -
E. TARIF PELAYANAN JASA RADIO PEMKAB. PAKPAK BHARAT 95,7 FM
Time format (Senin-Minggu)
Prime Time 06.00 – 09.00 12.00 – 15.00 17.00 – 19.00
Regular Time 09.00 – 12.00 15.00 – 17.00 19.00 – 23.00
NO JENIS
Spasi Waktu (Durasi)
30 detik 45 detik 60 detik Ket
1 Spot Iklan
Nasional
Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- /sekali
putar
2 Spot Iklan Lokal Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 80.000,- /sekali
putar
3 Iklan Baca Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- /sekali
putar
30 menit 60 menit 120 menit
4
Sponsor
Program/Busine
ss Expose
Rp. 250.000,- Rp. 350.000,- Rp. 500.000,-
5 Talkshow Rp. 150.000,- Rp. 300.000,- Rp. 500.000,-
2 s/d 5 Menit
6 Insert/Kuis Rp. 200.000,-
Hadiah
ditanggung
Sponsor
7 Live Report Rp. 150.000,- /sekali
liputan
8 Pesan pelayanan
Masyarakat
Rp. 20.000,- /sekali
baca
9 Berita Duka Cita Rp. 5.000,- /sekali
baca
10 Ucapan Selamat Rp. 15.000,- /sekali
baca
11
Berita
kehilangan/terc
ecer
Rp. 10.000,- /sekali
baca
12
Penjualan Kartu
Pilihan dan
sejenisnya.
Rp. 1.000,- /lembar
F. TARIF JASA AIR BERSIH
KODE Keterangan
Tarif/M3 (Rp)
Abodemen
0-10 M3 11-20 M3 21-30 M3 >31
M3
SU Sosial Umum 400 500 600 1000 3500
RA ’A’ Rumah Tangga A 500 700 800 1100 3500
RA ’B’ Rumah Tangga B 600 800 1000 1200 5000
NK Niaga Kecil 800 1000 1100 1400 7000
NB Niaga Besar 1000 1200 1300 1500 10.000
IP Instansi
Pemerintah
600 800 1000 1200 3500
ID Industri 1100 1300 1500 1800 20.000
HU Hydran Umum Rp. 5.000,-/bulan KK
Biaya Pemasangan Baru Rp. 700.000,-
Denda keterlambatan Rp. 5.000,-/bulan
Tarif penyambungan
Rp. 250.000,-
kembali
Pasal II….…….8

8. - 8 -
Pasal II
(1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal
BUPATI PAKPAK BHARAT,
dto,
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
dto,
HOLLER SINAMO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN NOMOR

9. - 9 -
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
I. UMUMD
engan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten Pakpak
Bharat, maka untuk pelayanan atas jasa yang dilakukan di Radio dimaksud dan
untuk menambah PAD Kabupaten Pakpak Bharat maka perlu dilakukan
pungutan retribusi. Pelayanan atas jasa di radio dimaksud diklasifikasikan
kepada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Demikian juga atas pelayanan air bersih yang diberikan oleh Pemerintah
kepada masyarakat sebelum ada Peraturan Daerah ini masih menggunakan
surat keputusan kepala dinas. Karena ini merupakan pungutan kepada
masyarakat dan supaya memiliki payung hukum yang lebih kuat berdasarkan
hukum, maka perlu diatur retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah.
Pelayanan atas jasa air bersih ini juga diklasifikasikan kepada Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu
dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor
10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Diharapkan dengan bertambahnya sumber PAD Kabupaten Pakpak Bharat
dapat meningkatkan tingkat kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Pakpak Bharat.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I Cukup Jelas
Pasal II Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR