Dokumen tersebut membahas lembaga-lembaga negara di Indonesia beserta tugas dan kewenangannya, termasuk Bank Indonesia yang mengatur sistem pembayaran dan perbankan, Komisi Yudisial yang mengawasi hakim, dan DPR yang membentuk undang-undang.

1. Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia
Page | 1
Civics
NAMA LEMBAGA NEGARA
TUGAS & KEWENANGAN
Bank Indonesia
 Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem
Pembayaran
 Mengatur dan Mengawasi Perbankan
 Membuat dan Melaksanakan Kebijakan
Moneter
Komisi Yudisial
 Mengusulkan pengangkatan hakim agung
dan hukum ad hoc di MA kepada DPR untuk
mendapat persetujuan
 Menjaga dan menegakkan ehormatan,
keluhuran, dan perilaku hakim
 Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode
etik perilaku hakim
 Menetapkan kode etik hakim bersama
dengan MA
DPR – RI
 Membentuk UU yang dibahas dengan
presiden untuk mendapat persetujuan
bersama.
 Membahas dan memberikan persetujuan
peraturan pemerintah pengganti UU.
 Menerima dan membahas usulan RUU yang
diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang
tertentu dan menginstruksikannya dalam
pembahasan.
 Menetapkan APBN bersama Presiden
dengan memperhatikan pertimbangan DPD
 Melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan
pemerintah

2. Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia
Page | 2
Civics
Presiden - RI
 Memegang kekuasaan pemerintahan
menurut UUD.
 Mengajukan RUU (Rancangan Undang-
Undang) kepada DPR.
 Menetapkan PP (Peraturan Pemerintah)
untuk menjalankan undang-undang.
 Mengangkat dan memberhentikan menteri-
menteri
Mahkamah Agung
 Berwenang mengadili pada tingkat kasasi
 menguji peraturan perundang-undangan
dibawah UU
 Mengajukan 3 orang anggota Hakim
Konstitusi
 Memberikan pertimbangan dalam hal
Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi.
Mahkamah Konstitusi
 Berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang keputusannya bersifat final
untuk menguji UU terhadap UUD
 memutus sengketa kewenangan lembaga
Negara yang kewenangannya diberikan
kepada UUD 1945
 Wajib memberi putusan atas pendapat DPR
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945
 memutus sengketa kewenangan lembaga
Negara yang kewenangannya diberikan
kepada UUD 1945
 Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

3. Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia
Page | 3
Civics
KPK
Kementerian Pendidikan & Kebudayaan
 Perumusan dan penetapan kebijakan di
bidang pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan masyarakat, serta pengelolaan
kebudayaan
 Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan
masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan