SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Pemerintahan Pusat
Kelompok IV
• Aulia Rizki
• Rahman I
• Riska Silvia
• Rizaldi
Pemerintahan Pusat
Bagian Bagian Yang Termasuk Pemerintah Pusat
Pengertian
Yudikatif
Eksekutif
Legislatif
1.Pengertian Pemerintahan Pusat
Pemerintah pusat adalah suatu lembaga negara yang
mengurus urusan di tingkat pusat. Maksudnya, pemerintah pusatlah
yang mengurusi urusan negara
Hanya ada beberapa urusan, yaitu : agama, peradilan,
pertahanan, keamanan, fiskal dan moneter, serta politik luar negeri
Legislatif
a) Pengertian
Legislatif adalah, pemerintah pusat yang memiliki
kekuasaan untuk membuat Undang-undang (UU).
b) Tugas dan wewenang lembaga Legislatif :
 DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
~ Membentuk UU yang dibahas bersama presiden
~ Membahas dan meminta/tidak menerima
persetujuan peraturan pemerintah pengganti UU.
~ Menetapkan APBN bersama presiden.
~ Memilih anggota BPK
~ Menyerap, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi rakyat
 DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
~ Mengajukan UU yang berkaitan dengan daerah
~ Memberi pertimbangan RAPBN
~ Melakukan pengawasan yang berkaitan dengan otonomi daerah
~ Menerima hasil pemerintahan keuangan negara dan BPK
 MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
~ Mengubah dan menetapkan UUD
~ Melantik presiden dan wakil presiden.
~ Menetapkan peraturan dan kode etik MPR
~ Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk
memberhentikan presiden dan wakil presiden
Eksekutif
a) Pengertian
Eksekutif adalah Pemerintah pusat yang memiliki
kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang.
b) Tugas dan wewenang lembaga Eksekutif:
 Presiden
~ Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
~ Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat (AD),
Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU)
~ Menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU (dalam
kegentingan yang memaksa)
~ Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
~ Meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan
pertimbangan DPD.
 Wakil Presiden
~ Mendampingi presiden dalam menjalankan tugas-tuggas
kenegaraan.
~ Membantu presiden dalam mengoordinasikan, menjalankan,
dan mengevaluasi program kerja kabinet.
~ Menjalankan roda koordinasi dari komunikasi antara lembaga-
lembaga di pemerintahan
 Menteri-Menteri
~ Melakukan koordinasi pelaksana kebijakan dan program yang
telah ditetapkan di bidangg tertentu yang menjadi tanggung
jawabnya
~ Menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah-
masalah yang timbul.
~ Menyampaikan laporan dan saran-saran dan pertimbangan di
bidang tanggung jawabnya kepada menteri pimpinan
departemen, menteri koordinator yang dibantunya dan kepada
presiden.
Yudikatif
a) Pengertian
Yudikatif adalah pemerintah pusat yang memiliki
kekuasaan untuk mengadili pelanggaran Undang-Undang.
b) Tugas dan wewenang lembaga Yudikatif :
 KY (Komisi Yudisial)
~ Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
~ Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat,
serta perilaku hakim.
~ Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku
hakim.
~ Menetapkan kode etik dan pelaksanaannya bersama Mahkamah
Agung.
 MA (Mahkamah Agung)
~ Berwenang mengadili pada tingkat kasasi.
~ Mengajukan 3 orang Hakim Konstitusi.
~ Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan
grasi dan rehabilitsai.
 KY (Komisi Yudisial)
~ Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
~ Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat,
serta perilaku hakim.
~ Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku
hakim.
~ Menetapkan kode etik dan pelaksanaannya bersama Mahkamah
Agung.
 MA (Mahkamah Agung)
~ Berwenang mengadili pada tingkat kasasi.
~ Mengajukan 3 orang Hakim Konstitusi.
~ Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan
grasi dan rehabilitsai.
 MK (Mahkamah Konstitusi)
~ Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
keputusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD
~ Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang
diberikan kepada UUD 1945
~ Memutuskan pembubaran partai politik
~ Memutuskan hasil perselisihan pemilihan umum.
Pemerintahan pusat

More Related Content

What's hot

Tugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraTugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraNingrum Handayani
 
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negaraTugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negaraLukman Priasmoro
 
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnyaLembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnyaOperator Warnet Vast Raha
 
Susunan lembaga negara
Susunan lembaga negaraSusunan lembaga negara
Susunan lembaga negaraabdul majit
 
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)Oktavia Pramesti
 
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...Operator Warnet Vast Raha
 
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presidenTugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presidenOperator Warnet Vast Raha
 
Tugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPDTugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPDericalonsdale
 
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkkFungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkkNoviayuana Putri
 
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, kyBpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, kyOperator Warnet Vast Raha
 
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Operator Warnet Vast Raha
 
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan DaerahLembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan DaerahDhea Safitri
 
Sistem pemerintahan dan pentadbiran (BAB 3)
Sistem pemerintahan dan pentadbiran (BAB 3)Sistem pemerintahan dan pentadbiran (BAB 3)
Sistem pemerintahan dan pentadbiran (BAB 3)dka1d
 
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusatPpt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusatCha-cha Taulanys
 
Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...
Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...
Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...Shani Ulquiorra
 
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara IndonesiaLembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara Indonesiabulan purnama
 

What's hot (20)

Lembaga Negara
Lembaga NegaraLembaga Negara
Lembaga Negara
 
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
 
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraTugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
 
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negaraTugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara
 
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnyaLembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
 
Susunan lembaga negara
Susunan lembaga negaraSusunan lembaga negara
Susunan lembaga negara
 
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
 
Ppt 6
Ppt 6Ppt 6
Ppt 6
 
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
 
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presidenTugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
 
Tugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPDTugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPD
 
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkkFungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
 
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, kyBpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
 
Lembaga negara
Lembaga negaraLembaga negara
Lembaga negara
 
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
 
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan DaerahLembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
 
Sistem pemerintahan dan pentadbiran (BAB 3)
Sistem pemerintahan dan pentadbiran (BAB 3)Sistem pemerintahan dan pentadbiran (BAB 3)
Sistem pemerintahan dan pentadbiran (BAB 3)
 
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusatPpt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
 
Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...
Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...
Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...
 
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara IndonesiaLembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
 

Viewers also liked

How to increase your productivity
How to increase your productivityHow to increase your productivity
How to increase your productivitySaxbee Consultants
 
新潟県小千谷 講演 ソーシャルメディア活用セミナー
新潟県小千谷 講演 ソーシャルメディア活用セミナー新潟県小千谷 講演 ソーシャルメディア活用セミナー
新潟県小千谷 講演 ソーシャルメディア活用セミナー竹内 幸次
 
สะตอ
สะตอสะตอ
สะตอfah_ffah
 
大阪堺市 講演 事業計画書の作成ノウハウとプレゼン力向上
大阪堺市 講演 事業計画書の作成ノウハウとプレゼン力向上大阪堺市 講演 事業計画書の作成ノウハウとプレゼン力向上
大阪堺市 講演 事業計画書の作成ノウハウとプレゼン力向上竹内 幸次
 
Sally Doyle Resume 12 23 15a
Sally Doyle Resume 12 23 15aSally Doyle Resume 12 23 15a
Sally Doyle Resume 12 23 15aSally Doyle
 
REVISTAS CIENTÍFICAS DE ACESSO LIVRE: RELAÇÕES ENTRE GESTÃO E QUALIFICAÇÃO
REVISTAS CIENTÍFICAS DE ACESSO LIVRE: RELAÇÕES ENTRE GESTÃO E QUALIFICAÇÃOREVISTAS CIENTÍFICAS DE ACESSO LIVRE: RELAÇÕES ENTRE GESTÃO E QUALIFICAÇÃO
REVISTAS CIENTÍFICAS DE ACESSO LIVRE: RELAÇÕES ENTRE GESTÃO E QUALIFICAÇÃOThiago Pitaluga
 
10 de abril de 2015 "Infância e Recordações de Vida Passada"
10 de abril de  2015   "Infância e Recordações de Vida Passada"10 de abril de  2015   "Infância e Recordações de Vida Passada"
10 de abril de 2015 "Infância e Recordações de Vida Passada"Lar Irmã Zarabatana
 

Viewers also liked (11)

How to increase your productivity
How to increase your productivityHow to increase your productivity
How to increase your productivity
 
新潟県小千谷 講演 ソーシャルメディア活用セミナー
新潟県小千谷 講演 ソーシャルメディア活用セミナー新潟県小千谷 講演 ソーシャルメディア活用セミナー
新潟県小千谷 講演 ソーシャルメディア活用セミナー
 
Data recovery bhutan
Data recovery bhutanData recovery bhutan
Data recovery bhutan
 
5º ep tema 2
5º ep tema 25º ep tema 2
5º ep tema 2
 
สะตอ
สะตอสะตอ
สะตอ
 
大阪堺市 講演 事業計画書の作成ノウハウとプレゼン力向上
大阪堺市 講演 事業計画書の作成ノウハウとプレゼン力向上大阪堺市 講演 事業計画書の作成ノウハウとプレゼン力向上
大阪堺市 講演 事業計画書の作成ノウハウとプレゼン力向上
 
Sally Doyle Resume 12 23 15a
Sally Doyle Resume 12 23 15aSally Doyle Resume 12 23 15a
Sally Doyle Resume 12 23 15a
 
Data recovery dominica
Data recovery dominicaData recovery dominica
Data recovery dominica
 
REVISTAS CIENTÍFICAS DE ACESSO LIVRE: RELAÇÕES ENTRE GESTÃO E QUALIFICAÇÃO
REVISTAS CIENTÍFICAS DE ACESSO LIVRE: RELAÇÕES ENTRE GESTÃO E QUALIFICAÇÃOREVISTAS CIENTÍFICAS DE ACESSO LIVRE: RELAÇÕES ENTRE GESTÃO E QUALIFICAÇÃO
REVISTAS CIENTÍFICAS DE ACESSO LIVRE: RELAÇÕES ENTRE GESTÃO E QUALIFICAÇÃO
 
10 de abril de 2015 "Infância e Recordações de Vida Passada"
10 de abril de  2015   "Infância e Recordações de Vida Passada"10 de abril de  2015   "Infância e Recordações de Vida Passada"
10 de abril de 2015 "Infância e Recordações de Vida Passada"
 
tesi
tesitesi
tesi
 

Similar to Pemerintahan pusat

Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppknPpt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppknIrfanHakim54
 
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptxDewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptxSecondWeb
 
LEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptxLEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptxDzakyWiratmoko
 
PPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptx
PPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptxPPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptx
PPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptxjuliantomuhamamdrama
 
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...DPK GmnI FISIP Undip
 
Pendidikaan kewarganegaraan Lembaga Negara.pptx
Pendidikaan kewarganegaraan Lembaga Negara.pptxPendidikaan kewarganegaraan Lembaga Negara.pptx
Pendidikaan kewarganegaraan Lembaga Negara.pptxClaraDdviana
 
PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015Muhammad Sirajuddin
 
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARANILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARAAlvianNurAzqy
 
Hukum kelembagaan negara muhammad rizky saputra a_1700024050
Hukum kelembagaan negara muhammad rizky saputra a_1700024050Hukum kelembagaan negara muhammad rizky saputra a_1700024050
Hukum kelembagaan negara muhammad rizky saputra a_1700024050Muhammad Saputra
 
POLITIC - Suprastructure
POLITIC - SuprastructurePOLITIC - Suprastructure
POLITIC - SuprastructureSoya Odut
 

Similar to Pemerintahan pusat (20)

Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppknPpt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
 
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptxDewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
 
Pembelajaran 1
Pembelajaran 1Pembelajaran 1
Pembelajaran 1
 
Tugas dan wewenang dpr antara lain
Tugas dan wewenang dpr antara lainTugas dan wewenang dpr antara lain
Tugas dan wewenang dpr antara lain
 
HUKUM TATA NEGARA
HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARA
HUKUM TATA NEGARA
 
LEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptxLEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptx
 
Rpp sm 2
Rpp sm 2Rpp sm 2
Rpp sm 2
 
PPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptx
PPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptxPPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptx
PPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptx
 
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
 
Organisasi pemerintahan negara
Organisasi pemerintahan negaraOrganisasi pemerintahan negara
Organisasi pemerintahan negara
 
Tugas dan wewenang
Tugas dan wewenangTugas dan wewenang
Tugas dan wewenang
 
Pendidikaan kewarganegaraan Lembaga Negara.pptx
Pendidikaan kewarganegaraan Lembaga Negara.pptxPendidikaan kewarganegaraan Lembaga Negara.pptx
Pendidikaan kewarganegaraan Lembaga Negara.pptx
 
Bab 4 kd 3
Bab 4 kd 3Bab 4 kd 3
Bab 4 kd 3
 
PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
 
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARANILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
 
Hukum kelembagaan negara muhammad rizky saputra a_1700024050
Hukum kelembagaan negara muhammad rizky saputra a_1700024050Hukum kelembagaan negara muhammad rizky saputra a_1700024050
Hukum kelembagaan negara muhammad rizky saputra a_1700024050
 
POLITIC - Suprastructure
POLITIC - SuprastructurePOLITIC - Suprastructure
POLITIC - Suprastructure
 
PPKn – disiplin itu indah
PPKn – disiplin itu indahPPKn – disiplin itu indah
PPKn – disiplin itu indah
 
Wewenang
WewenangWewenang
Wewenang
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 

Recently uploaded

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (13)

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 

Pemerintahan pusat

  • 1. Pemerintahan Pusat Kelompok IV • Aulia Rizki • Rahman I • Riska Silvia • Rizaldi
  • 2. Pemerintahan Pusat Bagian Bagian Yang Termasuk Pemerintah Pusat Pengertian Yudikatif Eksekutif Legislatif
  • 3. 1.Pengertian Pemerintahan Pusat Pemerintah pusat adalah suatu lembaga negara yang mengurus urusan di tingkat pusat. Maksudnya, pemerintah pusatlah yang mengurusi urusan negara Hanya ada beberapa urusan, yaitu : agama, peradilan, pertahanan, keamanan, fiskal dan moneter, serta politik luar negeri
  • 4. Legislatif a) Pengertian Legislatif adalah, pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan untuk membuat Undang-undang (UU). b) Tugas dan wewenang lembaga Legislatif :
  • 5.  DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) ~ Membentuk UU yang dibahas bersama presiden ~ Membahas dan meminta/tidak menerima persetujuan peraturan pemerintah pengganti UU. ~ Menetapkan APBN bersama presiden. ~ Memilih anggota BPK ~ Menyerap, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi rakyat  DPD (Dewan Perwakilan Daerah) ~ Mengajukan UU yang berkaitan dengan daerah ~ Memberi pertimbangan RAPBN ~ Melakukan pengawasan yang berkaitan dengan otonomi daerah ~ Menerima hasil pemerintahan keuangan negara dan BPK  MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) ~ Mengubah dan menetapkan UUD ~ Melantik presiden dan wakil presiden. ~ Menetapkan peraturan dan kode etik MPR ~ Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden
  • 6. Eksekutif a) Pengertian Eksekutif adalah Pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang. b) Tugas dan wewenang lembaga Eksekutif:
  • 7.  Presiden ~ Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD ~ Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) ~ Menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU (dalam kegentingan yang memaksa) ~ Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri ~ Meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD.  Wakil Presiden ~ Mendampingi presiden dalam menjalankan tugas-tuggas kenegaraan. ~ Membantu presiden dalam mengoordinasikan, menjalankan, dan mengevaluasi program kerja kabinet. ~ Menjalankan roda koordinasi dari komunikasi antara lembaga- lembaga di pemerintahan
  • 8.  Menteri-Menteri ~ Melakukan koordinasi pelaksana kebijakan dan program yang telah ditetapkan di bidangg tertentu yang menjadi tanggung jawabnya ~ Menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah- masalah yang timbul. ~ Menyampaikan laporan dan saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggung jawabnya kepada menteri pimpinan departemen, menteri koordinator yang dibantunya dan kepada presiden.
  • 9. Yudikatif a) Pengertian Yudikatif adalah pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan untuk mengadili pelanggaran Undang-Undang. b) Tugas dan wewenang lembaga Yudikatif :
  • 10.  KY (Komisi Yudisial) ~ Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung ~ Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. ~ Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim. ~ Menetapkan kode etik dan pelaksanaannya bersama Mahkamah Agung.  MA (Mahkamah Agung) ~ Berwenang mengadili pada tingkat kasasi. ~ Mengajukan 3 orang Hakim Konstitusi. ~ Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan grasi dan rehabilitsai.
  • 11.  KY (Komisi Yudisial) ~ Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung ~ Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. ~ Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim. ~ Menetapkan kode etik dan pelaksanaannya bersama Mahkamah Agung.  MA (Mahkamah Agung) ~ Berwenang mengadili pada tingkat kasasi. ~ Mengajukan 3 orang Hakim Konstitusi. ~ Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan grasi dan rehabilitsai.
  • 12.  MK (Mahkamah Konstitusi) ~ Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD ~ Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan kepada UUD 1945 ~ Memutuskan pembubaran partai politik ~ Memutuskan hasil perselisihan pemilihan umum.