3. 1.Pengertian Pemerintahan Pusat
Pemerintah pusat adalah suatu lembaga negara yang
mengurus urusan di tingkat pusat. Maksudnya, pemerintah pusatlah
yang mengurusi urusan negara
Hanya ada beberapa urusan, yaitu : agama, peradilan,
pertahanan, keamanan, fiskal dan moneter, serta politik luar negeri
5. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
~ Membentuk UU yang dibahas bersama presiden
~ Membahas dan meminta/tidak menerima
persetujuan peraturan pemerintah pengganti UU.
~ Menetapkan APBN bersama presiden.
~ Memilih anggota BPK
~ Menyerap, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi rakyat
DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
~ Mengajukan UU yang berkaitan dengan daerah
~ Memberi pertimbangan RAPBN
~ Melakukan pengawasan yang berkaitan dengan otonomi daerah
~ Menerima hasil pemerintahan keuangan negara dan BPK
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
~ Mengubah dan menetapkan UUD
~ Melantik presiden dan wakil presiden.
~ Menetapkan peraturan dan kode etik MPR
~ Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk
memberhentikan presiden dan wakil presiden
7. Presiden
~ Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
~ Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat (AD),
Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU)
~ Menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU (dalam
kegentingan yang memaksa)
~ Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
~ Meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan
pertimbangan DPD.
Wakil Presiden
~ Mendampingi presiden dalam menjalankan tugas-tuggas
kenegaraan.
~ Membantu presiden dalam mengoordinasikan, menjalankan,
dan mengevaluasi program kerja kabinet.
~ Menjalankan roda koordinasi dari komunikasi antara lembaga-
lembaga di pemerintahan
8. Menteri-Menteri
~ Melakukan koordinasi pelaksana kebijakan dan program yang
telah ditetapkan di bidangg tertentu yang menjadi tanggung
jawabnya
~ Menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah-
masalah yang timbul.
~ Menyampaikan laporan dan saran-saran dan pertimbangan di
bidang tanggung jawabnya kepada menteri pimpinan
departemen, menteri koordinator yang dibantunya dan kepada
presiden.
9. Yudikatif
a) Pengertian
Yudikatif adalah pemerintah pusat yang memiliki
kekuasaan untuk mengadili pelanggaran Undang-Undang.
b) Tugas dan wewenang lembaga Yudikatif :
10. KY (Komisi Yudisial)
~ Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
~ Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat,
serta perilaku hakim.
~ Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku
hakim.
~ Menetapkan kode etik dan pelaksanaannya bersama Mahkamah
Agung.
MA (Mahkamah Agung)
~ Berwenang mengadili pada tingkat kasasi.
~ Mengajukan 3 orang Hakim Konstitusi.
~ Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan
grasi dan rehabilitsai.
11. KY (Komisi Yudisial)
~ Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
~ Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat,
serta perilaku hakim.
~ Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku
hakim.
~ Menetapkan kode etik dan pelaksanaannya bersama Mahkamah
Agung.
MA (Mahkamah Agung)
~ Berwenang mengadili pada tingkat kasasi.
~ Mengajukan 3 orang Hakim Konstitusi.
~ Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan
grasi dan rehabilitsai.
12. MK (Mahkamah Konstitusi)
~ Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
keputusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD
~ Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang
diberikan kepada UUD 1945
~ Memutuskan pembubaran partai politik
~ Memutuskan hasil perselisihan pemilihan umum.