Dokumen tersebut membahas peran serta masyarakat sipil dalam pengelolaan dan restorasi gambut di Sumatera Selatan. Masyarakat sipil melakukan berbagai aksi seperti pemetaan wilayah prioritas restorasi, monitoring kegiatan illegal logging, penebatan kanal dan penanaman, serta mendorong penegakan hukum lingkungan hidup. Dokumen tersebut juga memberikan rekomendasi untuk memberikan kompensasi kepada petani kecil, mereview perizinan di are

1. PERAN SERTA MASYARAKAT SIPIL DALAM
PENGELOLAAN DAN RESTORASI GAMBUT
AIDIL FITRI
HUTAN KITA INSTITUTE
Disampaikan pada Sosialisasi Program Badan Restorasi Gambut (BRG) di Sumatera Selatan
Palembang - 9 Agustus 2016

2. PETA RUANG PENGUASAAN GAMBUT DI OKI DAN MUBA (HEKTAR)

3. GRAFIS KEBAKARAN HUTAN 2015
Total terbakar 2015 837.520.
109.037 Ha (13,01%) berada di
kawasan perkebunan sawit
375.523 Ha (44.83%) berada di
kawasan IUPHHK HTI/RE/PS
410.598 ha (49%) terbakar adalah
kawasan gambut
131 548 Ha (15,71%) : SM, HL dan TN

4. BERBAGAI AKSI MASYARAKAT SIPIL :
Pemantauan, kajian dan solusi

5. 1) Pemetaan wilayah prioritas restorasi
OKI : 46.814,8 MUBA : 69.683,5 Banyuasin :
14.198,1
TOTAL DARURAT RESTORASI 130.696,4 HA

6. 2) Pemetaan wilayah TERBAKAR

7. 3). Monitoring kegiatan di dalam areal hutan gambut
Atas : Kegiatan illegal logging di Sungai Merang, HaKI 2015.
Kanan : Illegal logging di sekitar konsesi PT. RHM/ APP
yang diambil dengan menggunakan drone Tanggal 6 Mei 2016
(Walhi Sumsel, Auriga dan HaKI)

8. 4). Penebatan kanal dan penanaman
• Penebatan kanal sudah dilakukan
sejak tahun 2002 di KHG Merang
Kepayang dan lebih dari 50 tebat
sudah dibangun. Tantangannya
adalah paska penebatan, tebat
dirusak oleh pelaku illegal logging.

9. 5). Mewujudkan 1 juta hektar perhutanan sosial Sumsel

10. 6). Pembangunan embung, rehabilitasi lahan
bekas terbakar dan sumur bor
• SHI membuat 11 embung dan
sumur bor di 3 desa di OKI.
• Melakukan rerehabilitasi lahan
seluas 36 Ha di 12 Desa di OKI.
• Kemasda membut 8 sumur bor di
Kabuoaten OKI, dan penanaman
20 ribu batang pohon di 5 desa di
MUBA.

11. 7). Mendorong penegakan hukum LH
• Melakukan kajian dan monitoring terhadap praktek
pengelolaan SDA.
• Melakukan gugatan hukum terhadap pelaku kerusakan
LH

12. REKOMENDASI
• Kompensasi untuk masyarakat petani kecil terkait larangan
pembukaan lahan dengan membakar
• Review perizinan yang berada pada areal gambut dalam atau kubah
gambut
• Konservasi dan atau restorasi harus sejalan dengan kebutuhan sosial,
budaya dan ekonomi masyaralat lokal/setempat.
• Menyelesaikan konflik-konflik SDA dengan cara membentuk
kelembagaan khusus pelayanan penanganan konflik SDA di tingkat
propinsi dan kabupaten.

13. Terima Kasih