SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
RENCANA REHABILITASI
LAHAN & HUTAN III - 1
3.1 PENENTUAN RENCANA TEKNIS RHL – DAS
Rencana teknik RHL – DAS di tentukan berdasarkan pertimbangan kondisi lokal baik
bio fisik maupun sosial ekonomi dan budaya, dengan demikian bentuk-bentuk pola dan
jenis vegetasi yang tumbuh baik di suatu kawasan hutan di lokasi tersebut dapat
dijadikan model untuk rekomendasi RHL di kawasan tersebut.
Dalam penentuan rekomendasi Rencana Teknik RHL – DAS terdapat 2 (dua) Metode,
yaitu metode vegetatif dan metode Sipil Teknis.
1. METODA VEGETATIF
Tabel 3.1
Metoda Vegetatif di dalam dan di luar kawasan
Morfologi
DAS HL HK HP Lindung (L) Budidaya B
Hulu (H) RL - HHL RK - HHK RP - HHP PL - HKL PB - HKB
Tengah (T) RL - HTL RK - THK RP - THP PL - TKL PB - TKB
Hilir (L) RL - LHL RK - LHK RP - LHP PL - LKL PB - LKB
Sumber : Analisi GIS BP DAS Musi
Dalam Kawasan Hutan Luar Kawasan Hutan
Keterangan :
RL : Reboisasi pada HL ( Hutan Lindung)
RK : Reboisasi pada HK ( Hutan Konservasi)
RP : Reboisasi pada HP ( Hutan Produksi)
HHL : HL di DAS Hulu HHK : HK di DAS Hulu HHP : HP
di DAS Hulu
THL : HL di DAS Tengah THK : HK di DAS Tengah THP : HP di DAS Tengah
TINJAUAN RENCANA LIMA TAHUN PENGELOLAAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN3
Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
RENCANA REHABILITASI
LAHAN & HUTAN III - 2
LHL : HL di DAS Hilir LHK : HK di DAS Hilir LHP : HP
di DAS Hilir
PL : Penghijauan di Kawasan Lindung
PB : Penghijauan di kawasan Budidaya
HKL : Kawasan Lindung di DAS Hulu
TKL : Kawasan Lindung di DAS Tengah
LKL : Kawasan Lindung di DAS Hilir
HKB : Kawasan Budidaya di DAS Hulu
TKB : Kawasan Budidaya di DAS Tengah
LKB : Kawasan Budidaya di DAS Hilir
2. METODA SIPIL TEKNIS
Tabel 3.2
Metode Sipil Teknis di dalam dan diluar Kawasan
Morfologi
DAS HL HK HP L B
Hulu (H) TI TI TI/TG-DPn/GP TG/TK-DPn/GP/SPA
Tengah (T) TI/DPn/GP TI TI/DPn/GP TG/TK-Dpi/GP TG/TKB-Dpi/GP
Hilir (L) TI-GP/R TI - R TI-GP/R TG/TK TD-SRA/B
Dalam Kawasan Luar Kawasan Konservasi
Keterangan :
 Dam Pengendali (Dpi)
 Dam Penahan (DPn)
 Teras Datar (TD)
 Teras Bangku (TB)
 Teras Gulud (TG)
 Teras Individu (TI)
 Sumur Resapan Air (SRA)
 Biopori (B)
Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
RENCANA REHABILITASI
LAHAN & HUTAN III - 3
3.2 RENCANA PEMULIHAN HUTAN DAN LAHAN
Kerusakan hutan juga di perparah dengan kecenderungan peningkatan kebutuhan
manusia yang mengakibatkan perubahan yang besar dalam lingkungan antara lain
kebutuhan akan lahan sebagai tempat aktivitas.
Untuk mengatasi masalah kebutuhan penduduk seiring dengan keterbatasan lahan
pertanian yang tersedia maka diperlukan sistem pengolahan lahan yang dapat
mengurangi dan memperbaiki terbentuknya lahan kritis dan sekaligus meningkatkan
dan mempertahankan produktifitas lahan. Bentuk- bentuk yang di terapkan antara
lain : Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Rakyat, Agroforestry, UP-UPSA,AUK, hutan
kota, Reklamasi lahan.
Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat di ketahui kemajuan melalui kegiatan
monitoring. Hasil pemantauan tersebut di gunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan
pemeliharaan dan penyempurnaan perencanaan kegiatan selanjutnya.
Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan
dan lahan, yang ditempatkan pada kerangka daerah aliran sungai. Rehabilitasi
mengambil posisi mengisi kesenjangan ketika sistem perlindungan tidak dapat
melindungi hasil sistem budidaya hutan dan lahan, sehingga terjadi deforestasi dan
degradasi fungsi hutan dan lahan.
Rehabilitasi hutan dan lahan dapat diimplementasikan pada semua kawasan hutan
kecuali cagar alam dan zoni inti taman nasional. Sistem rehabilitasi hutan dan lahan di
cirikan oleh komponen sebagai berikut :
1. Komponen obyek rehabilitasi hutan dan lahan
2. Komponen Teknologi
3. Komponen Institusi
Sisitem Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan sistem terbuka, yang melibatkan para
pihak yang berkepentingan menggunakan hutan dan lahan. Dengan demikian pada
prinsipnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, diselenggarakan atas inisiatif bersama
para pihak. Ini berbeda dengan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, selalu
melalui inisiatif pemerintah dan menjadi beban tanggungjawab pemerintah.
Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
RENCANA REHABILITASI
LAHAN & HUTAN III - 4
Dengan kata lain, ke depannya rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan oleh
masyarakat dengan kekuatan utama dari masyarakat sendiri. Prinsip-prinsip
penyelengaraan rehabilitasi hutan dan lahan secara lebih deskriptif disajikan pada Pola
Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
3.3 SASARAN RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASIHUTAN DAN
LAHAN SELAMA 5 TAHUN DI KABUPATEN MUARO JAMBI
Unit Terkecil Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (UTPRHL) adalah satuan lahan
terkecil yang mempunyai kesamaan kondisi biofisiknya . Penyusunan UTPRHL atau
satuan lahan untuk sasaran pengelolaan diperoleh dari peta Rencana Teknik
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTk-RHL DAS) semi detail secara
sederhana terdiri dari tahapan-tahapan antara lain:
1. Penyiapan peta input ( peta lahan kritis, peta DAS prioritas, peta fungsi
kawasan)
2. Delineasi peta morfologi DAS
3. Tumpang susun (Overlay)
4. Kondifikasi satuan lahan dan
5. Penelusuran (query).
Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
RENCANA REHABILITASI
LAHAN & HUTAN III - 5
Tabel 3.3
Wilayah Penyusunan RPRHL Kabupaten Muaro Jambi
HP Budidaya S E
Kec. Mestong Musi
1 Desa Sungai landai Lalan 366.679 103''36'09'' 01''49'37.5''
2 Desa Suka Maju Lalan 382.385 103''37'12'' 01''44'56''
3 Desa Sebapo I Lalan 285.713 103''34'36,5'' 01''46'19''
4 Desa Sebapo II Lalan 751,63 103''34'39'' 01''47'03''
5 Desa Sebapo III Lalan 103''35'51'' 01''45'33''
6 Desa Nyogan I Lalan 614.848 103''30'44'' 01''56'08''
7 Desa Nyogan II Lalan 103''30'46'' 01''57'35.5''
Kec. Sungai Bahar Musi
1 Desa Adipura Kencana Lalan 648.231 103''25'44'' 02''06'30''
2 Desa Tanjung Sari I Lalan 221.106 103''29'39,5'' 02''05'54''
3 Desa Tanjung Sari II Lalan 1.532.309 103''31'39,8'' 01''59'35,2''
4 Desa Tanjung Harapan Lalan 641.231 103''29'28,1'' 01''59'51.4''
5 Desa Panca Mulya Lalan 103''28'36,3'' 01''59'04''
6 Desa Berkah I Lalan 641.827 103''26'40,5'' 01''58'33''
7 Desa Berkah II Lalan 949.901 103''27'13,4'' 02''07'30''
8 Desa Marga Mulya I Lalan 103''28'41'' 01''55'47''
9 Desa Marga Mulya II Lalan 1.265.932 103''27'24'' 01''58'41''
Kecamatan Sungai Gelam
1 Desa Ladang Panjang I Lalan 285.713 103''39'50,9'' 01''44'41,1''
2 Desa Ladang Panjang II Lalan 751.630 103''39'50'' 01''44'51''
3 Desa Ladang Panjang III Lalan 103''39'51'' 01''45'27,6''
Kecamatan Kumpeh
1 Jebus Batang Hari 656.940 104''02'19,6'' 01''21'08''
2 Tanjung Batang Hari 317.691 104''02'11,6'' 01''22'29,8''
Kecamatan Kumpeh Ulu
1 Teluk Raya Batang Hari 317.691 103''40'16,4'' 01''34'01,1''
2 Arang-arang Batang Hari 1.451.727 103''40'25,6'' 01''30'51,5''
Kawasan
No. Kecamatan/Desa
DAS/Sub
DAS
Koordinat
Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) di
Kabupaten Muaro Jambi merupakan penggabungan dua DAS yaitu DAS
Batanghari dengan areal yang clean and clean seluas 11.502.778 Ha dan DAS
Musi Sub DAS Lalan dengan areal yang clear and clean seluas 422.273.718 Ha.
3.4 TINJAUAN RENCANA LIMA TAHUN PENGELOLAAN REHABILITASI
HUTAN DAN LAHAN
Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, baik hutan, tanah dan air, perlu di
rencanakan dan dikelola secara tepat dan terintegrasi melalui suatu sistem
pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk perencanaan dari teknik di perlukan
Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
RENCANA REHABILITASI
LAHAN & HUTAN III - 6
rancangan teknik rehabilitasi hutan dan lahan yang sudah sesuai dengan kebijakan
dan standar operasional pelaksanaan yang disahkan.
Upaya RHL telah dilakukan secara intensif sejak 1976 baik melalui program inpres
penghijauan dan reboisasi maupun kegiatan sektoral. Sejak tahun 2003 kegiatan RHL
diprogramkan melalui Gerakan Nasional yang bersumber dari Dana Reboisasi (DR).
Disamping itu kegiatan RHL juga didanai oleh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR) 40% yang merupakan bagian DR, Dana Alokasi
Khusus (DAK) Bidang Kehutanan, APBD maupun sumber dana lainnya.
Pengembangan area model rehabilitasi hutan dan lahan diharapkan tidak sekedar
alternatif agar hutan tidak rusak, akan tetapi diarahkan juga untuk memberikan
kesempatan dan kepercayaan kepada masyarakat desa di dalam maupun disekitar
hutan untuk bersama-sama memanfaatkan sumber daya hutan untuk kemakmuran
rakyat dengan tetap mempertimbangkan potensi dan kesesuaian sumber daya
setempat sehingga hasilnya dapat diraih secara optimal dan lestari. Bentuk-bentuk
pengelolaan yang bisa di terapkan antara lain Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan
rakyat, Agroforestry, UP-UPSA,AUK, hutan Kota, Reklamasi Hutan.
Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat diketahui kemajuannya melalui kegiatan
monitoring. Hasil pemantauan tersebut di gunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan
pemeliharaan dan penyempurnaan perencanaan kegiatan selanjutnya.
Rehabilitasi hutan dan lahan dapat diimplementasikan pada semua kawasan hutan
kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Sistem Rehabilitasi hutan dan lahan
dicirikan oleh komponen sebagai berikut komponen objek rehabilitasi hutan dan
lahan, komponen teknologi, komponen institusi. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)
adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan
dan lahan sehngga daya dukung, produktifitas dan perannya dalam mendukung sistem
penyangga kehidupan tetap terjaga. Selain itu dalam rencana pengelolaan rehabilitasi
hutan dan lahan perlu diperhatikan beberapa hal yaitu :
Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
RENCANA REHABILITASI
LAHAN & HUTAN III - 7
Tabel 3.4
Jenis Vegetasi
No JENIS KEGIATAN JENIS TANAMAN
1 GN-RHL MAHONI
JELUTUNG
RODA-RODA
GAHARU
MERANTI
TREMBESU
DURIAN
DUKU
RAMBUTAN
MANGGA
ALPUKAT
LENGKENG
SUNGKAI
SUREN
SENGON
PETE
GABON
2 TERUS JALAN MAHONI
TREMBESI
ANGSANA
RODA-RODA
3 HTR KARET
JELUTUNG
4 REVITALISASI KARET
SAWIT
Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
RENCANA REHABILITASI
LAHAN & HUTAN III - 8
a. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kegiatan utama di dalam rencana pemulihan hutan dan lahan diarahkan kepada
kegiatan-kegiatan vegetatif baik diluar hutan dan didalam hutan. Didalam
rencana pemulihan hutan dan lahan dengan kegiatan vegetatif pada prinsipnya
terbagi atas pertama pengkayaan tanaman pada kawasan hutan baik hutan
lindung, hutan konservasi maupun hutan produksi, kedua kegiatan penghijauan
dan atau pengkayaan tanaman pada kawasan lindung diluar hutan maupun
kawasan budidaya.
Rehabilitasi hutan dan lahan diharapkan dapat memperbaiki kondisi suatu DAS.
Pada dasarnya metoda RHL dapat di bagi menjadi Metoda vegetatif dan Metoda
Teknik Sipil.
Metode vegetatif yang sudah dilaksanakan di propinsi Jambi dalam kegiatan
rehabilitasi hutan dan lahan adalah :
Tabel Metode Vegetatif
A. Dalam Kawasan Hutan
Rehabilitasi hutan dan lahan dalam kawasan di tujukan untuk :
a) Pemulihan hutan lindung diarahkan guna memulihkan fungsi pokok
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan dan
memulihkan kesuburan tanah termasuk didalamnya sebagai
pengatur tata air. Didalam pemulihan hutan lindung supaya dapat
mengembalikan lagi fungsi Hutan Lindung yang ada, maka jenis
tanaman yang di gunakan dalam reboisasi maupun pengkayaan
adalah jenis-jenis dengan ciri berdaun panjang, mempunyai
perakaran dalam dan tingkat evapotranspirasi rendah dan
menghasilkan getah, kulit dan buah (hasil hutan bukan kayu).
b) Pemulihan Hutan Konservasi diarahkan guna memulihkan fungsi
pokok untuk pemulihan habitat dan peningkatan keanekaragaman
Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
RENCANA REHABILITASI
LAHAN & HUTAN III - 9
hayati. Didalam pemulihan Hutan Konservasi supaya dapat
mengembalikan lagi fungsi Hutan Konservasi yang ada, maka jenis
tanaman yang digunakan dalam reboisasi maupun pengkayaan
tanaman adalah jenis dengan ciri-ciri berdaun panjang, perakaran
dalam, evapotranspirasi rendah, tanaman kayu-kayuan endemik
dan Multi Purpose Tree species (MPTS) serta tanaman unggulan
lokal yang dapat di manfaatkan masyarakat setempat.
c) Pemulihan Hutan Produksi diarahkan guna memulihkan fungsi
pokok Hutan Produksi yakni; untuk meningkatkan produktifitas
kawasan Hutan Produksi. Didalam pemulihan Hutan Produksi yang
ada, maka jenis tanaman yang di gunakan dalam reboisasi maupun
pengkayaan tanaman adalah jenis dengan ciri-ciri yang mempunyai
pertumbuhan cepat, nilai komersialnya tinggi, teknik silvikulturnya
telah dikuasai, mudah pengadaan benih dan bibitnya dan
berkualitas, diorientasikan sesuai dengan kebutuhan pasar.
Berdasarkan kondisi kerapatan tegakan sebelumnya, maka reboisasi
menjadi 2 (dua) kegiatan penanaman dan pengkayaan tanaman.
Pengkayaan tanaman dimaksudkan untuk menambah populasi pada hutan
rawang yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang. Pohon jenis
tanaman yang direkomendasikan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan
lahan di Muaro Jambi dengan mempertimbangkan kondisi lokal baik biofisik
maupun sosial ekonomi budaya masyarakat yaitu tanaman kayu-kayuan.
Perbaikan lingkungan pada lahan-lahan untuk fasilitas umum, baik
perkantoran, taman permukiman dan pemakaman umum, sekolah (umum,
pesantren, kampus universitas), halaman bangunan peribadatan, untuk
meningkatkan kualitas iklim mikro dan kenyamanan lingkungan hidup di
sekitarnya.
Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
RENCANA REHABILITASI
LAHAN & HUTAN III - 10
B. Luar Kawasan Hutan
Rencana rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan di tujukan untuk :
a) Pemulihan Kawasan Lindung diluar kawasan hutan diarahkan guna
memulihkan fungsi pokok sebagai pelindung daerah dibawahnya
dan pengatur tata air. Di dalam pemulihan kawasan lindung diluar
hutan supaya dapat mengembalikan lagi fungsi perlindungan
daerah dibawahnya dan sekitarnya maka jenis tanaman yang
digunakan dengan ciri mempunyai perakaran dalam, tingkat
evapotranspirasi rendah dan di upayakan yang menghasilkan bukan
kayu. Diharapkan upaya pemulihan kawasan lindung di luar hutan
mampu juga memulihkan sekaligus meningkatkan produktifitas
lahan sehingga dapat berfungsi secara optimal.
b) Pemulihan Kawasan Budidaya diarahkan guna memulihkan kembali
produktifitas lahan sehingga dapat berfungsi secara optimal.
Didalam pemulihan kawasan budidaya jenis tanaman yang di
gunakan selain mempertimbangan kesesuaian terhadap lahan dan
biofisik lainnya juga mempertimbangkan pada pemilihan jenis yang
diinginkan oleh masyarakat sebagai pemilik lahan. Khusus didalam
pemulihan lahan dengan cara penghijauan maka penanaman
secara penuh dilakukan pada lahan terlantar, lahan kosong maupun
pengkayaan tanaman pada lahan-lahan menurut pertimbangan
teknis maupun sosial ekonomi masih perlu diperkaya dengan
tanaman tahunan
c) Hutan rakyat/Pengkayaan
Sasaran pembangunan hutan rakyat/pengkayaan adalah terwujudnya
tanaman hutan diluar kawasan hutan (lahan milik rakyat) sebagai upaya
Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
RENCANA REHABILITASI
LAHAN & HUTAN III - 11
rehabilitasi lahan tidak produktif (lahan kosong/kritis) di DAS prioritas
yang di tunjukan untuk memulihkan fungsi dan meningkatkan
produktifitas lahan dengan berbagai hasil tanaman berupa kayu dan non
kayu, memberikan peluang kesempatan kerja dan berusaha,
meningkatkan pendapatan masyarakat, kemandirian kelompok tani, serta
perbaikan kualitas pendukung dan mengurangi tekanan penebangan
kayu hutan, Hutan rakyat di Propinsi Jambi sudah dilakukan untuk setiap
kabupaten/Kota.
d) Hutan Kota
Pembangunan hutan kota dimaksudkan sebagai upaya untuk perbaikan
lingkungan perkotaan dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan
hidup wilayah perkotaan yang sehat, rapi, indah dalam suatu hamparan
tertentu sehingga mampu memperbaiki dan menjaga iklim mikro,
estetika, resapan air serta keseimbangan lingkungan perkotaan.
b. Organisasi
Sebagai suatu syarat utama keberhasilan program/proyek yang sangat penting
untuk diperhatikan adalah organisasi seperti organisasi kemasyarakatan,
organisasi kepemudaan, LSM dan organisasi lainnya yang bisa turut serta
membantu dalam mengawasi jalannya program. Selain pengawasan perlu juga
dilakukan koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
guna mendukung program berjalan lancar. Salah satu hal yang sangat penting
untuk dilakukan dalam mendukung terjadinya komunikasi yang efektif antara
pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan adalah terjadinya komunikasi
yang sinergi dan sinkronisasi antar lembaga sehingga terwujud program yang
berdaya guna dan berhasil guna.
c. Pelaksanaan
Didalam pelaksanaan program atau proyek haruslah bedasarkan standar
operasonal yang sudah di sahkan dan disetujui oleh instansi terkait sesuai
Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
RENCANA REHABILITASI
LAHAN & HUTAN III - 12
dengan rancangan teknis pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan ada
beberapa hal yang perlu di perhatikan untuk mendukung keberhasilan rehabiltasi
hutan dan lahan ini antara lain :
1. Persiapan
a) Penyiapan Kelembagaan.
 Pertemuan dengan masyarakat/kelompok dalam rangka
sosialisasi
 Pembentukan organisasi dan penyusunan rencana kerja
b) Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pengadaan sarana dan Prasarana di utamakan untuk jenis peralatan dan
bahan habis pakai. Pelaksanaan pekerjaan dilapangan antara lain :
 Pembuatan jalan masuk
 Pembuatan gubuk kerja/gubuk material dan papan nama
c) Penataan areal kerja
 Pembersihan lapangan
 Pengukuran kembali
 Pemasangan patok batas
2. Pelaksanaan pembuatan
a) Pemasangan profil bangunan
b) Penggalian pondasi bangunan
c) Penganyaman/pembuatan beronjong
d) Pemasangan beronjong
e) Pengikatan beronjong
3. Pemeliharaan
Pemeliharan bangunan dam penahan meliputi :
a) Pembersihan saresah
b) Pemeliharaan boronjong
Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
RENCANA REHABILITASI
LAHAN & HUTAN III - 13
4. Organisasi Pelaksana
Pelaksanaan dalam pembuatan Dam Penahan adalah kelompok masyarakat
atau pihak ketiga didampingi Petugas Lapangan Kehutanan dibawah
koordinasi Dinas Kabupaten /Kota.
5. Jadwal Kegiatan
Hasil kegiatan berupa bangunan Dam Penahan (DPn) yang dibuat dengan
jumlah dan konstruksi yang sesuai dengan rancangan, dan untuk
pemeliharaannya diserahkan kepada desa secara swadaya masyarakat untuk
kepentingan masyarakat sekitar.
3.5 RENCANA KEGIATAN PENDUKUNG REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
Kegiatan pendukung diperlukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan
pelaksana atau stakeholder arti pentingnya program atau proyek untuk saat ini dan
akan datang.
Kegiatan pendukung yang dapat dilakukan untuk menambah wawasan dan
pengetahuan adalah dengan melakukan:
1. Pelatihan
Pelatihan untuk instansi pelaksana dan stakeholder perlu dilakukan pelatihan
teknis, kelembagaan, dan administrasi karena hal ini bertujuan untuk bisa
menguasai kondisi apapun sehingga segala hambatan dilatih dan baiknya setiap
rintangan dapat diatasi dengan baik.
2. Pendampingan
Setelah dilaksanakan pelatihan ada baiknya setiap proses tahapan program perlu
didampingi, hal ini bertujuan untuk mengurangi hambatan yang terjadi sehingga
setiap program atau proyek selesai sesuai waktu yang di tentukan.
Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
RENCANA REHABILITASI
LAHAN & HUTAN III - 14
3. Penyuluhan
Penyuluhan dilakukan untuk memberikan informasi tentang program yang akan
dilaksanakan sehingga masyarakat merasa ikut terlibat secara aktif dan nyata
dalam mendukung program rehabilitasi hutan dan lahan, sehingga keberhasilan
rehabilitasi hutan dan lahan dapat berdaya guna untuk kepentingan masyarakat
sehingga masyarakat maju secara ekonomi dan maju secara ekologi. Selain itu
penyuluhan juga berfungsi untuk menambah gairah masyarakat dalam mengawasi
program yang sedang dilaksanakan.
3.6 RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyusun rencana pengelolaan rehabilitasi hutan
dan lahan agar pemanfaatan dan pengelolaan hutan dapat dilakukan secara baik
dengan memperhatikan aspek ekologi dan ekonomi, dalam pengertian mampu
memberikan manfaat seoptimal mungkin dan tidak merusak atau mengganggu
kelestarian dan fungsi tata air. Kegiatan rehabilitasi harus berlokasi pada lokasi yang
sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dan mengacu pada ketentuan dan mekanisme
yang berlaku sesuai dengan standar opersional pelaksanaan teknis.
Dalam rencana rehabilitasi hutan dan lahan diperlukan suatu kelembagaan yang solid
untuk mendukung keberhasilan suatu kegiatan.
Pengembangan kelembagaan termasuk di dalamnya peningkatan koordinasi integrasi,
sinergi dan sinkronisasi di butuhkan suatu organisasi, ketersediaan sumber daya
manusia, kewenangan dan tata hubungan kerja yang baik antar instansi yang terlibat
dalam pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan.
Terkait dengan Rehabilitasi hutan dan lahan di Muaro Jambi perlu dilakukannya suatu
koordinasi antar instasi yang terkait seperti : Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas
Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata kota dan Bappeda serta Dinas lainnya,
untuk mendukung tercapainya suatu kegiatannya yang berhasil dan bermanfaat, selain
itu di butuhkan sumber daya manusia yang mampu memberikan solusi dari setiap
hambatan yang ditemui,sehingga hambatan dan tantangan di lapangan dapat
diselesaikan dengan aman.
Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
RENCANA REHABILITASI
LAHAN & HUTAN III - 15
Pelaksanaan pengelolaan Rehabilitasi hutan dan lahan ini juga memiliki tata hubungan
kerja yang jelas, agar koordinasi integrasi sinergitas dan sinkronisasi dapat berjalan
dengan baik antar masyarakat dengan pemerintahan desa, pemerintahan desa dengan
kecamatan, kecamatan dengan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Pemerintah
Kabupaten dengan propinsi, dan propinsi dengan kementrian kehutanan pusat. Dalam
organisasi kelembagaan dibutuhkan kejelasan kewenangan dan tugas masing-masing
hal ini untuk mengatasi terjadinya benturan antar instansi dimana tugas-tugas
kepemimpinan dipisahkan secara jelas dengan tugas-tugas administrasi dan keuangan.
Rehabilitasi hutan dan lahan saat ini telah melibatkan semua sektor dan berbagai
pihak yang terlibat didalamnya, tidak terkecuali masyarakat yang selama ini
terabaikan. Pendekatan sentralistik yang digunakan dengan melibatkan masyarakat
diharapkan dapat mendorong masyarakat dapat berperan secara aktif dan nyata dalam
mengawasi pembangunan kehutanan yang mampu memberikan daya guna dan hasil
guna.
Dengan berbagai persoalan yang terjadi dilapangan, maka pembenahan aspek teknis
pengembangan kelembagaan dapat di bangun dengan beberapa cara :
1. Membangun koordinasi yang sinergi antara semua pihak yaitu pemerintah
yang diwakili kementrian kehutanan, Pemerintah Propinsi, Pemerintah
Tingkat II, Kecamatan, Desa. Sedangkan swasta diwakili LSM, organisasi
kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, dan organisasi masyarakat
lainnya. Dengan terbentuknya koordinasi yang sinergi dan sinkronisasi dapat
menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pengembangan kelembagaan karena
dalam suatu organisasi kekompakan tim merupakan salah satu kunci dalam
meraih kesuksesan.
2. Sosialisasi dan pernyebarluasan informasi Rehabilitasi hutan dan lahan.
Dalam rangka penguatan dan pengembangan kelembagaan perlu dilakukan
sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang Rehabilitasi Hutan dan
Lahan. Sosialisasi ini merupakan langkah awal untuk menumbuhkan minat
dan kemauan masyarakat dalam menyelenggarakan Rehabilitasi hutan dan
Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
RENCANA REHABILITASI
LAHAN & HUTAN III - 16
lahan. Selain itu sosialisasi ini juga dapat menambah ilmu bagi masyarakat
dan kelompok tani sehingga dapat berperan aktif.
3. Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi. Data Sosial, Ekonomi dan Budaya
merupakan modal awal dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai
satu kesatuan dalam pengembangan kelembagaan. Dengan inventarisasi
dan identifikasi terhadap masyarakat dan kelompok tani dapat diketahui
kondisi, perilaku, dan keinginan masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan
Lahan.
4. Pembentukan Kelompok Kerja dan Kelompok Tani . Dalam pemberdayaan
masyarakat sangat penting dan terorganisir apabila dibentuknya suatu
kelompok kerja atau kelompok tani sebagai suatu wujud dari
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, karena dengan
pembentukan kelompok dapat membangun kerjasama antar anggota dan
sesama kelompok,selain itu pembentukan kelompok juga wadah bertukar
informasi dan pengalaman dalam memecahkan persoalan yang ada di
lapangan.
5. Penyuluhan dan pembinaan aktivitas kelompok, penyuluhan terhadap
masyarakat dalam memupuk semangat kerja sangat penting dilakukan
karena dapat memotivasi masyarakat untuk selalu mengembangkan karya
dalam suatu organisasi sehingga tidak terlalu kaku dengan aturan-aturan
yang berlaku.
6. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam
meningkatkan sumber daya manusia perlu dilakukan pelatihan untuk
menunjang peningkatan pengetahuan terhadap teknis rehabilitasi hutan dan
lahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan
pengembangan rehabilitasi hutan dan lahan baik dari segi administrasi
maupun manajerial.
Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
RENCANA REHABILITASI
LAHAN & HUTAN III - 17
7. Pengembangan organisasi kemasyarakatan. Pada prinsipnya dasar
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk menciptakan
suasana dan iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi yang
dimiliki oleh masyarakat.
8. Pengembangan kemitraan. Untuk mengatasi berbagai keterbatasan dalam
suatu kelembagaan seperti modal, teknologi, manajemen, keterampilan,
pemasaran dan lainnya, perlu di kembangkan suatu kemitraan yang
menguntungkan satu sama lain antar kelompok organisasi dengan
memanfaatkan potensi dan aset yang dimiliki masing-masing kelompok.
3.7 MONITORING DAN EVALUASI
Dalam siklus pelaksanaan suatu program/proyek, kegiatan monitoring dan evaluasi
menjadi rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
Monitoring dan evaluasi penting untuk dilaksanakan untuk mengukur tingkat
keberhasilan atau kinerja suatu program sehingga dapat di ketahui secara pasti input
dan output yang dihasilkan dari suatu program atau proyek yang dilaksanakan.
Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu upaya untuk mengetahui kelemahan,
kendala, tantangan, serta permasalahan yang terjadi sehingga dapat di cari
pemecahannya. Dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi ada 3 faktor yang
tidak dapat dipisahkan yaitu : Output, Input, Impact. Output merupakan data
keberhasilan yang di capai setelah sebuah kegiatan selesai dijalankan. Input adalah
sebuah ukuran atas efek yang dihasilkan dari output, sedangkan impect adalah suatu
efek jangka panjang dari sebuah kegiatan.
Dalam kegiatan monitoring ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu :
1. Tim/Pelaksana Monev. Pembentukan monitoring dan evaluasi dimaksudkan
untuk mendukung pelaksanaan tugas kelompok kerja, selain itu juga untuk
membangun sinergi yang lebih baik dan kuat antar pemerintahan dan
masyarakat sipil bedasarkan prinsip transparasi, akuntabilitas, dan
supremasi hukum melalui pelibatan multi stakeholder secara aktif dalam
mendukung terlaksananya koordinasi. Tim Monitoring dan evaluasi dalam
Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
RENCANA REHABILITASI
LAHAN & HUTAN III - 18
hal ini memiliki tugas dalam melaksanakan koordinasi, monitoring, dan
evaluasi meliputi kegatan : Koordinasi antar lintas sektoral, mengumpulkan
dan menganalisa data dan informasi, merumuskan dan menyusun bahan
masukan/saran, membantu dan mendukung pelaksanaan rehabilitasi hutan
dan lahan.
2. Waktu dan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan monitoring dan
evaluasi dilakukan selama masa kegiatan, mulai dari awal kegiatan sampai
akhir rangkaian kegiatan harus mendapatkan perhatian yang sama
pentingnya, karena keseluruhan kegiatan ini memiliki kaitan yang erat
sebagai suatu proses. Untuk menunjang maksud tersebut,akan dilakukan 3
kali kegiatan hasil pelaksanaan aktivitas dan monitoring selama masa
kegiatan berlangsung. Dan akan dilakukan pertemuan rutin triwulan sejak
kegiatan dimulai hal ini bertujuan untuk melihat perkembangan pekerjaan.
3. Sasaran Monitoring dan Evaluasi, untuk melihat perkembangan suatu
program atau proyek perlu dilakukan suatu sasaran monitoring untuk
mampu memonitor dan evaluasi hal ini bertujuan untuk melihat sejauh
mana perkembangan suatu program dan sejauhmana hambatan yang
dihadapi dilapangan sehingga dapat dicarikan pemecahannya, selain
sasaran monitoring dan evaluasi sangat penting dilakukan karena kegiatan
ini sebagai suatu rangkaian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang
dapat menentukan tingkat kesuksesan suatu program atau proyek.
4. Metode monitoring dan evaluasi. Pada dasarnya untuk melihat sejauh mana
perkembangan suatu program atau proyek yang dilakukan yang dapat
melihat dan menghasilkan data keberhasilan rehabilitasi. Metode yang di
gunakan dalam Monev ada 2 metode, yaitu metode Acak atau Rendom,
Sampling, dan Sensus. Kedua metode ini lebih menekan pada kualitas
keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan dan metode selain itu juga
memiliki tingkat akurasi yang tinggi dibandingkan dengan metode yang lain.
Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
RENCANA REHABILITASI
LAHAN & HUTAN III - 19
5. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rehabilitasi Hutan dan Lahan berbasis
data spatial. Rehabilitasi hutan dan lahan berbasis data spatial merupakan
suatu proses rangkaian kegiatan dalam pengambilan dan pengumpulan data
sehingga mampu memberikan gambaran nyata kondisi sebelum kegiatan
dilaksanakan dan melihat sejauh mana tingkat keberhasilan suatu kegiatan
dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi ini ada
beberapa data yang dijadikan bahan pendukung untuk melakukan kegiatan
penilaian tingkat keberhasilan diantaranya : Data Spesial yang terdiri dari
tahapan kegiatan dari awal hingga akhir, Data Tabular terdiri dari Luas,
Jumlah tumbuh, Jumlah tanaman sehat, Tenaga kerja yang terlibat, visual
data yang terdiri dari gambaran nyata pada masing-masing kondisi tahapan
pekerjaan.
6. Pelaporan hasil Monev. Tahapan akhir kegiatan monitoring dan evaluasi
adalah pelaporan. Pelaporan perkembangan hasil dari monev merupakan
suatu langkah untuk menilai sejauh mana perkembangan dan hambatan
yang terjadi di lapangan karena pelaporan ini sebagai acuan pelaksanaan
program untuk kedepannya dan sebagai bahan masukan untuk
penyempurnaan kegiatan tersebut.
3.8 ANALISA FINANSIAL RHL
1. Sumber Pembiayaan
Pembiayaan di dalam penyelenggaraan RHL sesuai dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor : P. 70/MenHut-II/2008, tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi
Hutan dan Lahan seperti tercantum pada Bab III pasal 5 ditentukan sebagai
berikut :
a) Pembiayaan untuk menyelenggarakan RHL bersumber pada Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), Dana Reboisasi atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
RENCANA REHABILITASI
LAHAN & HUTAN III - 20
b) Penyelenggaraan RHL pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang telah
dibebani izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan dibiayai
oleh pemegang izin.
c) Penyelenggaraan RHL pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang hak
pengelolaannya dilimpahkan kepada BUMN bidang kehutanan atau lembaga
yang diberi hak pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus dibiayai
BUMN bidang kehutanan atau lembaga.
2. Analisa Pembiayaan
Analisa pembiayaan terhadap suatu program atau proyek dimaksudkan untuk
menentukan sampai seberapa besar suatu proyek (program kegiatan) dapat
memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya (investasi) yang diperlukan dari
sudut ekonomi maupun perbaikan lingkungan. Analisa program atau proyek
merupakan alat bagi pembuat keputusan untuk menetapkan layak atau tidaknya
apabila program/proyek dilaksanakan. Dalam penyusunan RP-RHL DAS Musi Sub
DAS Lalan Kabupaten Muaro Jambi, pendekatan kelayakan ekonomi yang
digunakan untuk menilai kegiatan atau program RHL tersebut dengan cara
menghitung Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Benefit
Cost Ratio (BCR).
Analisa pembiayaan RP-RHL DAS Musi Sub DAS Lalan Kabupaten Muaro Jambi
dilaksanakan guna memberikan dasar pertimbangan kelayakan dan manfaat
ekonomi dari kegiatan RHL di dalam RP-RHL DAS Musi Sub Lalan Kabupaten Muaro
Jambi yang diukur berdasarkan analisa proyek dalam jangka waktu 15 tahun
dengan tingkat suku bunga yang dihitung adalah 12%.
Biaya RP-RHL DAS Musi Sub DAS Lalan Kabupaten Muaro Jambi adalah hutan dari
tanaman jenis MPTS ini baru dapat dipanen pada tahun ke 6 dengan periode
panen diasumsika satu kali dalam satu tahun. Dalam perhitungan pendapatan
bersih pada masing-masing jenis komoditas yaitu getah dan buah didekati dengan
menggunakan beberapa asumsi dan harga pasar yang sedang berlaku saat ini. Dari
hasil perhitungan diperoleh pendapatan dari tanaman jenis MPTS selama 15 tahun
adalah sebesar Rp. 110.795.922.330,51 dengan rata-rata pendapatan pertahunnya
adalah Rp. 7.386.394.822,03.
Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
RENCANA REHABILITASI
LAHAN & HUTAN III - 21
Berdasarkan hasil analisa ekonomi pada suku bunga 12% untuk jangka waktu 15
tahun maka diperoleh hasil sebagai berikut :
1. Net Present Value (NPV) adalah Rp. 100.539.227.547,17
2. Benefit Cost Ratio (BCR) adalah 5.08
3. Internal Rate of Return (IRR) adalah 20%
Dari hasil analisa ekonomi diatas dapat disimpulkan bahwa :
1. NPV > 0
2. BCR > 1
3. IRR > suku bunga pasar
Dengan demikian RP-RHL DAS Musi Sub DAS Lalan Kabupaten Muaro Jambi adalah
layak untuk dilaksanakan.
3. Rencana Pembiayaan
Berdasarkan hasil dari perhitungan dan pengolahan data, baik dilapangan maupun
instansional maka untuk rencana lima tahun kedepan ada beberapa tahapan untuk
rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan yaitu:
1. Tahapan persiapan, dilakukan pada tahun pertama.
2. Pengadaan bibit tanaman.
3. Pemeliharaan bibit.
4. Penyiapan lahan.
5. Penanaman.
6. Pemeliharaan tanaman.
Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
RENCANA REHABILITASI
LAHAN & HUTAN III - 22

More Related Content

What's hot

Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaBatasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaDidi Sadili
 
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis MasyarakatTPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis MasyarakatJoy Irman
 
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717Haryo Armono
 
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02sugianli rusmei singkali
 
Andrew hidayat kesesuaian rencana pembangunan pltn muria dengan kawasan lindu...
Andrew hidayat kesesuaian rencana pembangunan pltn muria dengan kawasan lindu...Andrew hidayat kesesuaian rencana pembangunan pltn muria dengan kawasan lindu...
Andrew hidayat kesesuaian rencana pembangunan pltn muria dengan kawasan lindu...Andrew Hidayat
 
130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr130704 pelatihan tr
130704 pelatihan trYustus Rona
 
Presentasi DBH SDA DR di Kalsel
Presentasi DBH SDA DR di KalselPresentasi DBH SDA DR di Kalsel
Presentasi DBH SDA DR di KalselBeta Uliansyah
 
Pages from prosiding_avoer_2011-23
Pages from prosiding_avoer_2011-23Pages from prosiding_avoer_2011-23
Pages from prosiding_avoer_2011-23Indriati Dewi
 
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011Ariston Pamungkas
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Abdul wahib situmorang - presentasi IP4T
Abdul wahib situmorang - presentasi IP4TAbdul wahib situmorang - presentasi IP4T
Abdul wahib situmorang - presentasi IP4T01112015
 
Dukungan bagi pengelolaan sampah 3 r berbasis masyarakat
Dukungan bagi pengelolaan sampah  3 r berbasis masyarakatDukungan bagi pengelolaan sampah  3 r berbasis masyarakat
Dukungan bagi pengelolaan sampah 3 r berbasis masyarakatOswar Mungkasa
 
Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016)
Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016) Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016)
Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016) Panji Kharisma Jaya
 
Rencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa WisataRencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa Wisataactnow2profit
 
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang  Pulau Papua dan Rencana Ta...Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang  Pulau Papua dan Rencana Ta...
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...Oswar Mungkasa
 
Presentasi musrenbangkab dishutbun 5 apr2012
Presentasi musrenbangkab dishutbun   5 apr2012Presentasi musrenbangkab dishutbun   5 apr2012
Presentasi musrenbangkab dishutbun 5 apr2012Ariston Pamungkas
 
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Raflis Ssi
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanRaflis Ssi
 

What's hot (20)

Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaBatasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
 
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis MasyarakatTPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat
 
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
 
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
 
Andrew hidayat kesesuaian rencana pembangunan pltn muria dengan kawasan lindu...
Andrew hidayat kesesuaian rencana pembangunan pltn muria dengan kawasan lindu...Andrew hidayat kesesuaian rencana pembangunan pltn muria dengan kawasan lindu...
Andrew hidayat kesesuaian rencana pembangunan pltn muria dengan kawasan lindu...
 
130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr
 
Presentasi DBH SDA DR di Kalsel
Presentasi DBH SDA DR di KalselPresentasi DBH SDA DR di Kalsel
Presentasi DBH SDA DR di Kalsel
 
Pages from prosiding_avoer_2011-23
Pages from prosiding_avoer_2011-23Pages from prosiding_avoer_2011-23
Pages from prosiding_avoer_2011-23
 
L2 p26 06
L2 p26 06L2 p26 06
L2 p26 06
 
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Abdul wahib situmorang - presentasi IP4T
Abdul wahib situmorang - presentasi IP4TAbdul wahib situmorang - presentasi IP4T
Abdul wahib situmorang - presentasi IP4T
 
Dukungan bagi pengelolaan sampah 3 r berbasis masyarakat
Dukungan bagi pengelolaan sampah  3 r berbasis masyarakatDukungan bagi pengelolaan sampah  3 r berbasis masyarakat
Dukungan bagi pengelolaan sampah 3 r berbasis masyarakat
 
Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016)
Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016) Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016)
Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016)
 
Rencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa WisataRencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa Wisata
 
Bab i pendahuluan
Bab i pendahuluanBab i pendahuluan
Bab i pendahuluan
 
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang  Pulau Papua dan Rencana Ta...Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang  Pulau Papua dan Rencana Ta...
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...
 
Presentasi musrenbangkab dishutbun 5 apr2012
Presentasi musrenbangkab dishutbun   5 apr2012Presentasi musrenbangkab dishutbun   5 apr2012
Presentasi musrenbangkab dishutbun 5 apr2012
 
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
 

Similar to Bab 3 tinjauan rencana lima tahun

Bab 4 rencana pengelolaan rhl
Bab 4 rencana pengelolaan rhlBab 4 rencana pengelolaan rhl
Bab 4 rencana pengelolaan rhlEdy Junaidi
 
Kajian konektivitas sistem lindung dan budidaya gambut dalam rangka pengelola...
Kajian konektivitas sistem lindung dan budidaya gambut dalam rangka pengelola...Kajian konektivitas sistem lindung dan budidaya gambut dalam rangka pengelola...
Kajian konektivitas sistem lindung dan budidaya gambut dalam rangka pengelola...International Tropical Peatlands Center
 
Peraturan pemerintah no.76 tahun 2008
Peraturan pemerintah no.76 tahun 2008Peraturan pemerintah no.76 tahun 2008
Peraturan pemerintah no.76 tahun 2008Eka Sari Yulia
 
FGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan Utara
FGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan UtaraFGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan Utara
FGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan Utarabramantiyo marjuki
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanCIFOR-ICRAF
 
Compensation Analysis Plant of society within the National Park area of Banti...
Compensation Analysis Plant of society within the National Park area of Banti...Compensation Analysis Plant of society within the National Park area of Banti...
Compensation Analysis Plant of society within the National Park area of Banti...muh ichwan k
 
Renstra Kementerian Kehutanan 2011-2014
Renstra Kementerian Kehutanan 2011-2014Renstra Kementerian Kehutanan 2011-2014
Renstra Kementerian Kehutanan 2011-2014Selvia Sari
 
7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptx
7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptx7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptx
7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptxadityaerick
 
Presentation by Tropenbos
Presentation by TropenbosPresentation by Tropenbos
Presentation by TropenbosGPFLR
 
PPT DDDTLH DIKLAT KLHS.pptx
PPT DDDTLH DIKLAT KLHS.pptxPPT DDDTLH DIKLAT KLHS.pptx
PPT DDDTLH DIKLAT KLHS.pptxmulilhaq
 
Pedoman penyusunan rppl hok
Pedoman penyusunan rppl hokPedoman penyusunan rppl hok
Pedoman penyusunan rppl hokseptisia_rima
 
Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014Jhon Blora
 
SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...
SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...
SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...Aji Sahdi Sutisna
 
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...01112015
 
Expert perception about Water Resources of Toba Lake
Expert perception about Water Resources of Toba LakeExpert perception about Water Resources of Toba Lake
Expert perception about Water Resources of Toba LakeRepository Ipb
 
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidupBab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidupHendra Rahman
 
Konsep dasar daya dukung
Konsep dasar daya dukungKonsep dasar daya dukung
Konsep dasar daya dukungMuhammad Subhan
 
Konsep dasar daya dukung
Konsep dasar daya dukungKonsep dasar daya dukung
Konsep dasar daya dukungMuhammad Subhan
 
Kebijakan pengelolaan das
Kebijakan pengelolaan dasKebijakan pengelolaan das
Kebijakan pengelolaan dasdenotsudiana
 

Similar to Bab 3 tinjauan rencana lima tahun (20)

Bab 4 rencana pengelolaan rhl
Bab 4 rencana pengelolaan rhlBab 4 rencana pengelolaan rhl
Bab 4 rencana pengelolaan rhl
 
Kajian konektivitas sistem lindung dan budidaya gambut dalam rangka pengelola...
Kajian konektivitas sistem lindung dan budidaya gambut dalam rangka pengelola...Kajian konektivitas sistem lindung dan budidaya gambut dalam rangka pengelola...
Kajian konektivitas sistem lindung dan budidaya gambut dalam rangka pengelola...
 
Peraturan pemerintah no.76 tahun 2008
Peraturan pemerintah no.76 tahun 2008Peraturan pemerintah no.76 tahun 2008
Peraturan pemerintah no.76 tahun 2008
 
FGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan Utara
FGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan UtaraFGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan Utara
FGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan Utara
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
 
Compensation Analysis Plant of society within the National Park area of Banti...
Compensation Analysis Plant of society within the National Park area of Banti...Compensation Analysis Plant of society within the National Park area of Banti...
Compensation Analysis Plant of society within the National Park area of Banti...
 
Renstra Kementerian Kehutanan 2011-2014
Renstra Kementerian Kehutanan 2011-2014Renstra Kementerian Kehutanan 2011-2014
Renstra Kementerian Kehutanan 2011-2014
 
7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptx
7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptx7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptx
7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptx
 
Presentation by Tropenbos
Presentation by TropenbosPresentation by Tropenbos
Presentation by Tropenbos
 
PPT DDDTLH DIKLAT KLHS.pptx
PPT DDDTLH DIKLAT KLHS.pptxPPT DDDTLH DIKLAT KLHS.pptx
PPT DDDTLH DIKLAT KLHS.pptx
 
Pedoman penyusunan rppl hok
Pedoman penyusunan rppl hokPedoman penyusunan rppl hok
Pedoman penyusunan rppl hok
 
Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014
 
SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...
SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...
SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...
 
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
 
Expert perception about Water Resources of Toba Lake
Expert perception about Water Resources of Toba LakeExpert perception about Water Resources of Toba Lake
Expert perception about Water Resources of Toba Lake
 
Rencana strategis 2015 2019
Rencana strategis 2015 2019Rencana strategis 2015 2019
Rencana strategis 2015 2019
 
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidupBab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
 
Konsep dasar daya dukung
Konsep dasar daya dukungKonsep dasar daya dukung
Konsep dasar daya dukung
 
Konsep dasar daya dukung
Konsep dasar daya dukungKonsep dasar daya dukung
Konsep dasar daya dukung
 
Kebijakan pengelolaan das
Kebijakan pengelolaan dasKebijakan pengelolaan das
Kebijakan pengelolaan das
 

Bab 3 tinjauan rencana lima tahun

  • 1. Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan RENCANA REHABILITASI LAHAN & HUTAN III - 1 3.1 PENENTUAN RENCANA TEKNIS RHL – DAS Rencana teknik RHL – DAS di tentukan berdasarkan pertimbangan kondisi lokal baik bio fisik maupun sosial ekonomi dan budaya, dengan demikian bentuk-bentuk pola dan jenis vegetasi yang tumbuh baik di suatu kawasan hutan di lokasi tersebut dapat dijadikan model untuk rekomendasi RHL di kawasan tersebut. Dalam penentuan rekomendasi Rencana Teknik RHL – DAS terdapat 2 (dua) Metode, yaitu metode vegetatif dan metode Sipil Teknis. 1. METODA VEGETATIF Tabel 3.1 Metoda Vegetatif di dalam dan di luar kawasan Morfologi DAS HL HK HP Lindung (L) Budidaya B Hulu (H) RL - HHL RK - HHK RP - HHP PL - HKL PB - HKB Tengah (T) RL - HTL RK - THK RP - THP PL - TKL PB - TKB Hilir (L) RL - LHL RK - LHK RP - LHP PL - LKL PB - LKB Sumber : Analisi GIS BP DAS Musi Dalam Kawasan Hutan Luar Kawasan Hutan Keterangan : RL : Reboisasi pada HL ( Hutan Lindung) RK : Reboisasi pada HK ( Hutan Konservasi) RP : Reboisasi pada HP ( Hutan Produksi) HHL : HL di DAS Hulu HHK : HK di DAS Hulu HHP : HP di DAS Hulu THL : HL di DAS Tengah THK : HK di DAS Tengah THP : HP di DAS Tengah TINJAUAN RENCANA LIMA TAHUN PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN3
  • 2. Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan RENCANA REHABILITASI LAHAN & HUTAN III - 2 LHL : HL di DAS Hilir LHK : HK di DAS Hilir LHP : HP di DAS Hilir PL : Penghijauan di Kawasan Lindung PB : Penghijauan di kawasan Budidaya HKL : Kawasan Lindung di DAS Hulu TKL : Kawasan Lindung di DAS Tengah LKL : Kawasan Lindung di DAS Hilir HKB : Kawasan Budidaya di DAS Hulu TKB : Kawasan Budidaya di DAS Tengah LKB : Kawasan Budidaya di DAS Hilir 2. METODA SIPIL TEKNIS Tabel 3.2 Metode Sipil Teknis di dalam dan diluar Kawasan Morfologi DAS HL HK HP L B Hulu (H) TI TI TI/TG-DPn/GP TG/TK-DPn/GP/SPA Tengah (T) TI/DPn/GP TI TI/DPn/GP TG/TK-Dpi/GP TG/TKB-Dpi/GP Hilir (L) TI-GP/R TI - R TI-GP/R TG/TK TD-SRA/B Dalam Kawasan Luar Kawasan Konservasi Keterangan :  Dam Pengendali (Dpi)  Dam Penahan (DPn)  Teras Datar (TD)  Teras Bangku (TB)  Teras Gulud (TG)  Teras Individu (TI)  Sumur Resapan Air (SRA)  Biopori (B)
  • 3. Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan RENCANA REHABILITASI LAHAN & HUTAN III - 3 3.2 RENCANA PEMULIHAN HUTAN DAN LAHAN Kerusakan hutan juga di perparah dengan kecenderungan peningkatan kebutuhan manusia yang mengakibatkan perubahan yang besar dalam lingkungan antara lain kebutuhan akan lahan sebagai tempat aktivitas. Untuk mengatasi masalah kebutuhan penduduk seiring dengan keterbatasan lahan pertanian yang tersedia maka diperlukan sistem pengolahan lahan yang dapat mengurangi dan memperbaiki terbentuknya lahan kritis dan sekaligus meningkatkan dan mempertahankan produktifitas lahan. Bentuk- bentuk yang di terapkan antara lain : Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Rakyat, Agroforestry, UP-UPSA,AUK, hutan kota, Reklamasi lahan. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat di ketahui kemajuan melalui kegiatan monitoring. Hasil pemantauan tersebut di gunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemeliharaan dan penyempurnaan perencanaan kegiatan selanjutnya. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan, yang ditempatkan pada kerangka daerah aliran sungai. Rehabilitasi mengambil posisi mengisi kesenjangan ketika sistem perlindungan tidak dapat melindungi hasil sistem budidaya hutan dan lahan, sehingga terjadi deforestasi dan degradasi fungsi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan dapat diimplementasikan pada semua kawasan hutan kecuali cagar alam dan zoni inti taman nasional. Sistem rehabilitasi hutan dan lahan di cirikan oleh komponen sebagai berikut : 1. Komponen obyek rehabilitasi hutan dan lahan 2. Komponen Teknologi 3. Komponen Institusi Sisitem Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan sistem terbuka, yang melibatkan para pihak yang berkepentingan menggunakan hutan dan lahan. Dengan demikian pada prinsipnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, diselenggarakan atas inisiatif bersama para pihak. Ini berbeda dengan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, selalu melalui inisiatif pemerintah dan menjadi beban tanggungjawab pemerintah.
  • 4. Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan RENCANA REHABILITASI LAHAN & HUTAN III - 4 Dengan kata lain, ke depannya rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan oleh masyarakat dengan kekuatan utama dari masyarakat sendiri. Prinsip-prinsip penyelengaraan rehabilitasi hutan dan lahan secara lebih deskriptif disajikan pada Pola Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 3.3 SASARAN RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASIHUTAN DAN LAHAN SELAMA 5 TAHUN DI KABUPATEN MUARO JAMBI Unit Terkecil Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (UTPRHL) adalah satuan lahan terkecil yang mempunyai kesamaan kondisi biofisiknya . Penyusunan UTPRHL atau satuan lahan untuk sasaran pengelolaan diperoleh dari peta Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTk-RHL DAS) semi detail secara sederhana terdiri dari tahapan-tahapan antara lain: 1. Penyiapan peta input ( peta lahan kritis, peta DAS prioritas, peta fungsi kawasan) 2. Delineasi peta morfologi DAS 3. Tumpang susun (Overlay) 4. Kondifikasi satuan lahan dan 5. Penelusuran (query).
  • 5. Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan RENCANA REHABILITASI LAHAN & HUTAN III - 5 Tabel 3.3 Wilayah Penyusunan RPRHL Kabupaten Muaro Jambi HP Budidaya S E Kec. Mestong Musi 1 Desa Sungai landai Lalan 366.679 103''36'09'' 01''49'37.5'' 2 Desa Suka Maju Lalan 382.385 103''37'12'' 01''44'56'' 3 Desa Sebapo I Lalan 285.713 103''34'36,5'' 01''46'19'' 4 Desa Sebapo II Lalan 751,63 103''34'39'' 01''47'03'' 5 Desa Sebapo III Lalan 103''35'51'' 01''45'33'' 6 Desa Nyogan I Lalan 614.848 103''30'44'' 01''56'08'' 7 Desa Nyogan II Lalan 103''30'46'' 01''57'35.5'' Kec. Sungai Bahar Musi 1 Desa Adipura Kencana Lalan 648.231 103''25'44'' 02''06'30'' 2 Desa Tanjung Sari I Lalan 221.106 103''29'39,5'' 02''05'54'' 3 Desa Tanjung Sari II Lalan 1.532.309 103''31'39,8'' 01''59'35,2'' 4 Desa Tanjung Harapan Lalan 641.231 103''29'28,1'' 01''59'51.4'' 5 Desa Panca Mulya Lalan 103''28'36,3'' 01''59'04'' 6 Desa Berkah I Lalan 641.827 103''26'40,5'' 01''58'33'' 7 Desa Berkah II Lalan 949.901 103''27'13,4'' 02''07'30'' 8 Desa Marga Mulya I Lalan 103''28'41'' 01''55'47'' 9 Desa Marga Mulya II Lalan 1.265.932 103''27'24'' 01''58'41'' Kecamatan Sungai Gelam 1 Desa Ladang Panjang I Lalan 285.713 103''39'50,9'' 01''44'41,1'' 2 Desa Ladang Panjang II Lalan 751.630 103''39'50'' 01''44'51'' 3 Desa Ladang Panjang III Lalan 103''39'51'' 01''45'27,6'' Kecamatan Kumpeh 1 Jebus Batang Hari 656.940 104''02'19,6'' 01''21'08'' 2 Tanjung Batang Hari 317.691 104''02'11,6'' 01''22'29,8'' Kecamatan Kumpeh Ulu 1 Teluk Raya Batang Hari 317.691 103''40'16,4'' 01''34'01,1'' 2 Arang-arang Batang Hari 1.451.727 103''40'25,6'' 01''30'51,5'' Kawasan No. Kecamatan/Desa DAS/Sub DAS Koordinat Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) di Kabupaten Muaro Jambi merupakan penggabungan dua DAS yaitu DAS Batanghari dengan areal yang clean and clean seluas 11.502.778 Ha dan DAS Musi Sub DAS Lalan dengan areal yang clear and clean seluas 422.273.718 Ha. 3.4 TINJAUAN RENCANA LIMA TAHUN PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, baik hutan, tanah dan air, perlu di rencanakan dan dikelola secara tepat dan terintegrasi melalui suatu sistem pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk perencanaan dari teknik di perlukan
  • 6. Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan RENCANA REHABILITASI LAHAN & HUTAN III - 6 rancangan teknik rehabilitasi hutan dan lahan yang sudah sesuai dengan kebijakan dan standar operasional pelaksanaan yang disahkan. Upaya RHL telah dilakukan secara intensif sejak 1976 baik melalui program inpres penghijauan dan reboisasi maupun kegiatan sektoral. Sejak tahun 2003 kegiatan RHL diprogramkan melalui Gerakan Nasional yang bersumber dari Dana Reboisasi (DR). Disamping itu kegiatan RHL juga didanai oleh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR) 40% yang merupakan bagian DR, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan, APBD maupun sumber dana lainnya. Pengembangan area model rehabilitasi hutan dan lahan diharapkan tidak sekedar alternatif agar hutan tidak rusak, akan tetapi diarahkan juga untuk memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada masyarakat desa di dalam maupun disekitar hutan untuk bersama-sama memanfaatkan sumber daya hutan untuk kemakmuran rakyat dengan tetap mempertimbangkan potensi dan kesesuaian sumber daya setempat sehingga hasilnya dapat diraih secara optimal dan lestari. Bentuk-bentuk pengelolaan yang bisa di terapkan antara lain Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan rakyat, Agroforestry, UP-UPSA,AUK, hutan Kota, Reklamasi Hutan. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat diketahui kemajuannya melalui kegiatan monitoring. Hasil pemantauan tersebut di gunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemeliharaan dan penyempurnaan perencanaan kegiatan selanjutnya. Rehabilitasi hutan dan lahan dapat diimplementasikan pada semua kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Sistem Rehabilitasi hutan dan lahan dicirikan oleh komponen sebagai berikut komponen objek rehabilitasi hutan dan lahan, komponen teknologi, komponen institusi. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehngga daya dukung, produktifitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Selain itu dalam rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan perlu diperhatikan beberapa hal yaitu :
  • 7. Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan RENCANA REHABILITASI LAHAN & HUTAN III - 7 Tabel 3.4 Jenis Vegetasi No JENIS KEGIATAN JENIS TANAMAN 1 GN-RHL MAHONI JELUTUNG RODA-RODA GAHARU MERANTI TREMBESU DURIAN DUKU RAMBUTAN MANGGA ALPUKAT LENGKENG SUNGKAI SUREN SENGON PETE GABON 2 TERUS JALAN MAHONI TREMBESI ANGSANA RODA-RODA 3 HTR KARET JELUTUNG 4 REVITALISASI KARET SAWIT
  • 8. Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan RENCANA REHABILITASI LAHAN & HUTAN III - 8 a. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan utama di dalam rencana pemulihan hutan dan lahan diarahkan kepada kegiatan-kegiatan vegetatif baik diluar hutan dan didalam hutan. Didalam rencana pemulihan hutan dan lahan dengan kegiatan vegetatif pada prinsipnya terbagi atas pertama pengkayaan tanaman pada kawasan hutan baik hutan lindung, hutan konservasi maupun hutan produksi, kedua kegiatan penghijauan dan atau pengkayaan tanaman pada kawasan lindung diluar hutan maupun kawasan budidaya. Rehabilitasi hutan dan lahan diharapkan dapat memperbaiki kondisi suatu DAS. Pada dasarnya metoda RHL dapat di bagi menjadi Metoda vegetatif dan Metoda Teknik Sipil. Metode vegetatif yang sudah dilaksanakan di propinsi Jambi dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan adalah : Tabel Metode Vegetatif A. Dalam Kawasan Hutan Rehabilitasi hutan dan lahan dalam kawasan di tujukan untuk : a) Pemulihan hutan lindung diarahkan guna memulihkan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan dan memulihkan kesuburan tanah termasuk didalamnya sebagai pengatur tata air. Didalam pemulihan hutan lindung supaya dapat mengembalikan lagi fungsi Hutan Lindung yang ada, maka jenis tanaman yang di gunakan dalam reboisasi maupun pengkayaan adalah jenis-jenis dengan ciri berdaun panjang, mempunyai perakaran dalam dan tingkat evapotranspirasi rendah dan menghasilkan getah, kulit dan buah (hasil hutan bukan kayu). b) Pemulihan Hutan Konservasi diarahkan guna memulihkan fungsi pokok untuk pemulihan habitat dan peningkatan keanekaragaman
  • 9. Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan RENCANA REHABILITASI LAHAN & HUTAN III - 9 hayati. Didalam pemulihan Hutan Konservasi supaya dapat mengembalikan lagi fungsi Hutan Konservasi yang ada, maka jenis tanaman yang digunakan dalam reboisasi maupun pengkayaan tanaman adalah jenis dengan ciri-ciri berdaun panjang, perakaran dalam, evapotranspirasi rendah, tanaman kayu-kayuan endemik dan Multi Purpose Tree species (MPTS) serta tanaman unggulan lokal yang dapat di manfaatkan masyarakat setempat. c) Pemulihan Hutan Produksi diarahkan guna memulihkan fungsi pokok Hutan Produksi yakni; untuk meningkatkan produktifitas kawasan Hutan Produksi. Didalam pemulihan Hutan Produksi yang ada, maka jenis tanaman yang di gunakan dalam reboisasi maupun pengkayaan tanaman adalah jenis dengan ciri-ciri yang mempunyai pertumbuhan cepat, nilai komersialnya tinggi, teknik silvikulturnya telah dikuasai, mudah pengadaan benih dan bibitnya dan berkualitas, diorientasikan sesuai dengan kebutuhan pasar. Berdasarkan kondisi kerapatan tegakan sebelumnya, maka reboisasi menjadi 2 (dua) kegiatan penanaman dan pengkayaan tanaman. Pengkayaan tanaman dimaksudkan untuk menambah populasi pada hutan rawang yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang. Pohon jenis tanaman yang direkomendasikan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Muaro Jambi dengan mempertimbangkan kondisi lokal baik biofisik maupun sosial ekonomi budaya masyarakat yaitu tanaman kayu-kayuan. Perbaikan lingkungan pada lahan-lahan untuk fasilitas umum, baik perkantoran, taman permukiman dan pemakaman umum, sekolah (umum, pesantren, kampus universitas), halaman bangunan peribadatan, untuk meningkatkan kualitas iklim mikro dan kenyamanan lingkungan hidup di sekitarnya.
  • 10. Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan RENCANA REHABILITASI LAHAN & HUTAN III - 10 B. Luar Kawasan Hutan Rencana rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan di tujukan untuk : a) Pemulihan Kawasan Lindung diluar kawasan hutan diarahkan guna memulihkan fungsi pokok sebagai pelindung daerah dibawahnya dan pengatur tata air. Di dalam pemulihan kawasan lindung diluar hutan supaya dapat mengembalikan lagi fungsi perlindungan daerah dibawahnya dan sekitarnya maka jenis tanaman yang digunakan dengan ciri mempunyai perakaran dalam, tingkat evapotranspirasi rendah dan di upayakan yang menghasilkan bukan kayu. Diharapkan upaya pemulihan kawasan lindung di luar hutan mampu juga memulihkan sekaligus meningkatkan produktifitas lahan sehingga dapat berfungsi secara optimal. b) Pemulihan Kawasan Budidaya diarahkan guna memulihkan kembali produktifitas lahan sehingga dapat berfungsi secara optimal. Didalam pemulihan kawasan budidaya jenis tanaman yang di gunakan selain mempertimbangan kesesuaian terhadap lahan dan biofisik lainnya juga mempertimbangkan pada pemilihan jenis yang diinginkan oleh masyarakat sebagai pemilik lahan. Khusus didalam pemulihan lahan dengan cara penghijauan maka penanaman secara penuh dilakukan pada lahan terlantar, lahan kosong maupun pengkayaan tanaman pada lahan-lahan menurut pertimbangan teknis maupun sosial ekonomi masih perlu diperkaya dengan tanaman tahunan c) Hutan rakyat/Pengkayaan Sasaran pembangunan hutan rakyat/pengkayaan adalah terwujudnya tanaman hutan diluar kawasan hutan (lahan milik rakyat) sebagai upaya
  • 11. Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan RENCANA REHABILITASI LAHAN & HUTAN III - 11 rehabilitasi lahan tidak produktif (lahan kosong/kritis) di DAS prioritas yang di tunjukan untuk memulihkan fungsi dan meningkatkan produktifitas lahan dengan berbagai hasil tanaman berupa kayu dan non kayu, memberikan peluang kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, kemandirian kelompok tani, serta perbaikan kualitas pendukung dan mengurangi tekanan penebangan kayu hutan, Hutan rakyat di Propinsi Jambi sudah dilakukan untuk setiap kabupaten/Kota. d) Hutan Kota Pembangunan hutan kota dimaksudkan sebagai upaya untuk perbaikan lingkungan perkotaan dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup wilayah perkotaan yang sehat, rapi, indah dalam suatu hamparan tertentu sehingga mampu memperbaiki dan menjaga iklim mikro, estetika, resapan air serta keseimbangan lingkungan perkotaan. b. Organisasi Sebagai suatu syarat utama keberhasilan program/proyek yang sangat penting untuk diperhatikan adalah organisasi seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, LSM dan organisasi lainnya yang bisa turut serta membantu dalam mengawasi jalannya program. Selain pengawasan perlu juga dilakukan koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna mendukung program berjalan lancar. Salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam mendukung terjadinya komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan adalah terjadinya komunikasi yang sinergi dan sinkronisasi antar lembaga sehingga terwujud program yang berdaya guna dan berhasil guna. c. Pelaksanaan Didalam pelaksanaan program atau proyek haruslah bedasarkan standar operasonal yang sudah di sahkan dan disetujui oleh instansi terkait sesuai
  • 12. Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan RENCANA REHABILITASI LAHAN & HUTAN III - 12 dengan rancangan teknis pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan ada beberapa hal yang perlu di perhatikan untuk mendukung keberhasilan rehabiltasi hutan dan lahan ini antara lain : 1. Persiapan a) Penyiapan Kelembagaan.  Pertemuan dengan masyarakat/kelompok dalam rangka sosialisasi  Pembentukan organisasi dan penyusunan rencana kerja b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadaan sarana dan Prasarana di utamakan untuk jenis peralatan dan bahan habis pakai. Pelaksanaan pekerjaan dilapangan antara lain :  Pembuatan jalan masuk  Pembuatan gubuk kerja/gubuk material dan papan nama c) Penataan areal kerja  Pembersihan lapangan  Pengukuran kembali  Pemasangan patok batas 2. Pelaksanaan pembuatan a) Pemasangan profil bangunan b) Penggalian pondasi bangunan c) Penganyaman/pembuatan beronjong d) Pemasangan beronjong e) Pengikatan beronjong 3. Pemeliharaan Pemeliharan bangunan dam penahan meliputi : a) Pembersihan saresah b) Pemeliharaan boronjong
  • 13. Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan RENCANA REHABILITASI LAHAN & HUTAN III - 13 4. Organisasi Pelaksana Pelaksanaan dalam pembuatan Dam Penahan adalah kelompok masyarakat atau pihak ketiga didampingi Petugas Lapangan Kehutanan dibawah koordinasi Dinas Kabupaten /Kota. 5. Jadwal Kegiatan Hasil kegiatan berupa bangunan Dam Penahan (DPn) yang dibuat dengan jumlah dan konstruksi yang sesuai dengan rancangan, dan untuk pemeliharaannya diserahkan kepada desa secara swadaya masyarakat untuk kepentingan masyarakat sekitar. 3.5 RENCANA KEGIATAN PENDUKUNG REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Kegiatan pendukung diperlukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan pelaksana atau stakeholder arti pentingnya program atau proyek untuk saat ini dan akan datang. Kegiatan pendukung yang dapat dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan adalah dengan melakukan: 1. Pelatihan Pelatihan untuk instansi pelaksana dan stakeholder perlu dilakukan pelatihan teknis, kelembagaan, dan administrasi karena hal ini bertujuan untuk bisa menguasai kondisi apapun sehingga segala hambatan dilatih dan baiknya setiap rintangan dapat diatasi dengan baik. 2. Pendampingan Setelah dilaksanakan pelatihan ada baiknya setiap proses tahapan program perlu didampingi, hal ini bertujuan untuk mengurangi hambatan yang terjadi sehingga setiap program atau proyek selesai sesuai waktu yang di tentukan.
  • 14. Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan RENCANA REHABILITASI LAHAN & HUTAN III - 14 3. Penyuluhan Penyuluhan dilakukan untuk memberikan informasi tentang program yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat merasa ikut terlibat secara aktif dan nyata dalam mendukung program rehabilitasi hutan dan lahan, sehingga keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan dapat berdaya guna untuk kepentingan masyarakat sehingga masyarakat maju secara ekonomi dan maju secara ekologi. Selain itu penyuluhan juga berfungsi untuk menambah gairah masyarakat dalam mengawasi program yang sedang dilaksanakan. 3.6 RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyusun rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan agar pemanfaatan dan pengelolaan hutan dapat dilakukan secara baik dengan memperhatikan aspek ekologi dan ekonomi, dalam pengertian mampu memberikan manfaat seoptimal mungkin dan tidak merusak atau mengganggu kelestarian dan fungsi tata air. Kegiatan rehabilitasi harus berlokasi pada lokasi yang sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dan mengacu pada ketentuan dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan standar opersional pelaksanaan teknis. Dalam rencana rehabilitasi hutan dan lahan diperlukan suatu kelembagaan yang solid untuk mendukung keberhasilan suatu kegiatan. Pengembangan kelembagaan termasuk di dalamnya peningkatan koordinasi integrasi, sinergi dan sinkronisasi di butuhkan suatu organisasi, ketersediaan sumber daya manusia, kewenangan dan tata hubungan kerja yang baik antar instansi yang terlibat dalam pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan. Terkait dengan Rehabilitasi hutan dan lahan di Muaro Jambi perlu dilakukannya suatu koordinasi antar instasi yang terkait seperti : Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata kota dan Bappeda serta Dinas lainnya, untuk mendukung tercapainya suatu kegiatannya yang berhasil dan bermanfaat, selain itu di butuhkan sumber daya manusia yang mampu memberikan solusi dari setiap hambatan yang ditemui,sehingga hambatan dan tantangan di lapangan dapat diselesaikan dengan aman.
  • 15. Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan RENCANA REHABILITASI LAHAN & HUTAN III - 15 Pelaksanaan pengelolaan Rehabilitasi hutan dan lahan ini juga memiliki tata hubungan kerja yang jelas, agar koordinasi integrasi sinergitas dan sinkronisasi dapat berjalan dengan baik antar masyarakat dengan pemerintahan desa, pemerintahan desa dengan kecamatan, kecamatan dengan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Pemerintah Kabupaten dengan propinsi, dan propinsi dengan kementrian kehutanan pusat. Dalam organisasi kelembagaan dibutuhkan kejelasan kewenangan dan tugas masing-masing hal ini untuk mengatasi terjadinya benturan antar instansi dimana tugas-tugas kepemimpinan dipisahkan secara jelas dengan tugas-tugas administrasi dan keuangan. Rehabilitasi hutan dan lahan saat ini telah melibatkan semua sektor dan berbagai pihak yang terlibat didalamnya, tidak terkecuali masyarakat yang selama ini terabaikan. Pendekatan sentralistik yang digunakan dengan melibatkan masyarakat diharapkan dapat mendorong masyarakat dapat berperan secara aktif dan nyata dalam mengawasi pembangunan kehutanan yang mampu memberikan daya guna dan hasil guna. Dengan berbagai persoalan yang terjadi dilapangan, maka pembenahan aspek teknis pengembangan kelembagaan dapat di bangun dengan beberapa cara : 1. Membangun koordinasi yang sinergi antara semua pihak yaitu pemerintah yang diwakili kementrian kehutanan, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Tingkat II, Kecamatan, Desa. Sedangkan swasta diwakili LSM, organisasi kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, dan organisasi masyarakat lainnya. Dengan terbentuknya koordinasi yang sinergi dan sinkronisasi dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pengembangan kelembagaan karena dalam suatu organisasi kekompakan tim merupakan salah satu kunci dalam meraih kesuksesan. 2. Sosialisasi dan pernyebarluasan informasi Rehabilitasi hutan dan lahan. Dalam rangka penguatan dan pengembangan kelembagaan perlu dilakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Sosialisasi ini merupakan langkah awal untuk menumbuhkan minat dan kemauan masyarakat dalam menyelenggarakan Rehabilitasi hutan dan
  • 16. Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan RENCANA REHABILITASI LAHAN & HUTAN III - 16 lahan. Selain itu sosialisasi ini juga dapat menambah ilmu bagi masyarakat dan kelompok tani sehingga dapat berperan aktif. 3. Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi. Data Sosial, Ekonomi dan Budaya merupakan modal awal dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai satu kesatuan dalam pengembangan kelembagaan. Dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap masyarakat dan kelompok tani dapat diketahui kondisi, perilaku, dan keinginan masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 4. Pembentukan Kelompok Kerja dan Kelompok Tani . Dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting dan terorganisir apabila dibentuknya suatu kelompok kerja atau kelompok tani sebagai suatu wujud dari pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, karena dengan pembentukan kelompok dapat membangun kerjasama antar anggota dan sesama kelompok,selain itu pembentukan kelompok juga wadah bertukar informasi dan pengalaman dalam memecahkan persoalan yang ada di lapangan. 5. Penyuluhan dan pembinaan aktivitas kelompok, penyuluhan terhadap masyarakat dalam memupuk semangat kerja sangat penting dilakukan karena dapat memotivasi masyarakat untuk selalu mengembangkan karya dalam suatu organisasi sehingga tidak terlalu kaku dengan aturan-aturan yang berlaku. 6. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam meningkatkan sumber daya manusia perlu dilakukan pelatihan untuk menunjang peningkatan pengetahuan terhadap teknis rehabilitasi hutan dan lahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan rehabilitasi hutan dan lahan baik dari segi administrasi maupun manajerial.
  • 17. Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan RENCANA REHABILITASI LAHAN & HUTAN III - 17 7. Pengembangan organisasi kemasyarakatan. Pada prinsipnya dasar pemberdayaan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi yang dimiliki oleh masyarakat. 8. Pengembangan kemitraan. Untuk mengatasi berbagai keterbatasan dalam suatu kelembagaan seperti modal, teknologi, manajemen, keterampilan, pemasaran dan lainnya, perlu di kembangkan suatu kemitraan yang menguntungkan satu sama lain antar kelompok organisasi dengan memanfaatkan potensi dan aset yang dimiliki masing-masing kelompok. 3.7 MONITORING DAN EVALUASI Dalam siklus pelaksanaan suatu program/proyek, kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Monitoring dan evaluasi penting untuk dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kinerja suatu program sehingga dapat di ketahui secara pasti input dan output yang dihasilkan dari suatu program atau proyek yang dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu upaya untuk mengetahui kelemahan, kendala, tantangan, serta permasalahan yang terjadi sehingga dapat di cari pemecahannya. Dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi ada 3 faktor yang tidak dapat dipisahkan yaitu : Output, Input, Impact. Output merupakan data keberhasilan yang di capai setelah sebuah kegiatan selesai dijalankan. Input adalah sebuah ukuran atas efek yang dihasilkan dari output, sedangkan impect adalah suatu efek jangka panjang dari sebuah kegiatan. Dalam kegiatan monitoring ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu : 1. Tim/Pelaksana Monev. Pembentukan monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kelompok kerja, selain itu juga untuk membangun sinergi yang lebih baik dan kuat antar pemerintahan dan masyarakat sipil bedasarkan prinsip transparasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum melalui pelibatan multi stakeholder secara aktif dalam mendukung terlaksananya koordinasi. Tim Monitoring dan evaluasi dalam
  • 18. Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan RENCANA REHABILITASI LAHAN & HUTAN III - 18 hal ini memiliki tugas dalam melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi meliputi kegatan : Koordinasi antar lintas sektoral, mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi, merumuskan dan menyusun bahan masukan/saran, membantu dan mendukung pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan. 2. Waktu dan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan selama masa kegiatan, mulai dari awal kegiatan sampai akhir rangkaian kegiatan harus mendapatkan perhatian yang sama pentingnya, karena keseluruhan kegiatan ini memiliki kaitan yang erat sebagai suatu proses. Untuk menunjang maksud tersebut,akan dilakukan 3 kali kegiatan hasil pelaksanaan aktivitas dan monitoring selama masa kegiatan berlangsung. Dan akan dilakukan pertemuan rutin triwulan sejak kegiatan dimulai hal ini bertujuan untuk melihat perkembangan pekerjaan. 3. Sasaran Monitoring dan Evaluasi, untuk melihat perkembangan suatu program atau proyek perlu dilakukan suatu sasaran monitoring untuk mampu memonitor dan evaluasi hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan suatu program dan sejauhmana hambatan yang dihadapi dilapangan sehingga dapat dicarikan pemecahannya, selain sasaran monitoring dan evaluasi sangat penting dilakukan karena kegiatan ini sebagai suatu rangkaian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dapat menentukan tingkat kesuksesan suatu program atau proyek. 4. Metode monitoring dan evaluasi. Pada dasarnya untuk melihat sejauh mana perkembangan suatu program atau proyek yang dilakukan yang dapat melihat dan menghasilkan data keberhasilan rehabilitasi. Metode yang di gunakan dalam Monev ada 2 metode, yaitu metode Acak atau Rendom, Sampling, dan Sensus. Kedua metode ini lebih menekan pada kualitas keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan dan metode selain itu juga memiliki tingkat akurasi yang tinggi dibandingkan dengan metode yang lain.
  • 19. Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan RENCANA REHABILITASI LAHAN & HUTAN III - 19 5. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rehabilitasi Hutan dan Lahan berbasis data spatial. Rehabilitasi hutan dan lahan berbasis data spatial merupakan suatu proses rangkaian kegiatan dalam pengambilan dan pengumpulan data sehingga mampu memberikan gambaran nyata kondisi sebelum kegiatan dilaksanakan dan melihat sejauh mana tingkat keberhasilan suatu kegiatan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi ini ada beberapa data yang dijadikan bahan pendukung untuk melakukan kegiatan penilaian tingkat keberhasilan diantaranya : Data Spesial yang terdiri dari tahapan kegiatan dari awal hingga akhir, Data Tabular terdiri dari Luas, Jumlah tumbuh, Jumlah tanaman sehat, Tenaga kerja yang terlibat, visual data yang terdiri dari gambaran nyata pada masing-masing kondisi tahapan pekerjaan. 6. Pelaporan hasil Monev. Tahapan akhir kegiatan monitoring dan evaluasi adalah pelaporan. Pelaporan perkembangan hasil dari monev merupakan suatu langkah untuk menilai sejauh mana perkembangan dan hambatan yang terjadi di lapangan karena pelaporan ini sebagai acuan pelaksanaan program untuk kedepannya dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan kegiatan tersebut. 3.8 ANALISA FINANSIAL RHL 1. Sumber Pembiayaan Pembiayaan di dalam penyelenggaraan RHL sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 70/MenHut-II/2008, tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan seperti tercantum pada Bab III pasal 5 ditentukan sebagai berikut : a) Pembiayaan untuk menyelenggarakan RHL bersumber pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Reboisasi atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
  • 20. Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan RENCANA REHABILITASI LAHAN & HUTAN III - 20 b) Penyelenggaraan RHL pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan dibiayai oleh pemegang izin. c) Penyelenggaraan RHL pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang hak pengelolaannya dilimpahkan kepada BUMN bidang kehutanan atau lembaga yang diberi hak pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus dibiayai BUMN bidang kehutanan atau lembaga. 2. Analisa Pembiayaan Analisa pembiayaan terhadap suatu program atau proyek dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa besar suatu proyek (program kegiatan) dapat memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya (investasi) yang diperlukan dari sudut ekonomi maupun perbaikan lingkungan. Analisa program atau proyek merupakan alat bagi pembuat keputusan untuk menetapkan layak atau tidaknya apabila program/proyek dilaksanakan. Dalam penyusunan RP-RHL DAS Musi Sub DAS Lalan Kabupaten Muaro Jambi, pendekatan kelayakan ekonomi yang digunakan untuk menilai kegiatan atau program RHL tersebut dengan cara menghitung Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Benefit Cost Ratio (BCR). Analisa pembiayaan RP-RHL DAS Musi Sub DAS Lalan Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan guna memberikan dasar pertimbangan kelayakan dan manfaat ekonomi dari kegiatan RHL di dalam RP-RHL DAS Musi Sub Lalan Kabupaten Muaro Jambi yang diukur berdasarkan analisa proyek dalam jangka waktu 15 tahun dengan tingkat suku bunga yang dihitung adalah 12%. Biaya RP-RHL DAS Musi Sub DAS Lalan Kabupaten Muaro Jambi adalah hutan dari tanaman jenis MPTS ini baru dapat dipanen pada tahun ke 6 dengan periode panen diasumsika satu kali dalam satu tahun. Dalam perhitungan pendapatan bersih pada masing-masing jenis komoditas yaitu getah dan buah didekati dengan menggunakan beberapa asumsi dan harga pasar yang sedang berlaku saat ini. Dari hasil perhitungan diperoleh pendapatan dari tanaman jenis MPTS selama 15 tahun adalah sebesar Rp. 110.795.922.330,51 dengan rata-rata pendapatan pertahunnya adalah Rp. 7.386.394.822,03.
  • 21. Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan RENCANA REHABILITASI LAHAN & HUTAN III - 21 Berdasarkan hasil analisa ekonomi pada suku bunga 12% untuk jangka waktu 15 tahun maka diperoleh hasil sebagai berikut : 1. Net Present Value (NPV) adalah Rp. 100.539.227.547,17 2. Benefit Cost Ratio (BCR) adalah 5.08 3. Internal Rate of Return (IRR) adalah 20% Dari hasil analisa ekonomi diatas dapat disimpulkan bahwa : 1. NPV > 0 2. BCR > 1 3. IRR > suku bunga pasar Dengan demikian RP-RHL DAS Musi Sub DAS Lalan Kabupaten Muaro Jambi adalah layak untuk dilaksanakan. 3. Rencana Pembiayaan Berdasarkan hasil dari perhitungan dan pengolahan data, baik dilapangan maupun instansional maka untuk rencana lima tahun kedepan ada beberapa tahapan untuk rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan yaitu: 1. Tahapan persiapan, dilakukan pada tahun pertama. 2. Pengadaan bibit tanaman. 3. Pemeliharaan bibit. 4. Penyiapan lahan. 5. Penanaman. 6. Pemeliharaan tanaman.
  • 22. Tinjauan Rencana Lima Tahun Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan RENCANA REHABILITASI LAHAN & HUTAN III - 22