tugas TIK

1. i
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Penyayang, kami
panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan
rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat
menyelesaikan makalah Pendidikan Kewarnegaraan.
Adapun makalah ini kami susun guna memenuhi persyaratan nilai
tugas di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan.
Terima kasih kami ucapkan kepada Dosen pengampuh matakuliah
Pendidikan Kewarnegaraan Efvi Yunitasari S.Pd. dan kami juga
mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan teman-teman yang
senantiasa memberikan semangat dan dukungan serta doa yang selalu
mengiringi kami.
Kami selaku penyusun sadar akan ketidak sempurnaan dan
kekurangan dalam laporan ini baik dalam hal sisem penyusunan makalah
ini. Oleh sebeb itu kami sangat berharap atas kritik dan saran yang
membangun guna mengembangkan pengetahuan kita bersama.
Bogor, Oktober 2017
Penyusun

2. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................... I
DAFTAR ISI ........................................................................................................ II
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .........................................................................................1
B. Rumusan Masalah ....................................................................................1
C. Tujuan .......................................................................................................1
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Hukum Nasional ..................................................................... 2
BAB III PENUTUP
A. Simpulan ...................................................................................................5
B. Saran .........................................................................................................5

3. 1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hukum adalah sesuatu sistem aturan yang mengikat seseorang dan
dikukuhkan oleh pemerintah. Jika seseorang atau suatu kelompok
melanggar hukum yang berlaku maka dia akan mendapat sanksi.
Untuk mengetahui hal-hal tersebut kami menyajikan salah satu materi
tentang hukum.
B. Rumusan Masalah
Bagaimana siswa bisa mengerti tentang hukum internasional?
C. Tujuan
Untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hukum internasional.

4. 1
BAB II
PEMBAHASAN
HUKUM INTERNASIOAL
A. Pengertian Hukum Internasional
Pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional dalam pembahasan ini adalah hukum internasional publik, karena dalam
penerapannya, hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu: hukum internasional publik dan hukum perdata internasional.
Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas
negara, yang bukan bersifat perdata.

5. 2
“Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara,
dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada
hukum perdata yang berbeda”(Kusumaatmadja, 1999).
Awalnya, beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari hukum internasional, antara lain yang dikemukakan
oleh Grotius dalam bukunya De Jure Belli ac Pacis(Perihal Perang dan Damai). Menurutnya “hukum dan hubungan internasional
didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang
menyatakan diri di dalamnya ”.1
Sedang menurut Akehurst : “hukum internasional adalah sistem hukum yang di bentuk dari hubungan antara negara-negara”
Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di masa lalu, termasuk Grotius atau Akehurst, terbatas
pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya.
“Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-
peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu
dengan lainnya, serta yang juga mencakup :a. organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya,
hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara
atau negara-negara ; dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu ;b. peraturan-peraturan hukum
tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara(non-state entities) sepanjang hak-hak dan
kewajiban-kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat
internasional” (Charles Cheny Hyde).
1 Kusamaatmadja Mochtar, Pengantar Hukum Internasional, ( Bandung Putra Abardin,1999).p.50

6. 3
Sejalan dengan definisi yang dikeluarkan Hyde, Mochtar Kusumaatmadja mengartikan ’’hukum internasional sebagai keseluruhan
kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan
negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain’’. (Kusumaatmadja, 1999; 2)
Berdasarkan pada definisi-definisi di atas, secara sepintas sudah diperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup dan substansi dari
hukum internasional, yang di dalamnya terkandung unsur subyek atau pelaku, hubungan-hubungan hukum antar subyek atau pelaku, serta
hal-hal atau obyek yang tercakup dalam pengaturannya, serta prinsip-prinsip dan kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya.
Sedangkan mengenai subyek hukumnya, tampak bahwa negara tidak lagi menjadi satu-satunya subyek hukum internasional,
sebagaimana pernah jadi pandangan yang berlaku umum di kalangan para sarjana sebelumnya.
Nama LPNK Jumlah Persentase
Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi
42 52.50
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 15 18.75
Badan Tenaga Nuklir Nasional 17 21.25
Lembaga Penerbanan dan Antariksa
Nasional
6 7.50
Jumlah 80 100

7. 4

8. 5
BAB 3
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hukum internasional adalah hukum yang menyangkut hukum atau aturan-aturan yang berada di luar negeri.
B. Saran
Hendaknya semua orang mematuhi hukum yang berlaku supaya tidak terjadi penyimpangan sosial.