Makalah ini adalah tugas akhir saya pada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, Pada tgl 04 Januari 2016. Prodi Ilmu Komputer, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mencari referensi pembuatan makalahnya.^^

1. *KEWARGANEGARAAN, NEGARA & FILSAFAT
PANCASILA*
TUGAS AKHIR
MATA KULIAH PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SEMESTER 1
Dosen Pengampuh:
Herlina Hanum Harahap, M.H.
Disusun Oleh:
*SUSAN MAYANG SARI*
NIM : 0701162003
JURUSAN ILMU KOMPUTER-1
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
2016

2. KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat
Allah SWT. karena rahmat-Nya lah kita masih diberi kehidupan yang sejahtera.
Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar
Habibana Wanabiyana Muhammad SAW, karena bimbingannya lah kita bisa
berjalan pada jalan yang diridoi Allah SWT.
Harapan saya semoga makalah ini yang bentuk maupun isinya yang
sangat sederhana ini dapat membantu menambah pengetahuan dan
pengalaman bagi para pembaca , sehingga saya dapat memperbaiki bentuk
maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.
Makalah ini saya akui masih banyak kekurangan karena pengalaman
yang saya miliki sangat kurang. Oleh karena itu saya harapkan kepada para
pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun
untuk kesempurnaan makalah ini.
Medan, 04 Januari 2016
Susan Mayang Sari
i

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................i
DAFTAR ISI ..............................................................................................................ii
BAB I :
Pendahuluan ...............................................................................................................1
Latar Belakang
Perumusan Makalah
Tujuan Penulisan
BAB II :
KEWARGANEGARAAN..........................................................................................2
A. Pengertian Warga Negara......................................................................................3
B. Pengertian Kewarganegaraan ................................................................................4
C. Asas Kewarganegaraan .........................................................................................5
D. Unsur-Unsur yang Menentukan Kewarganegaraan................................................7
E. Prolem Status Kewarganegaraan ...........................................................................9
F. Karakteristik Warga Negara yang Demokrat .........................................................10
G. Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia....................................................14
H. Hak Dan Kewajiban Warga Negara.......................................................................15
iii

4. NEGARA ...................................................................................................................16
A. Pengertian Negara.................................................................................................16
B. Tujuan Negara ......................................................................................................19
C. Unsur-unsur Negara ..............................................................................................20
D. Bentuk-bentuk Negara ..........................................................................................22
FILSAFAT PANCASILA...........................................................................................25
A. Pengertian Filsafat dan Filsafat Pancasila ..............................................................25
B. Objek Filsafat .......................................................................................................27
C. Tujuan Filsafat......................................................................................................29
D. Kegunaan Filsafat .................................................................................................29
E. Falsafah Hidup Bangsa Indonesia..........................................................................29
BAB III
Penutup.......................................................................................................................32
Daftar Pustaka ............................................................................................................34
iv

5. BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Saya menyusun makalah ini sebagai tugas akhir mata kuliah Pancasila dan
Kewarganegaraan. Dengan menyusun makalah ini saya harapkan dapat
mempermudah mahasiswa untuk memahami, khususnya mengenai Bab
Kewarganegaraan, Negara dan Filsafat Pancasila.
PERUMUSAN MASALAH
 Kewarganegaraan
 Negara
 Filsafat Pancasila
TUJUAN PENULISAN
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui tentang
Kewarganegaraan, Negara dan Filsafat Pancasila.
1

6. BAB II
KEWARGANEGARAAN
A. Pengertian Warga Negara
Aristoteles mengartikan warga negara sebagai orang yang secara aktif ikut
ambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan
sebagai yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang bisa
memerintah (Rapaar, 1993: 67). Rousseau, menganggap warga negara adalah
peserta aktif yang senantiasa mengupayakan kesatuan komunal (Hikam, 1999:
163). Dalam pendapat lain, citizen bermakna „warga yang memiliki jiwa
publik, yaitu partipasi dan tanggung jawab publik‟ (Hikam, 1999: xxv).
Pengertian warga negara menunjukkan keanggotaan seseorang dari
institusi politik yang namanya negara. Ia sebagai subjek sekaligus objek
darikehidupan negaranya. Oleh karena itu seorang warga negara senantiasa
akan berintraksi dengan negara, dan bertanggung jawab atas keberlangsungan
kehidupan negaranya.1
Warga negara diartikan sebagai dengan orang-orang sebagai bagian dari
suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasa disebut
hamba atau kawula negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan
kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau
kawula negara, karena
_______________________________________________________________
1
Cholisin. Ilmu Kewarganegaraan (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hal. 1
2

7. warga negara mengandung arti peserta dari suatu persekutuan yang didirikan
dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk
kepentingan bersama.Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan
hak dihadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi
dan tanggung jawab. Sejalan dengan definisi diatas, AS Hikam pun
mendefinisikan bahawa warga negara yang merupakan terjemahan dari
citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu
sendiri. istilah ini menurutnya lebih baik ketimbang istilah kawula negara,
karena kawula negara betul-betul objek yang dalam bahasa inggris (object)
berarti orang yang memiliki dan mengabdi kepada pemiliknya.
Secara singkat, Koerniatmanto S., mendefinisikan warga negara dengan
anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai
kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan
kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.
Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara (sesuai dengan UUD 1945
pasal 26) dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa yang lain yang
disahkan sebagai warga negara. Dalam penjelasan UUD 1945 pasal 26 ini,
dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya orang yang poeranakan
Belanda, peranakan Cina, peranakan Arab dan lain-lain yang bertempat tinggal
di Indonesia, mengakui Indonesian sebagai Tanah Airnya dan bersikap setia
terhadap Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara.Selain itu,
sesuai dengan pasal 1 UU No.22/1958 dinyatakan bahwa warga negara
Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan
dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan ynag berlaku sejak
Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.2
_______________________________________________________________
2
Azyumardi Azra, Dede Rosyada dkk. Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Hak Asasi
Manusia dan Masyarakat Madani (Jakarta: Prenada Media, 2000), hal. 73-74.
3

8. B. Pengertian Kewarganegaraan
Pengertian kewarganegaraan lebih luas dari pada warganegara.
Kewarganegaraan memiliki pengertian tidak sebatas keanggotaan seseorang
dari organisasi negara, tetapi meluas kepada hal-hal yang terkait dengan wraga
negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian
kewarganegaraan dapat dilihat dari perspektif ide kewarganegaraan dan prinsip
warga negara sebagai subjek politik (Hikam, 1999: xix, 163). Dilihat dari
perspektif ide dari kewarganegaraan, maka dapat dipilah setidaknya menjadi
enam pengertian.
Pertama, kewarganegaraan sebagai konstruksi legal. Kedua,
kewarganegaraan diartikan sebagai posisi netralitas. Ketiga, kewarganegaraan
sebagai keterlibatan dalam kihudupan komunal. Keempat, kewarganegaraan
dikaitkan dengan upaya pencegahan (ameliolation) terhadap konflik-konflik
berdasarkan perbedaan kelas. Kelima, kewarganegaraan sebagai upaya
pemenuhan diri (self-sufficiency). Keenam, kewarganegaraan sebagai proses
“hermeneutik” yang berupa dialog tradisi, hukum, dan institusi.
Menurut Hikam (1999: 164-165), gabungan pengertian
kewaraganegaraan antara ketiga, keempat dan keenam dapat dikembangakan
untuk landasan pembentukan paradigma kewarganegaraan yang relevan
dangan kondisi kita. Alasanya, pemahaman yang pertama atau legalistik,
kendati dapat menjamin kepastian hukum tepai berpotensi untuk melupakan
mereka yang diluar jangkauan yuridis karena sebab struktural, seperti
kemiskinan, buata huruf atau adanya praktik-praktik diskriminasi tersembunyi.
Pemahaman kedua, memandang kewarganegaraan sebagi posisi netral.
Pemahaman ini menjadi landasan visi liberalisme ekstrim yang manfikan
campur tangan negara dalam kiprah warga negara.
4

9. Sebaliknya pemahaman kelima memberi peluang bagi intervensi negara
secara berlebihan atas nama pemenuhan kebutuhan dan penyamarataan.3
Sebagai hasil gabungan tersbaut akan melahirkan paradigma kewarganegaraan
yang berdimensi : 1) keterlibatan aktif dalam komunitas,2) pemenuhan hak-hak
dasar yaitu hak politik, ekonomi dan hak sosial-kultural, serta 3) dialog dan
keberadaaan ruang publik yang bebas. Dari ketiga dimensi itu
dikembangakanlah kerja-kerja pemberdayaan serta demokratisasi sesuai
konteks struktural dan historis masyarakat.3
C. Asas Kewarganegaraan
1. Dari sisi kelahiran
Pada umumnya, penentuan kewarganegaraan berdasarkan pada sisi
kelahiran seseorang sebagaiman dikenal danga dua asa kewarganegaraan yaitu
ius soli dan ius sanguinis. Kedua istilah tersebuat berasal dari bahasa latin. Ius
berati hukum, dali atau pedoman, Soli berasal dari kata solum berarti negeri,
tanah atau daerah, dan Sanguinis berasal dari kata sanguis berarti darah.
Dengan demikian Ius soli berarti pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan
tempat tinggal atau daerah kelahiran, sedangkan Ius sanguinis adalah pedoman
kewarganegaraan yang berdasarkan darah atau keturunan.
Sebagai contoh, Jika sebuah negara menganut asas ius soli,maka seseorang
yang dilahirkan dinegara tersebut, mendapatkan hak sebagai warganegara.
Begitu pula asas ius sangunis. Jika sebuah negara menganut asas ius sangunis,
maka seseorang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu
negara, Indonesia misalnya maka anak tersebut berhak mendapatkan status
kewarganegaraan orang tuanya, yakni warga negara Indonesia.
_______________________________________________________________
3
Cholisin. Ilmu Kewarganegaraan (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hal. 2-3.
5

10. Pada awalnya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini hanya
satu, yakni ius soli saja. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa karena
seseorang lahir di suatu wilayah negara, maka otomatis dan logis ia akan
menjadi warga negara tersebut. Akan tetapi semakin meningginya tingakat
mobilitas manusia, diperlukan suatu asas lain yang tidak hanya berpatokan
pada tempat kelahiran saja. Selain itu, kebutuhan terhadap asas lain ini juga
berdasarkan realitas empirik bahwa ada orang tua yang memiliki stataus
kewarganegara yang berbeda. Hal ini akan bermasalah jika kemudian orang
tuan tersebut melahirkan anak pada salah satu tempat orang tuanya (misalnya,
ditempat ibunya). Jika tetap emnganut asas ius soli, maka si anak hanya akan
mendapatkan status kewarganegaraan ibunya saja, sementara ia tidak berhak
mendapatkan status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar itulah, asas ius
sanguinis dimunculkan, sehingga si anak dapat memiliki status
kewarganegaraan bapaknya.4
2. Dari sisi perkawinan
Selain hukum kewarganegaraan dilihat dari sisi kelahiran, kewarganegaraan
dapat dilihat dari sisi perkawinan yang mencankup asas kesatuan hukum dan asas
persamaan derajat. Asas Kesatuan Hukum berdasarkan paradigma bahwa suami-
istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan
suasana sejahtera, sehat dan tidak tepecah. Dalam menyelenggarakan kehidupan
bermasyarakatnya, suami-istri atau keluaraga yang baik perlu mencerminkan
adanya suatu kesatuan yang bulat.
_______________________________________________________________
4
Azyumardi Azra, Dede Rosyada dkk. Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Hak
Asasi Manusia dan Masyarakat Madani (Jakarta: Prenada Media, 2000), hal. 75.
6

11. Untuk menrealisasikan terciptanya kesatuan dalam keluarga atau suami-
istri, maka semuanya harus tunduk pada hukum yang sama. Dengan adanya
kesamaan pemahaman dan komitmen menjalankan kebersamaan atas dasar
hukum yang sama tersebut, niscayakan adanya kewarganegaraan yang sama,
sehingga masing-masing tidak terdapat perbedaan yang dapat mengganggu
keutuhan dan kesejahteraan keluarga.Sedangkan asas persamaan derajat
ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status
kewarganegaraan masing-masing pihak. Baik suami ataupun istri tetap
berkewarganegaraan asal, atau dengan kata lain sekalipun sudah menjadi
suami-istri mereka tatap memiliki kewarganagaraan sendiri, sama halnya
ketika mereka belum dikaitkan menjadi suami-istri.
Asas ini dapat menghindari terjadinya penyeludupan hukum. Misalnya,
seseorang yang berkewarganegaraan asing ingin memperoleh status
kewarganegaraan suatu negara dengan cara atau berpura-pura melakukan
pernikahan dangan perempuan di negara tersebut. Setelah melalui perkawinan
dan orang tersebut memperoleh kewarganegaraaan yang diinginkannya, maka
selanjutnya ia akan menceraikan istrinya. Untuk menghindari penyeludupan
hukum semacam ini, banyak negara yang menggunakan asas persamaaan
derajat dalam peraturan kewarganegaraannya.5
D. Unsur-Unsur yang Menentukan Kewarganegaraan
1. Unsur darah keturunan (IUS SANGUINIS)
Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan
kewarganegaraan seseorang, artinya kalau orang yang dilahirkan dari orang tua
_______________________________________________________________
5
Azyumardi Azra, Dede Rosyada dkk. Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Hak
Asasi Manusia dan Masyarakat Madani (Jakarta: Prenada Media, 2000), hal. 76.
7

12. yang berwarganegara Indonesia, ia dengan sendirinya juga warga negara
Indonesia. Prinsip ini asli yang telah berlaku sejak dahulu, yang diantaranya
terbukti dalam sistem kesukuan, diamana anak dalam anggota suatu suku
dengan sendirinya dianggap sebagai anggota suku itu. Sekarang prinsip ini
berlaku diantaranya di Inggris, Amerika, Perancis, Jepang dan juga Indonesia.
2. Unsur Daerah Tempat Kelahiran (IUS SOLI)
Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan.
Misalnya, kalau seseorang dilahirkan didalam daerah hukum Indonesia, ia
dengan sendirinya akan menjadi warga negara Indonesia. Terkecuali dengan
anggota-anggota diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam
ikatan dinas. Di samping dan bersama-sama dengan prinsip ius sanguinis,
prinsip ius soli ini juga berlaku di Inggris, Amerika, Perancis dan juga
Indonesia. Tetapi di Jepang, prinsip ius soli ini tidak berlaku. Karena seseorang
tidak dapat membuktikan bahwa orang tuanya berkebangsaan Jepang, ia tidak
dapat diakui sebagai warga negara Jepang.
3. Unsur Pewarganegaraan (NATURALISASI)
Walaupun tidak dapat memenuhi prinsip ius sanguinis dan ius soli, orang
dapat juga memperoleh kewarganegaraan dengan jalan pewarganegaraan atau
naturalisasi. Syarat-syarat dan prodesur pewarganegaraan ini diberbagai
negara sedikit-banyak dapat berlainan, menurut kebutuhan yang dibawa oleh
kondisi dan situasi negara masing –masing. Dalam pewarganegraaan ini ada
yang aktif ada pula yang pasif.6
____________________________________________________________________
6
Azyumardi Azra, Dede Rosyada dkk. Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Hak
Asasi Manusia dan Masyarakat Madani (Jakarta: Prenada Media, 2000), hal. 76-77.
8

13. Dalam pewarganegaraan yang aktif, seseorang dapat menggunakan hak opsi
utnuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu
negara. Sedangkan pewarganegaraan yang pasif, seseorang tidak mau
diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi atau diajadikan
warga negara dari suatu negara, maka bersangkutkan dapat menggunakan hak
repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut
(Kartasapoetra. 1993: 216-7).
E. Prolem Status Kewarganegaraan
Membicarakan status kewarganegaraan dalam sebauh negara, maka akan
dibahas beberapa persoalan yang berkenanan dangan seseorang yang
dinyatakan sebagai warga negara dan bukan wrga negara dalam sebuah negara.
Jika diamati dan dianalisis, diantara penduduk sebuah negara, ada diantara
mereka yang bukan warga negara (orang asing) dinegara tersebut. Dalam hl ini,
dikenal denga aparide, bipatride dan multipatride.
Apatride merupakan istilah orang-orang yang tidak mempunyai status
kewarganegaraan. Sedangkan bipatride merupakan istilah orang-orang yang
mempunyai status kewarganegaraan rangkap atau dengan istilah lain dikenal
dengan dwi-kewarganegaraan. Sementara yang dimaksud dengan multipatride
adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan status kewarganegaraan
yang memiliki dua atau lebih status kewarganegaraan.
Kasus orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan, merupakan
sesuatu yang akan mempersulit orang tersebut dalam konteks menjadi
penduduk dalam suatu negara. Mereka akan dianggapa sebagai orang asing,
yang tentunya akan berlaku ketentuan-ketentuan peraturan atau oerundang-
undangan bagi orang asing, yang selain sagala sesuatu kegiatannya akan
9

14. terbatasi, juga setiap tahunnya diharuskan membayar sejum;lah uang
pendaftaran sebagi orang asing. 7
Kasus kewarganegaraan dengan kelompok bipatride, dalam realitas
empiriknya merupakan kelompok status hukum yang tidak baik, karena dapat
mengacaukan kependudukan diantara dua negara, kerana itulah tiap negara
dalam menghadapi masalah bipatride dengan tegas mengharuskan orang-
orang yang terlibat utnuk secara tegas memilih salah satu diantara kedua
kewarganegaraannya.
Kondisi seseorang dengan status berdwikewarganegaraan, sering
terjadi pada penduduk yang tinggal didaerah perbatasan diantara dua negara.
Dalam hal ini, diperlukan peraturan atau ketentuan-kententuan yang pasti
tentang perbatasan serta wilayah teritorial, sehingga penduduk di wilayah itu
dapat menyakinkan dirinya termasuk kedalam kewarganegaran yang mana
diantara dua negara tersebut.7
F. Karakteristik Warga Negara yang Demokrat
1. Rasa hormat dan tanggung jawab
Sebagai warga negara yang demikratis, hendaknya memiliki rasa hormat
terhadap warga negara terutama dalam konteks adanya pluralitas masyarakat
Indonesia yang terdiri dari etnis, suku, ras, kenyakinan, agama dan ideologi
politik. Selain itu , warga negara yang demokrat, seorang warga negara juga
dituntut untuk bertanggung jawab menjaga keharmonisan antar etnis serta
keteraturan dan ketertiban yang berdiri diatas pluralitas tersebut.
10

15. 2. Bersikap Kritis
Warga negara yang demokrat hendaknya selalu bersikap kritis, baik
terhadap empiris (realitas budaya, sosial dan politk) maupun terhadap
kenyataan supra-empiris (agama, metologi, kepecayaan). Sikap kritis juga
harus ditujukkan pada diri sendiri. Sikap kritis pada diri sendiri itu tentu
disertai dengan sikap kritis terhadap pendapat yang berbeda.Tentu saja sikap
kritis ini harus didukung oleh sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang
dikritisi.
3. Membuka diskusi dan dialog
Perbedaan pendapat dan pandangan serta perilaku merupakan realitas
empirik yang pasti teerjadi ditengah komunitas warga negara, apalagi ditengah
masyarakat yang plural dan multi etnik. Untuk meminimalisasikan konfli yang
ditimbulkan dari perbedaan tersebut, maka ruang untuk berdiskusi dan
berdialog merupakan salah satu solusi yang bisa digunakan. Oleh karenanya,
sikap membuka diri untuk berdialog dan diskusi merupakan salah satu ciri
sikap warga negara yang demokrat.
4. Bersikap terbuka
Bersikap terbuka merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan
sesama manusia, termasuk rasa menghargai terhadap hal-hal yang tidak biasa
atau baru serta pada hal-hal yang mungkin asing. Sikap terbuka yang
didasarkan atas kesadaran akan pluralisme dan keterbatasan diri akan
melahirkan kemampuan untuk menahan diri dan tidak secapatnya menjatuhkan
penilaian dan pilihan.
5. Rasional
Bagi wrga negra yang demokrat, memiliki kemampuan utnuk mengambil
keputusan secar bebas dan rasional adalah suatu hal yang harus dilakukan.
11

16. Keputusan-keputusan yang diambil secara rasionalakan menghantarkan sikap
yang logisyang ditampilkan oleh warga negara. Sementara, sikap dan
keputusan yang diambil secar tidak rasional akan membawa implikasi
emosional dan cenderung egois. Masalah-masalah yang terjdai dilingkungan
warga negara, baik persoalan politik,sosial,budaya dan sebagainya, sebaiknya
dilakukan dengan keputusan-keputusan yang rasional.
6. Adil
Sebagai warga negara yang demokrat, tidak ada tujuan baik yang diwujudkan
dengan cara-cara yang tidak adil. penggunaan cara-cara yang tidak adil adalah
bentuk pelanggaran hak asasi dari orang yang diperlakukan tidak adil. dengan
semangat keadilan, maka tujuan-tujuan bersama bukanlah suatu yang
didiktekan tetapi ditawarkan. Mayoritas suara bukanlah diatur tetapi diperoleh.
7. Jujur
Memilki sikap dan sifat yang jujurbagi warga negara merupakan sesuatu
yang niscaya. Kejujuran merupakan kunci bagi terciptanya kelarasan dan
keharmonisan antar warga negara. Sikap jujur bisa diterapkan di segala sektor,
biak politik, sosial dan sebagainya.
Kejujuran politik adlah bahwa kesejahteraan warga negara meurpakan
tujuan yang ingin dicapai, yaitu kesejahteraan dai masyarakat yang memilih
politisi. Ketidakjujuran politik adalah seroang politidi yang mencari
keuntungan bagi dirinya sendiri atau m,encari keuntungan bagi partainya,
karena partai itu penting bagi kedudukannya.
Beberapa karakteristik warga negara yang demokrat tersebut, merupakan
sikap dan sifat yang seharusnya melekat pada seorang warga negara. Hal ini
akan menampilkan sosok warga negara yang otonom, yakni mampu
mempengaruhi dan berpastisipasi dan pengambilan keputusan di tingkat lokal
secara mandiri.
12

17. Sebagai warga negara yang otonom, ia mempunyai karakteristik sebagia berikut :
1. Memliki kepribadian. Mandiri brarti tidak mudah dipengaruhi atau
dimolbilisasi, teguh pendirian dan bersikap kritis pada segenap keputusan
publik.
2. Memiliki tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagi warga
negara, khususnya di lingkungan masyarakatnya yang terkecil seperti RT,
RW, Desa, dan seterusnnya. Atau juag dilingkungan sekolah dan
penguruan tingggi.
3. Mengahrgai martabat manusia dan kehormatan pribadi. Menghargai
berarti menghormati hak-hak asasi dan privasi pribadi orang per orang
tanpa membedakan ras, warna kulit, golongan atupun warga negara lain.
4. Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap
yang santun. Warga negara yang otonom secar efektif mampu
mempengaruhi dan perpartisipasi dalam proses-proses pengambilan
kebijakan pada level sosial yang paling kecil dan lokal, misalnya rapat
kepanitiaan, pertemuan rukun warga, dan termasuk juag mengawasi
kinerja dan kebijakan parlemen dan pemerintah.
5. Mendorong berpungsinya demokrasi konstusional yang sehat. Tidak ada
demokrasi tanda aturan hukum dan konstitusi. Tanpa konstitusi, demokrasi
akan menjdi anakrhi. Krena itu, wrga negar yang otonom harus melakukan
tiga hal utnutk mewujudkan demokrasi konstisional yaitu :
a. Menciptakan kultur taat yang sehat dan aktif (Culture of Law).
b. Ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif (process oof
law making).
c. Mendukung pembuatan materi-materi hukum yang responsif (content
of low).
d. Ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung
jawab (structure of law) (Khoiron,dkk. 1999: 89-97).7
13

18. G. Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia
1. Surat bukti untuk mereka yang memperoleh kewarganegaran Indonesia
karena kelahiran adalah Akta Kelahiran.
2. Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh
kewarganegaran Indonesia karena pengangkatan adalah Kutipan Pernyataan
Sah Buku Catatan Pengangkatan Anak Asing dari Peraturan Pemerintah No.
67/1958, sesuai dengan surat edaran Menteri Kehakiman No. JB.3/2/25,
butir 6, tanggal 5 Januari 1959.
3. Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh
kewarganegaran Indonesia karena dikabulkannya permohinan adalah
Petikan Keputusan Presiden tentang permohonan tersebut (tanpa
pengucapan sumpah dan janji setia).
4. Surat bukti kewarganegraan untuk mereka yang memperoleh
kewarganegaran Indonesia karena pewarga-negaraan adalah Petikan
Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan tersebut yang diberikan
setelah pemohon mengangkat sumpah dan janji setia.
5. Surat bukti kewarganegraan untuk mereka yang memperoleh
kewarganegaran Indonesia karena pernyataan adalah sebagaiman yang
diatur dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JB.3/166/22, tanggal 30
September 1958 tentang Memperoleh /Kehilangan Kewarganegaraan
republik Indonesia dengan Pernyataan.
H. Hak Dan Kewajiban Warga Negara
1. Hak kebebasan beragama dan beribadat sesuai dangan kepercayaannya.
2. Bebas untuk berserikat dan berkumpul.
3. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
14

19. 4. Hak untuk bekerja serta untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja.
5. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
6. Hak atas status kewarganegaraan .
7. Hak asasi yang lainnya.7
_______________________________________________________________________
7
Azyumardi Azra, Dede Rosyada dkk. Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Hak
Asasi Manusia dan Masyarakat Madani (Jakarta: Prenada Media, 2000), hal. 78-86.
Khoiron,dkk. 1999: 89-97
15

20. NEGARA
A. Pengertian Negara
Secara terminologi, negara diartikan dangan organisasi tertinggi diantara
satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup
dalam kehidupan tertentu dan mempunyai pememrintahan yang berdaulat.
Pengertian ini mengandung nilai dari sebauah negara yang meniscayakan
adanya unsur dalam sebuah negara, yakni adanya masyarakat (rakyat), adanya
wilayah (daerah), dan adanya pemerintah yang berdaulat.
Menurut Roger H. Soltau, negara didefiniskan dangan alat (agency), atau
wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan
bersama, atas nama masyarakat. Lain halnya dangan apa yang dikemukakan
oleh Harold J. Laski, menurutnya negara merupakan suatu masyarakat yang
diintegrasikan karena mempuyai wewenang yang bersifat mamaksa dan secara
sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan suatu
kelompok bagian dari masyarakat itu. Masyarakat merupakan suatu kelompok
yang hidup dan berkerja sama untuk mencapai terkabulkan keinginan-
keinginan mereka bersama.
Sejalan dengan Harold J. Laski, Max Weber pun mendefinisikan bahwa
negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam
penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Sedangkan dalam
konsep Robert M. Mac Lver, negara diartikan dangan asosiasi yang
menyelenggarakan
____________________________________________________________________
1
Cholisin. Ilmu Kewarganegaraan (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hal. 41-43.
16

21. penertiban didalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan
sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud
tersebut diberikan kekuasaan memaksa.
Dalam konsepsi islam, dengan mengacu pada Al-Quran dan Al-Sunnah,
tidak ditemukan rumusan tentang negara secara ekplisit, hanya saja didalam Al
Quran dan Al Sunnah terdapat prinsip-prinsip dasar tentang bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Selain itu, konsep islam tentang negara juga berasal
dari tiga paradigma, yaitu:
a. Paradigma tentang teori khilafah yang dipraktikan sesudah Rasulullah
Saw., terutama biasanya merujuk pada masa khulafa al rasyidun.
b. Paradigma yang bersumber pada teori Imamah dalam paham Islam Syi‟ah.
c. Paradigma yang bersumber pada teori Imamah atau Pemerintah.
Dapat dipahami bahwa yang dimaksud negara adalah suatu daerah teritorial
yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat yang berhak
menuntut dari warganegaranya untuk taat pada peraturan perundang-undangan
melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaaan yang sah.1
Negara memiliki sifat yang membedakan dengan organisasi lain, sifat tersebut
adalah :
a. Sifat memaksa
b. Sifat monopoli
c. Sifat totalitas
Negara merupakan wadah yang memungkinkan seseorang dapat
mengembangkan bakat dan potensi. Negara dapat memungkinkan rakyatnya
maju dan berkembang serta menyelenggarakan daya cipta atau kreatifitas
sebebasnya, bahkan negar memberi pembinaan. Secara umum setiap negar
mempunyai 4 fungsi utama bagi bangsanya, yaitu:
17

22. a. Fungsi pertahanan dan keamanan.
b. Fungsi pengaturan dan ketertiban.
c. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran
d. Fungsi keadilan menurut hak dan kewajiban.
Sejauh manakah fungsi negar itu terlaksana sangat tergantung pada partisipasi
politik semua warga negara dan mobilisasi sumber kekuatan negara.
Ada elemen kekuatan negara yang tercermin dalam hal-hal sebagai berikut :
a. Sumber daya manusia, yaitu jumlah penduduk, tingkat pendidikan warga,
nilai budaya masyarakat, dan kondisi kesehatan masyarakat.
b. Teritotial negeri, yaitu mencankup luas negera (darat dan laut), letak
geografis dan situasi negar tentangga.
c. Sumber daya alam, yaitu kondisi alam material buminya berupa
kandungan mineral, kesuburan, kekayaan laut dan hutan.
d. Kapasitas pertanian dan industri, yaitu tingkat budaya, usaha warga negara
dalam bidang pertanian, industri dan perdagangan
e. Kekuatan militer dan mobilitasnya, yaitu kapasitas yang mampu
diterapkan militer dalam hal mewujudkan kekuasaan dari pemerintah demi
tercapainya tujuan negara.
f. Elemen power yang tidak nyata (tak berwujud), yaitu segala faktor yang
mendukung kedaulatan negara berupa kepribadian dan kepemimpinan,
efisiensi birokrasi, persatuan bangsa, dukungan internasional, reputasi
bangsa (nasionalisme) dan sebagainya.2
_________________________________________________________________________________________________________________
2
Syahrial Syarbaini, Aliaras Wahid dkk. Membangun Karakter dan Kepribadian
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal.142-143.
18

23. B. Tujuan Negara
Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang
mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. Tujauan
sebuah negara dapat bermacam-macam antara lain :
a. Bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata,
b. Bertujuan menyelenggarakan keterbiban hukum,
c. Bertujuan mencapai kesejahteraan umum.
Dalam konsep dan ajaran Plato, tujuan adanya negera adalah untuk
memajukan kesusilaan manusia, sebagai perorangan (individu) dan sebagai
makhluk sosial. Sedangkan menurut Roger H. Soltau tujuan negara adalah
memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya
sebebas mungkin (the freest possible decelopment and creative self-expression
of its members).
Dalam konteks negara Indonesia, tujuan negara (sesuai dengan pembukaan
UUD 1945) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, dalam
penjelasan UUD 1945 bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum
(rechtstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsaat). Dari pembukaan
dan penjelasan UUD 1945 tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia
merupakan suatu negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan
kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.3
____________________________________________________________________
3
Azyumardi Azra, Dede Rosyada dkk. Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Hak Asasi
Manusia dan Masyarakat Madani (Jakarta: Prenada Media, 2000), hal. 43-44.
19

24. C. Unsur-unsur Negara
Dalam rumusan Konvensi Montevideo tahu 1933 disebutkan bahwa sebuah
negara harus memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu :
1. Rakyat (Masyarakat/Warga negara)
Unsur rakyat ini sangat penting dalam sebuah negara, karena secara konkret
rakyatlah yang memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan
baik. 4
2. Wilayah
Pasal 28E ayat 1 UUD 1945, mengandung bahwa orang-orang yang tinggal
didalam suatu wilayah dapat diklasifikasikan menjadi berikut:
a. Penduduk, ialah yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap diwilayah
negara itu, yang dapat dibedakan warga negara dengan Warga Negara
Asing (WNA).
b. Bukan penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara
bersifat sementara sesuai dengan visa yang diberikan oleh nagara (Kantor
Imigrasi) yang bersangkutan, seperti turis.5
Secara mendasar, wilayah biasanya mencankup daratan (wiyah darat), perairan
(wilayah laut), dan wilayah udara.
____________________________________________________________________
4
Azyumardi Azra, Dede Rosyada dkk. Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Hak Asasi
Manusia dan Masyarakat Madani (Jakarta: Prenada Media, 2000), hal. 45.
5
Syahrial Syarbaini, Aliaras Wahid dkk. Membangun Karakter dan Kepribadian
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 144.
20

25. a. Daratan (wilayah darat)
Wilayah darat suatu negar dibatasi oleh wilayah darat dan atau laut (perairan)
negara lain. Perbatasan wilayah sebuah negara biasanya ditentukan
berdasarkan perjanjian. Perjanjian internasional yang dibuat antara dua negara
disebut perjanjian bilateral, perjanjian yang dibuat banyak negara disebut
perjanjian multilateral (multi=banyak). Perbatasan duan negara dapat berupa :
a) Perbatasan alam, seperti sungai, pengunungan, atau lembah
b) Perbatasan buatan, seperti pagar tembok, pagar kawat, tiang tembok.
c) Perbatasan menurut Ilmu Pasti, yakni dengan menggunakan ukuran garis
Lintang atau Bujur pada peta bumi.
b. Perairan (wilayah Laut)
Perairan atau laut yang menjadi bagian atau termasuk wilyah tertentu suatu
negara disebut perairan atau laut dari negara yang bersangkutan. Adapun batas
dari perairan teritorial itu pada umunya 3 mil laut (5,555 km) yang dihitung
dari pantai ketika air surut. Laut yang berada diluar perairan teritoroal disebut
Lautan Bebas (Mare Liberum). Disebut dengan laut bebas karena wilayah
perairan tersebut tidak termasuk wilayah kekuasaan suatu negara sehingga
siapapun bebas memanfaatkannya.
c. Udara (wilayah udara)
Udara yang berada diatas wilayah darat (daratan) dan wilayah laut (perairan)
teritorial suatu ngara merupakan dari wilayah udara sebuah negara.6
______________________________________________________________________
6
Azyumardi Azra, Dede Rosyada dkk. Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Hak Asasi
Manusia dan Masyarakat Madani (Jakarta: Prenada Media, 2000), hal.45-48.
21

26. 3. Pemerintah
Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin
organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Oleh karenanya, pemerintah
sering kali menjadi personifikasi sebuah negara.
Pemerintah menegakkan hukum dan memberantas kekacauan, mengadakan
perdamaian dan melaraskan kepentingan-kepentingan yang bertentangan.
Pemerintah yang menetapkan, menyatakan dan menjalankan kemauan
individu-individu yang tergabung dalam organisasi politik yng disebut negara.
Pemerintah adalah badan yang mengatur urusan sehari-hari, yang menjalankan
kepentingan-kepentingan bersama. Pemerintah melaksanakan tujuan-tujuan
negara menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan bersama.
D. Bentuk-bentuk Negara
Bentuk negara dalam konsep dan teori modern saat ini terbagi dalam dua
bentuk negara, yakni Negara Kesatuan (Unitarisme) dan Negara Serikat
(Federasi).
1. Negara kesatuan
Negara kesatuan merupakan bentuk suatu negara uang merdeka dan
berdaulat, dengan satu Pemerintah Pusat yang berkuasa dan mengatur
seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi
kedalam dua macam, yakni :
a. Negara Kestuan dengan sistem sentralisasi, yakni sitem pemerintah
seluruh persoalan yang berkaitan dengan negara langsung diatur dan
diurus oleh Pemerintah Pusat, sementar daerah-daerah tinggal
melaksanakannya.
22

27. b. Negara Kestuan dengan sistem desentralisasi, yakni kepala daerah
sebgai pemerintah daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk
mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah
atau swantantra.
2. Negara Serikat
Negrara serikat (Federasi0 merupakan bentuk negara gabungan dari
beberapa bagian dari Negara Serikat. Negara-negra bagian tersebut, pada
awalnya merupakan negara yang merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri.
Setelah menggabungan diri dengan Negara Serikat, maka dengan dirinya
negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaanya dan
menyerahkannya kepada Negara Serikat. Penyerahan kekuasaan dari
Negara Bagian kepada Negara Serikat tersebut, disebut Limitatif (sebuah
demi sebuah), serta hanya kekuasaan yang disebut Negara Bagian saja
(delegated powers) yang menjadi kekuasaan Negara Serikat.
Kekuasaan asli dalam Negara Federasi merupakan tugas dari Negra
Bagian, karena ia berhubungan langsung dengan rakyatnya. Sementara
Negara Federasi bertugas untuk menjalankan hubungan Luar Negeri,
Pertahanan Negara, Keuangan dan Urusan Pos. Selain kedua bentuk
negara tersebut (kestuan dan federasi), dilihat dari sisi jumlah orang yang
memerintah dalam sebuah negara, maka bentuk negara terbagi kedalam
tiga kelompok, yakni :
1. Monarki
Monarki merupakan kata yang berasal dari Yunani, monosyang
berarti tunggal dan arkien yang berarti memerintah. Jadi dapat
dikatakan bahwa negara Monarki adalah bentuk negara yang dalam
pemerintahannya hanya dikuasai dan diperintah (yang berhak
memerintah) oleh satu orang saja.
23

28. 2. Oligarki
Oligarki dipahami sebagai negara yang dipimpin oleh beberapa
orang. Model negara Oligarki ini biasanya diperintah dari kelompok
yang berasal dari kalangan feodal.
3. Demokrasi
Negara Demokrasi merupakan bentuk negara yang pemimpin atau
pemerintah tertinggi negara yang terletakditangan rakyat. Dalam
bentuk negara yang demokratis, rakyat memiliki kekuasaan penuh
dalam menjalankan pemerintahan.7
____________________________________________________________________
7
Azyumardi Azra, Dede Rosyada dkk. Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Hak Asasi
Manusia dan Masyarakat Madani (Jakarta: Prenada Media, 2000), hal. 57-59.
24

29. FILSAFAT PANCASILA
A. Pengertian Filsafat dan Filsafat Pancasila
Filsafat berasal dari bahasa Yunani “philos/philein” yang berarti suka, cinta,
mencintai dan “sophia” yang berarti kebijaksanaan, hikmah, kepandaian, ilmu.
Jadi filsafat menurut asal katanya berarti cinta akan kebijaksanaan, atau
mencintai kebenaran/pengetahuan. Cinta dalam hal ini mempunyai arti yang
seluas-luasnya, yang dapat dikemukakan sebagai keinginan yang menggebu dan
sunguh-sungguh terhadap sesuatu, sedangkan kebijaksanaan yang dapat diartikan
sebagai kebanaran yang sejati. Jadi filsafat secara sederhana dapat diartikan
sebagai keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran sejati. Filsafat
merupakan Induk Ilmu Pengetahuan. Menurut J. Gredt dalam bukunya “Elementa
Philosophiae” Bahwa filsafat sebagai “Ilmu pengetahuan yang timbul dari prinsip-
prinsip mencari sebab musababnya yang terdalam”.1
Dalam Kamus Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta (Jakarta:
PN Balai Pustaka, 1987) mengartikan kata “filsafat” sebagai pengetahuan dan
penyelidikan tentang akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum dan
sebagainya daripada segala yang ada di alam semesta maupun mengenai
kebenaran dan arti adanya sesuatu.
Selain dari pada pengertian menurut segi bahasa, juaga terdapat perumusan
atau definisi tentang filsafat yang diberikan oleh para sarjana dan para filsuf
seperti:
____________________________________________________________________
1
Syahrial Syarbaini, Aliaras Wahid dkk. Membangun Karakter dan Kepribadian
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 18-19.
25

30. 1. Para filsuf Yunani dan Romawi, antara lain:
a. Plato (427-348 S.M.)
Filsafat ialah ilmu pengetahuan yang bersifat untuk mencapai
kebenaran yang asli.
b. Aristoteles (382-322 S.M.)
Filsafat ialah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang
terkandung didalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika,
etika,politik dan sostetika.
c. Cicero (106-043 S.M.)
Filsafat ialah ibu dari semua ilmu pengetahuan lainnya. Filsafat ialah
ilmu pengetahauan keluhuran dan keinginan untuk mendapatkannya.
2. Para pakar Indonesia, antara lain:
a. Darji Darmodihardjo
Filsafat ialah pemikiran manusia dalam usahanya mencari
kebijaksanaan dan kebenaran yang sedalam-dalamnya sampai keakar-
akarnya (radikal, radik = akar), teratur (sistematis), dan menyeluruh
(universal).
b. I.R. Pudjowijatno
Filsafat ialah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-
dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. 2
____________________________________________________________________
2
Subandi Al-Marsudi, Pancasila dan UUD’45 dalam Paradigma Reformasi (Jakarta:
PT RajaGrafindo, 2001), hal. 31-34.
26

31. Filsafat Pancasila
Menurut Ruslan Abdulgani, bahwa Pancasila merupakan filsafat negara
yang lahir sebagai collectieve ideologie (cita-cita bersama) dari seluruh bangsa
Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil
perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita,
kemudian dituangakan dalam suatu “sistem” yang tepat. Sedangkan menurut
Notonagoro, Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dadn pengertian ilmiah
yaitu tentang hakekat tentang Pancasila. 3
B. Objek Filsafat
Ditinjau dari segi objeknya, maka objek filsafat meliputi hal-hal yang ada dan
yang dianggap atau dinyakini ada, seperti manusia, dunia, Tuhan dan lain-lain,
sehingga dengan demikian berfilsafat itu tidak mungkin mengenai hal-hal yang
tidak ada.
Sehubungan dengan hal tersebut para ahli membedakan objek filsafat atas :
a. Objek Materia, yaitu mengenai segala sesuatu yanga ada dan yang
mungkin ada.
b. Objek Foma, yaitu untuk mengerti segala sesuatu yang ada sedalam-
dalamnya, hakekatnya, metafisis. 4
Dengan ruang lingkup yang demikian filsafat mempunyai sistematika yang
amat luas, yang meliputi bidang-bidang/cabang-cabangnya ialah :
______________________________________________________________________
3
Syahrial Syarbaini, Aliaras Wahid dkk. Membangun Karakter dan Kepribadian
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 19.
4
Ibid. hal. 35.
27

32. 1. Ontologi
ialah bidang/cabang filsafat yang menyelidiki hakekat dari relita yang ada.
Ontologi meliputi masalah apa hakekat ilmu itu, apa hakekat kebenaran
dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan yang tidak terlepas dari
persepsi kita tentang apa dan bagaimana yang “ada” (being, sein, bet zijn).
Paham-paham seperti idealisme/spritualisme, materialisme, pluralisme
merupakan asumsi-asumsi dasar ontologik yang akan apa hakekat
kebenaran atau kenyataan itu sebagaimana dicapai melalui pengetahuan
kita.5
2. Epistemologi (filsafat pengetahuan) ialah suatu cabang filsafat yang
membahas sumber batas, prose hakikat dan validitas pengetahuan.
3. Aksiologi ialah cabang filsafat yang menyelidiki nilai.
4. Etika (filsafat Moral).
5. Estetika (filsafat Seni).
6. Metefisika (menceritakan segala sesuatu dibalik yang ada).
7. Politik (filsafat pemerintahan).
8. Filsafat Agama.
9. Filsafat Ilmu.
10. Filsafat Pendidikan.
11. Filsafat hukum.
12. Filsafat Sejarah.
13. Filsafat matematika.
14. Kosmologi (membicarakan tentang segala sesuatu yang ada yang teratur).6
____________________________________________________________________
5
Subandi Al-Marsudi, Pancasila dan UUD’45 dalam Paradigma Reformasi (Jakarta:
PT RajaGrafindo, 2001), hal. 35.
6
Syahrial Syarbaini, Aliaras Wahid dkk. Membangun Karakter dan Kepribadian
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 24.
28

33. C. Tujuan Filsafat
Berfilsafat mengandung tujuan, dan tujuan filsafat ini da[at dibedakan menjadi
dua macam yaitu :
1. Tujuan yang teoritis
Dalam hal ini filsafat berusaha untuk mencapai kenyataan, atau untuk
mencapai hal yang nyata.
2. Tujuan Praktis
Dalam hal ini mempergunakan hasil daripada filsafat yang teoritis tersebut
untuk memperoleh pedoman-pedoman hidup, guna dipraktikkan dan
dijadikan pedoman dalam praktik kehidupan. Tujuan yang praktis inilah
yang umumnya dianut oleh dunia Timur, termasuk untuk negara
Indonesia.
D. Kegunaan Filsafat
Secara singkat kegunaan filsafat ialah untuk memberikan dinamika dan
ketekunan dalam mencari kebenaran, arti, dan makna hidup.
E. Falsafah Hidup Bangsa Indonesia
Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, tumh dan berkembang bersamaan
dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip yang
terdapat dalam Pancasila bersumber pada budaya dan pengalaman bangsa
Indonesia, yang berkembang akibat dari upaya bangsa dalam mencari jawaban
atas persoalan-persoalan yang esensial yang menyangkut makna atas hakekat
sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi
alam semesta, manusia dan kehidupannya serta nilai-nilai yang kemudian
diangkat menjadi norma-norma yang mengatur kehidupan.
29

34. Menurut Prof. Notonegoro, nilai dapat dibedakan menjadi tiga macam :
a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
b. Nilai Vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat
mengadakan kegiatan atau aktivitas.
c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.7
Menurut Prof. Notonegoro pancasila adalah merupakan filsafat Negara atau
merupakan “Dasar falsafah Negara”, yaitu rumusan pancasila sebagai
keseluruhan dalam hubungannya yang hierarchis dan mempunyai bentuk
piramisd sebagai berikut:
a. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah meliputi dan menjiwai
sila-sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
b. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah diliputi dan
menjiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila-
sila Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
c. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia, diliputi dan menjiwai oleh sila-sila
Ketuhanan Yang Maha Esa, serta Kemanusiaan yang adil dan beradab,
meliputi dan menjiwai sila-sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
30

35. d. Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan, adalah diliputi dan menjiwai oleh
sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, meliputi dan menjiwai sila Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
e. Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah diliputi
dan menjiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Dengan bukti-bukti tersebut diatas, maka filsafat pancasila yang merupakan
kesatuan keseluruhan, dimana tiap-tiap sila yang mengandung sila-sila lainnya
adalah memenuhi syarat sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. atau
dengan kata lain filsafat Pancasila adalah filsafat integralistik, karena setiap
silanya tidak terlepas dari sila-sila lainnya secara bulat dan utuh. 8
____________________________________________________________________
7
Subandi Al-Marsudi, Pancasila dan UUD’45 dalam Paradigma Reformasi
(Jakarta: PT RajaGrafindo, 2001), hal. 35.
8
R. Poerwanto Koesdiyo. Pendidikan Pancasila (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007),
hal. 39-40.
31

36. BAB III
PENUTUP
Kesimpulan:
A. Aristoteles mengartikan warga negara sebagai orang yang secara aktif ikut
ambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan
sebagai yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang bisa
memerintah (Rapaar, 1993: 67). Rousseau, menganggap warga negara adalah
peserta aktif yang senantiasa mengupayakan kesatuan komunal (Hikam,
1999: 163). Dalam pendapat lain, citizen bermakna „warga yang memiliki
jiwa publik, yaitu partipasi dan tanggung jawab publik‟ (Hikam, 1999: xxv).
B. Secara singkat, Koerniatmanto S., mendefinisikan warga negara dengan
anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai
kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak
dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.
C. Pengertian kewarganegaraan lebih luas dari pada warganegara.
Kewarganegaraan memiliki pengertian tidak sebatas keanggotaan seseorang
dari organisasi negara, tetapi meluas kepada hal-hal yang terkait dengan
wraga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian
kewarganegaraan dapat dilihat dari perspektif ide kewarganegaraan dan
prinsip warga negara sebagai subjek politik (Hikam, 1999: xix, 163). Dilihat
dari perspektif ide dari kewarganegaraan, maka dapat dipilah setidaknya
menjadi enam pengertian. Pertama, kewarganegaraan sebagai konstruksi
legal. Kedua, kewarganegaraan diartikan sebagai posisi netralitas. Ketiga,
kewarganegaraan sebagai keterlibatan dalam kihudupan komunal. Keempat,
kewarganegaraan dikaitkan dengan upaya pencegahan (ameliolation)
terhadap konflik-konflik berdasarkan perbedaan kelas. Kelima,
32

37. kewarganegaraan sebagai upaya pemenuhan diri (self-sufficiency). Keenam,
kewarganegaraan sebagai proses “hermeneutik” yang berupa dialog tradisi,
hukum, dan institusi.
D. Secara terminologi, negara diartikan dangan organisasi tertinggi diantara satu
kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam
kehidupan tertentu dan mempunyai pememrintahan yang berdaulat.
Pengertian ini mengandung nilai dari sebauah negara yang meniscayakan
adanya unsur dalam sebuah negara, yakni adanya masyarakat (rakyat), adanya
wilayah (daerah), dan adanya pemerintah yang berdaulat.
E. Filsafat berasal dari bahasa Yunani “philos/philein” yang berarti suka, cinta,
mencintai dan “sophia” yang berarti kebijaksanaan, hikmah, kepandaian,
ilmu. Jadi filsafat menurut asal katanya berarti cinta akan kebijaksanaan, atau
mencintai kebenaran/pengetahuan.
F. Menurut Ruslan Abdulgani, bahwa Pancasila merupakan filsafat negara yang
lahir sebagai collectieve ideologie (cita-cita bersama) dari seluruh bangsa
Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil
perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father
kita, kemudian dituangakan dalam suatu “sistem” yang tepat. Sedangkan
menurut Notonagoro, Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dadn
pengertian ilmiah yaitu tentang hakekat tentang Pancasila.
33

38. DAFTAR PUSTAKA
 Cholisin. Ilmu Kewarganegaraan (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).
 Azyumardi Azra, Dede Rosyada dkk. Pendidikan Kewargaan, Demokrasi,
Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani (Jakarta: Prenada Media, 2000).
 Syahrial Syarbaini, Aliaras Wahid dkk. Membangun Karakter dan
Kepribadian Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.(Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2006).
 Subandi Al-Marsudi, Pancasila dan UUD’45 dalam Paradigma Reformasi
(Jakarta: PT RajaGrafindo, 2001).
 R. Poerwanto Koesdiyo. Pendidikan Pancasila (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2007).
34