Makalah ini membahas tentang hukum internasional dengan 3 bab utama. Bab pertama membahas latar belakang, perumusan masalah dan tujuan makalah. Bab kedua membahas pengertian, sejarah perkembangan, sumber dan subyek hukum internasional. Bab ketiga membahas kesimpulan dan saran. Secara ringkas, makalah ini memberikan informasi tentang konsep dasar hukum internasional.

1. D
I
S
U
S
U
N
OLEH:
Nama : 1.Satria
2.Zefta Adetya
3.Joko Dwi P
4.Rilo Jati P
5.Jepri Hermansyah
Kelas : XI.IPA.1
Tugas : Membuat Makalah
Guru Pembimbing : Siti Zaleha S,Pd
DEPARTEMEN PENDIDIKAN KABUPATEN MUARA ENIM
SMA NEGERI 1 GELUMBANG
TAHUN AJARAN 2011/2012

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami
berhasil menyelesaikan makalah ini.
Makalah ini berisikan tentang informasi tentang catatan kaki dan
daftar pustaka. Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi
kepada kita semua.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua orang yang
telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai
akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.
Gelumbang, 18 Oktober 2011
penyusun
DAFTAR ISI
Kata Pengantar.............................................................................................I
Daftar Isi ........................................................................................................II
Bab 1 Pendahuluan
i. Latar Belakang...............................................................................1
ii. Masalah...........................................................................................1
iii. Tujuan..............................................................................................1
Bab 2 Pembahasan
1.HUKUM INTERNASIOAL ....................................................................2
A. Pengertian Hukum Internasional....................................................2

3. B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional......................4
C. Sumber-sumber Hukum Internasional...........................................8
D. Subyek Hukum Internasional..........................................................9
E. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional.......12
Bab 3 Penutup
i. Kesimpulan ....................................................................................13
ii. Saran...............................................................................................13
Daftar Pustaka..............................................................................................14
BAB 1
PENDAHULUAN
i. Latar Belakang
Hukum adalah sesuatu sistem aturan yang mengikat seseorang dan
dikukuhkan oleh pemerintah. Jika seseorang atau suatu kelompok
melanggar hukum yang berlaku maka dia akan mendapat sanksi.
Untuk mengetahui hal-hal tersebut kami menyajikan salah satu
materi tentang hukum.
ii. Perumusan Masalah
Bagaimana siswa bisa mengerti tentang hukum internasional.
iii. Tujuan
Untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hukum
internasional.
BAB 2

4. PEMBAHASAN
HUKUM INTERNASIOAL
A. Pengertian Hukum Internasional
Pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional dalam
pembahasan ini adalah hukum internasional publik, karena dalam
penerapannya, hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu: hukum
internasional publik dan hukum perdata internasional.
Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum
yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara,
yang bukan bersifat perdata.
“Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas
hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara,
dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata
antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum
perdata yang berbeda”(Kusumaatmadja, 1999).
Awalnya, beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai
definisi dari hukum internasional, antara lain yang dikemukakan oleh
Grotius dalam bukunya De Jure Belli ac Pacis(Perihal Perang dan Damai).
Menurutnya “hukum dan hubungan internasional didasarkan pada
kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. Ini
ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di
dalamnya ”.
Sedang menurut Akehurst : “hukum internasional adalah sistem hukum
yang di bentuk dari hubungan antara negara-negara”
Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum
terkenal di masa lalu, termasuk Grotius atau Akehurst, terbatas pada
negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan
subjek-subjek hukum lainnya.
“Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang
sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus
ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam
hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya, serta yang juga
mencakup :a. organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional
satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan

5. dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan
negara atau negara-negara ; dan hubungan antara organisasi internasional
dengan individu atau individu-individu ;b. peraturan-peraturan hukum tertentu
yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan
negara(non-state entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu
dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah
masyarakat internasional” (Charles Cheny Hyde).
Sejalan dengan definisi yang dikeluarkan Hyde, Mochtar
Kusumaatmadja mengartikan ’’hukum internasional sebagai keseluruhan
kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau
persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan
negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek
hukum bukan negara satu sama lain’’. (Kusumaatmadja, 1999; 2)
Berdasarkan pada definisi-definisi di atas, secara sepintas sudah
diperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup dan substansi dari
hukum internasional, yang di dalamnya terkandung unsur subyek atau
pelaku, hubungan-hubungan hukum antar subyek atau pelaku, serta hal-
hal atau obyek yang tercakup dalam pengaturannya, serta prinsip-prinsip
dan kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya.
Sedangkan mengenai subyek hukumnya, tampak bahwa negara tidak
lagi menjadi satu-satunya subyek hukum internasional, sebagaimana
pernah jadi pandangan yang berlaku umum di kalangan para sarjana
sebelumnya.
B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional
Hukum internasional sebenarnya sudah sejak lama dikenal
eksisitensinya, yaitu pada zaman Romawi Kuno. Orang-orang Romawi
Kuno mengenal dua jenis hukum, yaitu Ius Ceville dan Ius Gentium,Ius
Ceville adalah hukum nasional yang berlaku bagi masyarakat Romawi,
dimanapun mereka berada, sedangkan Ius Gentium adalah hukum yang
diterapkan bagi orang asing, yang bukan berkebangsaan Romawi.
“Dalam perkembangannya, Ius Gentium berubah menjadi Ius Inter
Gentium yang lebih dikenal juga dengan Volkenrecth (Jerman), Droit de

6. Gens (Perancis) dan kemudian juga dikenal sebagai Law of
Nations(Inggris)*)
“Sesungguhnya, hukum internasional modern mulai berkembang pesat
pada abad XVI, yaitu sejak ditandatanganinya Perjanjian Westphalia 1648,
yang mengakhiri perang 30 tahun (thirty years war) di Eropa. Sejak saat
itulah, mulai muncul negara-negara yang bercirikan kebangsaan,
kewilayahan atau territorial, kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan
derajat. Dalam kondisi semacam inilah sangat dimungkinkan tumbuh dan
berkembangnya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional**)
________
*)Kusamaatmadja Mochtar, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung:Putra
Abardin, 1999), p.50.
**)Phartiana I Wayan, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung:Mandar Maju,
2003),p.44.
Perkembangan hukum internasional modern ini, juga dipengaruhi oleh
karya-karya tokoh kenamaan Eropa, yang terbagi menjadi dua aliran
utama, yaitu golongan Naturalis dan golongan Positivis.
Menurut golongan Naturalis, prinsip-prinsip hukum dalam semua sistem
hukum bukan berasal dari buatan manusia, tetapi berasal dari prinsip-
prinsip yang berlaku secara universal, sepanjang masa dan yang dapat
ditemui oleh akal sehat. Hukum harus dicari, dan bukan dibuat. Golongan
Naturalis mendasarkan prinsip-prinsip atas dasar hukum alam yang
bersumber dari ajaran Tuhan. Tokoh terkemuka dari golongan ini adalah
Hugo de Groot atau Grotius, Fransisco de Vittoria, Fransisco Suarez dan
Alberico Gentillis. (Mauna, 2003 ; 6)

7. Sementara itu, menurut golongan Positivis, hukum yang mengatur
hubungan antar negara adalah prinsip-prinsip yang dibuat oleh negara-
negara dan atas kemauan mereka sendiri. Dasar hukum internasional
adalah kesepakatan bersama antara negara-negara yang diwujudkan
dalam perjanjian-perjanjian dan kebiasaan-kebiasaan internasional.
Seperti yang dinyatakan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya Du
Contract Social, La loi c’est l’expression de la Volonte Generale, bahwa
hukum adalah pernyataan kehendak bersama. Tokoh lain yang menganut
aliran Positivis ini, antara lain Cornelius van Bynkershoek, Prof. Ricard
Zouche dan Emerich de Vattel.
Pada abad XIX, hukum internasional berkembang dengan cepat,
karena adanya faktor-faktor penunjang, antara lain : (1) Setelah Kongres
Wina 1815, negara-negara Eropa berjanji untuk selalu menggunakan
prinsip-prinsip hukum internasional dalam hubungannya satu sama lain,
(2). Banyak dibuatnya perjanjian-perjanjian (law-making treaties) di bidang
perang, netralitas, peradilan dan arbitrase, (3). Berkembangnya
perundingan-perundingan multilateral yang juga melahirkan ketentuan-
ketentuan hukum baru.
Di abad XX, hukum internasional mengalami perkembangan yang
sangat pesat, karena dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: (1).
Banyaknya negara-negara baru yang lahir sebagai akibat dekolonisasi
dan meningkatnya hubungan antar negara, (2). Kemajuan pesat teknologi
dan ilmu pengetahuan yang mengharuskan dibuatnya ketentuan-
ketentuan baru yang mengatur kerjasama antar negara di berbagai bidang,
(3). Banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat, baik
bersifat bilateral, regional maupun bersifat global, (4). Bermunculannya
organisasi-organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa
dan berbagai organ subsidernya, serta Badan-badan Khusus dalam
kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyiapkan ketentuan-
ketentuan baru dalam berbagai bidang.(Mauna, 2003; 7)
C. Sumber-sumber Hukum Internasional

8. Pada azasnya, sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu: sumber
hukum dalam arti materiil dan sumber hukum dalam arti formal. Sumber
hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum yang membahas materi
dasar yang menjadi substansi dari pembuatan hukum itu sendiri.
Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang
membahas bentuk atau wujud nyata dari hukum itu sendiri. Dalam bentuk
atau wujud apa sajakah hukum itu tampak dan berlaku. Dalam bentuk
atau wujud inilah dapat ditemukan hukum yang mengatur suatu masalah
tertentu.
Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai:
1. dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional;
2. metode penciptaan hukum internasional;
3. tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional
yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkrit. (Burhan Tsani, 1990;
14)
Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, sumber-
sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam
mengadili perkara, adalah:
1. Perjanjian internasional (international conventions), baik yang
bersifat umum, maupun khusus;
2. Kebiasaan internasional (international custom);
3. Prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law) yang diakui
oleh negara-negara beradab;
4. Keputusan pengadilan (judicial decision) dan pendapat para ahli
yang telah diakui kepakarannya, yang merupakan sumber hukum
internasional tambahan. (Phartiana, 2003; 197)
D. Subyek Hukum Internasional
Subyek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang atau
pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional.
Pada awal mula, dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional,
hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional

9. Dewasa ini subjek-subjek hukum internasional yang diakui oleh
masyarakat internasional, adalah:
1. Negara
Menurut Konvensi Montevideo 1949, mengenai Hak dan Kewajiban
Negara, kualifikasi suatu negara untuk disebut sebagai pribadi dalam
hukum internasional adalah:
a. penduduk yang tetap;
b. wilayah tertentu;
c. pemerintahan;
d. kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain
2. Organisasi Internasional
Klasifikasi organisasi internasional menurut Theodore A Couloumbis
dan James H. Wolfe :
a. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global
dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum, contohnya adalah
Perserikatan Bangsa Bangsa ;
b. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan
maksud dan tujuan yang bersifat spesifik, contohnya adalah World Bank,
UNESCO, International Monetary Fund, International Labor Organization,
dan lain-lain;
c. Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan
maksud dan tujuan global, antara lain: Association of South East Asian
Nation (ASEAN), Europe Union.
1. Palang Merah Internasional
Sebenarnya Palang Merah Internasional, hanyalah merupakan salah
satu jenis organisasi internasional. Namun karena faktor sejarah,
keberadaan Palang Merah Internasional di dalam hubungan dan hukum
internasional menjadi sangat unik dan di samping itu juga menjadi sangat
strategis. Pada awal mulanya, Palang Merah Internasional merupakan
organisasi dalam ruang lingkup nasional, yaitu Swiss, didirikan oleh lima
orang berkewarganegaraan Swiss, yang dipimpin oleh Henry Dunant dan
bergerak di bidang kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan

10. oleh Palang Merah Internasional mendapatkan simpati dan meluas di
banyak negara, yang kemudian membentuk Palang Merah Nasional di
masing-masing wilayahnya. Palang Merah Nasional dari negar-negara itu
kemudian dihimpun menjadi Palang Merah Internasional (International
Committee of the Red Cross/ICRC) dan berkedudukan di Jenewa,
Swiss. (Phartiana, 2003; 123)
2. Tahta Suci Vatikan
Tahta Suci Vatikan di akui sebagai subyek hukum internasional
berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929, antara pemerintah
Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di
Roma. Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai
pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci sebagai pribadi hukum
internasional yang berdiri sendiri, walaupun tugas dan kewenangannya,
tidak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada
bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga hanya memiliki kekuatan
moral saja, namun wibawa Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta Suci
dan umat Katholik sedunia, sudah diakui secara luas di seluruh dunia.
Oleh karena itu, banyak negara membuka hubungan diplomatik dengan
Tahta Suci, dengan cara menempatkan kedutaan besarnya di Vatikan dan
demikian juga sebaliknya Tahta Suci juga menempatkan kedutaan
besarnya di berbagai negara. (Phartiana, 2003, 125)
E. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional
Ada dua teori yang dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara
hukum internasional dan hukum nasional, yaitu: teori Dualisme dan teori
Monisme.
Menurut teori Dualisme, hukum internasional dan hukum nasional,
merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum
internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang
terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi.
Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional
memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Kalau ada pertentangan

11. antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu
negara.
Sedangkan menurut teori Monisme, hukum internasional dan hukum
nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme,
hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum
nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional
kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional.
Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional.
(Burhan Tsani, 1990; 26)
BAB 3
PENUTUP
I. Kesimpulan
Hukum internasional adalah hukum yang menyangkut hukum atau
aturan-aturan yang berada di luar negeri.
II. Saran
Hendaknya semua orang mematuhi hukum yang berlaku supaya
tidak terjadi penyimpangan sosial.
DAFTAR PUSTAKA

12. Burhantsani, Muhammad. 1990. Hukum dan Hubungan Internasional.
Yogyakarta: Liberty.
Kusamaatmadja, Mochtar. 1999. Pengantar Hukum Internasional.
Bandung: Putra Abardin.
Mauna, Boer. 2003. Hukum Internasional; Pengertian, Peran dan
Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT. Alumni.
Phartiana, I Wayan. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Bandung:
Mandar maju.