SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
HUKUM
INTERNASIONA
L 2 SKS
SEMESTER IV
Oleh:
H. Budi Mulyana, S.IP
., M.Si
Prodi I
lmu Hubungan I
nternasional FIS
IP Unikom
T
ahun Ajaran 2016/2017
DESKRIPSIMATA KULIAH
• Mata Kuliah Hukum Internasional dapat diikuti oleh
mahasiswa yang telah lulus Mata Kuliah Sistem Hukum
Indonesia dan Pengantar Hubungan Internasional
• Mata Kuliah Hukum Internasional menjadi prasyarat
untuk Mengambil Mata Kuliah Hukum Internasional
Lanjutan
SILABUS
NO POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN
I PENGANTAR 1. Aturan Umum Perkuliahan
a. Gambaran Silabus Perkuliahan
b. Tugas-tugas
c. Buku-buku referensi
2. Pengertian Hukum Internasional
I
I TEORI HUKUM
INTERNASION
AL
1. Hukum Internasional Sebagai Hukum
2. Teori Hukum Internasional
a. Teori Hukum Alam
b. Teori Positivisme
c. Teori New Haven
d. Teori Marxist
e. Teori Restrukturisasi
f. Teori Feminisme
SILABUS (LANJUTAN)
NO POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN
I
I
I SEJARAH
HUKUM
INTERNASIONAL
1. Masa Klasik
2. Masa Pertengahan
3. Hukum Internasional Islam
4. Hukum Internasional Modern
5. Hukum Internasional dalam Sistem Baru
IV SUMBER
MATERIAL
HUKUM
INTERNASIONAL
Pembedaan Sumber-Sumber Hukum
Internasional
Sumber-Sumber Hukum Internasional
Traktat yang Berlaku
Hukum Kebiasaan Internasional
Prinsip-Prinsip Umum tentang Hukum
Keputusan-Keputusan Hakim dan Tulisan-
Tulisan Para Ahli
Sumber-Sumber Hukum
Lainnya Hukum Lunak
SILABUS (LANJUTAN)
NO POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN
V HUKUM
INTERNASION
AL DAN
HUKUM
NASIONAL
1. Komparasi Hukum Internasional dengan
Hukum Nasional
2. Teori-teori Hubungan Hukum Internasional
3. Penerapan Hukum Internasional di Tingkat
Nasional
4. Hukum Nasional di Depan Mahkamah
Internasional
5. Kedudukan Hukum Internasional dan
Nasional dalam Sudut Pandang
Peradilan Internasional
VI SUBJEK HUKUM
INTERNASIONAL
Personalitas dan Subjek Hukum Internasional
Hak-Hak Dasar dan Kewajiban-Kewajiban
Negara
Organisasi Internasional
Individu
Negara-Negara yang Belum Berdaulat
Subjek Koorporasi dan Asosiasi Negara-
SILABUS (LANJUTAN)
NO POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN
VII NEGARA 1. Negara Sebagai Subjek Hukum
Internasional
2. Berbagai Macam Bentuk Negara
3. Suksesi Negara
IX HUBUNGAN
NEGARA DAN
WARGA NEGARA
1. Negara
2. Warga Negara
3. Hubungan Negara dan Warga Negara
X PENGAKUAN
INTERNASION
AL
Teori-Teori Pengakuan
Penarikan Kembali Pengakuan
Non Recognition
Pengakuan Terhadap Insurgency dan
Belligerency
Pengakuan Bersyarat
Efek Hukum dari Pengakuan
Pengakuan Terhadap Pemerintah
XI KEDAULATAN 1. Pengertian dan Konsep Kedaulatan
2. Kedaulatan Teritorial
SILABUS (LANJUTAN)
NO POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN
XII HUBUNGAN
NEGARA DAN
WARGA NEGARA
Prinsip Yurisdiksi Domestik
Yurisdiksi dalam Hukum
Internasional Dasar-Dasar Yurisdiksi
Ekstradiksi
XIII KEDAULATAN
ATAS WILAYAH
Teori-Teori Tentang Kedaulatan Negara
Konsep Wilayah
Upaya-Upaya Penguasaan Wilayah
Uti Possidetis
Hukum Intertemporal
Kedaulatan Negara di Laut, Udara, Angkasa
dan Batas-Batas Wilayahnya
SILABUS (LANJUTAN)
NO POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN
XIV TANGGUNG
JAWAB NEGARA
1. Pengertian Tanggung Jawab Negara
2. Subjek Bagi Pertanggungjawaban
Internasional
3. Pembenaran atas Terjadinya Pelanggaran
4. Tuntutan Atas Pertanggungjawaban
5. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban
6. Tanggung Jawab Negara atas Orang Asing
7. Permintaan Pertanggungjawaban Negara
XV PENYELESAIAN
SENGKETA
INTERNASION
AL
1. Metode Penyelesaian Sengketa dalam
Hukum Internasonal
2. Penggunaan Kekerasan dalam Hukum
Internasional
LITERATURE
⚫Alma Manuputy,dkk, 2008, Hukum Internasional,Depok:
Rechta
⚫Wila, Marnixon, R.C. 2006, Konsepsi Hukum dalam
Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antar
Negara, Bandung: Alumni
⚫Nussbaum, Arthur
, dan Sam Suhaedi Admawira, Sejarah
Hukum Internasional I, II, Bandung: Bina Cipta
⚫Boer Mauna, 2003, Hukum Internasional, Bandung:
Alumni
⚫T
asrif, S.1987, Hukum Internasional tentang Teori dan
Praktek, Bandung:Abardin.
⚫Van Hoof, 2000, Pemikiran Kembali Sumber-Sumber
Hukum Internasional, Bandung:Alumni
•Huala Adolf, 1998, Hukum Ekonomi Internasional,
Jakarta: Rajawali Press
•Brierly, JL., 1963, The Law of Nations, Oxford:
Clarendon Press.
•E.Saefullah Wiradiptadja dan Mieke Komar
Kantaatmadja,1988, Hukum Angkasa dan
Perkembangannya, Bandung:Remadja Karya
•Chaitul Anwar, 1989 ,Horizon Baru Hukum Laut
Internasional, Jakarta:Djambatan
•Jawahir Thontowi dan Iskandar Pranoto,
2006,HukumInternasional Kontemporer, Bandung:
Refika Aditama
• J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Sinar
Grafika, Jakarta 2004
• T May Rudi, Hukum Internasional 1, Refika
Aditama Bandung, 2006
TUGAS
• Download buku
TUGAS
• Buat Artikel
• Tema: Hukum Internasional, bebas, konsultasi
• Format, jurnal terlampir
.
PENGERTIAN
HUKUM
INTERNASIONAL
Public Int’l Law:
• Governs interactions
between states
(nations), between
states and international
bodies (IGOs), and
between international
bodies themselves
• Ex.:human rights,
environmental law
Private Int’l Law:
• Governs the choice of
law to apply when
there are conflicts in
the domestic/national
law of different
countries that relate to
private transactions
• Ex. contracts, marriage
& divorce, child
adoption
WHAT ISINTERNATIONAL LAW?
WIRJONO
PRODJODIKORO
Hukum Internasional adalah hukum
yang mengaturhubungan antara
berbagai bangsa dan negara.
BRIERLY
Hukum Internasional adalah
Sekumpulan aturan dan asas untuk
berbuat sesuatu yang mengikat
Negara-negara beradab di dalam
hubungan mereka dengan jalan yang
lain.
STARKE
“Aturan-aturan perilaku yang mengikat
negara-negara, mengatur
organisasi-organisasi
berfungsinya
internasional,
mengatur hubungan organisasi
internasional yang satu dengan yang
lainnya, mengatur hubungan organisasi
internasional dengan negara-negara dan
individu, dan aturan-aturan hukum
tertentu yang bertalian dengan individu
dan satuan-satuan bukan-negara sejauh
hak dan kewajiban mereka merupakan
kepentingan masyarakat internasional).”
CHARLES CHENY HYDE
• Sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas
prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur
tentang perilaku yang harus di taati dalam hubungan-
hubungan antar mereka satu dengan yang lainnya, serta
yang juga mencakup: Organisasi Internasional,
hubungan antar Organisasi Internasional satu dengan
lainnya, hubungan peraturan hukum yang berkenaan
dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi
internasional dengan negara, atau negara-negara, dan
hubungan antar organisasi internasional dengan individu
atau individu-individu.
Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan
dengan individu dan subyek-subyek hukum bukan
negara (non-state entities)sepanjang hak-hak dan
kewajiban–kewajiban individu dan subyek bukan negara
tersebut bersangkut paut dengan masalah internasional.
DEFINISI, PENGERTIAN &
PERISTILAHAN
HUKUM INTERNASIONAL
• HUKUM (OPPENHEIM)
“kumpulan ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia
dalam masyarakat yang berlaku-nya dipertahankan oleh
‘external power’ masyarakat yang bersangkutan”.
• INTERNASIONAL
‘inter’= sesama, antar.
‘nasional/national’=negara, batas negara.
1. internasional =antar negara, atau
2. internasional =melewati batas negara.
• Hukum Internasional Publik
“keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur
hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara
yang bukan bersifat perdata”
• Hukum Perdata Internasional
mengatur
“keseluruhan kaidah dan asas hukum yang
hubungan perdata yang melintasi batas negara”
BATA SAN
(DEFINITION)
HUKUM
INTERNASIONA
L PUBLIK
HUKUM PERDATA
INTERNASIONAL
MENGATUR
HUBUNGAN
LINTAS
BATAS
NEGARA
DI BIDANG HUKUM
PUBLIK
DI BIDANG HUKUM
PERDATA
Menyangkut
kepentingan
umum/orang banyak
Menyangkut kepentingan
perorangan
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
X
HUKUM INTERNASIONAL (PUBLIK)
• Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas
yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi
batas negara antara :
(1) negara dengan negara
(2) negara dengan subyek hukum lain
negara atau subyek hukum bukan negara
bukan
satu
sama lain.
MOCHTAR
KUSUMAATMADJA
• Law of Nations / Hukum Bangsa-Bangsa.
• “Himpunan kaidah dan asas tindakan yang mengikat
bagi negara yang beradab dalam hubungan mereka
antara yang satu dengan yang lainnya”
J.L BRIERLY
• HI adalah sekumpulan hukum yg terdiri dr asas2 &
peraturan2 tingkah laku yg mengikat negara & hrs
dihormati serta dipatuhi dlm hubungannya satu
dengan lainnya yg mencakup :
a) peraturan hukum yg berkenaan dg berfungsinya
lembaga / OI, hub antara OI dg OI lainnya, hub
antara OI dg negara, hub antara OI dg individu.
b) Peraturan hukum tertentu yg berkenaan dg
individu & subyek hkm bkn negara (non-states
entities) sejauh hak & kewajiban individu & subyek
hk bkn negara berkaitan dg permasalahan
masyarakat internasional
J.G STARKE
IUSGENTIUM
• Hukum Bangsa-Bangsa
• Hukum antar Bangsa
• Hukum antar Negara
• Law of Nations
• Droit de gens
• Voelkerrecht
PERISTILAHAN
• Kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan
antara orang Romawi dengan orang bukan Romawi
dan antara orang bukan romawi satu sama lain.
IUS GENTIUM
• Menunjukkan kebiasaan dan aturan hukum yang
berlaku dalam hubungan antara raja-raja jaman dulu
krn sifat hubungannya belum dapat dikatakan
merupakan hubungan antara anggota suatu
masyarakat bangsa-bangsa.
HUKUM BANGSA-BANGSA
• Menunjukkan kompleks kaidah dan asas yang
mengatur hubungan antara anggota masya-rakat
bangsa2/ negara2 sejak munculnya negara modern
(nation state).
HUKUM ANTAR NEGARA
/BANGSA
• Bersifat subordinasi (terdapat hierarki/ting-katan).
• Persamaan derajat antara anggota masya-rakat
internasional dikesampingkan.
• Negara dunia secara hierarki berdiri diatas negara-
negara nasional.
HUKUM DUNIA
(WORLD LAW)
• Mengatur hubungan antara negara dg negara,
negara dg subyek hukum lainnya bukan negara,
antara subyek hukum bukan negara satu sama lain.
• Bersifat koordinasi (tidak mengenal hierarki antar
negara)
HUKUM
INTERNASIONAL
NEXT…
TEORIHUKUM INTERNASIONAL
• Hukum Internasional Sebagai Hukum
• Teori Hukum Internasional
•
•
•
•
•
•
T
eori Hukum Alam
T
eori Positivisme
T
eori New Haven
Teori Marxist
T
eori Restrukturisasi
Teori Feminisme

More Related Content

Similar to Materi 1 - Pengantar Hukum Internasional.pptx

Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tugas Teknologi Informasi dan KomunikasiTugas Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasinurfadillah122
 
Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah pkn sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasionalSri Rahayu
 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptandhika perceka
 
hukum internasional
hukum internasionalhukum internasional
hukum internasionalNova Rizky
 
Pengantar Hukum internasional
Pengantar Hukum internasional Pengantar Hukum internasional
Pengantar Hukum internasional Devindra Oktaviano
 
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptxSistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptxlalalaksana
 
Tugas pkn kelompok 1 - materi 3
Tugas pkn   kelompok 1 - materi 3Tugas pkn   kelompok 1 - materi 3
Tugas pkn kelompok 1 - materi 3Asni Askariawati
 
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi SiswaPkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi SiswaHernaWati14
 
Asas perjanjian internasional
Asas perjanjian internasionalAsas perjanjian internasional
Asas perjanjian internasionalAdam Hecc
 
Makalah tentang hukum internasional
Makalah tentang hukum internasionalMakalah tentang hukum internasional
Makalah tentang hukum internasionalAdelia Cahyati
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalSeptian Muna Barakati
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalOperator Warnet Vast Raha
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalOperator Warnet Vast Raha
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalOperator Warnet Vast Raha
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalOperator Warnet Vast Raha
 
hukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunyahukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunyabetriscan
 

Similar to Materi 1 - Pengantar Hukum Internasional.pptx (20)

Pkn Kel 4
Pkn Kel 4Pkn Kel 4
Pkn Kel 4
 
HUKUM INTERNASIONAL
HUKUM INTERNASIONALHUKUM INTERNASIONAL
HUKUM INTERNASIONAL
 
Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tugas Teknologi Informasi dan KomunikasiTugas Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi
 
Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah pkn sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasional
 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
 
hukum internasional
hukum internasionalhukum internasional
hukum internasional
 
Pengantar Hukum internasional
Pengantar Hukum internasional Pengantar Hukum internasional
Pengantar Hukum internasional
 
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptxSistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
 
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARAKEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
 
Tugas pkn kelompok 1 - materi 3
Tugas pkn   kelompok 1 - materi 3Tugas pkn   kelompok 1 - materi 3
Tugas pkn kelompok 1 - materi 3
 
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi SiswaPkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
 
Asas perjanjian internasional
Asas perjanjian internasionalAsas perjanjian internasional
Asas perjanjian internasional
 
Makalah tentang hukum internasional
Makalah tentang hukum internasionalMakalah tentang hukum internasional
Makalah tentang hukum internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Hukum Internasional
Hukum InternasionalHukum Internasional
Hukum Internasional
 
hukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunyahukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunya
 

Recently uploaded

Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxkhairunnizamRahman1
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 

Recently uploaded (6)

Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 

Materi 1 - Pengantar Hukum Internasional.pptx

  • 1. HUKUM INTERNASIONA L 2 SKS SEMESTER IV Oleh: H. Budi Mulyana, S.IP ., M.Si Prodi I lmu Hubungan I nternasional FIS IP Unikom T ahun Ajaran 2016/2017
  • 2. DESKRIPSIMATA KULIAH • Mata Kuliah Hukum Internasional dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus Mata Kuliah Sistem Hukum Indonesia dan Pengantar Hubungan Internasional • Mata Kuliah Hukum Internasional menjadi prasyarat untuk Mengambil Mata Kuliah Hukum Internasional Lanjutan
  • 3. SILABUS NO POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN I PENGANTAR 1. Aturan Umum Perkuliahan a. Gambaran Silabus Perkuliahan b. Tugas-tugas c. Buku-buku referensi 2. Pengertian Hukum Internasional I I TEORI HUKUM INTERNASION AL 1. Hukum Internasional Sebagai Hukum 2. Teori Hukum Internasional a. Teori Hukum Alam b. Teori Positivisme c. Teori New Haven d. Teori Marxist e. Teori Restrukturisasi f. Teori Feminisme
  • 4. SILABUS (LANJUTAN) NO POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN I I I SEJARAH HUKUM INTERNASIONAL 1. Masa Klasik 2. Masa Pertengahan 3. Hukum Internasional Islam 4. Hukum Internasional Modern 5. Hukum Internasional dalam Sistem Baru IV SUMBER MATERIAL HUKUM INTERNASIONAL Pembedaan Sumber-Sumber Hukum Internasional Sumber-Sumber Hukum Internasional Traktat yang Berlaku Hukum Kebiasaan Internasional Prinsip-Prinsip Umum tentang Hukum Keputusan-Keputusan Hakim dan Tulisan- Tulisan Para Ahli Sumber-Sumber Hukum Lainnya Hukum Lunak
  • 5. SILABUS (LANJUTAN) NO POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN V HUKUM INTERNASION AL DAN HUKUM NASIONAL 1. Komparasi Hukum Internasional dengan Hukum Nasional 2. Teori-teori Hubungan Hukum Internasional 3. Penerapan Hukum Internasional di Tingkat Nasional 4. Hukum Nasional di Depan Mahkamah Internasional 5. Kedudukan Hukum Internasional dan Nasional dalam Sudut Pandang Peradilan Internasional VI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL Personalitas dan Subjek Hukum Internasional Hak-Hak Dasar dan Kewajiban-Kewajiban Negara Organisasi Internasional Individu Negara-Negara yang Belum Berdaulat Subjek Koorporasi dan Asosiasi Negara-
  • 6. SILABUS (LANJUTAN) NO POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN VII NEGARA 1. Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional 2. Berbagai Macam Bentuk Negara 3. Suksesi Negara IX HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA 1. Negara 2. Warga Negara 3. Hubungan Negara dan Warga Negara X PENGAKUAN INTERNASION AL Teori-Teori Pengakuan Penarikan Kembali Pengakuan Non Recognition Pengakuan Terhadap Insurgency dan Belligerency Pengakuan Bersyarat Efek Hukum dari Pengakuan Pengakuan Terhadap Pemerintah XI KEDAULATAN 1. Pengertian dan Konsep Kedaulatan 2. Kedaulatan Teritorial
  • 7. SILABUS (LANJUTAN) NO POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN XII HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA Prinsip Yurisdiksi Domestik Yurisdiksi dalam Hukum Internasional Dasar-Dasar Yurisdiksi Ekstradiksi XIII KEDAULATAN ATAS WILAYAH Teori-Teori Tentang Kedaulatan Negara Konsep Wilayah Upaya-Upaya Penguasaan Wilayah Uti Possidetis Hukum Intertemporal Kedaulatan Negara di Laut, Udara, Angkasa dan Batas-Batas Wilayahnya
  • 8. SILABUS (LANJUTAN) NO POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN XIV TANGGUNG JAWAB NEGARA 1. Pengertian Tanggung Jawab Negara 2. Subjek Bagi Pertanggungjawaban Internasional 3. Pembenaran atas Terjadinya Pelanggaran 4. Tuntutan Atas Pertanggungjawaban 5. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban 6. Tanggung Jawab Negara atas Orang Asing 7. Permintaan Pertanggungjawaban Negara XV PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASION AL 1. Metode Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Internasonal 2. Penggunaan Kekerasan dalam Hukum Internasional
  • 9. LITERATURE ⚫Alma Manuputy,dkk, 2008, Hukum Internasional,Depok: Rechta ⚫Wila, Marnixon, R.C. 2006, Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antar Negara, Bandung: Alumni ⚫Nussbaum, Arthur , dan Sam Suhaedi Admawira, Sejarah Hukum Internasional I, II, Bandung: Bina Cipta ⚫Boer Mauna, 2003, Hukum Internasional, Bandung: Alumni ⚫T asrif, S.1987, Hukum Internasional tentang Teori dan Praktek, Bandung:Abardin. ⚫Van Hoof, 2000, Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum Internasional, Bandung:Alumni
  • 10. •Huala Adolf, 1998, Hukum Ekonomi Internasional, Jakarta: Rajawali Press •Brierly, JL., 1963, The Law of Nations, Oxford: Clarendon Press. •E.Saefullah Wiradiptadja dan Mieke Komar Kantaatmadja,1988, Hukum Angkasa dan Perkembangannya, Bandung:Remadja Karya •Chaitul Anwar, 1989 ,Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Jakarta:Djambatan •Jawahir Thontowi dan Iskandar Pranoto, 2006,HukumInternasional Kontemporer, Bandung: Refika Aditama • J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta 2004 • T May Rudi, Hukum Internasional 1, Refika Aditama Bandung, 2006
  • 12. TUGAS • Buat Artikel • Tema: Hukum Internasional, bebas, konsultasi • Format, jurnal terlampir .
  • 14. Public Int’l Law: • Governs interactions between states (nations), between states and international bodies (IGOs), and between international bodies themselves • Ex.:human rights, environmental law Private Int’l Law: • Governs the choice of law to apply when there are conflicts in the domestic/national law of different countries that relate to private transactions • Ex. contracts, marriage & divorce, child adoption WHAT ISINTERNATIONAL LAW?
  • 15. WIRJONO PRODJODIKORO Hukum Internasional adalah hukum yang mengaturhubungan antara berbagai bangsa dan negara.
  • 16. BRIERLY Hukum Internasional adalah Sekumpulan aturan dan asas untuk berbuat sesuatu yang mengikat Negara-negara beradab di dalam hubungan mereka dengan jalan yang lain.
  • 17. STARKE “Aturan-aturan perilaku yang mengikat negara-negara, mengatur organisasi-organisasi berfungsinya internasional, mengatur hubungan organisasi internasional yang satu dengan yang lainnya, mengatur hubungan organisasi internasional dengan negara-negara dan individu, dan aturan-aturan hukum tertentu yang bertalian dengan individu dan satuan-satuan bukan-negara sejauh hak dan kewajiban mereka merupakan kepentingan masyarakat internasional).”
  • 18. CHARLES CHENY HYDE • Sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus di taati dalam hubungan- hubungan antar mereka satu dengan yang lainnya, serta yang juga mencakup: Organisasi Internasional, hubungan antar Organisasi Internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara, atau negara-negara, dan hubungan antar organisasi internasional dengan individu atau individu-individu.
  • 19. Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (non-state entities)sepanjang hak-hak dan kewajiban–kewajiban individu dan subyek bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah internasional.
  • 21. • HUKUM (OPPENHEIM) “kumpulan ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang berlaku-nya dipertahankan oleh ‘external power’ masyarakat yang bersangkutan”. • INTERNASIONAL ‘inter’= sesama, antar. ‘nasional/national’=negara, batas negara. 1. internasional =antar negara, atau 2. internasional =melewati batas negara.
  • 22. • Hukum Internasional Publik “keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata” • Hukum Perdata Internasional mengatur “keseluruhan kaidah dan asas hukum yang hubungan perdata yang melintasi batas negara” BATA SAN (DEFINITION)
  • 23. HUKUM INTERNASIONA L PUBLIK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL MENGATUR HUBUNGAN LINTAS BATAS NEGARA DI BIDANG HUKUM PUBLIK DI BIDANG HUKUM PERDATA Menyangkut kepentingan umum/orang banyak Menyangkut kepentingan perorangan
  • 24. HUKUM PERDATA INTERNASIONAL X HUKUM INTERNASIONAL (PUBLIK)
  • 25. • Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara : (1) negara dengan negara (2) negara dengan subyek hukum lain negara atau subyek hukum bukan negara bukan satu sama lain. MOCHTAR KUSUMAATMADJA
  • 26. • Law of Nations / Hukum Bangsa-Bangsa. • “Himpunan kaidah dan asas tindakan yang mengikat bagi negara yang beradab dalam hubungan mereka antara yang satu dengan yang lainnya” J.L BRIERLY
  • 27. • HI adalah sekumpulan hukum yg terdiri dr asas2 & peraturan2 tingkah laku yg mengikat negara & hrs dihormati serta dipatuhi dlm hubungannya satu dengan lainnya yg mencakup : a) peraturan hukum yg berkenaan dg berfungsinya lembaga / OI, hub antara OI dg OI lainnya, hub antara OI dg negara, hub antara OI dg individu. b) Peraturan hukum tertentu yg berkenaan dg individu & subyek hkm bkn negara (non-states entities) sejauh hak & kewajiban individu & subyek hk bkn negara berkaitan dg permasalahan masyarakat internasional J.G STARKE
  • 28. IUSGENTIUM • Hukum Bangsa-Bangsa • Hukum antar Bangsa • Hukum antar Negara • Law of Nations • Droit de gens • Voelkerrecht PERISTILAHAN
  • 29. • Kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang bukan Romawi dan antara orang bukan romawi satu sama lain. IUS GENTIUM
  • 30. • Menunjukkan kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja jaman dulu krn sifat hubungannya belum dapat dikatakan merupakan hubungan antara anggota suatu masyarakat bangsa-bangsa. HUKUM BANGSA-BANGSA
  • 31. • Menunjukkan kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masya-rakat bangsa2/ negara2 sejak munculnya negara modern (nation state). HUKUM ANTAR NEGARA /BANGSA
  • 32. • Bersifat subordinasi (terdapat hierarki/ting-katan). • Persamaan derajat antara anggota masya-rakat internasional dikesampingkan. • Negara dunia secara hierarki berdiri diatas negara- negara nasional. HUKUM DUNIA (WORLD LAW)
  • 33. • Mengatur hubungan antara negara dg negara, negara dg subyek hukum lainnya bukan negara, antara subyek hukum bukan negara satu sama lain. • Bersifat koordinasi (tidak mengenal hierarki antar negara) HUKUM INTERNASIONAL
  • 34. NEXT… TEORIHUKUM INTERNASIONAL • Hukum Internasional Sebagai Hukum • Teori Hukum Internasional • • • • • • T eori Hukum Alam T eori Positivisme T eori New Haven Teori Marxist T eori Restrukturisasi Teori Feminisme