MATERI SEMINAR HASIL

1. SEMINAR PROPOSAL
” KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JEMBATAN PENGHUBUNG
(Studi Kasus Pada Rt. 25, 17,16 Dan 15 Masyarakat Bulu Perindu
Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kabupaten Bulungan)
”

2. Latar Belakang Masalah
Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan
nasional, pemerintah memberikan perhatian yang
sebesar-besarnya pada pembangunan di daerah.
Jembatan dan jembatan merupakan urat nadi
kelancaran lalu lintas darat. Lancarnya arus jembatan
akan sangat menunjang perkembangan
perekonomian dan sosial suatu daerah. Sehingga
pembangunan prasarana dan prasarana transportasi
jembatan akan mempermudah dan mempercepat
arus mobilitas barang dan jasa.

3. Berbagai masalah yang terjadi di masyarakat muncul berdasarkan
sebab dan akibat yang terjadi, tidak terkecuali yang terjadi pada
pemerintahan daerah. Pertama, tidak konsisten dalam
perencanaan dan penganggaran daerah kedua, pengelolaan
keuangan daerah yang tidak menyeluruh. Hal ini merupakan
kecacatan bagi pemerintahan daerah dan menimbulkan ketidak
percayaan ataupun kesenjangan masyarakat terhadap pengelola
pemerintahan daerah. Alokasi anggaran menjadi tidak lanjut jika
pemerintahan daerah membuat suatu kebijakan yang disusun
secara benar dengan skala prioritas tertentu dalam membangun
suatu daerah. Melihat realita infrastruktur jembatan penghubung
yang ada di Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Kecamatan
Tanjung Selor cukup memperihatinkan. Jika melihat kondisi
disekitar sungai bulu perindu maka terlihat adanya masyarakat
yang menggunakan jembatan darurat antara masyarakat bulu
perindu menuju tanjung selor.

4. Hal ini menuai tanggapan masyarakat sekitar,
maupun para pengendara yang melintasi jembatan
tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa
pemerintahan Kabupaten Bulungan tidak serius
dalam melakukan pembangunan inftrastruktur.
Semestinya jembatan penghubung jembatan guna
mempermudah pengendara roda dua maupun
pejembatan kaki yang melintas, dengan demikian
masyarakat dapat menggunakan akses jembatan
dengan jembatan penghubung yang baik. Dengan
sistem jembatan penghubung yang baik di malam
hari, kemungkinan besar dapat meminimalisir
terjadinya tingkat kecelakaan.

5. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan
penelitian terkait permasalahan tersebut dikarenakan
penulis juga bagian dari masyarakat bulu perindu
sekaligus ingin membuktikan dan menganalisis apakah
pemerintah daerah memiliki Kebijakan terhadap
kebutuhan insftrastruktur jembatan yang sangat
dibutuhkan oleh masyarakat dengan adanya inisiatif
tersebut masihkan pemerintah memliliki kepekaan sosial
dan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh
tanggungjawab, maka peneliti mengambil penelitian
dengan judul:
“ Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan
Infrastruktur Jembatan Penghubung (Studi Kasus Pada Rt. 25,
17,16 Dan 15 Masyarakat Bulu Perindu Kelurahan Tanjung
Selor Hulu Kabupaten Bulungan)”.

6. Perumusan Masalah
 Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah dalam
Pembangunan Infrastuktur Jembatan Penghubung
(Studi kasus pada Rt. 25, 17,16 dan 15 Masyarakat
Bulu Perindu Kelurahan Tanjung Selor Hulu
Kabupaten Bulungan)”.
 Faktor-faktor apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah
Daerah dalam Pembangunan Infrastuktur Jembatan
Penghubung di Masyarakat Bulu Perindu Kelurahan
Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan ?

7. Tujuan Penelitian
 Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Daerah
dalam Pembangunan Infrastuktur Jembatan
Penghubung Masyarakat Bulu Perindu
Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kabupaten
Bulungan.
 Untuk mengetahui apa saja kendala yang
dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Bulungan dalam Pembangunan Infrastuktur
Jembatan Penghubung Masyarakat Bulu Perindu
Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kabupaten
Bulungan.

8. Tinjauan Pusataka
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.
Sedangkan menurut Susilo (2007 : 174 )
Implementasi merupakan suatu penerapan ide,
konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu
tindakan praktis sehingga memberikan dampak,
baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan
maupun nilai dan sikap. Dalam Oxford Advance
Learner Dictionary dikemukan implementasi adalah
“ put something info effect ‘’ ( penerapan sesuatu
yang memberikan efek atau dampak ).

9.  Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari
beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya
ialah implementation problems approach yang
diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10). Edwards
III mengajukan pendekatan masalah implementasi
dengan terlebih dahulu mengemukakan dua
pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang
mendukung keberhasilan implementasi kebijakan?
dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan
implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua
pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang
merupakan syarat utama keberhasilan proses
implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap
birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi,
termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor
tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi
suatu kebijakan.

10. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu menjelaskan tentang kegiatan penelitian
yang pernah dilakukan oleh peneliti lain yang memiliki relevansi
dengan topik yang akan diteliti. Pada penelitian ini penelitian
terdahulu yang digunakan terdiri dari beberapa variabel yang
berbeda namun memiliki relevansi dengan permasalahan yang
diteliti, yaitu kepedulian Pemerintah Daerah dalam
Pembangunan sarana infrastruktur jembatan darurat Masyarakat
Bulu Perindu Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kabupaten
Bulungan. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi
penelitian diinterpretasikan sebagai berikut :

11. Wahyu Suprianto (2011) Dengan Judul Skripsi “Kebijakan Pemerintah Daerah
Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Sindur
Kabupaten Bogor Tahun 2012, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu
Politik Tahun 2011.
Penelitian Ridwan (2011), tentang Implementasi Tugas Pembantuan Pemerintah
Daerah Dalam Pen3mbangunan Infrastruktur Jalan di Desa Benteng Melewang
Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba
Anggara Satria Wirawan, 2001, tentang Implementasi Kebijakan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Jumput Rejo Kecamatan
Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
Penulis menemukan perbedaan penelitian yaitu pada tujuan penelitian tersebut
yang melibatkan masyarakat sekitar untuk membantu perekonomian di wilayah
tersebut. Sedangkan penelitian penulis tentang kebijakan Pemerintah Daerah
dalam pembangunan infrastruktur jembatan di Masyarakat Bulu Perindu
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan

12. Kerangka Pemikiran
1. Proses Perencanaan
2. Penyelenggaraan Kebijakan Publik
3. Pengawasan
(Budi, Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses,
h. 32-34)
Faktor-faktor apa saja yang dihadapi oleh
Pemerintah Daerah dalam Pembangunan
Infrastuktur Jembatan Penghubung di
Dusun Bulu Perindu Kelurahan Tanjung
Selor Hulu Kabupaten Bulungan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JEMBATAN
PENGHUBUNG
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan
(Pengalokasian Anggaran) Pembangunan
Infrastruktur Jembatan pada masyarakat Bulu
Perindu Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan
Tanjung selor

13. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis lebih mengarah pada jenis dan
pendekatan penelitian dengan model kualitatif. Hal ini
dimaksudkan agar penulis lebih fokus dalam penulisan dan
dalam penulisan penelitian ini merujuk pada data yang
bersifat deskriptif. Model penelitian deskriptif bertujuan agar
penulis mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual,
dan akurat yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti.
Sedangkan menurut jenis data yang digunakan dan tingkat
eksplanasinya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian
kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2002 : 2).

14. Penelitian ini dilakukan di di Masyarakat
Perindu Kelurahan Tanjung Selor Hulu
Kecamatan Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan
RT. 15.16.17 dan RT 25
Lokasi Penelitian

15. Dari fokus ini biasanya diturunkan beberapa
pertanyaan penelitian (Idrus Muhammad,
2009 : 24). Secara umum fokus utama
penelitian ini adalah mengenai Bagaimana
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam
Pembangunan Infrastuktur Jembatan
Penghubung Studi kasus pada Rt. 25, 17,16
dan 15 Masyarakat Perindu
Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
Fokus Penelitian

16. Pemilihan Informan
No. Kelompok Informan
Sasaran dalam kelompok
informan
Jumlah Informan
1.
2.
Stakeholders
Yang berasal dari
lingkungan Pemerintah
Daerah Kab. Bulungan
Mayarakat
- Pejabat Daerah
- Camat
- Lurah
- Ketua RT
- Tokoh Masyarakat
- Unsur masyarakat RT
15,16,17 & 25
1
1
1
4
2
12
3. Jumlah Informan 21

17. Teknik Pengumpulan Data
 Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif
dapat dilakukan melalui proses pengumpulan data
bergerak dari fakta impiris dalam rangka membangun
teori
1) Wawancara mendalam ( Indepth-interview )
2) Pengamatan ( Observation )
3) Dokumentasi,
4) Wawancara,
5) Studi kepustakaan (library research),
6) Penelusuran data online,

18. Teknik Analisis Data
Analisis data model interaktif yang
dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A.
Michael Huberman (1992:16) dapat dijelaskan
sebagai berikut :
 Reduksi data (Reduction data)
 Penyajian Data (Data Display)
 Menarik Kesimpulan (Conculation Drawing)

19. HASIL DAN PEMBAHASAN
 Gambaran umum Kecamatan Tanjung Selor
Kecamatan tanjung selor merupakan salah satu dari
kecamatan yang berada di Kabupaten Bulungan.
Kecamatan tanjung selor memiliki luas wilayah sebesar
1277,81 km2 . Adapun batas - batas kecamatan tanjung
selor, sebelah barat dengan laut sulawesi, sebelah timur
dengan tanjung palas dan tanjung palas tengah, sebelah
utara dengan tanjung palas dan sebelah selatan
berbatasan dengan Kabupaten berau.

20. Jumlah penduduk yang mendiami wilayah
Kecamatan Tanjung Selor berjumlah 30.486 Jiwa,
dengan 6.555 KK, meliputi 16.139 jiwa laki-laki
dan perempuan 14.347 jiwa dengan tingkat
kepadatan mencapai 23.86 jiwa/km² dan tingkat
rata-rata penduduk/keluarga 4.65 jiwa.
Kecamatan Tanjung Selor adalah ibukota
kabupaten dan merupakan pusat pemerintahan.
Masyarakatnya sangat beragam terdiri dari
berbagai suku, seperti tidung, bulungan, dayak,
bugis, jawa, dan suku-suku pendatang lainnya.

22. Struktur Organisasi
Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Tanjung Selor
CAMAT TANJUNG SELOR
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS CAMAT
KASUBBAG PROG DAN
KEUANGAN
Kasi Pelayanan
Umum
Kasi Pemerintahan Kasi Trantib Kasi Pemberdayaan
Masyarakat
Kasi Kesejahteraan
Sosial
KASUBBAG UMUM
DAN KEPEG

23. Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan
Tanjung Selor
Berdasarkan struktur organisasi sebagaimana Peraturan Daerah
Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2013 tentang rincian tugas,
fungsi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Bulungan dapat dijelaskan
tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan
Pimpinan adalah Camat
Pembantu pimpinan adalah Sekretaris Camat yang dibantu oleh Kasub
Perencanaan dan Kasub Keuangan
Pelaksana adalah Seksi dan kelompok jabatan fungsional yang terdiri
dari :
Seksi Pemerintahan
Seksi Trantib
Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi Pelayanan Umum

24. Profil Informan
Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)
Laki-laki 14 66,7%
Perempuan 7 33.3%
21 100 %
Jenis Kelamin Informan
Sumber: Data Diolah 2019

25. Hasil Penelitian
Partisisipasi Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan
Jembatan penghubung Bulu Perindu Jembatan Penghubung.
Seperti halnya yang terjadi di Jembatan Bulu Perindu, Kecamatan Tanjung
Selor Kabupaten Bulungan sejak dibangun Juli 2017 lalu tidak hanya
dinikmati warga Kampung Bulu Perindu semata. Jembatan berkonstruksi
kayu dan pohon nibung yang dibangun masyarakat scara sawadaya itu kini
menjadi perlintasan alternative bagi pengendara dari Tanjung Selor dengan
tujuan Gunung Seriang dan Tanjung Palas. Sebaliknya dari Tanjung Palas
dan Gunung Seriang akan ke Tanjung Selor juga melintasi jembatan yang
menghubungkan Bulu Perindu dengan Kampung Arab. Untuk perbaikan,
masyarakat setidaknya telah menyiapkan anggaran sekira Rp 15 juta sisa
dari swadaya masyarakat saat jembatan kali pertama dibangun tahun lalu.
Namun persentase perbaikan jembatan ukuran 60 x 15 meter itu akan
menyesuaikan kesanggupan anggaran yang telah disiapkan.

26. Prihatin dengan situasi itu, ratusan warga setempat bergotong
royong membangun jembatan yang menghubungkan Buluperindu
dengan Kampung Arab, Tanjung Selor. Jembatan yang dibangun
dengan swadaya ini merupakan wujud keprihatinan warga.
Minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah kabupaten Bulungan
untuk membangun jembatan di Buluperindu, menjadi salah satu
masalah klasik.
Diperlukan adanya dukungan dari seluruh komponen pemangku
kepentingan mendukung penuh rencana tersebut. Di mana panjang
ruas jembatan dimaksud lebih kurang dua kilometer. Pemerintah
berharap nantinya ada dukungan dari masyarakat bila pembangunan
jembatan tersebut nantinya dilaksanakan. Mengingat daya tahan
jembatan Penghubung yang dibangun oleh warga kampung Bulu
Perindu, cukup kuat hingga 5 tahun mendatang yang hanya dilintasi
untuk lalu lintas orang dan kendaraan bermotor roda dua saja.

28. Hal ini sering menimbulkan keraguan bagi para camat dalam
menjembatankan tugasnya Lebih lanjut Camat Tanjung Selor Bapak
Erin Wiranda, SE, mengatakan:
“...inilah yang perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat.
Memang betul mereka berpendapat bahwa camat masih bertindak
sebagai kepala wilayah dalam pengambilan keputusan padahal ada
instansi atau katakanlah dinas yang lebih berwenang untuk
mengambil kebijakan. Sebenarnya kalau dilihat pada pemahaman
mereka, masyarakat beranggapan bahwa camat adalah penguasa
wilayah, segala sesuatu ada pada dia padahal kan hanya
mengkoordinasikan. Artinya program kegiatan. Kegiatan-kegiatan
yang ada di desa dan kelurahan itu dikelolah oleh dinas yang
mempunyai program, misalnya program dari kabupaten, provinsi, atau
pusat. Mereka memprogram hanya lewat ke kantor kecamatan disini
peranannya sebagai koordinasi dia tidak punya kegiatan langsung
campur dalam hal program kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas-
dinas tertentu. Namun tentunya kita yang ada di kecamatan yang
selalu dekat dengan masyarakat mereka menganggap misalnya ada
kemauan masyarakat untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang belum memuaskan ya mereka beranggapan
bahwa yang kurang kerja keras di dalamnya adalah camat.”
(Wawancara tanggal 24 November 2019)

29. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam
Perencanaan Pembangunan Jembatan Penghubung
Masyarakat Bulu Perindu
Bulu Perindu sebagai salah satu wilayah di Kecamatan Tanjung
Selor Kelurahan Tanjung Selor Hulu yang berada dalam naungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan memiliki jarak yang
sangat dekat dengan Kelurahan Tanjung Selor Hulu. Oleh karena
itu dibutuhkan pembangunan jembatan penghubung Bulu Perindu
jembatan khususnya jembatan penghubung yang cukup memadai
untuk menunjang hal ini.

30. Seperti yang dinyatakan oleh Yudi Rachman,.S.Sos sebagai
Lurah Tanjung Selor Hulu :
“….Memang betul Bulu Perindu ini merupakan jalan menuju
tanjung palas, ya jadi kita harus prioritaskan pembangunan
jembatannya”
Untuk melakukan pembangunan jembatan ini maka diperlukan
rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan desain
teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah.
Rencana kerja daerah biasanya dirumuskan ke dalam RKPD
yang diadakan satu tahun sekali seperti yang dinyatakan oleh
Yudi Rachman,.S.Sos sebagai Lurah Tanjung Selor Hulu :

32. Faktor-Faktor yang dihadapi oleh Pemerintah dalam
pembangunan Jembatan penghubung Bulu Perindu jembatan
penghubung di Masyarakat Bulu Perindu Kelurahan Tanjung
Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor
DPRD memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan yang
terjadi pada proses pembuatan kebijakan pembangunan jembatan
penghubung Bulu Perindu. Terkait dengan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati bahwa DPRD disini berhak untuk bertindak apabila
dalam suatu aturan itu melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku maupun tidak sesuai dengan kondisi
masyarakat Kabupaten Bulungan, sehingga DPRD juga dapat
melakukan berbagai hal dalam pengawasan sehingga apa yang
diinginkan oleh suatu aturan yang dibuat dapat terealisasi sesuai
dengan kehendak dari aturan tersebut.

33. KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
 Berdasarkan alokasi anggaran
tersebut adanya keterlambatan
dalam penanganan yang
dilakukan pemerintah kepada
Kecamataan Tanjung Selor,
sehingga masyarakat berinisiatif
dalam pembuatan jembatan
penghubung secara swadaya.
 Kebijakan pemerintah diharapkan
segera di laksanakan agar
pengerjaan jembatan permanen
Tanjung Selor Bulu Perindu bias
dinikmati oleh masyarakat.
SARAN
 Pemerintah Daerah hendaknya
lebih mengupayakan peningkatan
Pembangunan infrastruktur
jembatan dideaerah Bulu Perindu
terutama di Kelurahan Tanjung
Selor Hulu
 Pelaksanaan pembangunan
Jembatan Bulu Perindu Kelurahan
Tanjung Selor Hulu sebaiknya
lebih dikoordinasikan dengan
masyarakat sekaligus sebagai
upaya check and balances