Kel 3 Konsep Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah desa.pptx
1. Konsep Kewenangan
Pemerintah Pusat dan Daerah
(Desa) dalam NKRI
Oleh kelompok 3:
1. Ardi Wilangga (2030711021)
2. Maulana Sidiq (2030711026)
3. Frisda Amelia (2030711034)
4. Nesya Nurhalimah (2030711036)
3. Pengertian Kewenangan Pemerintahan
Pada dasarnya wewenang pemerintahan itu
dapat dijabarkan kedalam dua pengertian,
yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu
urusan pemerintahan(dalam arti sempit) dan
sebagai hak untuk dapat secara nyata
mempengaruhi keputusan yang akan diambil
oleh intansi pemerintahan lainnya (dalam arti
luas)
4. — H.D Stoud
“Kewenangan adalah keseluruhan aturan-
aturan yang berasal dari hukum organisasi
pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai
aturan-aturan yang berkenaan dengan
perolehan dan penggunaan wewenang-
wewenang pemerintahan oleh subjek hukum
publik didalam hubungan hukum publik.”
5. Pembagian Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan
Pusat Daerah
WAJIB
Pelayanan dasar, non
pelayanan dasar
PILIHAN
Kelautan & perikanan,
pariwisata, pertanian,
kehutanan, energi &
sumber daya mineral,
perdagangan, industri,
transmigrasi
1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Moneter dan fiskal
moneter
5. Yustisi
6. agama
7. Kewenangan Pemerintah Pusat
menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 10
1. Urusan Politik Luar Negeri
2. Urusan Pertahanan
3. Urusan Keamanan
4. Urusan Yustisi
5. Urusan Moneter dan fiskal
6. Urusan Agama
8. ● Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan pejabat
setingkat Menteri merupakan penyelenggara
pemerintahan pusat dan berpusat di ibu kota
negara.
● Fungsi Legislatif dijalankan oleh MPR, DPR, DPD
● Fungsi Eksekutif dijalankan oleh Presiden dan
wakil presiden dan para Menteri kabinet
● Fungsi yudikatif dijalankan oleh MA dan MK
Penyelenggaraan Pemerintah Pusat
10. (1) Kewenangan daerah mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan,
kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang
lain.
(2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan
nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi
negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan
sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi
tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional
Kewenangan Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999
Tentang Pemerintahan Daerah
11. Kewenangan
Pemerintah Daerah
- Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan
- Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada
Gubernur selaku Wakil Pemerintahan
- Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah
atau desa berdasarkan asas tugas
- Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah
disertai sumber pendanaan, pengalihan sarana dan
prasarana serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang
didesentralisasikan
12. 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati,
Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah
2. Pemerintah Daerah terdiri dari DPRD, Kepala
Dearah, perangkat Daerah.
3. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas dan
Lembaga Teknis dipimpin oleh Kepala badan,
Kepala Kantor.
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
13. Pemerintahan Desa atau
disebut juga Pemdes adalah
lembaga pemerintah yang
bertugas mengelola wilayah
tingkat desa.
Pemerintahan Desa
14. 01
Kewenangan
berdasarkan hak asal
usul. Seperti (Tanah kas
desa, kelembagaan
masyarakat)
03
Kewenangan yang
ditugaskan pemerintah,
pemerintah Prov,
Pemerintah Kab / Kota
02
Kewenangan lokal
berskala desa. Seperti
(pasar desa, saluran
irigasi, jalan desa)
04
Kewenangan lainnya yang
ditugaskan Pemerintah,
Pemerintah Prov,
Pemerintah Kab / Kota
sesuai perturan
perundangan
Kewenangan Pemerintah Desa
15. 1. Pemerintah Desa diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa
2. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa
dan Perangkat Desa
3. Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa,
Pelaksana Kewilayahan dan Perangkat
Teknis
Penyelenggaraan Pemerintah Desa
16. Distribusi kewenangan mengacu pada kriteria
berikut:
Exsternalitas
Unit pemerintahan yang terkena dampak
langsung dari pelaksanaan urusan pemerintahan
Akuntabilitas
Urusan lokal akan menjadi kewajiban Kab / Kota
untuk mempertanggung jawabkan dampaknya.
Urusan regional akan menjadi tanggungjawab
Provinsi dan urusan nasional akan menjadi
tanggungjawab Pemerintah Pusat
Efisiensi
Pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk
kesejahteraan rakyat
17. - Pemerintah Pusat memegang kewenangan penuh dalam
pemerintahan otonominya
- Pemerintah daerah tidak bisa ikut campur dengan urusan
politik pemerintah pusat atau pemerintah daerah hanya
bisa mengatur kewenangannya di suatu daerah yang ia
kuasai
Perbedaan Kewenangan
Pemerintah Pusat dan Daerah
18. Hubungan Pusat-Daerah
2
3
Desentralisasi
Sesuatu yang terlepas
dari pusat
Administrasi
Desentralisation
Pelaksaan kebijakan yang
melibatkan sejumlah aspek
untuk mencapai tujuan
secara efektif dan efisien
Political
Desentralisation
Melimpahkan
kewenangan
pengambilan keputusan
kepada tingkat yang lebih
rendah
1
