1. 1.1. Latar Belakang
Pelaksanaan otonomi daerah telah mendorong manajemen pembangunan
daerah yang berorientasi pada tata kepemerintahan yang baik (good governance)
dalam kerangka menciptakan nilai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih
baik bagi masyarakat setempat. Good Governance lebih menekankan pada
interaksi berbagai peran di antara berbagai pelaku pembangunan di daerah, baik itu
masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah daerah dengan diatur oleh tiga pilar
utama, yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi serta adanya peraturan (rule
of law) yang jelas.
Secara umum beberapa perubahan penting pada lingkungan strategis
pemerintahan yang perlu mendapat perhatian adalah:
1. Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Berlakunya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta
semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dari
praktik-praktik KKN;
4. PP Nomor 108/2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
6. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Sekretaris Daerah.
Perubahan lingkungan di atas mengharuskan setiap Lembaga Pemerintah untuk
melakukan berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada
terselenggaranya tata pemerintahan yang baik. Ketatapemerintahan yang baik
1
2. diakomodasi dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, di mana kebijakan
Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata,
dan bertanggung jawab kepada daerah, yang berprinsip pada demokrasi, partisipasi
masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD).
Dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel, PP Nomor
108/2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pemerintah
Daerah diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis Daerah (Renstrada) atau
Dokumen Perencanaan Daerah lainnya. Dokumen ini selain berfungsi sebagai
dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, juga dijadikan sebagai tolok ukur
penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai dasar
pertanggungjawaban Kepala Daerah.
Perencanaan strategis merupakan proses penyusunan rencana strategis yang
berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu (biasanya
3 sampai 5 tahun) dengan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan,
peluang dan kendala) yang ada atau mungkin timbul. Dokumen yang dihasilkan dari
perencanaan strategis disebut ”Rencana Strategis” atau Renstra.
Rencana Strategis diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan
tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya.
Perencanaan strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga
kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, proses penyusunan
rencana strategis memerlukan keterlibatan dari para pihak yang berkepentingan
(stakeholders) untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi.
Rencana Strategis Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten
Malang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis organisasi. Dokumen ini
menjabarkan potret permasalahan organisasi (Bagian Administrasi Pembangunan)
serta indikasi daftar program dan kegiatan dalam upaya memecahkan
permasalahan secara terencana dan bertahap untuk mencapai tujuan yang
ditetapkan, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang
kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.
2
3. 1.2. Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta semakin
besarnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dari praktik-
praktik KKN;
5. PP Nomor 108/2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Sekretaris Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Bagian Administrasi
Pembangunan Setda Kabupaten Malang ini adalah sebagai pedoman dalam
melaksanakan kegiatan selama 5 tahun dan dijadikan acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan setiap tahun.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Strategis Bagian Adminsitrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ini sebagai berikut :
3
4. Daftar Isi
Kata Pengantar
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Bagian Administrasi
Pembangunan
2.2. Sumberdaya Bagian Administrasi Pembangunan
2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan
2.4. Tantangan dan Peluang
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi
3.2. Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010 - 2015
3.3. Penentuan isu-isu Strategis
BAB IV VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Bagian Administrasi Pembangunan
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Administrasi
Pembangunan
4.3. Strategi dan Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
4
5. 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi
Bagian Administrasi Pembangunan merupakan satuan organisasi di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yaitu melaksanakan pedoman
dan petunjuk teknis Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi administrasi
pembangunan. Disamping itu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh
Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
A. Tugas Pokok Bagian Administrasi Pembangunan
1. Melaksanakan pengumpulan bahan kebijakan, program dan petunjuk teknis,
penghimpunan, pengolahan data dan mengkoordinasikan serta
mengevaluasi kegiatan di bidang administrasi pembangunan;
2. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian
dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
B. Fungsi Bagian Administrasi Pembangunan
1. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan
tahunan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan dan dana
pembangunan lainnya;
3. Pengumpulan bahan, pengolahan data, pelaksanaan analisis dan evaluasi
serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan dan dana
pembangunan lainnya.
5
7. 2.2. Sumberdaya Bagian Administrasi Pembangunan
Secara Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan memiliki struktur
organisasi terdiri dari 1 ( satu ) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan yang
membawahi 3 ( tiga ) Sub. Bagian dengan tugas pokok dan fungsinya masing-
masing sebagai berikut :
a. Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
b. Sub Bagian Pengendalian;
c. Sub Bagian Penyusunan Laporan.
Sub Bagian sebagaimana yang dimaksud di atas, masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
1. Sub. Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas :
a. Menyusun konsep program kerja Sub. Bagian Administrasi Pembangunan
untuk acuan pelaksanaan Tugas;
b. Mengumpulkan, mengolah bahan-bahan dan menganalisa data untuk
penyusunan kebijakan pelaksanaan program pembangunan daerah yang
dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan
pembangunan dan dana pembangunan lainnya;
c. Menghimpun, mengolah bahan dan menganalisa data usulan proyek dengan
skala prioritas sesuai dengan jumlah anggaran yang ditetapkan;
d. Menyusun konsep pedoman pelaksanaan pembentukan panitia lelang di
lingkup dinas /instansi di lingkungan Pemerintah Derah;
e. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan;
f. Menyususn konsep pedoman Pengelolaan Anggaran Pembangunan dan
Belanja daerah sebagai acuan dalam melaksanakan proyek pembangunan;
g. Membuat laporan secara periodik kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban sebagai masukan;
h. Meneliti dan menyempurnakan hasil kerja bawahan agar sesuai dengan
rencana kegiatan yang telah ditentukan;
i. Menyusun mekanisme pelaksanaan program pembangunan daerah yang
dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan
pembangunan dan dana pembangunan lainnya;
7
8. j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Sub. Bagian Pengendalian mempunyai tugas :
a. Menyusun konsep program kerja Sub. Bagian Pengendalian untuk acuan
pelaksanaan tugas;
b. Menghimpun bahan – bahan untuk pengevaluasian pelaksanaan
pembangunan yang biayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya;
c. Melaksanakan pengendalian program pembangunan yang dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan dan dana
pembangunan lainnya serta penyiapan saran penyempurnaannya;
d. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugasnya
sesuai ketentuan yang berlaku;
e. Meneliti, menyempurnakan dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai
dengan rencana kegiatan yang telah ditentukan;
f. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai dan ketentuan
yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier pegawai;
g. Meneliti bahan persyaratan pengajuan pelaksanaan proyek di lingkungan
Pemerintah Daerah;
h. Memantau perkembangan pelaksanaan pembangunan yang berkoordinasi
dengan instansi terkait agar secepat mungkin dapat diketahui dan
dikendalikan penyimpangan terhadap pelaksanaan pembangunan;
i. Menganalisa data administrasi perencanaan dan pelaksanaan sebagai bahan
informasi bagi atasan dalam pengendalian;
j. Mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan;
k. Menyusun konsep laporan pelaksanaan kegiatan sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan atas tugas yang dibebankan;
l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Sub Bagian Penyusunan Pelaporan mempunyai tugas :
a. Menyusun konsep program kerja Sub. Bagian Penyusunan Pelaporan untuk
acuan pelaksanaan tugas;
8
9. b. Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program pembangunan
yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan
pembangunan dan dana pembangunan lainnya;
c. Menyususn laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
d. Menyusun konsep laporan pelaksanaan program pembangunan daerah
secara periodik, baik bulanan, triwulan dan tahunan sebagai
pertanggungjawaban tugas Sub. Bagian Penyusunan Pelaporan;
e. Menghimpun laporan realisasi fisik dan keuangan anggaran pembangunan
dari unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
f. Meneliti, menyempurnakan dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai
dengan rencana kegiatan yang telah ditentukan;
g. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai dan ketentuan
yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier pegawai;
h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya;
2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian
Administrasi Pembangunan, sesuai struktur organisasi yang ditetapkan dan
didukung dengan tersedianya jumlah pegawai, sarana dan prasarana
kelembagaan, Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari 17 Orang
pegawai dengan latar belakang pendidikan yang berbeda adapun pendidikan
strata dua ( S-2 ) berjumlah 3 Orang, strata satu ( S-1) berjumlah 10
Orang, pendidikan SLTA berjumlah 3 Orang, pendidikan SD berjumlah 1
Orang.
9
10. Tabel 1. Komposisi Pegawai berdasar Golongan/Pangkat
NO GOLONGAN Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Golongan IV/b (Pembina Tk. I)
Golongan III/d (Penata Tk. I)
Golongan III/c (Penata)
Golongan III/b (Penata Muda Tk. I)
Golongan II/d (Pengatur Tk. I)
Golongan II/b (Pengatur Muda Tk. I)
Golongan II/a (Pengatur Muda)
1
3
3
6
1
1
2
JUMLAH 17
Tabel 2. Komposisi Pegawai berdasar Pendidikan
NO PENDIDIKAN Jumlah
1.
2.
3.
4.
Strata 2 (S-2)
Strata 1 (S-1)
S L T A
S D
3
10
3
1
JUMLAH 17
Tabel 2. Komposisi Pegawai berdasar Eselon
NO ESELON Jumlah
1.
2.
Eselon III
Eselon IV
1
3
JUMLAH 4
2.2.2. Sarana dan Prasarana Penunjang
a. Gedung.
10
11. Saat ini Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang
menempati Ruangan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
dengan rincian ruangan sebagai berikut :
a. Ruang Kerja Kepala Bagian : 1 Unit
b. Ruang Kerja Kasubag : 1 Unit
c. Ruang Kerja Staf : 1 Unit
Dari segi ruang kantor untuk melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini
Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang menempati
gedung di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Malang seluas : 84 m2,
kondisi ini sudah cukup ideal sejalan dengan tuntutan tugas-tugas yang
setiap saat mendatangkan unit-unit lain untuk koordinasi, namun demikian
masih diperlukan adanya perluasan ruangan untuk mendukung kenyamanan
bekerja bagi aparat Bagian Administrasi Pembangunan.
b. Peralatan Penunjang
a. Jumlah komputer yang ada di Bagian Administrasi Pembangunan
Setda Kabupaten Malang sebanyak 11 (sebelas) buah, 3 (tiga) Note
Book, 6 (enam) buah printer, sehingga kondisi secara umum sarana
penunjang kerja sudah sangat memadai.
b. Kendaraan roda-4 sebanyak 2 (dua) buah dan kendaraan roda 2
sebanyak 4 (empat) buah masih cukup baik kondisinya sehingga
cukup menunjang tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi
Pembangunan Setda Kabupaten Malang.
c. Meja, kursi yang ada sekarang ini masih cukup baik kondisinya,
sedangkan ruangan masih belum representatif, sehingga diperlukan
adanya perluasan guna mendukung kinerja aparat Bagian
Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang untuk dapat
bekerja lebih optimal.
c. Anggaran Tahun 2006 - 2010
11
12. Adapun anggaran untuk kegiatan pada Bagian Administrasi
Pembangunan dalam pelaksanaan kinerja dari tahun ke tahun dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut :
No. Tahun Anggaran Jumlah Anggaran Keterangan
1. Tahun 2006 Rp. 445.000.000,00
2. Tahun 2007 Rp. 639.800.000,00
3. Tahun 2008 Rp. 1.153.354.000,00
4. Tahun 2009 Rp. 950.000.000,00
5. Tahun 2010 Rp. 950.000.000,00
2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan
(Tabel terlampir)
2.4. Tantangan dan Peluang
a. Peluang
a. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan .
b. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas
kelembagaan, manajemen maupun program.
c. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan.
d. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif.
b. Tantangan
a. Demokratisasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan koridor hukum
yang di lakukan oleh sebagian masyarakat.
b. Masih kurang tegas dan kurang jelasnya peraturan perundangan yang
berlaku.
c. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi pelaksana teknis di lingkup
Pemerintah Kabupaten Malang.
d. Masih kurangnya pemahaman terhadap makna desentralisasi maupun
demokratisasi.
e. Beragamnya tingkat pendidikan masyarakat, yang tentunya mempengaruhi
pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu sendiri.
f. Masih adanya tekanan-tekanan politik dalam pengambilan keputusan
dibidang pembangunan, sehingga menganggu proses penyelesaiannya.
12
13. 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi
Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan kegiatan baik
kelembagaan organisasional maupun program/kegiatan perencanaan pembangunan
dalam pelayanan publik Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten
Malang, antara lain :
a. Masih kurangnya kemampuan aparatur dalam mengantisipasi
dan menentukan kebutuhan yang prioritas.
b. Masih kurangnya koordinasi antar SKPD dikarenakan belum
adanya kepahaman tentang tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi
Pembangunan
c. Adanya sistem mutasi yang tidak terencana sehingga sangat
berpengaruh terhadap proses penyelesaian kegiatan SKPD.
d. Adanya sistem penempatan pegawai yang kurang
memperhatikan kompetensi (Kemampuan, Ketrampilan serta Kecakapan) dalam
bidangnya.
3.2. Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010 - 2015
Sebagai salah satu Bagian yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah
yang berperan sebagai supporting staf maka peran Bagian Administrasi
Pembangunan dalam mendukung Visi Misi Kabupaten Malang (MADEP MANTEB)
adalah dengan “Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya
saing” yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan Ujian Nasional Ahli Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta, diharapkan dengan diselenggarakannya
Ujian Nasional tersebut Pemerintah Kabupaten Malang bisa mempunyai sumber
daya manusia ataupun khususnya Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
berkualitas dan mumpuni.
13
14. 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis
a. Pelayanan prima dalam bidang administrasi pembangunan.
Sebagai unsur Sekretariat Daerah yang membantu Sekretaris Daerah dalam
bidang administrasi pembangunan, maka sudah tentu Bagian Administrasi
Pembangunan Setda Kabupaten Malang harus berorientasi pada pelayanan prima
dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan
minimal dalam melayani stakeholder. Pelayanan prima ini diharapkan bisa
menimbulkan kepuasan (satisfaction) bagi pihak-pihak yang tekait dengan Bagian
Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang.
b. Peningkatan kapasitas aparatur Bagian Administrasi Pembangunan Setda
Kabupaten Malang.
Keberadaan aparatur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang
merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam
kaitannya dengan bidang administrasi pembangunan, oleh karenanya peningkatan
kapasitas aparatur merupakan sebuah usaha untuk melaksanakan standar
operasional prosedur dalam bidang administrasi pembangunan.
14
15. 4.1. Visi
Visi Bagian Administrasi Pembangunan merupakan cara pandang jauh
kedepan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan dan sekaligus menentukan
arah perjalanan yang hendak dicapai dimasa depan nantinya. Visi tersebut digali
dari keyakinan dasar dan nilai-nilai yang dianut seluruh anggota organisasi Bagian
Administrasi Pembangunan yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya serta
dengan mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu
penetapan Visi adalah hal yang sangat penting sebagai sumber acuan pelaksanaan
tugas yang diemban oleh seluruh jajaran pimpinan dan staf.
Visi Bagian Administrasi Pembangunan :
“ Terwujudnya penyusunan laporan pelaksanaan program
pembangunan yang akuntabel. ”
Untuk mewujudkan visi tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan
merumuskan misi yang menggambarkan amanah apa yang harus dituntaskan oleh
organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan visi
yang telah ditetapkan.
4.2. Misi
Misi Bagian Administrasi Pembangunan :
“ Sebagai pengendali administrasi proyek yang tertib dan transparan
serta professional dalam pelaksanaan program-program pembangunan
Kabupaten Malang.”
Misi tersebut merupakan pernyataan cita-cita secara prospektif tentang
aspek-aspek fungsional sebagai tugas Bagian Administrasi Pembangunan. Misi
15
16. adalah merupakan penjabaran terhadap visi sebagaimana tersebut pada uraian
diatas.
Dengan pernyataan yang sudah melekat pada misi itu, maka pihak Pemerintah
Daerah menuntut pada Bagian Administrasi Pembangunan untuk
mengimplementasikan secara nyata di masa mendatang.
Dalam misi tersebut, adalah mengandung maksud bahwa : Konsep-konsep
penugasan ( Tanggung jawab ) yang harus dilaksanakan oleh Bagian Administrasi
Pembangunan dapat dilaksanakan secara maksimal.
Pertimbangan itu sekaligus menguatkan eksistensi misi Bagian Administrasi
Pembangunan yang diharapkan dapat terwujud dengan baik. Misi Bagian
Administrasi Pembangunan itu juga didahului oleh pertimbangan rasionalitas,
percepatan perubahan dan kebutuhan pelaksanaan Otonomi Daerah, yakni:
1). Dibutuhkan adanya pedoman kerja yang jelas untuk melaksanakan program
pembangunan di daerah, secara teknis dengan adanya pedoman yang praktis
dan jelas maka dalam mengimplementasikan program pembangunan daerah
makin tertib, terarah, benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Sistematik
kinerja seperti ini dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam
rangka pelaksanaan program – program pembangunan di daerah agar lebih
professional.
2) Kinerja di daerah membutuhkan institusi pengendalian yang baik agar berbagai
bentuk penyimpangan sehubungan dengan penggunaan biaya yang
dialokasikan untuk program-program pembangunan dapat diminimalisasi.
Institusi pengendalian yang berada di bawah tanggung jawab Bagian
Administrasi Pembangunan ini akan mampu berjalan dengan baik jika masing-
masing pejabat mau menghargai arti pentingnya potensi dan kemandirian yang
menjadi konsekuensi logis pelaksanaan Otonomi Daerah.
3) Pelaksanaan poin (2) dapat membuahkan hasil bagi pembangunan dan
masa depan daerah, sebab pelaksanaan itu sama dengan dituntut untuk
melakukan efisiensi di berbagai sektor pembangunan. Program-program
pembangunan yang sulit dikontrol, tidak jelas sasarannya dan diperkirakan kecil
manfaatnya, sementara akibat buruk dari sulitnya diminimalisir, maka hal itu
dapat ditangguhkan atau ditiadakan.
16
17. 4) Bagian Administrasi Pembangunan dapat menjadi unsur struktural dan
fungsional yang strategis, sebab tugas-tugas yang dipercayakan menyangkut
implementasi Otonomi Daerah secara makro, yaitu ada Sub. Bagian
Administrasi Pembangunan, Sub. Bagian Pengendalian dan Sub. Bagian
Penyusunan dan Pelaporan yang berhubungan erat dengan masalah
penggunaan sumberdana daerah. Kewibawaan daerah, yang tergantung pada
implementasi program-program pembangunannya adalah ditentukan oleh
kemampuan dan kemauan SDM (Capabilitas SDM).
4.3. Tujuan dan Sasaran
Berkaitan dengan upaya mencapai misi yang sudah dibahas sebelumnya, maka
pembahasan ini difokuskan pada tujuan dan sasaran seperti dibawah ini :
a. Tujuan
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan Bagian
Administrasi Pembangunan Kabupaten Malang adalah berpijak pada
pencapaian misi, maka untuk mencapai sasaran tersebut, Bagian Administrasi
Pembangunan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan
dalam organisasi lingkup Pemerintah Kabupaten, sehingga kinerjanya meskipun
bermacam-macam, tetapi tetap pada misi dan visinya. Tujuan ini juga
mengisyaratkan tentang program jangka panjang, yakni lebih dari satu tahun,
sebab dalam pelaksanaan program kerja itu dibutuhkan adanya keahlian
akurasi (ketepatan), dalam mengolah dan menyajikan data administrasi, tujuan
ini nantinya juga menjadi arah perjalanan Unit Kerja yang dibawahinya.
Tujuan Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Malang yang sejalan
dengan misinya adalah sebagai berikut:
“Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan aparatur serta
memantapkan pelayanan administrasi sesuai prosedur”.
17
18. b. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan
dicapai dalam jangka waktu satu tahun atau dalam kurun waktu lima tahun ke
depan. Titik utama sasaran adalah pelaksanaan , alokasi, distribusi
pemanfaatan seluruh sumberdaya (Sumber Daya Manusia dan Sarana dan
Prasarana) dan kapabilitas organisasi yang mengarah pada hasil yang nyata.
Mengenai sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Bagian Administrasi
Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang adalah : ” Terwujudnya
Sinergitas dan Koordinasi yang dinamis antar SKPD ”.
4.4. Strategi
Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi. Strategi
diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan
diimplementasikan dalam periode tertentu.
Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada
kebijakan bidang pembangunan Kabupaten Malang selama lima tahun kedepan.
Maka Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang telah
menetapkan strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi Bagian Administrasi
Pembangunan Setda Kabupaten Malang, sebagai berikut :
1. Koordinasi, adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin, baik secara
horisontal maupun diagonal untuk mencapai tujuan tertentu;
2. Integrasi, adalah proses penyatuan tujuan berbagai unsur untuk
mencapai tujuan bersama;
3. Sinkronisasi, adalah upaya penciptaan suatu penyelarasan dari berbagai
rencana kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu;
4. Simplikasi, adalah upaya perumusan produk dan kebijakan dalam bentuk
yang lebih sederhana dan mudah dipahami.
4.5. Kebijakan
Memantapkan sistem kepegawaian dan sistem pengawasan dalam mencapai
pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab dan disiplin dengan pola karir
yang mengacu prestasi kerja dan kemampuan professional, peningkatan pelayanan
dan pemantapan administrasi yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.
18
19. Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN
No. Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Target Kinerja Sasaran Tahun (%)
2011 2012 2013 2014 2015
Meningkatkan
kualitas pelayanan
kepada masyarakat
dan aparatur serta
memantapkan
pelayanan
administrasi sesuai
prosedur
Terwujudnya
Sinergitas dan
koordinasi yang
dinamis antar
SKPD
Tertib
administr
asi
pembang
unan
20 20 20 20 20
19
