Dokumen tersebut membahas kasus di mana seorang pasien tidak menerima informasi yang jelas tentang obat yang diberikan oleh apoteker, sehingga menyebabkan penyakit anaknya tambah parah. Dokumen tersebut menjelaskan pelanggaran etika yang dilakukan apoteker berdasarkan peraturan terkait, serta solusi yang dapat diterapkan seperti kebijakan pelayanan farmasi klinis dan peningkatan komunikasi antar profesi kesehatan
2. KASUS
– Pak Anton mendapatkan resep dari Poliklinik Anak
Rumah Sakit “Amanah” untuk putranya yang berusia 8
tahun, Amoxicillin Dry syrup, menurut petugas yang
menyerahkan obat tersebut syrup ini habis dalam 4 hari
dan harus diminum terus selama 4 hari 3xsehari 1 sendok
obat (5ml), tetapi ternyata setelah 2 hari penyakitnya
malah tambah parah sehingga harus opname.
3. PERMASALAHAN
– Pada kasus diatas apoteker belum memenuhi hak pasien karena
belum memberikan infomasi yang jelas dan benar mengenai obat
yang diberikan atau diresepkan oleh dokter dari cara pemakaian,
penyimpanan, efek samping dan hal-hal lain yang berkaitan dengan
penggunaan obat yang dikonsumsi sehingga memberi efek yang
fatal atau buruk karena pasien tidak mendapatkan kenyamanan dan
keselamatan dalam penggunaan obat (produk).
4. Kajian Pelanggaran Etika oleh Apoteker
Pelanggaran-pelanggaran yang terkait mengenai Apoteker yang tidak memberikan
informasi yang jelas kepada pasien adalah :
A. Kode Etik Apoteker Indonesia
– Pasal 7 : “Seorang Apoteker harus menjadi sumber
informasi sesuai dengan profesinya”.
– Pasal 9 : “Seorang Apoteker melakukan praktik kefarmasian
harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati
hak azasi pasien dan melindungi makhluk hidup insane”.
5. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
– Yang menyatakan bahwa : Pekerjaan kefarmasian adalah
pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,
pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi
obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,
pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat,
bahan obat, dan obat tradisional.
6. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen
a) Pasal 4a
– Hak konsumen adalah :
Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa.
a) Pasal 7b
– Kewajiban pelaku usaha adalah :
– Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan,
perbaikan, dan pemeliharaan.
7. SK Menkes RI No 1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standar
Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit
– Tujuan pelayanan farmasi ialah :
• Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun
– dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang
– tersedia
• Menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian
– dan etik profesi
• Melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)mengenai obat Menjalankan pengawasan
obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku
• Melakukan dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah dan evaluasi pelayanan
• Mengawasi dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah dan evaluasi Pelayanan
8. Solusi
– Dalam pencegahan pelanggaran kode etik apoteker tersebut diperlukan strategi antara lain:
Adanya kebijakan tentang pelayanan farmasi klinis dari pemerintah maupun pimpinan rumah sakit
bersangkutan.
Adanya dalam praktek KIE dalam pelayanan dfarmasi di rumah sakit
Adanya kegiatan riset dan pengembangan yang dilaksanakan serta pendidikan dan pelatihan.
Adanya auditing sebagai proses umpan balik untuk perbaikan dan memberi jaminan kualitas yang
dikehendaki
Mempertinggi kemampuan untuk memberdayakan farmasi rumah sakit
–
–
Kepentingan dan tujuan kegiatan farmasi klinis harus dimengerti dan disepakati oleh petugas-petugas
kesehatan.
Menjalin hubungan baik antara profesi medis dan farmasi
