1. PEMBERANTASAN KORUPSI DI KOREA SELATAN
Mulyadi
Kelas 8A Program Diploma IV Akuntansi Kurikulum Khusus, STAN, Tangerang Selatan
email:mulyadi.yusuf88@gmail.com
Abstrak –Korea Selatan berusahauntukmenerapkanprinsipdemokrasidalampelaksaanpemerintahannya. Proses
demokratisasi
yang
cukuppanjangdanpembentukanKorea
Independent
Commission
Against
Corruption (KICAC)berhasilmenurunkantingkatkorupsisertadengandukunganpenuhdaripemerintah
yang
berkuasadandorongandarimasyarakatsipil yang sangatkuat agarpemerintahan yang lebih terbuka, transparan
dan partisipatif
Kata Kunci: pemberantasan, demokratisasi,budayamalu, korupsi di Korea Selatan
1.
PENDAHULUAN
Korea Selatan atauRepublic of Korea (ROK)
resmimemperolehkemerdekaanpenuhsebagaisebuah
negarabebaspadatanggal
15
Agustus
1948
denganpresidenpertamanyayaituSyngman
Rhee.Sepanjangperjalanansejarah, Korea Selatan
berusahauntukmenerapkanprinsipdemokrasidalampe
laksaanpemerintahannya.Namunpadakenyataannya,
demokrasisamasekalitidaktercapaipadamasamasaawalpemerintahan.
Sistemkepemimpinanadalahsistemkekuasaanpe
merintahanabsolut
yang
sangatbertolakbelakangdengansistemdemokrasi.Kek
uasaanabsolut
yang
tidaksesuaidenganpribadibangsainilah
yang
kemudianmemicurakyat
Korea
Selatan
menuntutprinsipdemokrasi
yang
sebenarnyadalammenjalankanpemerintahan Korea
Selatan.Berbagaiusahadilakukanolehrakyat
Korea
Selatan, misalnyaperistiwa Kwangju padabulan Mei
1980 yang dianggapsebagaitonggakawal proses
demokratisasi yang terjadi di Korea Selatan.
Berbagaiperistiwabesarlainnyajugamengawali proses
demokratisasi di Korea Selatan.
Setelah
proses
demokratisasimulaiberlangsung di Korea Selatan,
perkembangandemokrasisemakinterlihat di masamasapemerintahanselanjutnyayaitupemerintahan
Kim Young-sam, Kim Dae-jung, dst.
2.
PEMBAHASAN
Korea Selatan yang pada 2012 menempati
peringkat45dengannilai56dariskala 0 sampaidengan
100
dalam
Indeks
Persepsi
Korupsi
(IPK)berdasarkan
data
Transparency
International.Berikutakandibahasmengenaipencegah
ankorupsi di koreaselatan.
2.1 Budaya Korea Selatan
“Korean Wave” yang melandaduniatermasuk
Indonesia,
mulaidari
music,
drama,
film
danbudayatelahmembuat Korea Selatan menjadi
Negara yang terpandangdimataduniasebagai Negara
majuperingkat 13 dunia.
Sebagai bangsa multireligi, orang Korea
cenderung tidak mempersoalkan agama yang dianut
seseorang. Agama dianggap bukan urusan negara,
melainkan urusan pribadi. Oleh karena itu, warga
Korea bebas menentukan sistem kepercayaan yang
dianutnya. Dalam sistem pendidikan, agama juga tak
termasuk sebagai mata pelajaran wajib di sekolah.
Dengan begitu, toleransi muncul dengan sendirinya,
karena agama dianggap sebagai urusan pribadi.
Dalam hal ini, toleransi beragama bagi masyarakat
Korea, bukanlah karena semangat hendak menjaga
kerukunan antar-umat beragama, sebagaimana yang
dilakukan pemerintah Indonesia, melainkan karena
agama dianggap sebagai hak privasi, sebagai urusan
pribadi.
Sikap budaya bangsa Korea yang sangat
menghormati leluhur, orang tua, guru dan kesadaran
pada alam adalah jejak yang ditinggalkan agama
Buddha dan ajaran Konghuchu. Agama Buddha
yang masuk ke Korea abad ke-4 dan Konghuchu
pada zaman Dinasti Goryeo (935 M—1392 M)
menjadikan pengaruh Buddhisme dan Konghuchu
mengakar begitu kuat. Hal tersebut tidak hanya
secara
simbolik
tertuang
pada
bendera
Korea: Taegeukki, tetapi juga tampak jelas dari
sikap budaya yang telah menjadi perilaku dalam
kehidupan
sehari-hari
masyarakat
Koreasepertibudayamalu, mencintaiproduk Negara
sendiri, berjalan cepat, tepat waktu, segera
menyelesaikan segala pekerjaan dengan sebaikbaiknya, bersemangat, memberi pelayanan prima,
menghindari perbuatan iseng yang bisa merugikan
diri sendiri dan orang lain, takut melanggar aturan,
hukum, dan sanksi sosial, dan menjaga tertib sosial,
menghargai orang tua, guru dan senior.
Budayamalumasyarakat
Korea
selatansamahalnyadengan
di
Jepangsangatkuatdanhalini
pula
yang
menyebabkantingkatbunuhdiricukuptinggi,
bukanhanyadikalanganpejabatmelainkanmasyarakats
ipil.Seperti mantan Presiden Roh Moo-hyun bunuh
diri pada Mei 2009 setelah dia terbawa-bawa dalam
suatu skandal korupsi

2. Beberapa contoh sikap pejabat yang menjadi
teladan seperti Kepala Kepolisian Korea Selatan
mengajukan pengunduran ditengah kecaman atas
kasus seorang wanita yang diperkosa dan dibunuh
meskipun telah meminta bantuan polisi serta yang
paling banyak mendapat sorotan publik adalah
Presiden Korea Selatan Lee Myung-Bak dengan
menundukkan
kepala
dan
menyampaikan
permintaan maaf kepada masyarakat Korea Selatan
terkait kasus korupsi yang diduga melibatkan kakak
laki-lakinya Lee Sang-Deuk.
2.2 Anti-Corruption and Civil Right Commission
(ACRC)
Pada tahun 1999, Komisi Khusus Anti-Korupsi
(SCAC) didirikan oleh Presiden Kim Dae-jung
untuk mempromosikan langkah-langkah antikorupsi. Namun, SCAC terbukti tidak efektif dalam
mengendalikan korupsi karena hanya merupakan
badan penasehat Presiden tanpa mesin penyokong
administratif substansial. Akibatnya, ada desakan
dalam pemerintahan dan masyarakat untuk
merestrukturisasi badan khusus untuk memberantas
korupsi bersama dengan legislasi anti-korupsi.
Koalisi The
Citizens untukUndangUndangPencegahanKorupsi (terdiridari 38 LSM di
Korea Selatan) didirikanpadaawaltahun 2000
danmemintaMajelisNasionaldanpartaipolitikbesarunt
ukmembuatundangundangbaruuntukpencegahankorupsi.
Setelahitubaikpartaiberkuasadanpartai-partaioposisi,
mempersiapkan RUU tentang anti-korupsi di
akhirtahun
2000
dankemudianmemberlakukanUndang-Undang AntiKorupsipadatanggal 24 Juli 2001. Padatahun 2001,
UU
PencegahanPencucianUangjugaberlaku.Selanjutnya,
KodeEtikuntukMempertahankanIntegritasPejabatPu
blik
(KeputusanPresidenNomor
17906)
disahkanpadatanggal
18
Februari
2003
danmulaiberlaku
19
Mei
2003
di
badanadministratifpusatdanlokaldanotoritaspendidik
anotonomuntukterintegrasidenganperaturan
yang
ada. Jadi, tepatkiranyauntukmengatakanbahwapilarpilardasarutamadarikorupsi-anti
infrastrukturtelahdibentukselamaPemerintahan Kim
Dae-jung (1998-2003).
SesuaidenganPasal 10 UU Anti-Korupsi yang
diberlakukanpadatahun 2001, Korea Independent
Commission
Against
Corruption (KICAC)didirikanpadatanggal
25
Januari 2002. KICAC adalah organisasi independen
yang dibentuk pemerintah di bawah Presiden untuk
melakukan perbaikan hukum dan institusi untuk
pencegahan korupsi dan formulasi dan implementasi
kebijakan
anti-korupsi.
Sekretariat
KICAC
bertanggung jawab untuk menyampaikan kebijakan
anti-korupsi kepada Dewan Komisi dan penanganan
urusan administrasi sesuai dengan keputusan dewan.
KICAC melakukan langkah-langkah kebijakan
hampir komprehensif untuk anti-korupsi di kedua
dimensi pencegahan dan hukuman. Di antara
program-program tersebut, langkah-langkah penting
antikorupsi
utama
adalah:
(1)
perbaikan
kelembagaan untuk pencegahan korupsi, (2)
penanganan laporan korupsi; (3) melindungi dan
memberi penghargaan whistle-blower, (4) penilaian
kegiatan anti-korupsi, dan (5) meningkatkan
kesadaran publik tentang isu korupsi melalui kode
etik bagi para pejabat publik dan pelatihan antikorupsi.
PadamasapemerintahanPresiden Lee MyungBak
(2008-2013)
dibentukKomisi
AntiKorupsidanHakSipil (ACRC) padatanggal 29
Februari 2008 sebagaiintegrasidari Ombudsman
Korea, KomisiIndependen Anti Korupsi Korea
(KICAC) danKomisi Banding Administratif.
Penggabunganorganisasiini
agar
pelayanandalampenanganankorupsilebihcepatdanefi
sien.
2.3 Peran Masyarakat
Gerakanwargatumbuhsecaraspontandariakhir
1980-an.
Padatahun
1990-an,
dengankemajuandemokrasidanotonomidaerah,
kelompoksipilmengalamipertumbuhanpesatbaikdaris
egiukurandankualitas.Beberapakelompokmembuatpr
estasiluarbiasa.Kelompokkelompoksipiltidakhanyamenyusunberbagaialternati
fkebijakandanpraktisuntukmemecahkanmasalahkoru
psidanmaladministrasi di masyarakat Korea Selatan,
merekajugabertindaksebagaipemainutamadalamme
mberlakukan
UU
Anti-Korupsidan
UU
PencegahanPencucianUang.Dengandemikian,
pentinguntukmelakukaninovasi,
tidakhanyapemerintahanumum,
tetapijugaskalaluaspemerintahan di masyarakat
Korea
Selatan
olehmemupukaktivitasmasyarakatsipildalamurusanp
ublik.
3.
PENUTUP
Pemerintah Korea Selatan telah berusaha untuk
memberantas korupsi dengan memperkenalkan
kerangka kelembagaan di samping sejumlah undangundang dan peraturan baru. Pemerintah Korea
Selatan saat ini juga memperkuat hubungan
internasional dan kerjasama dengan organisasi
internasional (seperti OECD, IBRD, PBB, dan TI)
serta negara-negara asing lainnya untuk tujuan untuk
mencegah
korupsi.Masalah
kritis
untuk
pemberantasan korupsi adalah memiliki kemauan
politik yang kuat untuk realistis mengadopsi, dan
serius menerapkan, kebijakan anti-korupsi. Dalam
kaitan itu, tampaknya, dalam beberapa tahun
terakhir, pemerintah Korea Selatan telah lebih serius
dalam mengadopsi dan menerapkan alat utama
kebijakan anti-korupsi dari berbagai organisasi
internasional dari pemerintahan sebelumnya.

3. Masyarakatsipiljugamembantu
pemerintah
merancang undang-undang dan program untuk
menerapkan strategi dan membuat pemerintah
menjadi pemerintahan yang lebih terbuka,
transparan dan partisipatif, menciptakan suatu
lingkungan di mana penipuan dan korupsi tidak
dapat berkembang.
DAFTAR REFERENSI
[1]Corruption
by
Country/Territory,
http://www.transparency.org/country#KOR,di
unduhpadatanggal22Juli 2013.
[2] Pertemuan Dua Budaya: Indonesia—Korea
Mahayana-Mahadewa.Com,http://mahayanamahadewa.com/2012/05/02/pertemuan-dua-
budaya-indonesia-korea/,diunduh pada tanggal
22Juli 2013.
[3]DuaProfesor
Korea
University
MeriahkanMilad
FISIPOL
UMY,http://www.umy.ac.id/dua-profesor-koreauniversity-meriahkan-milad-fisipol-umy.html,
diunduh pada tanggal 22 Juli 2013.
[4]
MembangunIntegritasNasionalMelaluiPemb
erantasanKorupsi
di
Korea Selatan,
http://gadingmahendradata.wordpress.com/2010/
09/30/membangun-integritas-nasional-melaluipemberantasan-korupsi-di-korea-selatan/,
diunduh pada tanggal 22 Juli 2013.