Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Indonesia juga merupakan negara hukum di mana segala warga negara bersamaan kedudukannya di bawah hukum.

1. Media Pembelajaran
Pendidikan Pancasila
untuk SMP/MTs Kelas VIII
PENDIDIKAN PANCASILA

2. PENDIDIKAN PANCASILA
Bentuk dan Kedaulatan
Negara
Pesertadidikdiharapkanmampu:
1. menjelaskan bentuk dan kedaulatan Negara Indonesia sesuai dengan UUD
NRITahun1945;
2. menunjukkan sikap syukur atas terjaganya Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat sebagai bentuk anugerah dari Tuhan
YangMahaEsa;
3. menerapkan semangat kebangsaan Negara Indonesia sebagai negara
kesatuanyangberbentukrepublikdanberkedaulatanrakyat;dan
4. mempraktikkan perilaku taat hukum dalam kehidupan sehari-hari, baik di
lingkungansekolahmaupundilingkunganmasyarakat.
Bab
2
Tujuan Pembelajaran

3. PENDIDIKAN PANCASILA
Pada Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 dinyatakan bahwa
“Negara Indonesia ialah Negara
Kesatuan, yang berbentuk
Republik”. Selanjutnya, pada Ayat
(2) dikatakan “Kedaulatan berada
di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar”. Lantas, pada Ayat
(3) dikatakan bahwa “Negara
Indonesia adalah negara hukum”.

4. PENDIDIKAN PANCASILA
02 Bentuk Negara Indonesia
UUD NRI 1945 Pasal 1
(1) “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk
Republik.”
(2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang- Undang Dasar.”
Konstitusi RIS 1949 Pasal 1
(1) “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat
ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk
Federasi”.
UUDS 1950 Pasal 1
(1) Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat ialah suatu
negara-hukum jang demokratis dan berbentuk kesatuan.
(2) Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan Rakjat dan
dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan
Perwakilan Rakjat.

5. PENDIDIKAN PANCASILA
Indonesia
Negara Kesatuan
sebagai

6. PENDIDIKAN PANCASILA
01 Pengertian Negara Kesatuan
Menurut John M. Cohen dan Stephen B. Peterson, di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat
menjalankan kedaulatan tertinggi negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintah pusat
diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Abu Daud Busroh berpendapat bahwa negara kesatuan
tidak tersusun dari beberapa negara dan bersifat tunggal. Di dalam negara kesatuan, hanya ada satu
pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi
dalam segala lapangan pemerintahan.
1. Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan ke luar yang
dipegang oleh pemerintah pusat.
2. Negara hanya memiliki satu undang-undang dasar yang berlaku di
seluruh wilayah negara, satu kepala negara dan kepala pemerintahan
untuk seluruh rakyat, satu dewan menteri, dan satu badan perwakilan
rakyat yang mewakili seluruh rakyat.
3. Hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi,
sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Ciri-Ciri Negara Kesatuan

7. PENDIDIKAN PANCASILA
02 Bentuk Negara Kesatuan
Negara kesatuan merupakan pilihan para pendiri bangsa Indonesia
dalam sidang BPUPK. Pada tahun 1945, para pendiri negara
mendiskusikan bentuk negara yang sesuai dengan kondisi wilayah
Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau.
Dari berbagai usulan tentang bentuk negara, mayoritas suara
berpendapat bahwa bentuk negara yang dipercaya dapat menjamin
persatuan yang kuat adalah bentuk kesatuan. Bentuk negara seperti
inilah yang merupakan semangat atau roh Sumpah Pemuda.

8. PENDIDIKAN PANCASILA
02 Bentuk Negara Kesatuan
Menurut Astim Riyanto, negara kesatuan dapat
dibedakan menjadi negara kesatuan dengan sistem
sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem
desentralisasi. Indonesia termasuk jenis negara kesatuan
dengan sistem desentralisasi.
Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan memberikan
kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan kekuasaan. Negara Indonesia
melaksanakan otonomi daerah berdasarkan amanat
Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.

9. PENDIDIKAN PANCASILA
Indonesia
Negara Republik
sebagai

10. PENDIDIKAN PANCASILA
Indonesia sebagai Negara Republik
Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia
adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kata ‘kesatuan’ mengacu
pada bentuk negara. Sementara itu, ‘republik’ mengacu pada bentuk
pemerintahan.
Bentuk negara dan bentuk pemerintahan mempunyai makna yang sangat
berbeda. Bentuk negara menggambarakan sususnan negara secara
keseluruhan dan struktur negara yang mencakup segenap unsur- unsurnya,
yaitu daerah, bangsa, dan pemerintahannya. Bentuk pemerintahan secara
khusus hanya menggambarkan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan
tanpa menyinggung struktur daerah ataupun bangsanya.

11. PENDIDIKAN PANCASILA
Indonesia sebagai Negara Republik
Membahas Indonesia sebagai negara republik artinya membahas
Indonesia dari sudut pandang bentuk pemerintahannya. Ada tiga makna
dalam istilah republik.
1. Republik memiliki kekuasaan eksekutif untuk mengatur semua
warganya.
2. Republik membentuk konstitusi yang dapat diterima publik.
3. Tujuan republik adalah kepentingan umum atau kemaslahatan
bersama.
Bentuk republik merupakan bentuk pemerintahan yang mandat
kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum
dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Bentuk pemerintahan
Negara Indonesia adalah republik konstitusional. Dalam pemerintahan
republik konstitusional, kekuasaan presiden tidak bersifat mutlak, tetapi
dibatasi oleh konstitusi.

12. PENDIDIKAN PANCASILA
Indonesia
Negara Hukum
sebagai

13. PENDIDIKAN PANCASILA
Indonesia sebagai Negara Hukum
Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dikatakan bahwa
Negara Indonesia adalah negara hukum. Asas negara hukum antara
lain menuntut adanya jaminan bahwa semua warga negara harus
tunduk di bawah kendali hukum.
Kondisi ini sesuai dengan konsep equality before the law. Pada
Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dikatakan bahwa “Segala
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.”

14. PENDIDIKAN PANCASILA
Indonesia sebagai Negara Hukum
Konsep negara hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah konsep
negara hukum yang berdasarkan Pancasila atau “negara hukum Pancasila”.
Konsep negara hukum Pancasila merupakan kristalisasi pandangan dan falsafah
hidup yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa
Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
dan tersirat di dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.
Menurut Philipus M. Hadjon, elemen negara hukum Pancasila adalah sebagai
berikut.
1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas
kerukunan.
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan
negara.
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan
merupakan sarana terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

15. PENDIDIKAN PANCASILA
Indonesia
Negara yang
Berkedaulatan Rakyat
sebagai

16. PENDIDIKAN PANCASILA
Indonesia sebagai Negara yang Berkedaulatan Rakyat
Ada berbagai teori tentang kedaulatan, di
antaranya adalah teori kedaulatan rakyat.
Menurut teori ini, kedaulatan tertinggi
berada di tangan rakyat yang
diselenggarakan oleh pemerintah. Ketika
menjalankan tugasnya, pemerintah harus
berpegang pada kehendak rakyat. Hal ini
lazim disebut dengan demokrasi.
Sebelum dilakukan amendemen, Pasal 1 Ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945 menyatakan, “Kedaulatan adalah di
tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat.” Pasal ini diamendemen
menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

17. PENDIDIKAN PANCASILA
Indonesia sebagai Negara yang Berkedaulatan Rakyat
Prinsip-prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut.
Negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik (Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
Kedaulatan berada di tangan rakyat serta dilaksanakan menurut undang-undang dasar (Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun
1945).
Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).
MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan/atau wakil presiden, serta MPR hanya dapat
memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945).
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945).
Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan pembentukan,
pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang (Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945).
01
02
03
04
05
06