1. 1
Demokrasi terdiri atas dua kata berasal dari bahasa
Yunani yaitu “demos” berarti rakyat atau penduduk
dan “cratein” atao “cratos” berarti kekuasaan atau
kedaulatan. Dari dua kata tersebut terbentuklah
suatu istilah “demoscratein” atau “demoscratus”
atau “demokratia” yang berarti Negara dalam
system pemerintahannya kedaulatan berada di
tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam
keputusan bersama rakyat, pemerintahan rakyat
dan kekuasaan oleh rakyat, atau pemerintahan
Negara rakyat yang berkuasa
Konsepsi Demokrasi Indonesia
2. 2
Negara yang menganut sistem demokrasi,
maka pemerintahannya diselenggarakan
atas kehendak rakyatnya. Demokrasi berarti
juga pengorganisasian Negara yang
dilakukan oleh rakyat atau atas persetujuan
rakyat.
Pengertian Demokrasi
3. 3
Demokrasi dapat dikatakan pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,
yaitu adanya tuntutan atau dukungan dari
rakyat sebagai masukan, kemudian tuntutan
itu dipertimbangkan dan dimusyawarahkan
oleh rakyat yang duduk di lembaga
legislative sebagai proses konversi, dan
hasilnya berupa kebijaksanaan atau aturan
untuk rakyat sebagai keluaran
4. 4
DIAGRAM SISTEM DEMOKRASI
TUNTUTAN DAN
DUKUNGAN
DARI RAKYAT
TUNTUTAN
DIPERTIMBANGKAN
OLEH RAKYAT
PERATURAN-
PERATURAN
UNTUK RAKYAT
MASUKAN PROSES KONVENSI KELUARAN
UMPAN BALIK
5. 5
Hakikat demokrasi sebagai suatu
bermasyarakat dan bernegara serta
pemerintahan memberikan penekanan
pada keberadaan kekuasaan di tangan
rakyat baik dalam penyelenggaraan
negara maupun pemerintahan.
Kekuasaan pemerintahan berada di
tangan rakyat mengandung pengertian :
6. 6
Pertama, pemerintahan dari rakyat
(government of the people); mengandung
pengertian yang berhubungan dengan
pemerintahan yang sah dan diakui
(legitimate government) dan pemerintahan
yang tidak sah dan tidak di akui
(unlegitimate government) di mata rakyat.
Pemerintahan yang sah dan diakui berarti
suatu pemerintahan yang mendapat
pengakuan dan dukungan yang diberikan
oleh rakyat
7. 7
Kedua, pemerintahan oleh rakyat
(government by people). Pemerintahan
oleh rakyat berarti bahwa suatu
pemerintahan menjalankan kekuasaan
atas nama rakyat bukan atas dorongan
diri dan keinginannya sendiri.
8. 8
Ketiga, pemerintahan untuk rakyat
(government for the people),
mengandung pengertian bahwa
kekuasaan yang diberikan oleh
rakyat kepada pemerintah itu
dijalankan untuk kepentingan
rakyat.
9. 9
Dalam ajaran Pancasila istilah
demokrasi tidak disebutkan, demokrasi
disamakan dengan kerakyatan.
Demokrasi atau kerakyatan yang
berdasarkan Pancasila adalah
tercantum dalam sila keempat
Pancasila, yaitu : Demokrasi yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam pemusyawaratan perwakilan.
Inilah merupakan perumusan singkat
demokrasi Indonesia.
Demokrasi dalam Ajaran Pancasila
10. 10
Dalam Pancasila rumusannya merupakan
satu kesatuan yang saling mengualifikasi,
tiap sila mengandung keempat sila lainnya
(menurut konsep Notonegoro), sehingga sila
keempat Pancasila dikualifikasi oleh empat
sila lainnya. Dengan demikian demokrasi
Pancasila dapat dirumuskan secara lengkap
sebagai berikut :
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan, yang berketuhanan Yang Maha
Esa berkemanusiaan yang adil dan beradab,
berpersatuan Indonesia dan berkeadilan
social bagi seluruh rakyat Indonesia.
11. 11
Konsekuensi logis dari rumusan yang saling
mengualifikasi dengan dasar demokrasi
adalah suatu pemerintahan rakyat yang
dalam menggunakan hak-hak demokrasi
haruslah selalu disertai dengan tanggung
jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut
keyakinan agama masing-masing, haruslah
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
sesuai dengan harkat dan martabat manusia,
haruslah menjamin persatuan dan kesatuan
rakyat sebagai bangsa Indonesia, dengan
tujuan mencapai kebahagiaan hidup bersama
untuk mewujudkan keadilan social bagi
seluruh rakyat.
12. 12
a. Penyampaian Pendapat Rakyat
Penyampaian pendapat bersumber pada nilai-nilai
pancasila, itu pelaksanaannya harus selalu bersendikan
pada akhlak mulia, budi pekerti luhur, beradab, serta
menghormati harkat dan martabat manusia sehingga dapat
terwujud suasana kebersamaan yang menjamin persatuan
dan kesatuan bangsa, serta keadilan social bagi seluruh
rakyat Indonesia
Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Demokrasi
b. Pengambilan Keputusan Bersama
Pengambilan keputusan harus berdasar pada konsep,
prinsip, dan nilai Pancasila, serta dilandasi oleh sila
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/ perwakilan”.
c. Pengawasan Pelaksanaan Keputusan Bersama
Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan bersama
pada dasarnya untuk memberikan peringatan dini kepada
pelaksana agar dalam melaksanakan tugas bersikap jujur,
adil, transparan dan mengutamakan kepentingan rakyat.
13. 13
Konsep demokrasi Pancasila dengan rumusan
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam pemusyawaratan
perwakilan” sebagai prinsip-prinsip pokok yang
dijiwai oleh keempat sila lainnya, adalah
mengandung empat prinsip dasar demokrasi
Pancasila, yaitu (lihat Ismaun, 1981) :
1. Prinsip Kerakyatan
2. Prinsip Hikmat-Kebijaksanaan
3. Prinsip Permusyawaratan
4. Prinsip Perwakilan
PRINSIP DASAR DEMOKRASI
PANCASILA
14. 14
Demokrasi parlementer diberlakukan dalam
kehidupan ketatanegaraan RI pada masa
berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-
1949), erlanjut pada masa berlakunya UUD
RIS 1949 dan UUDS 1950. Pelaksanaan
Demokrasi Parlementer secara yuridis formal
berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan
dengan pemberlakuan kembali UUD 1945.
1. Demokrasi Parlementer
PERKEMBANGAN DEMOKRASI
DI INDONESIA
15. 15
Pada masa berlakunya UUD 1945 (periode
pertama), secara yuridis formal demokrasi
yang akan ditegakkan di atas Negara RI yang
baru merdeka adalah demokrasi yang
berdasarkan ideologi Pancasila, tetapi dalam
gerak pelaksanannya diterapkan Demokrasi
Parlementer, yaitu demokrasi yang
berdasarkan ideologi liberal, yang pada
waktu itu menjadi trend di Eropa sebagai ciri
sebuah negara yang disebut demokratis.
16. 16
Demokrasi parlementer semakin menonjol
pada masa berlakunya UUD 1949 dan
UUDS 1950, karena kedua UUD tersebut
disusun sesuai dengan ideologi liberal
yang menjadi dasar perumusannya.
Selama pemberlakuannya Demokrasi
Parlementer, kehidupan politik dan
pemerintahan tidak stabil karena
pelaksanaan pemerintahan silih berganti
dalam waktu yang relative singkat
sehingga masing-masing pemerintahan
tidak sempat melaksanakn program-
program pembangunan.
17. 17
Oleh karena kehidupan politik dan pemerintahan
tidak stabil serta kegagalan Dewan Konstituante
menetapkan UUD baru, yang diikuti oleh suhu
politik yang memanas dan membahayakan
keselamatan bangsa dan negara, pada tanggal 5
Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan
Dekrit Presiden. Dekrit ini dipandang sebagi
usaha untuk mencari jalan keluar atas
kemacetan politik melalui pembentukan
kepemimpinan yang kuat. Demokrasi terpimpin
diberlakukan pada masa Orde Lama (1959-1966).
2. Demokrasi Terpimpin
18. 18
Istilah Demokrasi Pancasila baru
dipopulerkan pada Orde Baru, sebagai lawan
terhadap istilah Demokrasi Terpimpin. Latar
belakang munculnya Demokrasi Pancasila
adalah adanya berbagai penyimpangan dan
persoalan yang dialami bangsa Indonesia
pada masa berlakunya Demokrasi
Parlementer dan khususnya terhadap
Demokrasi Terpimpin.
3. Demokrasi Pancasila Era Orde Baru
19. 19
Sejak era Orde Baru sampai era Reformasi
diberlakukan Demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila dinilai paling sesuai
diterapkan di Indonesia karena dilandasi
oleh ideologi Pancasila dan pandangan
hidup yang bersumber pada pola pikir dan
tata nilai sosial-budaya bangsa Indonesia
serta menghargai hak individu yang tidak
terlepas dari kepentingan sosial.
20. 20
Akan tetapi dalam praktik Demokrasi
Pancasila yang dilaksanakan pada era Orde
Baru terdapat berbagai penyimpangan dari
Pancasila dan UUD 1945, antara lain :
1. Pengekangan kebebasan berpolitik bagi
Pegawai Negeri Sipil
2. Kurangnya jaminan kebebasan
mengemukakan pendapat
3. Pejabat pemerintahan seperti menteri-
menteri dan gubernur diangkat menjadi
anggota MPR.
21. Demokrasi yang dilaksanakan pada era
Reformasi ini pun masih Demokrasi
Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan
pelaksanaan dan praktik penyelengaraan.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat
beberapa perubahan, yaitu :
4. Demokrasi Pancasila Era Reformasi
A. Pemilihan umum lebih demokratis
B. Partai politik lebih mandiri
C. Pengaturan HAM lebih jelas
D. Lembaga Demokrasi lebih berfungsi
22. Namun dalam pelaksanaan Demokrasi
Pancasila Pada Era Reformasi, masih
terdapat kelemahan-kelemahan, antara lain:
1. Demokrasi Pancasila masih terkesan di
atas konsep.
2. Praktik KKN semakin berkembang.
3. Maraknya Mafia Peradilan.
