1. Nama : Wuri Dwi Nastiti
Kelas : 2DB09
NPM : 37112772

3. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah
upaya sadar dan terencana untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga
negara dengan menumbuhkan jati diri dan
moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan
hak dan kewajiban dalam bela negara, demi
kelangsungan kehidupan dan kejayaan
bangsa dan negara.

4.  a.) Pengertian Bangsa
Bangsa adalah orang-
orang yang memiliki
kesamaan asal
keturunan adat, bahasa
dan sejarah serta
berperintah sendiri.

6. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem
pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan
kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas
negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara
tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias
politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara
(eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan
dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas
(independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar
satu sama lain.

7.  Bentuk demokrasi
 Setiap Negara mempunyai cirri khas
dalam pelaksanaan kedaulatan
rakyat atau demokrasinya. Hal ini
ditentukan oleh sejarah Negara yang
bersangkutan,kebudayaan,pandanga
n hidup,serta tujuan yang ingin
dicapai. Ada berbagai bentuk
demokrasi dalam sistem
pemerintahan Negara, antara lain :
 1. Pemerintahan Monarki :
monarki mutlak (absolute), monarki
konstitusional, dan monarki
parlementer.
 2. Pemerintahan Republik dan
publica yang berarti rakyat. Dngan
demikian pemerintahan republic
dapat diartikan sebagai
pemerintahan yang dijalankan oleh
dan untuk kepentingan orang banyak
(rakyat).
 Kekuasaan dalam pemerintahan
 Kekuasaan pemerintahan dalam negara
dipisahkan menjadi tiga cabang
kekuasaan yaitu : kekuasaan legislatif
adalah kekuasaan untuk membuat
undang – undang yang dijalankan oleh
parlemen. Kekuasaan eksekutif adalah
kekuasaan untuk melaksanakan
undang – undang yang di jalankan oleh
pemerintah. Dan kekuasaan federatif
adalah kekuasaan untuk menyatakan
perang dan damai, membuat
perserikatan, dan tindakan – tindakan
lainnya yang berkaitan dengan pihak
luar negeri. Kekuasaan yudikatif
(mengadili) merupakan bagian dari
kekuasaan eksekutif.

8.  a) Dalam sistem kepartaian dikenal adanya
tiga sistem kepartaian : sistem multi
partai,sitem dua partai, dan sistem satu partai.
 b) Sistem pengisian jabatan pemegang
kekuasaan Negara.
 c) Hubungan antarpemegang kekuasaan
Negara,terutama antara eksekutif dan
legislatif.
 Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu
demokrasi berdasarkan Pancasila. secara
eksplisit ada 2 prinsip alam penjelasan
mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:
 · Indonesia ialah negara yang
berdasarkan atas hukum (Rechstaat) Negara
Indonesia berdasarkan atas hukum
(Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan
belaka (Machstaat).
 · Sistem Konstitusionil. Pemerintahan
berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum
Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan
yang tidak terbatas).
 Dengan demikian, Demokrasi Pancasila
adalah demokrasi yang berdasarkan
kekeluargaan dan gotong-royong yang
ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang
mengandung unsur-unsur berkesadaran
religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan
dan budi pekerti luhur, berkepribadian
Indonesia dan berkesinambungan.
Pengertian lain dari Demokrasi Pancasila
adalah sistem pengorganisasian negara
dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan
persetujuan rakyat.Ciri-ciri dari Demokrasi
Pancasila adalah:
 · Kedaulatan ada di tangan rakyat.
 · Selalu berdasarkan kekeluargaan dan
gotong-royong.
 · Cara pengambilan keputusan melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat.
 · Tidak kenal adanya partai
pemerintahan dan partai oposisi.
 · Diakui adanya keselarasan antara hak
dan kewajiban.
 · Menghargai hak asasi manusia.

10.  Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh
manuusia, dan hak tersebut melekat pada hakekat dan keberadaan
manusia sesuai kodratnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
Hak asasi Manusia meliputi hak hidup, hak kebebasan, hak
kemerdekaan, hak milik serta hak-hak dasar yang lainnya yang
melekat pada diri manusia, hak tersebut tidak bisa diganggu gugat oleh
orang lain. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu perbuatan
setiap orang atau kelompok orang baik secara sengaja atau tidak
sengaja yang secara melawan hukum membatasi, mengurangi,
menghalangi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia yang dijamin
oleh Undang-undang.
Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan Pengadilan bersifat
Khusus untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia(HAM) yang
berat.
Pengadilan HAM meliputi:
1. Tindakan kejahatan genosida.
2. Tindakan Kejahatan terhadap kemanusiaan.

11. a. Konsepsi Hubungan antara Pancasila dan Bangsa
Manusia Indonesia yang sudah menjadi bangsa Indonesia saat itu yaitu
sejak tanggal 28 oktober 1928 (sumpah pemuda) telah mengakui bahwa di
atasnya ada sang pencipta, yang akhirnya menimbulkan rasa kemanusiaan
yang tinggi baik dengan bangsa sendiri ataupun dengan bangsa lain. Kemudian
timbul segala tindakan yang selalu berdasarkan pertimbangan rasa
kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga hal tersebut menumbuhkan
persatuan yang kokoh.
b.Pancasila sebagai Landasan Ideal Negara
Cita-cita bangsa Indonesia yang luhur kemudian menjadi cita-cita
negara karena pancasila merupakan landasan idealisme Negara Kesatuan
Republik Indonesia, karena sila-sila yang ada di dalamnya merupakan
kebenaran hakiki yang perlu di wujudkan.

12.  1. Pancasila Sebagai Ideologi Negara
 Telah disebutkan bahwa Pancasila merupakan falsafah bangsa sehingga ketika
Indonesia menjadi negara, falsafah Pancasila ikut masuk dalam negara. Cita-cita bangsa
tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga dengan demikian Pancasila
merupakan Ideologi Negara.

 2. UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusi
 Kemerdekaan Indonesia merupakan momentum yang sangat berharga dimana bangsa
kita bisa terlepas dari penjajahan. Tetapi kemerdekaan ini bukan kemerdekaan Negara
Kesatuan Republik Indonesia karena :

 a. Teks Proklamasi secara tegas menyatakan bahwa yang merdeka adalah bangsa
Indonesia, bukan negara (karenatidak memenuhi syarat adanya negara dalam hal ini
tidak adanya pemerintahan).
 b. Mengingat kondisi seperti ini, maka dengan segera dibentuk Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bertugas untuk membuat undang-undang. Maka,
pada 18 Agustus 1945 telah terbentuk UUD 1945 sehingga secara resmiberdirilah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi, UUD 1945 merupakan landasan
konstitusi NKRI.