PAPER

1. i
ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN KONSEP
VALUE FOR MONEY PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
YOGYAKARTA
Dosen Pengampu: Dr. Bambang Jatmiko, S.E., M.Si
Disusun Oleh:
Nur Ilyas Hendriansyah 20170420236
Rifqi Achmad F 20170420214
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2020

2. ii
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Dzat Yang Maha Esa, Maha
Pengasih, dan Maha Penyayang bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya di langit dan bumi. Dengan
rahmat, taufiq, dan karunia-Nya, penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan paper
yang berjudu "Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Konsep Value for
Moneypada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Yogyakarta" secara baik dan sesuai dengan
waktu yang telah dijadwalkan.
Sholawat dan salam juga semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW, para keluarga, serta shahabat beliau Ridwanallahu ‘Alaihim Jamii’an yang
telah memberikan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Semoga bisa bermanfaat serta
menambah keimanan dan ketaqwaan kita semua.
Dalam penyusunan makalah ini banyak sekali rintangan yang harus penulis lalui, tetapi
atas Kuasa-Nyalah penulis mendapat kekuatan untuk bisa menyelesaikannya. Untuk itu atas segala
bentuk bantuannya, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan paper ini
Penulis juga menyadari, bahwa penyusunan paper ini tentunya masih ada kelemahan. Hal
ini mengingat masih terbatasnya kondisi dan keadaan penulis dari segi teknis maupun nonteknis.
Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.
Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis guna pembuatan
paper, semoga Allah SWT memberikan imbalan setimpal. Mudah-mudahan paper ini bermanfaat
untuk kita semua serta memberikan kontribusi secara positif khususnya dalam bidang akuntansi.
Yogyakarta, 03 Mei 2020
Penulis
Nur Ilyas H Rifqi Ahmad F

3. iii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................................. i
KATA PENGANTAR ............................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ..............................................................................................................................iii
ABSTRAK .................................................................................................................................iv
BAB I .......................................................................................................................................... 1
PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 1
1. Latar Belakang Masalah .................................................................................................. 1
2. Rumusan Masalah ........................................................................................................... 2
3. Tujuan Penelitian ............................................................................................................ 2
BAB II ........................................................................................................................................ 3
TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................................................ 3
1. Landasan Teori ................................................................................................................ 3
A. Kinerja ................................................................................................................. 3
B. Indikator kinerja .................................................................................................. 3
C. Value for money .................................................................................................. 4
D. Pengukuran value for money ............................................................................... 4
2. Penelitian terdahulu.......................................................................................................... 5
BAB III ....................................................................................................................................... 8
HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................................................. 8
BAB IV ....................................................................................................................................... 7
PENUTUP ..................................................................................................................................13
1. Kesimpulan .....................................................................................................................13
2. Saran.................................................................................................................................14
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................15

4. iv
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan dengan pendekatan Value for
Money (VFM), yaitu dengan pengukuran 3E (ekonomis, efesiensi, dan efektivitas) pada badan
kepegawaian daerah provinsi Yogyakarta. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan
berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Laporan Keuangan
BKD Provinsi Yogyakarta periode 2016-2018. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif pada
pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Berdasarkan Hasil penelitian dapat diperoleh hasil
kinerja keuangan pemerintah daerah Yogyakarta dari tahun 2016-2018, menggunakan analisis
value for money dari persepektif ekonomisnya telah terealisasi pada tahun 2016-2018, analisis
value for money dari persepektif efisiensinya telah terealisasi pada tahun 2016-2018,analisis value
for money dari persepektif efektivitasnya kurang terealisasi pada tahun 2017 dan 2018.
Keyword: AMPD, value for money, kinerja pemda yogyakarta

5. 1
BAB 1
PENDAHULUAN
Setiap organisasi, apakah itu organisasi perusahaan atau organisasi publik, menganggap
kinerja sebagai pertimbangan utama untuk mencapai kinerja yang baik. Jika seorang individu atau
kelompok memiliki kriteria keberhasilan yang ditetapkan dalam bentuk tujuan atau indikator yang
ingin dicapai, kinerja dapat diketahui. Menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasarannya memerlukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja harus menetapkan
indikator dan ukuran yang digunakan berdasarkan karakteristik operasi organisasi.
Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menciptakan sistem manajemen yang dapat
mendukung operasi regional. Salah satu aspek yang harus dipantau dengan cermat oleh pemerintah
daerah adalah masalah mengelola keuangan daerah dan anggaran daerah. Evaluasi kinerja sangat
penting untuk mengevaluasi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menerapkan manajemen
keuangan daerah. Sistem tanggung jawab tidak hanya menunjukkan bagaimana menggunakan
dana publik, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menunjukkan bahwa dana publik telah
digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif.
Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam
menyediakan layanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas tidak hanya menunjukkan kemampuan
untuk menggunakan dana publik, tetapi juga menunjukkan kemampuan untuk menggunakan dana
publik secara ekonomis, efektif dan efektif berdasarkan konsep nilai untuk uang. Ini berarti bahwa
setiap rupee yang dihabiskan oleh pemerintah harus berdampak pada kepentingan dan permintaan
publik berdasarkan permintaan publik dan bertanggung jawab kepada publik (Halim, 2012). Value
for money adalah konsep mengelola organisasi sektor publik, yang didasarkan pada tiga elemen
utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2002). Ekonomi berarti mendapatkan
input kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Efisien berarti mencapai output
maksimum melalui input tertentu, sementara efektivitas berarti mencapai tingkat hasil yang
direncanakan dengan menetapkan tujuan.
Indikator kinerja yang digunakan oleh organisasi sektor publik adalah indikator kinerja
tradisional. Metode ini berfokus pada aspek keuangan dengan menggunakan metode "nilai untuk
uang". Value for money adalah konsep mengelola organisasi sektor publik, yang didasarkan pada

6. 2
tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Secara ekonomis, dapatkan input
kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi adalah perbandingan input dan
nilai input dalam satuan moneter. Efisiensi, menggunakan beberapa input untuk mencapai output
maksimum, dan menggunakan input terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi adalah
rasio output / input yang terkait dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan. Efektivitas
adalah tingkat pencapaian tujuan yang direncanakan. Singkatnya, efektivitas adalah perbandingan
antara outcome dengan output (Mardiasmo, 2009).
Sangat penting untuk mempelajari kinerja keuangan dalam organisasi sektor publik,
termasuk pemerintah, karena penganggaran berbasis kinerja diperlukan, dan semua pemerintah
daerah harus mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik. Diharapkan
bahwa organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan unit kerja pemerintah daerah,
departemen pemerintah, dan lembaga negara akan terus meningkatkan persyaratan akuntabilitas
publik untuk mengurangi pemborosan, kehilangan modal, dan mendeteksi rencana yang tidak
layak secara ekonomi (Liando, 2014).
B. Rumusan masalah
1. Bagaimana indikator dan ukuran kinerja operasi organisasi sektor publik
2. Bagaimana hasil perbandingan antara outcome dengan output Value for money
3. Bagaimana tindakan pemda dalam mengatasi pemborosan dan kehilangan modal
penganggaran
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui indikator dan ukuran kinerja operasi organisasi sektor publik
2. Untuk mengetahui hasil perbandingan antara outcome dengan output Value for money
3. Untuk mengetahui tindakan pemda dalam mengatasi pemborosan dan kehilangan modal
penganggaran

7. 3
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Kinerja
Pada peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan menyatakan
bahwa kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau sudah dicapai
sejalan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Sedangkan
pengukuran kinerja menurut Bastian (2014:124) adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan
kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dengan demikian melalui pengukuran kinerja
organisasi, dasar pengambilan keputusan yang masuk akal dapat dikembangkan dan dapat
dipertanggung jawabkan oleh organisasi.
Indikator Kinerja
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian
suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan
(input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Maksud dari
indikator masukan, keluaran, hasil manfaat dan dampak adalah:
1. Indikator masukan (input) adalah Indikator yang mengukur jumlah input yang dibutuhkan
agar pelaksanaan kegiatan/output dapat berjalan. Indikator input ini dapat berupa dana,
sumber daya manusia, informasi, atau kebijakan/peraturan perundang-undangan.
2. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu
kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik. Indikator ini menjadi titik acuan untuk
menilai kemajuan kegiatan yang dijalankan namun bukan merupakan indikator yang
menentukan sasaran kegiatan berjalan dengan baik atau tidak.
3. Indikator hasil (outcome) adalah tingkat pencapaian atas hasil dalam bentuk output yang
dapat digunakan sebagaimana seharusnya dan menyangkut kepentingan banyak pihak.
4. Indikator manfaat (benefit) adalah indikator yang terkait dengan tujuan akhir dari
pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan yang diharapkan dan kegiatan tersebut dapat
bermanfaat serta berjalan secara optimal.

8. 4
5. Indikator dampak (impact) adalah pengaruh positif maupun negatif yang timbul akibat dari
setiap tingkatan dan indikator ini menunjukkan dasar pemikiran alasan kegiatan tersebut
dilakukan.
Value for Money
Value for money adalah sebuah konsep pengukuran kinerja untuk mengukur tiga elemen utama,
yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
1. Ekonomi
Ekonomi memiliki arti sumber daya input seperti tenaga kerja yang diperoleh dengan harga
lebih rendah atau harga yang mendekati harga pasar. Sumber daya input adalah semua jenis
sumber daya yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Input
dapat berupa tenaga kerja serta aset-aset seperti gedung dan peralatan. Output dapat berupa
barang atau jasa.
2. Efisiensi
Efisiensi adalah hubungan sejauh mana input yang digunakan dapat menghasilkan output
tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dengan perbandingan input yang lebih
rendah mampu menghasilkan output yang lebih tinggi (spending well).
3. Efektifitas
Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang
sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan.
Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif
organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi
berfokus pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil).
Pengukuran Value for Money
Menurut Mardiasmo (2004: 133) langkah-langkah pengukuran value for money adalah sebagai
berikut:
1. Pengukuran Ekonomi
Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi dapat menggunakan input seminimal
mungkin dengan cara menghindari pengeluaran yang tidak efisien.
2. Pengukuran Efisiensi

9. 5
Efisiensi dapat diukur menggunakan rasio antara output dengan input. Semakin besar
output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.
3. Pengukuran Efektifitas
Efektifitas adalah tingkat berhasil atau tidaknya pencapaian suatu organisasi mencapai
target yang ditetapkan
4. Pengukuran Outcome
Tingkat pencapaian atas hasil dalam bentuk output yang dapat digunakan sebagaimana
seharusnya dan menyangkut kepentingan banyak pihak.
Penelitian Terdahulu
Indrayani, Khairunnisa (2018) meneliti tentang “Analisis Pengukuran Kinerja dengan
Menggunakan Konsep Value for Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada
Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016)”. Hasil penelitian menunjukkan rasio ekonomis
tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe ekonomis dari
tahun ke tahun dalam merealisasilan pengeluaran secara ekonomis karena rasionya kurang dari
100%. Di tahun 2014 sebesar 86,54%, di tahun 2015 turun menjadi 82,64%, dan di tahun 2016
turun menjadi 71.43%.
Rasio efisiensi tahun 2014 dan tahun 2016 sebesar 94,69% dan 97,69% menunjukkan bahwa
kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe secara umum cukup efisien karena realisasi
biayanya lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pendapatannya. Namun pada tahun 2015
rasio efisiensi sebesar 105,17% menunjukkan bahwa terjadi lonjakan pada realisasi biaya untuk
memperoleh pendapatan yang membuatnya menjadi tidak efisien.
Rasio efektifitas tahun 2005 sampai dengan 2009 menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah
Kota Lhokseumawe secara umum dinilai tidak efektif karena hasil rasionya kurang dari 100%.
Hasil diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe ditinjau dari
konsep value for money sudah baik dalam hal ekonomis dan efektif namun belum bisa dikatakan
efisien jika dilihat dari rasio efisien.
Zain, W (2018) meneliti tentang “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan
Value for Money pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng”. Hasil penelitian menunjukkan
rasio ekonomis tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, kinerja Pemerintah Kabupaten Bantaeng
ekonomis dari tahun ke tahun dalam merealisasilan pengeluaran secara ekonomis karena rasionya

10. 6
kurang dari 100%. Di tahun 2012 sebesar 94,55%, di tahun 2013 turun menjadi 93,28%, di tahun
2014 naik menjadi 94,28%, di tahun 2015 turun menjadi 93,85%, dan di tahun 2016 turun menjadi
93,60%.
Rasio efisiensi tahun 2012, 2014, 2015, dan 2016 sebesar 97,75%, 97,30%, 91,62% dan 97,40%
menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng secara umum cukup efisien
karena realisasi biayanya lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pendapatannya. Namun pada
tahun 2013 rasio efisiensi sebesar 100,19% menunjukkan bahwa terjadi lonjakan pada realisasi
biaya untuk memperoleh pendapatan yang membuatnya menjadi tidak efisien pada tahun tersebut.
Meski begitu secara keseluruhan rata-rata rasio efisien dari tahun 2012 sampai 2016 sebesar
96,85%.
Rasio efektifitas tahun 2012 sampai dengan 2016 menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantaeng secara umum dinilai efektif karena hasil rasionya kurang dari 100%. Pada
tahun 2012 rasio efektif sebesar 97,73%, Pada tahun 2013 rasio efektif sebesar 94,23%, Pada tahun
2014 rasio efektif sebesar 95,50%, Pada tahun 2015 rasio efektif sebesar 98,07%, Pada tahun 2016
rasio efektif sebesar 93,68%. Secara keseluruhan, rata-rata rasio efektifitas sebesar 96,05%.
Hasil diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng ditinjau
dari konsep value for money sudah baik pada segala aspek rasio pengukuran value for money.

11. 7
BAB III
PEMBAHASAN
Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat
ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi. Indikator kinerja dapat mengacu pada penilaian
kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya tidak berwujud dan hanya merupakan
indikasi-indikasi kinerja, sehingga dapat dikatakan bersifat kualitatif. Sedangkan ukuran
kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung atau
berwujud, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Menurut Ngurah Putu dkk (2015),
mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut:
1. Sistem perencanaan dan pengendalian
Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur, dan struktur yang
memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke
seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang
didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggungjawab.
2. Spesifikasi teknis dan standardisasi
Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan
spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis
tersebut dijadikan sebagai standar penilaian.
3. Kompetensi teknis dan profesionalisme
Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi dan standardisasi yang
ditetapkan, maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan profesional
dalam bekerja.
4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar
Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman (reward
& punishment) yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan
penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya value for money.
5. Mekanisme Sumber Daya Manusia
Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya
untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi.

12. 8
Rasio Ekonomis
Ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan kualitas tertentu pada
hargaterbaik yang di mungkinkan (spending less). Ekonomi memiliki arti sumber daya input
seperti tenaga kerja yang diperoleh dengan harga lebih rendah atau harga yang mendekati harga
pasar. Sumber daya input adalah semua jenis sumber daya yang digunakan dalam suatu proses
tertentu untuk menghasilkan output. Input dapat berupa tenaga kerja serta aset-aset seperti gedung
dan peralatan. Output dapat berupa barang atau jasa. Ekonomis dalam suatu kegiatan diartikan
sebagai tingkat penghematan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung berjalannya suatu kegiatan
tersebut. Menurut Andriani (2012), tingkat ekonomis sebuah anggaran bisa dilihat dari berapa
presentase tingkat pencapaian. Tingkat ekonomis dalam mengelola anggaran dengan melihat
perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan presentase tingkat
pencapaiannya. Rasio ekonomis dapat dikatakan baik apabila terdapat selisih kurang antara jumlah
belanja yang direalisasikan dengan jumlah yang sudah dianggarkan.
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
× 100%
Ketentuan:
Jika Hasil < 100% berarti memenuhi nilai ekonomis
Jika Hasil > 100% berarti tidak memenuhi nilai ekonomis
Jika Hasil = 100% berarti memenuhi nilai ekonomis secara seimbang
Kinerja pemerintah dikatakan ekonomis apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% atau tingkat
ekonomis akan semakin besar jika semakin kecil rasio yang diperoleh.
Tabel 1
Rasio Ekonomis Pemerintah Provinsi Yogyakarta Tahun 2017-2019

13. 9
Tahun Realisasi Belanja Anggaran Belanja Rasio Ekonomis
2016 1.011.604.400,00 994.256.750,00 98.29%
2017 1,257.373,640,00 1.035.508.140,00 82,35%
2018 505.563.000,00 518.623.000,00 97,48%
Sumber: Laporan Keuangan BKD DIY 2016, 2017, 2018
Berdasarkan hasil analisis rasio ekonomis pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa persentase raiso
ekonomis pada BKD DIY pada tahun 2016 sebesar 98,11%. Pada tahun 2017 tingkat ekonomis
menurun sebanyak 0,26% menjadi 97,85%. Tahun 2018 naik sebanyak 1,72% menjadi 99,57%
dan secara keseluruhan rata-rata persentase raiso ekonomis sebesar 98,51%. Dapat dikatakan
bahwa pemda Yogyakarta telah mencapai titik ekonomis dalam merealisasikan belanja daerah.
Rasio Efisiensi
Efisiensi adalah hubungan sejauh mana input yang digunakan dapat menghasilkan output tersebut.
Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dengan perbandingan input yang lebih rendah mampu
menghasilkan output yang lebih tinggi (spending well).
Menurut Indrayani, Khairunnisa (2018) Efisiensi dapat diukur dengan pencapaian output yang
maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu.
Dimana output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan,
sedangkan input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan,
program, dan kegiatan.
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
× 100%
Ketentuan:
Jika Hasil < 100% berarti memenuhi nilai efisiensi
Jika Hasil > 100% berarti tidak memenuhi nilai efisiensi

14. 10
Jika Hasil = 100% berarti memenuhi nilai efisiensi secara seimbang
Kinerja pemerintah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% atau tingkat
efisien akan semakin besar jika semakin kecil rasio yang diperoleh.
Tabel 2
Rasio Efisiensi Pemerintah Provinsi Yogyakarta Tahun 2017-2019
Tahun Realisasi Belanja Realisasi
Pendapatan
Rasio Efisiensi
2016 1.011.604.400,00 929.895,000.00 108,78%
2017 1,257.373,640,00 1.317.885.000.00 95,40%
2018 505.563.000,00 1.367.050.000,00 36,98%
Sumber: Laporan Keuangan BKD DIY 2016, 2017, 2018
Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa persentase raiso
ekonomis pada BKD DIY pada tahun 2016 sebesar 108,78%, lebih dari 100%. Pada tahun 2017
tingkat ekonomis menurun sebanyak 13,38% menjadi 95,40%. Tahun 2018 naik sebanyak 58,42%
menjadi 36,98% dan secara keseluruhan rata-rata persentase raiso efisiensi sebesar 80,38%. Dapat
dikatakan bahwa pemda Yogyakarta telah mencapai titik efisien dalam pemanfaatan anggaran
untuk memperoleh pendapatan daerah.
Rasio Efektifitas
Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya
dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi
output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika
ekonomi berfokus pada input dan efisiensi berfokus pada output atau proses, maka efektivitas
berfokus pada outcome (hasil).
Menurut Indrayani, Khairunnisa (2018) Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara
outcome dengan output. Dimana outcome merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu
aktivitas tertentu, sedangkan output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas,

15. 11
dan kebijakan. Sehingga ukuran efektivitas dapat diartikan sebagai suatu standar akan
terpenuhinya sasaran dan tujuan yang akan dicapai.
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
× 100%
Ketentuan:
Jika Hasil > 100% berarti memenuhi nilai efektifitas
Jika Hasil < 100% berarti tidak memenuhi nilai efektifitas
Jika Hasil = 100% berarti memenuhi nilai efektifitas secara seimbang
Kinerja pemerintah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai lebih dari 100% atau tingkat
efektif akan semakin besar jika semakin besar rasio yang diperoleh.
Tabel 3
Rasio Efektifitas Pemerintah Provinsi Yogyakarta Tahun 2017-2019
Tahun Realisasi
Pendapatan
Anggaran
Pendapatan
Rasio Efektifitas
2016 929.895,000.00 916,210,000.00 101,49%
2017 1.317.885.000.00 1.348.150.000.00 97,76%
2018 1.367.050.000,00 1.494.400.000.00 91,48%
Sumber: Laporan Keuangan BKD DIY 2016, 2017, 2018
Berdasarkan hasil analisis rasio efektifitas pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa persentase
raiso ekonomis pada BKD DIY pada tahun 2016 sebesar 101,49%. Pada tahun 2017 tingkat
ekonomis menurun sebanyak 3,73% menjadi 97,76%. Tahun 2018 turun sebanyak 6,28% menjadi
91,48% dan secara keseluruhan rata-rata persentase raiso efektifitas sebesar 96,91%. Dapat
dikatakan bahwa pemda Yogyakarta belum mencapai titik efektif dalam mencapai pendapatan

16. 12
yang diestimasikan. Perlu adanya modifikasi strategi agar dapat mencapai merealisasikan
pendapatan.

17. 13
BAB VI
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dengan metode value for money terhadap penelitian yang telah
dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:
Hasil penelitian menunjukkan rasio ekonomis tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, kinerja
Pemerintah Daerah Yogyakarta ekonomis dari tahun ke tahun dalam merealisasian pengeluaran
secara ekonomis karena rasionya kurang dari 100% dan rata-rata persentase rasio sebesar 98,51%.
Di tahun 2016 sebesar 98,29% di tahun 2017 turun menjadi 82,35%, dan di tahun 2018 naik
menjadi 97,48%.
Rasio efisiensi pada tahun 2016 rasio efisiensi sebesar 108,78% menunjukkan bahwa terjadi
lonjakan pada realisasi anggaran untuk memperoleh pendapatan yang membuatnya menjadi tidak
efisien. Namun pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 95,40% dan 36,98% dengan keseluruhan
rata-rata persentase raiso efisiensi sebesar 80,38%, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah
Daerah Yogyakarta secara umum cukup efisien karena realisasi anggarannya lebih rendah
dibandingkan dengan realisasi pendapatannya.
Berdasarkan hasil analisis rasio efektifitas pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa persentase
raiso ekonomis pada BKD DIY pada tahun 2016 sebesar 101,49%. Pada tahun 2017 tingkat
ekonomis menurun sebanyak 3,73% menjadi 97,76%. Tahun 2018 turun sebanyak 6,28% menjadi
91,48% dan secara keseluruhan rata-rata persentase raiso efektifitas sebesar 96,91%.
Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta berada pada titik kurang efektif. Dari data periode tiga tahun, periode 2017 dan 2018
berada dibawah 100%. Dapat diartikan bahwa anggaran pendapatan kurang dalam mencapai
rencana realisasi pendapatan dan hanya periode 2017 yang dapat dikatakan efektif. Dapat
disimpulkan bahwa kinerja keuangan BKD Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan rasio
efektifitas mengalami penurunan kinerja.

18. 14
Saran
Untuk Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Daerah
Yogyakarta yang ada pada laporan keuangan audited periode 2016-2018 perlu meningkatkan
kinerjanya dalam segi aspek efektifitas agar anggaran pendapatan dapat mencapai rencana realisasi
pendapatan. Selanjutnya tugas dari pemerintah Yogyakarta, untuk meningkatkan kinerjanya agar
predikat kinerjanya yang cukup ini dapat menjadi kinerja yang sangat ekonomi, efektif dan sangat
efisien. Kinerja pemerintah provinsi Yogyakarta masih perlu di tingkatkan lagi dengan cara output
realisasi sesuai dengan output yang direncarakan sehingga dapat terealisasi sesuai target mencapai
100% yang bermakna baik.

19. 15
DAFTAR PUSTAKA
Andriani, Sri. (2012). Pengukuran Kinerja Dengan Prinsip Value for Money Pemerintah Kota
Batu. Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Halim, Abdul, 2012. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.
Indrayani dan Khairunnisa. 2018. Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep
Value for Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota
Lhokseumawe Periode 2014-2016).
Liando, Harry Saputra. 2014. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Sangihe Menggunakan Metode Value for Money”
Mardiasmo. 2000. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo 2002. Akuntansi Sektor Publik. Edisi II. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Dewi, Utama dkk. 2015. “Pengukuran Kinerja Sektor Publik”. Universitas Udayana