ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN KONSEP VALUE FOR MONEY PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI YOGYAKARTA

1. Nur Ilyas Hendriansyah 20170420236
Rifqi achmad firmansyah 20170420214
Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Konsep Value for
Money pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Yogyakarta

2. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menciptakan sistem manajemen yang dapat mendukung oper
asi regional. Salah satu aspek yang harus dipantau dengan cermat oleh pemerintah daerah adalah m
asalah mengelola keuangan daerah dan anggaran daerah.
Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyediakan la
yanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas tidak hanya menunjukkan kemampuan untuk menggunaka
n dana publik, tetapi juga menunjukkan kemampuan untuk menggunakan dana publik secara ekonomi
s, efektif dan efektif berdasarkan konsep nilai untuk uang. Value for money adalah konsep mengelola
organisasi sektor publik, yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efekti
vitas. Secara ekonomis, dapatkan input kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekono
mi adalah perbandingan input dan nilai input dalam satuan moneter.
Pendahuluan

3. Rumusan masalah
1. Bagaimana indikator dan ukuran kinerja operasi organisasi sektor publik
2. Bagaimana hasil perbandingan antara outcome dengan output Value for mo
ney
3. Bagaimana tindakan pemda dalam mengatasi pemborosan dan kehilangan
modal penganggaran

4. Tujuan penelitian
1. Untuk mengetahui indikator dan ukuran kinerja operasi organisasi sektor pu
blik
2. Untuk mengetahui hasil perbandingan antara outcome dengan output Value
for money
3. Untuk mengetahui tindakan pemda dalam mengatasi pemborosan dan kehil
angan modal penganggaran

5. Indikator kinerja
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan ting
kat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memper
hitungkan indikator sebagai berikut :
a. Indikator masukan (input)
b. Indikator keluaran (output)
c. Indikator hasil (outcome)
d. Indikator manfaat (benefit)
e. Indikator dampak (impact)

6. Value for Money
Value for money adalah sebuah konsep pengukuran kinerja untuk mengukur tiga
elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
a. Ekonomi memiliki arti sumber daya input seperti tenaga kerja yang diperoleh
dengan harga lebih rendah atau harga yang mendekati harga pasar.
b. Efisiensi adalah hubungan sejauh mana input yang digunakan dapat mengha
silkan output tersebut.
c. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan ha
sil yang sesungguhnya dicapai.

7. Pengukuran Value for Money
Menurut Mardiasmo (2004: 133) langkah-langkah pengukuran value for money ad
alah sebagai berikut:
1. Pengukuran Ekonomi
2. Pengukuran Efisiensi
3. Pengukuran Efektifitas
4. Pengukuran Outcome

8. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta. Objek dala
m penelitian ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Yogyakarta.
Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini hanya menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder pada u
mumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam ar
sip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan Laporan Anggar
an Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran Pe
ndapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Provinsi Yogyakarta yang ad
a pada laporan keuangan audited periode 2017-2019 dan mengumpulkan data pa
da keuangan berupa laporan anggaran dan realisasi anggaran.
Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis
deskriptif kualitatif,

9. HASIL PENELITIAN
Rasio Ekonomis
Berdasarkan hasil analisis rasio ekonomis pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa persentase raiso ekonomis pada B
KD DIY pada tahun 2016 sebesar 98,11%. Pada tahun 2017 tingkat ekonomis menurun sebanyak 0,26% menjadi 97,8
5%. Tahun 2018 naik sebanyak 1,72% menjadi 99,57% dan secara keseluruhan rata-rata persentase raiso ekonomis s
ebesar 98,51%.
Rasio Efisiensi
Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa persentase raiso ekonomis pada BK
D DIY pada tahun 2016 sebesar 108,78%, lebih dari 100%. Pada tahun 2017 tingkat ekonomis menurun sebanyak 13,
38% menjadi 95,40%. Tahun 2018 naik sebanyak 58,42% menjadi 36,98% dan secara keseluruhan rata-rata persentas
e raiso efisiensi sebesar 80,38%.

10. Rasio efektifitas
Berdasarkan hasil analisis rasio efektifitas pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa persentase raiso
ekonomis pada BKD DIY pada tahun 2016 sebesar 101,49%. Pada tahun 2017 tingkat ekonomis men
urun sebanyak 3,73% menjadi 97,76%. Tahun 2018 turun sebanyak 6,28% menjadi 91,48% dan seca
ra keseluruhan rata-rata persentase raiso efektifitas sebesar 96,91%.

11. Kesimpulan
Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta b
erada pada titik kurang efektif. Dari data periode tiga tahun, periode 2017 dan 2018 berada dibawah 1
00%. Dapat diartikan bahwa anggaran pendapatan kurang dalam mencapai rencana realisasi pendap
atan dan hanya periode 2017 yang dapat dikatakan efektif. Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuanga
n BKD Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan rasio efektifitas mengalami penurunan kinerja.

12. Saran
Tugas dari pemerintah Yogyakarta, untuk meningkatkan kinerjanya agar predikat kinerjanya yang cuk
up ini dapat menjadi kinerja yang sangat ekonomi, efektif dan sangat efisien. Kinerja pemerintah provi
nsi Yogyakarta masih perlu di tingkatkan lagi dengan cara output realisasi sesuai dengan output yang
direncarakan sehingga dapat terealisasi sesuai target mencapai 100% yang bermakna baik.