Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perdes no. 07 th 2014 ttg swadaya desa

2,400 views

Published on

Perdes yang Mengatur penggalian Pendapatan Asli Desa dari Pihak ke-3 secara sah.

Published in: Government & Nonprofit
  • Login to see the comments

Perdes no. 07 th 2014 ttg swadaya desa

  1. 1. 1 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NO 07 TAHUN 2014 TENTANG SWADAYA D E S A
  2. 2. 2 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG SWADAYA DESA KEDUNGJARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGJARAN Menimbang : a. b. c. d. bahwa untuk menjalankan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Desa kepada warganya, serta pelaksanaan pembangunan di Desa Kedungjaran diperlukan tersedianya dana yang memadai; bahwa Swadaya Desa merupakan salah satu Sumber Pendapatan Desa yang perlu pengelolaan secara tertib , teratur , terukur serta bijaksana ; bahwa Swadaya Desa ditujukan juga untuk meningkatkan Swadaya Masyarakat Desa terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kedungjaran. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa Kedungjaran tentang Swadaya Desa; Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Permendagri nomor 4 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan Desa permendagri nomor 35 tahun 2007 tentang pedoman umum tatacara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa Permendagri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa diteruskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  3. 3. 3 Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN dan KEPALA DESA KEDUNGJARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGJARAN TENTANG SWADAYA DESA KEDUNGJARAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang disebut dengan : 1) Desa adalah Desa Kedungjaran. 2) Kecamatan adalah Kecamatan Sragi . 3) Kabupaten adalah Kabupaten Pekalongan . 4) Pemerintah Desa adalah Kepala dan Pamong /Perangkat Desa Kedungjaran , Kecamatan Sragi , Kabupaten Pekalongan . 5) Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa , Desa Kedungjaran , Kecamatan Sragi , Kabupaten Pekalongan . 6) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa , Desa Kedungjaran , Kecamatan Sragi , Kabupaten Pekalongan . 7) Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD yang mengikat seluruh warga masyarakat Desa Kedungjaran dan pihak –pihak yang berkepentingan di Desa Kedungjaran . 8) Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Kedungjaran dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa Kedungjaran dan atau peraturan perundangan yang berlaku yang berhubungan dengan Desa Kedungjaran. 9) Swadaya adalah peran serta masyarakat Desa secara aktif dalam sebuah kegiatan Pembangunan di Desa. 10) Swadaya Desa adalah swadaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada warga masyarakat Desa Kedungjaran dan atau pihak – pihak yang berkepentingan di Desa Kedungjaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku . BAB II SWADAYA DESA Pasal 2 1) Untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna , sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan perlu menetapkan besarnya Swadaya Desa. 2) Swadaya dibebankan kepada warga atau siapapun yang membutuhkan pelayanan atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan objek swadaya desa. 3) Swadaya ditujukan untuk meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Desa. 4) Hasil dari Swadaya Desa ini dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  4. 4. 4 Pasal 3 1) Jenis Swadaya Desa Kedungjaran sebagaimana diuraikan dalam daftar terlampir. 2) Jenis Swadaya tak diperbolehkan kepada Jenis Pungutan yang telah dilakukan Pemerintah di atasnya. 3) Obyek-obyek yang dikenakan Swadaya Desa sebagaimana diuraikan dalam daftar terlampir . 4) Besarnya swadaya Desa Kedungjaran sebagaimana diuraikan dalam daftar terlampir . Pasal 4 1) Terhadap khusus Penyaksian Peralihan Hak berupa Hadiah, Waris dan Hibah Pemerintah desa memberi kelonggaran kepada warga untuk memenuhinya secara Hukum Agama yang diyakininya. 2) Pengenaan Swadaya dilakukan dengan cara membayar Zakat / Shodaqoh atas peralihan Hak tersebut. 3) Besaran Zakat / Shodaqoh ditentukan sesuai Hukum Agama yang berlaku. 4) Peruntukan Zakat / Shodaqoh diperbolehkan sesuai keinginan Objek Swadaya, namun sebesar-besarnya untuk kegiatan keagamaan seperti Tempat Ibadah dan Santunan Yatim Piatu. BAB III KEWENANGAN DAN KEBIJAKAN Pasal 5 1) Kepala Desa dengan memperhatikan saran dan masukan dari Perangkat Desa terkait bisa mengurangi dan/atau membebaskan swadaya kepada Warga yang memang berstatus warga miskin dengan dibuktikan data-data pendukung yang bisa dipertanggungjawabkan. 2) Data Pendukung yang dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 bisa berupa data resmi yang dikeluarkan Lembaga resmi atau Instansi Non Formal, seperti : a. Kartu Pengaman Sosial; b. Kartu Jaminan Kesehatan Nasional; c. Surat Keterangan tak Mampu. BAB IV PENGGUNAAN DANA SWADAYA Pasal 6 1) Dana hasil Swadaya hanya bisa digunakan untuk menunjang kegiatan: a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Pelaksanaan Pembangunan Desa; c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan e. Belanja tak terduga. f. Khusus Zakat dan Shodaqoh untuk kegiatan Keagamaan. 2) Dana hasil Swadaya tak dibenarkan untuk keperluan pribadi oleh Penyelenggara Pemerintahan Desa maupun Petugas Pemungut Swadaya. BAB V PETUGAS PEMUNGUT SWADAYA Pasal 7 1) Petugas Pemungut ditunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. 2) Petugas Pemungut ditunjuk sesuai Tupoksi dan kewenangan jabatan utama yang disandangnya. 3) Petugas Pemungut melaporkan dan menyerahkan hasil swadaya kepada Bendahara desa. 4) Waktu pelaporan dan penyerahan hasil swadaya dilakukan berkala atau seketika sesuai pelaksanaan swadaya desa. 5) Secara berkala Bendahara desa melaporkan kepada Kepala desa.
  5. 5. 5 BAB VI SANGSI DAN HUKUMAN Pasal 8 1) Terhadap petugas pemungut yang menggunakan uang hasil swadaya desa maka wajib mengembalikannya. 2) Bila dalam waktu 1 bulan semenjak temuan tidak bisa mengembalikan maka akan dilakukan tindakan koordinasi dengan pihak yang terkait atas jabatannya hingga paling berat adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Pasal 9 Terhadap Objek Swadaya yang tak membayar kewajibannya maka akan dilakukan tindakan administratif yang berkaitan dengan Objek maupun Subjek swadayanya. BAB VII PERUBAHAN Pasal 10 Dengan pertimbangan bahwa sudah terdapat cukup dana untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan maka terhadap seluruh atau beberapa Objek Swadaya bisa dihapuskan. VIII P E N U T U P Pasal 11 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa. Pasal 12 Peraturan Desa ini mulai berlaku surut sejak tanggal ditetapkan . Agar setiap orang mengetahui Peraturan Desa ini , memerintahkan mengumumkan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya pada papan pengumuman Desa Kedungjaran secara terbuka . Ditetapkan Bersama di Kedungjaran Pada tanggal 1 Oktober 2014 Ketua BPD Kedungjaran Kepala Desa Kedungjaran S U U D SARIDJO Diundangkan di Kedungjaran Pada tanggal 7 Oktober 2014 Plt. Sekdes Desa Kedungjaran WASDARI
  6. 6. 6 LAMPIRAN : PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR SWADAYA DESA KEDUNGJARAN Nomor Jenis Swadaya Swadaya Desa TA. 2014 1 2 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pengantar RT ( diserahkan ke RT ) Persaksian dan Penyimpanan & Pemeliharaan Dokumen Peralihan Hak Oleh Pihak ke-3 yang disepakati : a. Warisan, Hibah,Wasiat ...................................................... b. Jual Beli antar warga............................................................ c. Jual Beli wargadari Luar ...................................................... Sumbangan dari Pemohon Ijin Keramaian : a. Hajat denganSpeakerLokal ................................................ b. Hajat denganPanggungHiburanLesehan .......................... c. Hajat denganPanggungHiburanTinggi .............................. d. Wayang / Golek/HiburanTradisional lain ......................... Rekomendasi Permohonan Kredit Bank : a. Rekomendasi PinjamanBank b. Jasa TaksirAset Perizinan Desa : a. Ijin Usaha Desa ……………………………….................... b. I M B Desa …………………………………………........... Sumbangan dari N T C R : a. PendampinganpengurusanNikah Permohonan Surat Keterangan : Segala Surat Kependudukan dan Pengantar dari Desa Penggunaan Tanah Lapang : a. Penggunaan untuk Promosi per / hari ………...... b. Untuk Kompetisi dan Turnamen Sepak Bola Penggunaan Aula Balai Desa Kedungjaran : a. Penggunaan untuk Olah Raga Per / Regu / Bulan… b. Penggunaan Aula dan Kursi……………..……...... c. Penggunaan Aula , Kursi dan Sound System…....... d. Proyektor e. Studio Musik / Jam Rp. 5.000,- 2,5 % dari nilai objek atau sesuai Nishab. 2,5 % dari nilai objek 5 % dari nilai objek Rp. 15.000,- Rp. 75.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 20.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- 2 Batang Bibit Pohon,- Gratis Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 250.000,- Rp. 100.000,- Rp. 15.000,- Kepala Desa Kedungjaran S A R I D J O

×