Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to JKN COVERAGE
Similar to JKN COVERAGE (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (19)
JKN COVERAGE
- 2. Madiun, 11 Desember 2014 KEMENTERIAN KESEHATAN RI Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional ( SJSN ) Oleh : Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun ( dr. Agung Sulistya Wardani, M.Mkes ) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
- 3. ”1 JANUARI 2014, PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN” UU SJSN dan UU BPJS 3
- 4. ASKES 2013 2014 - 2019 PERTANYAANNYA: SIAPAKAH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN? Jawabannya: PT Askes (Persero) yang BERTRANSFORMASI Menjadi BPJS Kesehatan Per 1 Januari 2014 CAKUPAN SEMESTA 2019 Badan Hukum PRIVATE Di bawah Menteri BUMN Semula Hanya Untuk Jaminan Kesehatan PNS dan Pensiunan TNI/POLRI + Perintis Kemerdekaan + Veteran Badan Hukum PUBLIK Langsung Bertanggung Jawab Kepada PRESIDEN Untuk Mengelola Jaminan Kesehatan SELURUH RAKYAT INDONESIA4
- 5. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA JAMINAN KES KEMENKES Peserta Jaminan Kes adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau untuknya telah dibayarkan iuran menjadi peserta Jaminan Kesehatan PESERTA MELIPUTI*): 1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu b. Penetapan Peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 2. Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan a. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya b. Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya c. Bukan pekerja dan anggota keluarganya 5
- 6. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA JAMINAN KES KEMENKES 6 KEPESERTAN JAMKES BERSIFAT WAJIB DAN DILAKUKAN SECARA BERTAHAP TAHAP I PBI (86,4 JUTA JIWA) ASKES PNS + ANGGOTA KELUARGA TNI/PNS + ANGGOTA KELUARGA POLRI/PNS + ANGGOTA KELUARGA PENSIUNAN VETERAN JPK JAMSOSTEK TAHAP II SELURUH PENDUDUK YG BELUM MASUK SEBAGAI PESERTA BPJS 1 JAN 2014 PALING LAMBAT 2019 BPJS KES
- 7. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 7 Peserta : setiap orang, termasuk orang asing yg bekerja paling singkat 6 (enam) bln di Indonesia, yang telah membayar iuran Pekerja : setiap orang yg bekerja dgn menerima gaji, upah, atau imbalan dlm bentuk lain Pekerja Penerima Upah: setiap orang yg bekerja pd pemberi kerja dgn menerima gaji atau upah BEBERAPA PENGERTIAN (1)
- 8. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 8 BEBERAPA PENGERTIAN (2) Pekerja Bukan Penerima Upah : setiap orang yg bekerja atau berusaha atas risiko sendiri Pemberi Kerja : orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yg mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yg mempekerjakan pegawai negeri dgn membayar gaji, upah, atau imbalan dlm bentuk lainnya
- 9. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 9 BEBERAPA PENGERTIAN(3) hak Pekerja yg diterima & dinyatakan dlm bentuk uang sbg imbalan dr Pemberi Kerja kpd Pekerja yg ditetapkan & dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Gaji atau Upah
- 10. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 10 PEKERJA PENERIMA UPAH a. Pegawai Negeri Sipil b. Anggota TNI c. Anggota Polri d. Pejabat Negara e. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; f. Pegawai swasta g. Pekerja yg tdk termasuk huruf a s.d huruf f yg menerima Upah BEBERAPA PENGERTIAN (4)
- 11. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 11 anak kandung, anak tiri &/atau anak angkat yg sah dari Peserta, dgn kriteria: tidak atau belum pernah menikah atau tdk mempunyai penghasilan sendiri belum berusia 21 tahun atau blm berusia 25 tahun yg msh melanjutkan pendidikan formal istri atau suami yg sah dari Peserta Anggota keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi: Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dpt juga mengikutsertakan anggota keluarga yang lain BEBERAPA PENGERTIAN (5)
- 12. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 12 Pasal 4 ayat (3) a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; b. Pekerja yg tdk termasuk huruf a yg bukan penerima Upah BEBERAPA PENGERTIAN (6) PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
- 13. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 13 Pasal 4 ayat (4) a. Investor b. Pemberi Kerja c. Penerima pensiun d. Veteran e. Perintis Kemerdekaan f. bukan Pekerja yg tdk termasuk huruf a s.d huruf e yg mampu membayar iuran BEBERAPA PENGERTIAN (7) BUKAN PEKERJA
- 14. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 14 PENTAHAPAN KEPESERTAAN Tahap II : seluruh penduduk yg blm masuk sbg Peserta BPJS Kes paling lambat 1 Januari 2019 Tahap I : mulai 1 Januari 2014, paling sedikit meliputi : PBI Jaminan Kesehatan Anggota TNI/PNS di ling Kementah & anggota keluarganya Anggota Polri/PNS di lingkungan Polri & anggota keluarganya Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero ASKES dan anggota keluarganya Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan Persero Jamsostek & anggota keluarganya
- 15. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SUMBER DANA JKNKEMENKES 15 PEMERINTAH PBI PNS TNI AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL POLRI AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL PENSIUNAN VETERAN JPK JAMSOSTEK PEKERJA & PEMBERI KERJA PEKERJA TDK MENERIMA UPAH (MANDIRI) BPJS KES BAYARIURAN
- 16. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 16 Iuran Jaminan Kesehatan sejumlah uang yg dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja &/atau Pemerintah utk program Jamkes (Perpres No. 12 thn 2013 ttg Jaminan Kesehatan) Peserta PBI Jamkes dibayar oleh Pemerintah. Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja & Pekerja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah & peserta bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yg bersangkutan PEMBIAYAAN
- 17. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Iuran JKN (Perubahan Perpres 12/2013) KEMENKES 17 PESERTA BENTUK IURAN BESARAN IURAN KET PBI NILAI NOMINAL (per jiwa) Rp. 19.225,- Ranap kelas 3 Pasal 16A, 23 PNS/TNI/POLRI/ PENSIUN 5% (per keluarga ) 2% dari pekerja 3% dari pemberi kerja Ranap kelas 1, kelas 2 Pasal 16B, 23 PEKERJA PENERIMA UPAH SELAIN PNS DLL 4,5 % (per keluarga) dan 5% (per keluarga) s/d 30 Juni 2015: 0,5% dari pekerja 4% dari pemberi kerja mulai 1 Juli 2015: 1% dari pekerja 4% dari pemberi kerja Ranap kelas 1, kelas 2 Pasal 16C, 23 PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH dan BUKAN PEKERJA NILAI NOMINAL (per jiwa) 1. Rp 25,500,- 2. Rp 42,500,- 3. Rp 59,500,- 1. Ranap kelas 3 2. Ranap kelas 2 3. Ranap kelas 1 Pasal 16F, 23
- 19. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 19 JENIS PELAYANAN Ambulans hanya diberikan utk pasien rujukan dari Faskes dg kondisi tertentu yg ditetapkan oleh BPJS Kes. Manfaat Jaminan Kesehatan Manfaat medis pelayanan kesehatan Manfaat non Medis akomodasi dan ambulan
- 20. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 20 PROSEDUR PELAYANAN Peserta hrs memperoleh Yankes pada Faskes tingkat pertama Peserta memerlukan yankes tingkat lanjutan hrs melalui rujukan dr faskes tingkat pertama kecuali dlm keadaan kegawatdaruratan medis
- 21. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 21 Penggantian uang tunai, hanya: Biaya pelayanan kesehatan Transportasi Penggantian uang tunai Pengiriman Nakes Penyediaan Faskes tertentu BPJS Kes wajib memberikan kompensasi KOMPENSASI PELAYANAN
- 22. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 22 • Semua Faskes yg menjalin kerjasama dg BPJS Kes baik Faskes milik Pemerintah, Pemda & Swasta Penyelenggara Yankes PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN
- 23. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 23 Manfaat medis berupa YANKES (Pelayanan Kesehatan ) Manfaat non medis meliputi akomodasi & ambulans MANFAAT JAMINAN KESEHATAN (1) Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Faskes dgn kondisi tertentu
- 24. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 24 • bersifat pelayanan perorangan: promotif, preventif, kuratif & rehabilitatif termasuk bahan medis habis pakai & obat sesuai kebutuhan medis. Manfaat medis • akomodasi & ambulans. Ambulans hanya diberikan utk pasien rujukan dari Faskes dgn kondisi tertentu yg ditetapkan oleh BPJS Kes. Manfaat non medis MANFAAT JAMINAN KESEHATAN (2)
- 25. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PAKET MANFAAT JKN KEMENKES 25 Manfaat pelayanan promotif & preventif meliputi; Penyuluhan Kes perorangan Imunisasi Dasar Keluarga Berencana (KB) Skrining Kesehatan Penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit Perilaku hidup bersih dan sehat BCG DPT dan Hepatitis-B (DPT-HB) Polio Campak Konseling Kontrasepsi dasar Vasektomi Tubektomi Diberikan secara selektif yang bertujuan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan Vaksin & Alat KB Pemerintah & atau Pemerintah Daerah *) Perpres No. 12 Pasal 21
- 26. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PAKET MANFAAT JKN KEMENKES 26 Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Manfaat Jamkes Manfaat Medis Manfaat Non Medis Akomodasi & Ambulan Ambulans hanya diberikan utk pasien rujukan dr Faskes dgn kondisi tertentu *) Perpres No. 12 Pasal 20 ay 1 & 2
- 27. Pelayanan Kesehatan ( YANKES) Yang Dijamin Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (RJTP dan RITP) Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (RJTL dan RITL) Pelayanan Kesehatan Lain yang ditetapkan oleh Menteri 27
- 28. Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pekerja Penerima Upah Kelas I dan II Pekerja Bukan Penerima Upah Kelas I, II dan III Bukan Pekerja Kelas I, II dan III Penerima Bantuan Iuran (PBI) Fakir Miskin Kelas III Orang Tidak Mampu Kelas III Manfaat Akomodasi 28
- 29. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PAKET MANFAAT JKN KEMENKES MANFAATNONMEDISAKOMODASI RUANG PERAWATAN KELAS III RUANG PERAWATAN KELAS II RUANG PERAWATAN KELAS I PBI Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan pekerja dngn iuran untuk manfaat di klas III PNS & Pensiun PNS Gol I , II beserta anggota keluarga Anggota TNI & Pensiunan TNI setara dengan PNS Gol I & II Anggota Polri & Pensiunan Polri setara dg PNS Gol I & I Pegawai Pemerintah Non Pegawai Pemerintah yg disetarakan PNS Gol I & II Pejabat Negara & anggota keluarga PNS & Penerima Pensiun Gol III & IV + Anggota Kel TNI & Penerima pensiun + Keluarga yg setara PNS Gol III & IV Polri & Penerima pensiun + Keluarga yg setara PNS Gol III & IV Pegawai pemerintah Non PNS yg setara PNS Gol III & IV Veteran & Perintis Kemerdekaan + anggota keluarga Pekerja penerima upah bulanan lebih dari 2 kali PTKP *) Perpres No. 12 Pasal 21 29
- 30. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PAKET MANFAAT JKN KEMENKES 30 YANKES DIJAMIN 1. Yankes Tk Pertama 2. Yankes Rujukan Tk Lanjutan a. Rawat Jalan b. Rawat Inap TIDAK DIJAMIN a. Tidak sesuai prosedur b. Di Faskes yg tidak bekerjasama dengan BPJS (kecuali utk kasus gawat darurat) c. Yankes yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja d. Yankes yang dilakukan di Luar Negeri e. Yankes untuk tujuan estetik f. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas g. Meratakan gigi (ortodonsi) h. Ganggauan kes/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol i. Gangguan kes akibat sengaja menyakiti diri sendiri j. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional k. Pengobatan yang dikatagorikan sebagai percobaan l. Alat kontrasepsi, kosmetik, makan bayi dan susu m. Perbekalan rumah tangga n. Yankes akibat bencana pd masa tanggap darurat, KLB o. Biaya pelayanan lainnya yg tidak ada hub dengan manfaat Jaminan kes yg diberikan *) Perpres No. 12 Pasal 22 & 25
- 31. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 31 Tidak sesuai prosedur Pelayanan diluar Faskes yg bekerjasama dgn BPJS Pelayanan bertujuan kosmetik General check up, pengobatan alternatif Pengobatan utk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi Yankes pd saat bencana Pasien bunuh diri /penyakit yg timbul akibat kesengajaan utk menyiksa diri sendiri/ bunuh diri/narkoba PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN
- 32. a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat; c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan kerja; d. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas; e. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri, kecuali biaya pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri; f. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; g. pelayanan untuk mengatasi infertilitas; PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN (sesuai Konsep Revisi Perpres) 32
- 33. h. pelayanan meratakan gigi (ortodonsi); i. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; j. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; k. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); l. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); m. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; n. perbekalan kesehatan rumah tangga; o. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa / KLB / wabah; dan p. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan. Lanjutan.. 33
- 34. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL FASKES DALAM PENYELENGGARAAN JKN KEMENKES 34 FASKES TK I FASKES TK LANJUTAN PKS DENGAN BPJS
- 35. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 35 • ungkapan ketidakpuasan dari pemangku kepentingan thdp penyelenggaraan JKNKeluhan • suatu upaya atau proses utk mengetahui suatu permasalahan dgn jelas, menilai, mengatasi & menyelesaikan permasalahan Penanganan keluhan • 500 400Hotline Service PENANGANAN KELUHAN
- 36. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 36 Obyektif Responsif (cepat & Akurat) Koordinatif Efektif dan efisien, Akuntabel Transparan PRINSIP PENANGANAN KELUHAN
Editor's Notes
- PT Askes (Persero)
- PT Askes (Persero)
- Beberapa pengertian: Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri
- Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
- Pekerja Penerima Upah terdiri atas: Pegawai Negeri Sipil; Anggota TNI; Anggota Polri; Pejabat Negara; Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; pegawai swasta; dan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima Upah
- Anggota keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi: istri atau suami yang sah dari Peserta; dan anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari Peserta, dengan kriteria: tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat juga mengikutsertakan anggota keluarga yang lain.
- Pekerja Bukan Penerima Upah terdiri atas: Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah.
- Bukan Pekerja terdiri atas: investor; Pemberi Kerja; penerima pensiun; Veteran; Perintis Kemerdekaan; dan bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran
- Pentahapan kepesertaan: Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014, paling sedikit meliputi : PBI Jaminan Kesehatan; Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya; Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya; Peserta asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. ASKES (Persero) meliputi PNS, veteran, pejuang kemerdekaan, penerima pensiun PNS, TNI/Polri dan seterusnya beserta anggota keluarganya; dan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. JAMSOSTEK (Persero) dan anggota keluarganya; Tahap kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019.
- Iuran Jaminan Kesehatan sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan ( Perpres No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan) bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah. bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan peserta bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yang bersangkutan. Besarnya iuran jaminan kesehatan ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Setiap peserta wajib membayar iuran yg besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah (untuk pekerja penerima upah) atau suatu jumlah nominal tertentu (bukan penerima upah & PBI).
- Manfaat Jaminan Kesehatan terdiri atas 2 jenis yaitu manfaat medis berupa pelayanan kesehatan dan manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
- Prosedur pelayanan: Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama. Dalam hal Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan harus melalui rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis.
- Bila di suatu daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah Peserta, BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi dapat berupa: penggantian uang tunai, pengiriman tenaga kesehatan atau penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu. Penggantian uang tunai hanya digunakan untuk biaya pelayanan kesehatan dan transportasi.
- Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan baik fasilitas kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta yang memenuhi persyaratan melalui kredensialing.
- Manfaat Jaminan Kesehatan: Manfaat Jaminan Kesehatan terdiri atas 2 jenis yaitu Manfaat medis berupa pelayanan kesehatan dan Manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
- Manfaat medis bersifat pelayanan perorangan: promotif, preventif, kuratif & rehabilitatif termasuk BMHP dan obat sesuai kebutuhan medis. Manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
- PT Askes (Persero)
- PT Askes (Persero)
- Pelayanan yang tidak dijamin: Tidak sesuai prosedur Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS Pelayanan bertujuan kosmetik, General check up, pengobatan alternatif, Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi, Pelayanan Kes Pada Saat Bencana ; dan Pasien Bunuh Diri /Penyakit Yg Timbul Akibat Kesengajaan Untuk Menyiksa Diri Sendiri/ Bunuh Diri/Narkoba
- Penanganan Keluhan: Keluhan adalah ungkapan ketidakpuasan dari pemangku kepentingan (peserta, faskes, BPJS, asosiasi faskes) terhadap penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Penanganan keluhan adalah suatu upaya atau proses untuk mengetahui suatu permasalahan dengan jelas, menilai, mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Hotline service di nomor 500-400
- Prinsip Penanganan Keluhan Obyektif, Responsif (cepat dan Akurat). Efektif dan efisien, Akuntabel Koordinatif, Transparan