2. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
SISTEMATIKA
KEMENKES
2
1. LANDASAN HUKUM DAN DESAIN JKN
4. KESIAPAN PUSAT DALAM IMPLEMENTASI JKN
2. IURAN, CARA PEMBAYARAN FASKES DAN TARIF
5. PERAN KEMENKES & DAERAH DALAM PELAKSANAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
7. PENUTUP
6. JAMKESDA DALAM ERA JKN
3. PEMANFAATAN DANA JKN SESUAI ATURAN KEU DAERAH
4. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
LANDASAN HUKUM
KEMENKES
4
• Tentang SJSN
UU No 40 / 2004
• Tentang Kesehatan
UU No 36 / 2009
• Tentang BPJS
UU No 24 / 2011
• Tentang PBI
PP No 101 / 2012
• Tentang Jaminan Kesehatan
Perpres No 12 / 2013
Roadmap JKN, Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan
Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS
Jaminan Kesehatan merupakan bagian dari prioritas
reformasi pembangunan kesehatan
5. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
DESAIN JAMINAN KES NASIONAL
KEMENKES
5
Regulator
BPJS Kesehatan
Peserta
Jaminan Kes
Fasilitas
Kesehatan
Mencari Pelayanan
Memberi Pelayanan
Regulasi Sistem Pelayanan
Kesehatan (rujukan, dll)
Regulasi (standarisasi)
Kualitas Yankes, Nakes,
Obat, Alkes
Regulasi Tarif Pelayanan
Kesehatan,
Kendali
Biaya
&
kualitas
Yankes
Pemerintah
Sistem Rujukan
Pembayar tunggal, regulasi, kesetaraan
6. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PENGERTIAN DAN PRINSIP JKN
KEMENKES
6
Jaminan Kesehatan
adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau
iurannya dibayar oleh pemerintah.
a. kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua
dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah;
b. nirlaba;
c. keterbukaan;
d. kehati-hatian;
e. kepesertaan yang bersifat wajib ;
f. akuntabilitas;
g. portabilitas;
h. dana amanat
i. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk
pengembangan program dan untuk sebesar besar kepentingan peserta
PRINSIP ASURANSI SOSIAL MELIPUTI:
8. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PESERTA JAMINAN KES
KEMENKES
8
Peserta Jaminan Kes adalah setiap orang yang telah membayar
iuran atau untuknya telah dibayarkan iuran menjadi peserta
Jaminan Kesehatan
PESERTA MELIPUTI*):
a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan
meliputi orang yang tergolong fakir
miskin dan orang tidak mampu
b. Penetapan Peserta PBI Jaminan
Kesehatan dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan
1. Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Jaminan Kesehatan
2. Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Jaminan Kesehatan
a. Pekerja penerima upah dan anggota
keluarganya
b. Pekerja bukan penerima upah dan
anggota keluarganya
c. Bukan pekerja dan anggota
keluarganya
*) PERPRES No. 12/2013, Ps. 2, 3 dan 4 ay 1
9. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PESERTA JAMINAN KES
KEMENKES
9
*) PERPRES No. 12/2013, Ps. 4 ay 2 & 3
a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Anggota TNI;
c. Anggota Polri;
d. Pejabat Negara;
e. Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri;
f. pegawai swasta; dan
g. Pekerja yang tidak termasuk
huruf a sampai dengan huruf
f yang menerima Upah
PEKERJA PENERIMA UPAH
b. Pekerja yg tdk termasuk
huruf a yg bukan
penerima Upah
a. Pekerja di luar
hubungan kerja atau
Pekerja mandiri;
PEKERJA BUKANPENERIMA UPAH
10. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PESERTA JAMINAN KES
KEMENKES
10
*) PERPRES No. 12/2013, Ps. 4 ay 2, 3 , 6 & 7
a. Investor;
b. Pemberi Kerja;
c. Penerima pensiun;
d. Veteran;
e. Perintis Kemerdekaan; dan
f. bukan pekerja yang tidak
termasuk huruf a sampai
dengan huruf e yang
mampu membayar iuran
BUKAN PEKERJA WNI DI LUAR NEGERI
Warga negara asing yang bekerja
di Indoensia paling singkat 6
(enam) bulan)
Jaminan kesehatan
bagi Pekerja Warga
Negara Indonesia yg
bekerja di luar negeri
diatur dgn ketentuan
peraturan perundang-
undangan tersendiri.
11. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PESERTA JAMINAN KES
KEMENKES
11
anak kandung, anak tiri &/atau anak angkat yg sah dari Peserta, dgn
kriteria:
1. tidak atau belum pernah
menikah atau tdk
mempunyai penghasilan
sendiri
2. belum berusia 21 tahun atau
blm berusia 25 tahun yg msh
melanjutkan pendidikan
formal
istri atau suami yg sah dari Peserta
Anggota keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi:
Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat juga
mengikutsertakan anggota keluarga yang lain
12. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PESERTA JAMINAN KES
KEMENKES
12
KEPESERTAN JAMKES BERSIFAT WAJIB DAN DILAKUKAN SECARA BERTAHAP
TAHAP I
PBI (86,4 JUTA JIWA)
ASKES PNS + ANGGOTA KELUARGA
TNI/PNS + ANGGOTA KELUARGA
POLRI/PNS + ANGGOTA KELUARGA
PENSIUNAN
VETERAN
JPK JAMSOSTEK
TAHAP II
SELURUH PENDUDUK YG BELUM
MASUK SEBAGAI PESERTA BPJS
1 JAN
2014
PLG
LMBT
2019
BPJS
KES
14. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PAKET MANFAAT JKN
KEMENKES
14
Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan
perseorangan mencakup pelayanan promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan
obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.
Manfaat Jamkes
Manfaat Medis Manfaat Non Medis
Akomodasi & Ambulan
Ambulans hanya diberikan utk pasien
rujukan dr Faskes dgn kondisi tertentu
*) Perpres No. 12 Pasal 20 ay 1 & 2
15. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PAKET MANFAAT JKN
KEMENKES
15
Manfaat pelayanan promotif & preventif meliputi;
Penyuluhan Kes
perorangan
Imunisasi Dasar
Keluarga
Berencana (KB)
Skrining
Kesehatan
Penyuluhan
mengenai
pengelolaan
faktor risiko
penyakit
Perilaku
hidup bersih
dan sehat
BCG
DPT dan
Hepatitis-B
(DPT-HB)
Polio
Campak
Konseling
Kontrasepsi
dasar
Vasektomi
Tubektomi
Diberikan secara
selektif yang
bertujuan untuk
mendeteksi
risiko penyakit
dan mencegah
dampak lanjutan
Vaksin & Alat KB Pemerintah
& atau Pemerintah Daerah
*) Perpres No. 12 Pasal 21
16. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PAKET MANFAAT JKN
KEMENKES
16
YANKES
DIJAMIN
1. Yankes Tk Pertama
2. Yankes Rujukan Tk
Lanjutan
a. Rawat Jalan
b. Rawat Inap
TIDAK DIJAMIN
a. Tidak sesuai prosedur
b. Di Faskes yg tidak bekerjasama dengan BPJS (kecuali utk kasus
gawat darurat)
c. Yankes yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan
kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja
atau hubungan kerja
d. Yankes yang dilakukan di Luar Negeri
e. Yankes untuk tujuan estetik
f. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas
g. Meratakan gigi (ortodonsi)
h. Ganggauan kes/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau
alkohol
i. Gangguan kes akibat sengaja menyakiti diri sendiri
j. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional
k. Pengobatan yang dikatagorikan sebagai percobaan
l. Alat kontrasepsi, kosmetik, makan bayi dan susu
m. Perbekalan rumah tangga
n. Yankes akibat bencana pd masa tanggap darurat, KLB
o. Biaya pelayanan lainnya yg tidak ada hub dengan manfaat
Jaminan kes yg diberikan
*) Perpres No. 12 Pasal 22 & 25
17. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PAKET MANFAAT JKN
KEMENKES
MANFAAT
NON
MEDIS
AKOMODASI
RUANG PERAWATAN
KELAS III
RUANG PERAWATAN
KELAS II
RUANG
PERAWATAN
KELAS I
PBI
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan
pekerja dngn iuran untuk manfaat di klas III
PNS & Pensiun PNS Gol I , II beserta anggota keluarga
Anggota TNI & Pensiunan TNI setara dengan PNS Gol I & II
Anggota Polri & Pensiunan Polri setara dg PNS Gol I & I
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Pemerintah yg disetarakan
PNS Gol I & II
Pejabat Negara & anggota keluarga
PNS & Penerima Pensiun Gol III & IV + Anggota Kel
TNI & Penerima pensiun + Keluarga yg setara PNS Gol III & IV
Polri & Penerima pensiun + Keluarga yg setara PNS Gol III &
IV
Pegawai pemerintah Non PNS yg setara PNS Gol III & IV
Veteran & Perintis Kemerdekaan + anggota keluarga
Pekerja penerima upah bulanan lebih dari 2 kali PTKP
*) Perpres No. 12 Pasal 21 17
22. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
Iuran JKN (Perubahan Perpres 12/2013)
KEMENKES
22
PESERTA BENTUK IURAN BESARAN IURAN KET
PBI NILAI NOMINAL
(per jiwa)
Rp. 19.225,- Ranap kelas 3
Pasal 16A, 23
PNS/TNI/POLRI/
PENSIUN
5%
(per keluarga )
2% dari pekerja
3% dari pemberi kerja
Ranap kelas 1, kelas 2
Pasal 16B, 23
PEKERJA
PENERIMA UPAH
SELAIN PNS DLL
4,5 % (per keluarga)
dan
5% (per keluarga)
s/d 30 Juni 2015:
0,5% dari pekerja
4% dari pemberi kerja
mulai 1 Juli 2015:
1% dari pekerja
4% dari pemberi kerja
Ranap kelas 1, kelas 2
Pasal 16C, 23
PEKERJA BUKAN
PENERIMA UPAH
dan BUKAN
PEKERJA
NILAI NOMINAL
(per jiwa)
1. Rp 25,500,-
2. Rp 42,500,-
3. Rp 59,500,-
1. Ranap kelas 3
2. Ranap kelas 2
3. Ranap kelas 1
Pasal 16F, 23
28. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
TARIF FASKES LANJUTAN
KEMENKES
28
TARIF KELOMPOK KELAS RAWAT INAP PADA TARIF INA-CBG’S
KELAS KENAIKAN
KELAS A 29,66%
KELAS B 37,62%
KELAS C 53.92%
KELAS D 53.19%
HASIL SIMULASI : KENAIKAN PENDAPATAN RS PADA TARIF
PERAWATAN KELAS 3 DG TARIF INA-CBG’S JKN
Perawatankelas1,2dan3
Kenaikankelas3ke2: 20%
Kenaikankelas3ke1: 40%
30. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
REGULASI KEU
KEMENKES
30
PP No 58 / 2005 • Tata Kelola Keuangan Daerah
PASAL 59
(1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan
langsung untuk pengeluaran
(3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila
berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang
menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah
PASAL 17
(1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang
dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD
(3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah
dianggarkan secara bruto dalam APBD
31. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
REGULASI KEU
KEMENKES
31
PERMENDAGRI
No 13/2006
• Pedoman
Pengelolaan
Keuangan Daerah
PASAL 122
(1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola
dalam APBD
(3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk
membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan
(4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke
rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja
PERMENDAGRI
No 27/2013
• Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Tahun 2014
PENERIMAAN DAERAH
Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang
dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh
SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan
PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan,
kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi
Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian
obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
32. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
ALUR PENDANAAN JKN
KEMENKES
32
PEMERINTAH
(KEMENKES) PBI
PEMERINTAH PNS
TNI AKTIF & PNS
+ ANGGOTA KEL
POLRI AKTIF &
PNS + ANGGOTA KEL
JPK JAMSOSTEK PEKERJA
& PEMBERI KERJA
PENSIUNAN VETERAN
PEKERJA TDK
MENERIMA UPAH
IURAN/PREMI
BPJS KES
UU No. 17/2003
UU APBN
UU No. 40/2004
UU No. 24/2012
FASKES DASAR
PP No. 58/2005
PERMENDAGRI
No. 13/2005
PEMANFAATAN STATUS FASKES
FASKES LANJUTAN
33. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
KEU NEGARA APBD
KEMENKES
33
APBD
UU No, 17/2003
KEU NEGARA
PERMENDAGRI
PENYUSUNAN APBD
JENIS PENDAPATAN:
RETRIBUSI DAERAH
OBJEK PENDAPATAN:
RETRIBUSI JASA UMUM
RINCIAN OBJK PENDPTN:
RETRIBUSI PELAY KES
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB DAN PILIHAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
(RKA/RBA-DPA)
PENDAPATAN
DAERAH
PENGELUARAN/
BELANJA DAERAH
PEMBIAYAAN
35. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PENGATURAN SESUAI APBD
KEMENKES
35
Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya
bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang
belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan,
kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah,
obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan
Retribusi Pelayanan Kesehatan
III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD
1. PENDAPATAN DAERAH
PERMENDAGRI No. 27 TH 2013
36. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PENGATURAN SESUAI APBD
KEMENKES
36
PRIORITAS: untuk
melindungi dan
meningkatkan
kualitas kehidupan
masyarakat dalam
upaya memenuhi
kewajiban daerah
2. BELANJA DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN
Peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas
sosial dan fasilitas umum yang
layak serta mengembangkan
sistem jaminan sosial
PROGRAM DAN KEGIATAN
38. (1) Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri bertanggung
jawab untuk:
a. penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);
b. pertimbangan klinis (clinical advisory) dan Manfaat Jaminan Kes;
c. perhitungan standar tarif; dan
d. monitoring & evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kes.
(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pelayanan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, Menteri berkoordinasi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional.
PERAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENKES
38
PERPRES No.12/2013 Ps. 43
DIBENTUK TIM
KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS
39. PERAN PEMERINTAH
KEMENKES
39
39
REGULASI
STANDARISASI KUALITAS YANKES,
NAKES, ALKES
TARIF YANKES
CAPACITY BUILDING
PENYIAPAN INFRASTRUKTUR
PENYIAPAN & PENYEBARAN NAKES
PERPRES No. 12/2013, Ps. 41 s/d 44
REGULATOR
MONEV
KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS
40. PERAN DAERAH DLM PELAKSANAAN JKN
KEMENKES
40
40
PENATAAN JAMKESDA (Regulasi, Kepesertaan,
Pembiayaan) Integrasi ke JKN
MAPPING KEPESERTAAN JAMKES
MAPPING FASYANKES
MONEV PELAKSANAAN JKN
PENYIAPAN INFRASTRUKTUR
MAPPING, PENYIAPAN & PENYEBARAN NAKES
MEMBUAT PERENC PENGEMBALIAN DANA DARI
PELAKSANAAN JKN YG TELAH DISETOR KE KASDA
KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS
41. 41
No. TIM KETERANGAN
1. Tim Pengawalan JKN
a. Pusat
b. Propinsi
c. Kabupaten/Kota
2. Tim Tarif JKN
3. Tim Iuran
4. Tim Manfaat dan HTA
5. Tim Clinical Advisory
6. Tim Koordinasi Lintas Sektor
a. Pusat
b. Propinsi
c. Kabupaten/Kota
DALAM PELAKSANAAN JKN TIM
KEMENKES
KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS
42. 42
No. PUSAT PROP/KAB/KOTA
PELINDUNG PELINDUNG
Menkes Gubernur/Bupati/Walikota
Wamenkes
Penanggung Jawab Penanggung Jawab
Sekretaris Sekretaris
Anggota Anggota
Kemenkes, Kemensos, Kemeninfo, Dinas Sosial, Dinkes, Bappeda, BPJS
Bappenas, Kemendagri, Org. Profesi,
BPJS, Kemenkeu
TIM KOORDINASI JKN LINTAS SEKTOR
OPERASIONAL TIM APBN OPERASIONAL TIM APBD
KEMENKES
KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS
44. JAMKESDA DALAM ERA JKN
KEMENKES
KEBIJAKAN
1. JKN DILAKSANAKAN SESUAI UU SJSN &
PERATURAN PELAKSANAAN LAINNYA,
BLM MENCAKUP MASY MISKIN YG SAAT
INI DIBIAYAI DAERAH
2. SECARA BERTAHAP PENYELENGGARAAN
JAMKESDA DIINTEGRASIKAN KE BPJS
3. INTEGRASI JAMKESDA KE BPJS DALAM
ROADMAP JKN DIHARAPKAN SELESAI
2019
4. DALAM MASA TRANSISI, JAMKESDA
MASIH DAPAT DIBIAYAI DAERAH
JAMKESDA
BPJS
2019
44
KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS
45. 1. Fokus menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang
belum tercover oleh JKN
2. Penyelenggaran diarahkan didalam sistem JKN melalui
pengelolanya adalah BPJS Kesehatan
3. Besaran iuran mengikuti ketentuan iuran PBI JKN Rp
19.225,- / jiwa/bulan
4. Bagi daerah yang tidak mampu membayar Rp 19.225,-:
• menyeleksi sasaran yang benar2 miskin dan tidak
mampu yang dibiayai Pemda
• Masyarakakat yang mampu dimotivasi untuk
mendaftarkan menjadi peserta ke BPJS Kesehatan dan
membayar iuran
JAMKESDA DALAM ERA JKN
KEMENKES
KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 45
46. KETENTUAN JAMKESDA DALAM ERA SJSN
1. Perpres perubahan atas Perpres No 12 tahun 2013 ttg
Jaminan Kesehatan pasal 6A diatur bahwa:
“Penduduk yg belum termasuk sebagai Peserta
Jaminan Kesehatan dpt diikutsertakan dlm program
Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh
pemerintah daerah”.
2. Permendagri No 27 Th 2013 ttg Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014
“Pemda tetap menyediakan anggaran untuk
Jamkesda”
46
KEMENKES
KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 46
47. PENGANGGARAN JAMKESDA
KEMENKES
47
10. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan
berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10%
(sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2)
UndangUndang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
V. HAL KHUSUS LAINNYA
37. Pemberian pelayanan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan pelayanan pemerintah melalui BPJS yang
bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk
program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan
kesehatan atau pemberian iuran kepada BPJS, yang dianggarkan pada PPKD, jenis
belanja bantuan sosial.
PENGANGGARAN JAMKESDA
PERMENDAGRI No. 27 TH 2013
KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS
48. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
48
PENUTUP
KEMENKES
• UU No 40/2004 ttg SJSN, UU No. 24/2011 ttg BPJS, PP No.
101/2012 tentang PBI dan PERPRES No. 12/2013 tentang Jaminan
Kesehatan telah memberi arah konkrit implementasi JK SJSN yang
dimulai 1 Januari 2014
• JK SJSN bertujuan memberi perlindungan terhadap kesulitan
akses pelayanan kesehatan bagi semua penduduk dengan
manfaat yang sama
• Pemerintah berperan melakukan monev dan sebagai regulator
dalam pelaksanaan JKN
• Pelaksanaan JKN akan dilakukan secara bertahap sampai
mencapai kepesertaan semesta pada tahun 2019 (Jaminan
Kesehatan Semesta/Jamkesta)
Pengertian jamian Kesehatan sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 12 thn 2013
adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara Nasional berdasarkan prinsip asuransi sosisal dan ekuitas
Prinsip-prinsip Asuransi Sosial sebagaimana dimaksud
Kegotong-royongan
Kepesertaan bersifat Wajib
Pengelolaan nirlaba dan dana amanah kepesertaan yang bersifat wajib,
Kehat—hatian, keterbukaan, akuntabilitas,
Portabilitas
Prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak
terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya.
Jaminan Kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan (pasal 19 (2), UU No 40/2004). Semua terapi yang berindikasi medis yang memungkinkan pasien kembali produktif, seoptimal mungkin, jika terapi secara akademis terbukti cost-effective
Pengertian jamian Kesehatan sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 12 thn 2013
adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara Nasional berdasarkan prinsip asuransi sosisal dan ekuitas
Prinsip-prinsip Asuransi Sosial sebagaimana dimaksud
Kegotong-royongan
Kepesertaan bersifat Wajib
Pengelolaan nirlaba dan dana amanah kepesertaan yang bersifat wajib,
Kehat—hatian, keterbukaan, akuntabilitas,
Portabilitas
Prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak
terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya.
Jaminan Kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan (pasal 19 (2), UU No 40/2004). Semua terapi yang berindikasi medis yang memungkinkan pasien kembali produktif, seoptimal mungkin, jika terapi secara akademis terbukti cost-effective
Pelaksanaan Jamkesda Saat Ini:
Bervariasi dalam paket manfaat hanya sedikit yg komprehensif
Bervariasi dalam besaran iuran antara Rp. 5.000 – Rp. 23.000. Sebagian besar dibawah Rp 15.500,-
Bervariasi dalam pengelolaan (Badan Penyelenggara) UPT Dinkes, BLUD, kerjasama dengan PT Askes (PJKMU), kerjasama dengan PT Asuransi Komersial
Portabilitas tidak terjadi: sebagian besar hanya berlaku di daerahnya sendiri
Kepesertaan hanya terbatas pada penduduk daerah setempat
Pada era JKN nanti Jamkesda ini diarahkan:
fokus untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum tercover oleh JKN
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dalam sistem JKN
besaran iurannya mengikuti ketentuan iuran PBI dalam JKN yaitu Rp 19,225,- /jiwa/bulan
bagi daerah yang menyelenggarakan Jamkesda namun tidak mampu membayar Rp 19,225,-/jiwa/bulan, maka perlu menyeleksi sasaran yang benar2 miskin dan tidak mampu yang dibiayai oleh Pemda, sebaliknya bagi yang mampu dimotivasi untuk menjadi peserta dan membayar iuran
Ketentuan Jamkesda dalam pelaksanaan JKN diatur sebagai berikut:
Perpres perubahan atas Perpres No 12 tahun 2013, tentang Jaminan Kesehatan mengatur, agar penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah.
Permendagri No 27 Th 2013, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014 mengatur agar Pemda tetap menyediakan anggaran untuk program bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak tertampung di dalam PBI pada anggaran APBN
