Recommended
More Related Content
Similar to 2015 april 5_lkpj_ata_2014 dan amj 2010 - 2015_surakarta_sumardi
Similar to 2015 april 5_lkpj_ata_2014 dan amj 2010 - 2015_surakarta_sumardi (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
2015 april 5_lkpj_ata_2014 dan amj 2010 - 2015_surakarta_sumardi
- 1. Oleh: Sumardi FEB UNS Surakarta PEMBAHASAN LKPJ WALIKOTA SURAKARTA ATA 2014 DAN AMJ 2010 - 2015 SURAKARTA, 7 APRIL 2015
- 2. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN A P B D LAPORAN KDH KINERJA KEUANGAN LPPD LKPJ ILPPD LRA NERACA LAK CaLK PEMERINTAH D P R D MASYARAKAT
- 3. UMUM DAN ISTILAH • LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dng berpedoman pada RPJPD • Format tertentu Lampiran III PP Nomor 3 Tahun 2007. LKPJ WALIKOTA SURAKARTA ATA 2014
- 4. TATA CARA PENYAMPAIAN LKPJ KEPALA DAERAH DPRD RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBAHASAN INTERNAL DPRD KEPUTUSAN DPRD 30 HARI YA TIDAK ADA REKOMENDASI TIDAK REKOMENDASI DPRD RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA
- 5. FAKTA PEMBAHASAN LKPJ 1. SEBAGAI DOKUMEN KINERJA LKPJ WALIKOTA SERING TIDAK MEMUAT LAPORAN KINERJA YANG MEMADAI. 2. LAPORAN PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN SEBATAS MELAPORKAN KINERJA INPUT (ANGGARAN : REALISASI). 3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI SETIAP PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TIDAK SECARA MEMADAI DIKEMUKAKAN BUKAN KARENA TIDAK ADA MASALAH TETAPI KEMUNGKINAN ENGGAN MENYAMPAIKAN MASALAH.
- 6. USULAN PENYEMPURNAAN LKPJ 1. AGAR LEBIH KOMPREHENSIF PEMBAHASAN LKPJ SUPAYA TIDAK TERJEBAK PADA SEBATAS TEKSTUAL DOKUMEN LKPJ TETAPI TERAGENDA SCR SISTEMATIS. 2. USULKAN PADA PEMDA SETIAP KALI PENYAMPAIAN LKPJ WALIKOTA DISERTAI DENGAN LAPORAN TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI LKPJ TAHUN SEBELUMNYA. 3. JIKA PERLU SAMPAIKAN BUTIR-BUTIR REKOMENDASI PADA MASY AGAR MEREKA IKUT MENGKRITISI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAHNYA.
- 7. LKPJ ATA DAN AMJ JENIS LKPJ LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN Disampaikan ke DPRD paling lambat 3 bulan stlh TA berakhir LKPJ AKHIR MASA JABATAN Disampaikan ke DPRD paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan KDH Bila waktu penyampaiannya bersamaan atau berjarak 1 bln, maka LKPj Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dng LKPj Akhir Masa Jabatan
- 8. LKPJ AMJ • LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.
- 9. MEKANISME PENYAMPAIAN LKPJ AMJ PASAL 4 PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
- 10. BAB I. PENDAHULUAN A. Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan dan perundang-undangan lainnya yang diperlukan) B. Gambaran Umum Daerah • Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu • Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan • Kondisi Ekonomi; – Potensi Unggulan Daerah – Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- 11. CARA MENGRITISI Maksud gambaran umum daerah adalah untuk melihat core competance (unggulan) daerah, setidaknya simulasi dari 3 aspek sbb: 1. Dominasi Pemanfaatan lahan 2. Dominasi Mata Pencaharian Penduduk/ Penduduk menurut Lapangan Pekerjaan 3. Dominasi Sektoral PDRB Apakah pengungkapan gambaran umum sudah memuat data dan informasi tentang hal-hal di atas sehingga core competance daerah menjadi lebih jelas?.
- 12. LAPANGAN PEKERJAAN KOTA SURAKARTA 1. Buruh 10.68% 2. Karyawan 53.52% 3. Jasa Tk Profesional 3.74% 4. Pedagang 4.58% 5. PNS/TNI/POL RI 5.96% 6. Angkutan 0.98% 7. Wiraswasta 19.27% 8. Petani 0.11% 9. Lainnya 1.15% DARI TAHUN 2010 KE 2014, DOMINASI LAPANGAN KERJA ADL KARYAWAN DAN MENURUN, DOMINASI KEDUA WIRASWASTA JUGA MENURUN. SEMUA LAPANGAN KERJA MENURUN PROPORSINYA: BURUH, PNS/TNI/ POLRI, PEDAGANG, JASA TK PROFESIONAL, ANGKUTAN DAN PETANI. 1. Buruh 8.67% 2. Karyawan 48.55% 3. Jasa Tk Profesional 3.13% 4. Pedagang 3.56% 5. PNS/TNI/POL RI 4.66% 6. Angkutan 0.76% 7. Wiraswasta 16.50% 8. Petani 0.09% 9. Lainnya 14.07% 2010 2014
- 13. DOMINASI SEKTORAL PDRB KOTA SURAKARTA Pertanian 0.06% Pertamb 0.04% Industri 25.02% Listrik GAB 2.34% Konstruksi 13.17% PHR 26.80% Angk Kom 10.08% Keuangan 10.17% Jasa-jasa 12.34% DARI TAHUN 2010 KE 2014, DOMINASI SEKTORAL PDRB PADA SEKTOR PHR DAN MENINGKAT, DOMINASI KEDUA SEKTOR INDUSTRI TETAPI MENURUN. SEKTOR-SEKTOR YG MENINGKAT KONTRIBUSINYA: ANGK KOM, KEUANGAN, LISTRIK GAB DAN KONSTRUKSI. SEKTOR-SEKTOR YG MENURUN KONTRIBUSINYA: PERTANIAN, PERTAMBANGAN, DAN JASA- JASA. Pertanian 0.05% Pertamb 0.03% Industri 23.09% Listrik GAB 2.42% Konstruksi 13.35% PHR 27.76% Angk Kom 10.22% Keuangan 10.95% Jasa-jasa 12.13% 2010 2014
- 14. STRUKTUR EKONOMI KOTA SURAKARTA 0.10 0.09 0.07 0.07 0.08 40.52 39.89 39.24 38.87 38.86 59.38 60.02 60.69 61.06 61.06 1 2 3 4 5 Primer Sekunder Tersier STRUKTUR EKONOMI KOTA SURAKARTA SEPANJANG 2010 – 2014 ADALAH PEREKONOMIAN TERSIER YG SEMAKIN MENGUAT KELOMPOK SEKTOR PRIMER DAN SEKUNDER ADA KECENDERUNGAN MELEMAH SELAMA TAHUN 2010 – 2014, SHG KE DEPAN STRUKTUR PEREKONOMIAN KOTA SURAKARTA INI PEREKONOMIAN TERSIER YANG MELAYANI PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI SEKTOR PENDUKUNG : PHR, ANGK KOM, BANK DLL. Primer Sekunder Tersier 2010 0.10 40.52 59.38 2011 0.09 39.89 60.02 2012 0.07 39.24 60.69 2013 0.07 38.87 61.06 2014 0.08 38.86 61.06
- 15. LAJU INFLASI KOTA SURAKARTA 6.65 1.93 2.87 8.32 8.01 6.88 2.68 4.24 7.99 8.22 2010 2011 2012 2013 2014 Surakarta Jateng LAJU INFLASI KOTA SURAKARTA SEPANJANG 2010 – 2014 LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN LAJU INFLASI JATENG, KECUALI TAHUN 2013 RATA-RATA LAJU INFLASI KOTA SURAKARTA (5,56%) CENDERUNG LEBIH RENDAH DARI PADA LAJU INFLASI JATENG (6,00%) DAN NASIONAL (6,38%) STABILITAS KOTA SURAKARTA RELATIF KONDUSIF BAGI DUNIA USAHA.
- 16. PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA SURAKARTA 5.94 6.04 6.12 5.89 5.07 6.02 6.28 6.73 6.24 5.71 2010 2011 2012 2013 2014 Surakarta Jateng PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA SURAKARTA SEPANJANG 2010 – 2014 LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN PERTUMBUHAN EKONOMI JATENG LAJU PENURUNAN RATA-RATA PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA SURAKARTA (-3,67%) CENDERUNG LEBIH CEPAT DARI PADA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI JATENG (-1,07%) BAGAIMANA PERAN SKA DI JATENG?.
- 17. PENDAPATAN PERKAPITA KOTA SURAKARTA 2010 2011 2012 2013 2014 Surakarta Jateng PENDAPATAN PERKAPITA KOTA SURAKARTA LEBIH TINGGI DIBANDINGKAN PENDAPATAN PERKAPITA JATENG DAN NASIONAL RATA-RATA KENAIKAN PENDAPATAN PERKAPITA KOTA SURAKARTA (5,29%) CENDERUNG LEBIH TINGGI DARI PADA PENDAPATAN PERKAPITA JATENG (5,12%) DAN NASIONAL (4,69%) BAGAIMANA PERAN SURAKARTA DI JATENG?.
- 18. INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA SURAKARTA 77.86 78.18 78.60 79.10 2010 2011 2012 2013 INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA SURAKARTA SELAMA TAHUN 2010 – 2013 TERUS MENERUS MENINGKAT RATA-RATA KENAIKAN INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KOTA SURAKARTA (0,53%). PENINGKATAN KESEJAHTERAAN YANG DITANDAI OLEH KENAIKAN IPM INI MASIH DIWARNAI OLEH KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN MASYARAKAT.
- 19. PERTUMBUHAN PENDAPATAN/KAPITA ACUAN ANALISIS TIPOLOGI KLASSEN PERTUMBUHAN ACUAN STATUS WILAYAH PENDAPATAN/KAPITA
- 20. ANALISIS TIPOLOGI KLASSEN • Maksud Analisis Klassen Typology : – Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing- masing daerah. • Tipologi Klassen membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah.
- 21. PETA TIPOLOGI KLASSEN Cepat maju dan cepat tumbuh Maju Tertekan Berkembang Cepat Relatif Tertinggal PDRB/Kapita %Growth
- 22. HASIL ANALISIS • Hasil analisis ini adalah: – diperoleh empat karateristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: • daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (high growth and high income), • daerah maju tapi tertekan (high income but low growth), • daerah berkembang cepat (high growth but low income), dan • daerah relatif tertinggal (low growth and low income)
- 23. TIPOLOGI KLASSEN KOTA SURAKARTA TANTANGAN BAGAIMANA MENJADIKAN KOTA SURAKARTA CEPAT MAJU & CEPAT TUMBUH PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA SURAKARTA SEPANJANG 2010 – 2014 LEBIH RENDAH DIBANDING PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JATENG LOW GROWTH. PENDAPATAN PERKAPITA KOTA SURAKARTA SEPANJANG 2010 – 2014 LEBIH TINGGI DIBANDING PENDAPATAN PER KAPITA PROVINSI JATENG HIGH INCOME. STATUS WILAYAH KOTA SURAKARTA BERARTI HIGH INCOME BUT LOW GROWTH ATAU DAERAH YANG MAJU TETAPI TERTEKAN.
- 24. PERKEMBANGAN VOLUME EKSPOR KOTA SURAKARTA 9,840,529 9,292,974 5,879,018 4,462,953 4,478,374 2010 2011 2012 2013 2014 PERKEMBANGAN VOLUME EKSPOR KOTA SURAKARTA ADA KECENDERUNGAN MENURUN SEPANJANG TAHUN 2010-2014 VOLUME EKSPOR KOTA SURAKARTA MENURUN SELAMA 2010-2014 RATA-RATA SEBESAR 16,51% PER TAHUN APAKAH SURAKARTA TDK PRODUKTIF / BERDAYA SAING LAGI?.
- 25. PERKEMBANGAN NILAI EKSPOR KOTA SURAKARTA 50,237,526 53,826,325 40,310,895 37,016,247 35,998,297 2010 2011 2012 2013 2014 PERKEMBANGAN NILAI EKSPOR KOTA SURAKARTA ADA KECENDERUNGAN MENURUN SEPANJANG TAHUN 2010-2014 NILAI EKSPOR KOTA SURAKARTA MENURUN SELAMA 2010-2014 RATA-RATA SEBESAR 7,22% PER TAHUN APAKAH SURAKARTA TDK PRODUKTIF / BERDAYA SAING LAGI?.
- 26. PERKEMBANGAN INVESTASI DAERAH 1,797,727,404,675 2,017,019,690,099 2,884,306,195,382 2,240,106,625,000 1,453,189,067,318 2010 2011 2012 2013 2014 PERKEMBANGAN INVESTASI DI KOTA SURAKARTA ADA KECENDERUNGAN MENURUN SETELAH 2012 MENGAPA? INVESTASI KOTA SURAKARTA MENINGKAT 2010-2012 KEMUDIAN MENURUN 2013 DAN 2014, SHG RATA- RATA INVESTASI MENURUN SEBESAR -0,57% PER TAHUN APAKAH SURAKARTA TDK MENARIK LAGI?.
- 27. KETIMPANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT 0.340 0.338 0.332 0.371 0.350 2010 2011 2012 2013 2014 G < 0,3 → ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 → ketimpangan sedang G > 0,5 → ketimpangan tinggi RULE OF THUMB INDEKS GINI/ GINI RATIO: DISTRIBUSI PENDAPATAN MASYARAKAT SURAKARTA BERKETIMPANGAN SEDANG
- 28. JUMLAH PENDUDUK MISKIN 125,732 133,622 163,475 163,721 160,837 2009 2010 2011 2012 2013 JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI KOTA SURAKARTA CENDERUNG MENINGKAT DARI TAHUN 2010 – 2013 SEBESAR 6 ,75 % PER TAHUN BAGAIMANA MAKNA PEMBANGUNAN DAERAH SELAMA INI??. JUMLAH PENDUDUK MISKIN KOTA SURAKARTA CENDERUNG MENINGKAT 2009-2013
- 29. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA 10.44 8.73 6.36 6.07 7.18 2009 2010 2011 2012 2013 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA SURAKARTA CENDERUNG MENURUN -7,45 % PER TAHUN, WALAUPUN PADA TAHUN 2013 TERJADI KENAIKAN SEBESAR 18,29 % BAGAIMANA MAKNA PEMBANGUNAN DAERAH SELAMA INI??. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KOTA SURAKARTA CENDERUNG MENURUN, MESKI 2013 JUSTRU NAIK
- 30. BAB II : KEB. PEMERINTAHAN DAERAH A. Visi dan Misi B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD) C. Prioritas Daerah Cara Mengkritisi: Apakah sdh sesuai 3 pilar pemb ?
- 31. Mengembangkan dan Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Memperkuat Karakter Kota dengan Aksentuasi Jawa dan Melestarikan Aset-Aset Budaya Meningkatkan Pelayanan dan Perluasan Akses Masy di Bidang Pendidikan Pengembangan Budi Pekerti , Tata Krama dan Tata Nilai Budaya Jawa Meningkatkan Pelayanan dan Perluasan Akses Masy di Bidang Kesehatan Meningkatkan Akses ke Lapangan Kerja dengan titik berat menciptakan wirausahawan2 baru Membuka Lapangan Kerja baru dng Menciptakan Iklim Investasi yg Semakin Kondusif Meningkatkan Sarana Prasarana Kota Pengembangan Brand Image Kota dengan Penataan Kawasan Wisata, Budaya dan Perdagangan
- 32. 3 PILAR PEMB BERKELANJUTAN SOCIAL Perspectives ECONOMIC Perspectives ENVIRONMENTAL Perspectives • Human Rights • Peace and human security • Gender equality • Cultural diversity & intercultural understanding • Health •HIV/AIDS •Governance • Natural resources (water, energy, agriculture, biodiversity) • Climate Change • Rural Development • Sustainable urbanization • Disaster prevention and mitigation • Poverty reduction • Corporate responsibility and accountability • Market economy Economic: the production of goods and services Social : the maintenance and enhancement of the quality of life Environmental: the conservation and prudent management of natural resources Sustainable Development: Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs (“Our Common Future”, the World Commission on Environment and Development, 1997)
- 33. LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH • Pembangunan Sosial: –terkait dng seluruh kegiatan membangun untuk meningkatkan manusia/masyarakat di dlm tatanan sosial dng spektrum perencanaan pembangunan segala sesuatu tentangnya, –Bidang Sosial antara lain: pendidikan, peribadatan, kebugaran, kemis kinan, tradisi, budaya, transformasi, komun ikasi, keamanan, keselamatan, ideologi, politik, dan lain sebagainya .
- 34. LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH • Pembangunan Ekonomi: –terkait dng seluruh kegiatan membangun utk meningkatkan man/ masy di dlm tatanan perekonomian dng spektrum perencanaan pembangunan segala sesuatu tentangnya, –Bidang Ekonomi antara lain: mata penca- harian, berusaha, bekerja, produksi, nilai tambah, konsumsi, kompetisi, proteksi, invest asi, moneter, fiskal, akses kepada modal, akses ke pasar, perniagaan, dll.
- 35. LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH • Pembangunan Lingkungan Hidup: – terkait dengan seluruh kegiatan membangun untuk meningkatkan kelayakan tempat hidupnya dengan spektrum perencanaan pembangunan segala sesuatu tentangnya, – Bidang LH antara lain: air bersih, udara bersih, lingkungan bersih, kemudahan/teknologi, kesehatan, kebersi han, polusi, kerawanan bencana, pemanasan global, perubahan iklim, dll.
- 36. BAB III : KEB. UMUM PENG. KEUDA A. Pengelolaan Pendapatan Daerah – Intensifikasi & Ekstensifikasi Pendapatan Daerah – Target dan Realisasi Pendapatan – Permasalahan Dan Solusi B. Pengelolaan Belanja Daerah – Kebijakan Umum Belanja Daerah – Target Dan Realisasi Belanja – Permaslahan Dan Solusi
- 37. CARA MENGRITISI A. Susun Analisis Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan LKPJ: – Analisis Struktur Pendapatan – Analisis Struktur Pendapatan Asli Daerah – Rasio Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah – Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah – Rasio Pengumpulan (Collection Rasio) Pendapatan Daerah.
- 38. CARA MENGRITISI - Analisis Struktur Belanja Daerah - Analisis Struktur Belanja Tidak Langsung - Analisis Struktur Belanja Langsung B. Evaluasi Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Keuangan Daerah: – Apakah permasalahan dan solusi dikemukakan secara memadai?. – Apakah sesuai permasalahan dan solusi dng analisis pengelolaan keuangan daerah itu?.
- 39. CARA MENGRITISI C. Evaluasi Realisasi Belanja Menurut SKPD atau Urusan Pemerintahan: – Analisis Tingkat Pencapaian Realisasi Belanja Daerah?. • 10 SKPD yang memiliki tingkat pencapaian Belanja Daerah terendah. • 10 SKPD yang memiliki tingkat pencapaian Belanja Langsung terendah. • 10 SKPD yang memiliki tingkat pencapaian Belanja Modal terendah.
- 40. CARA MENGRITISI – Analisis Proporsi Realisasi Belanja Daerah?. • 10 SKPD terbesar Pengguna Belanja Daerah. • 10 SKPD terbesar Pengguna Belanja Langsung. • 10 SKPD terbesar Pengguna Belanja Modal. • 10 SKPD terbesar Pengguna Belanja Tdk Langsung. – Analisis Proporsi SiLPA dr Belanja Daerah?. • 10 SKPD terbesar penyumbang SiLPA BD. • 10 SKPD terbesar penyumbang SiLPA BTL. • 10 SKPD terbesar penyumbang SiLPA BL. • 10 SKPD terbesar penyumbang SiLPA Blj Modal.
- 41. BAB IV : PENY. URUSAN PEMERINTAHAN A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan – Program dan Kegiatan – Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan – Permasalahan dan Solusi B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan – Program dan Kegiatan – Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan – Permasalahan dan Solusi
- 42. CARA MENGRITISI 1. Apakah sudah semua urusan wajib dilaporakan dalam LKPJ ini?. 2. Apakah sudah semua urusan pilihan dilaporkan dalam LKPJ ini?. 3. Apakah sudah ada kinerja output untuk setiap kegiatan masing2 urusan pemerintahan?. 4. Apakah sdh dilaporakan permasalahan dan solusi?.
- 43. BAB V : PENY. TUGAS PEMBANTUAN A. Tugas Pembantuan Yang Diterima • Dasar Hukum • Instansi Pemberi Tugas Pembantuan • Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan • Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya • Sumber Dan Jumlah Anggaran • Permasalahan Dan Solusi B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan • Dasar Hukum • Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan Kepada Desa • Sumber Dan Jumlah Anggaran • Sarana dan Prasarana
- 44. CARA MENGRITISI 1. Apakah sudah semua TP yg diterima sdh dilaporakan?. 2. Apakah sudah semua TP yg diberikan sdh dilaporkan?. 3. Apakah sudah ada kinerja output untuk setiap kegiatan masing2 Tugas Pembantuan?. 4. Apakah sdh dilaporakan permasalahan dan solusi?.
- 45. BAB VI : PENY. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah • Kebijakan dan Kegiatan • Realisasi Pelaksanaan Kegiatan • Permasalahan dan Solusi B. Kerjasama Daerah Dng Pihak Ketiga • Kebijakan dan Kegiatan • Realisasi Pelaksanaan Kegiatan • Permasalahan dan Solusi
- 46. BAB VI : PENY. TGS UMUM PEMERINTAHAN C. Koordinasi dng Instansi Vertikal Di Daerah • Kebijakan dan Kegiatan • Realisasi Pelaksanaan Kegiatan • Permasalahan dan Solusi D. Pembinaan Batas Wilayah • Kebijakan dan Kegiatan • Realisasi Pelaksanaan Kegiatan • Permasalahan dan Solusi
- 47. BAB VI : PENY. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN E. Pencegahan & Penanggulangan Bencana • Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya • Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/ Kabupaten/Kota) • Sumber dan Jumlah Anggaran • Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana • Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi F. Pengelolaan Kawasan Khusus • Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah • Sumber Anggaran • Permaslahan Yang Dihadapi Dan Solusi
- 48. BAB VI : PENY. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum • Gangguan Yang Terjadi (Konflik berbasis SARA, anaskisme, separatisme, atau lainnya), • SKPD yang menangani ketentraman dan ketertiban umum • Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan • Sumber dan Jumlah Anggaran • Penanggulangan dan Kendalanya • Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan BAB VII. PENUTUP
- 49. CARA MENGRITISI 1. Apakah sudah semua TUP sdh dilaporakan dalam LKPJ ini?. 2. Apakah sudah ada indikator kinerja untuk setiap kegiatan masing2 TUP?. 3. Apakah sdh dilaporakan permasalahan dan solusi?.
- 51. Nama : SUMARDI Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 08 September 1962 Agama : Islam Status : Menikah, dengan 6 anak Alamat Kantor : Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Jl. Ir Sutami No. 36 A Surakarta. Telpon: 0271-668607, Fax: 0271-668609, HP: 081329903563 E-mail: smd_ekon@yahoo.co.id. Alamat Rumah : Jl. Cendrawasih No. 11, Blok A1, Perum UNS V Palur, Ngringo, Jaten, Karanganyar. Telpon: 0271-8200579, 0271-826194. PENGALAMAN/PEKERJAAN Residen Konsultas Pogram and Financial, Planning, Analysis, Control – Koordinasi (PAFPACK) untuk Pemerintah Propinsi DIY, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kota Semarang, Tahun 1991 – 1994. Konsultan Revenue Improvement Action Plan (RIAP) untuk Kota Surakarta, Tahun 1995 - 1996. Konsultan GLG-GTZ untuk Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penganggaran Daerah untuk meningkatkan Pelayanan Publik. Konsultan Perencanaan dan Penganggaran Daerah pada PT. Duta Wirya Surakarta, Pusat Pengembangan Ekonomi Regional (PUSPER) Jakarta, Lembaga Studi dan Pengembangan Otonomi Daerah (LSP-OTDA) Yogyakarta, Lembaga Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Otonomi Daerah (LSP-EKoDA) Yogyakarta, Citra Daya Insani Yogyakarta, Yogyakarta Management Consultant (YMC) Yogyakarta, LPP Dharma Mulia Yogyakarta, LP2OD Jakarta, PT. Kharisma Bengawan Solo (KBS) Surakarta, Lembaga Asistensi Pemerintah Daerah (LAPD) Yogyakarta, PT. Sumaplan Adicipta Persada Jakarta, PT. Mitra Agung Manunggal Samarinda, CV Nirmana Semarang, CV Bromas Damar Kahuripan Sukoharjo, CV Hastha Bhawana Surakarta, CV. Pakarsemi Sukoharjo, CV. Kharisma Sukoharjo, Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda) LPPM UNS, Pusat Kajian Hukum dan Pemberdayaan Otonomi Daerah (PKHPOD), Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (PKHKP), Pusat Kajian Hukum dan Budaya FH UNS Surakarta, LKP-OTDA Catur Mitra Yogyakarta, dll. JABATAN SEKARANG Kepala Divisi Penelitian dan Pengkajian Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) Fakultas Ekonomi UNS Surakarta. B I O D A T A