SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
2019
“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI”
•TETEP MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI
1. Membangun masyarakat jawa tengah
yang religious, toleran dan guyub untuk
menjaga NKRI.
3. Mewujudkan kapasitas ekonomi rakyat dan
memperluas lapangan kerja untuk mengurangi
kemiskinan dan pengangguran ; dan.
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta
memperluas sasaran ke Pemerintah
Kabupaten/Kota
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih
sehat, lebih pintar, lebih berbudaya , dan
mencintai lingkungan.
VISI & MISI GUBERNUR 2022
MISI
VISI
ANGKATAN
KERJA
18,01 (69,10%)
BEKERJA
17,19 (95,44%)
PENGANGGUR
TERBUKA
0,82 (4,55%)
BEKERJA TIDAK
PENUH
(<35 jam/mg)
4,34
(25,22%)
PARUH
WAKTU
3,24
(74,70%)
SETENGAH
PENGANGGU
R
1,10
(25,29%)
MASALAH UTAMA
KETENAGAKERJAAN
BEKERJA
PENUH
(>35 jam/mg)
12,85
(74,78%)
KONDISI KETENAGAKERJAAN PROV. JATENG (AGUSTUS) TAHUN
2017
(JUTA ORANG)
PENDUDUK USIA
KERJA
26,06
BUKAN
ANGKATAN
KERJA
8,05 (30,89%)
MENGURUS
RUMAH TANGGA
5,01 (62,23%)
SEKOLAH
1,86 (23,10%)
LAINNYA
1,18 (14,65%)
Sumber : BPS Jateng, Berita Resmi Statistik No. 79/11/33/Th. XI, 06 November 2017
≤ SD : 2,35 %
SMP : 4,79 %
SMA : 7,10 %
SMK : 11,08 %
D I/II/III : 5,46 %
UNIV : 3,73 %
(TPT)
PERTANIAN : 4,33 25,16 %
PERDAGANGAN : 4,13 24,00 %
JASA : 3,56 20,73 %
INDUSTRI : 2,48 14,43 %
BANGUNAN : 1,49 8,69 %
ANGKUTAN : 0,61 3,57 %
KEUANGAN : 0,42 2,44 %
TAMBANG : 0,12 0,70 %
LGA : 0,05 0,28 %
RENDAH : 11,75 68,35 %
MENENGAH : 3,93 22,86 %
ATAS : 1,51 8,78 %
Tingkat Pendidikan
Lapangan Usaha :
KONDISI KETENAGAKERJAAN
DI JAWA TENGAH TAHUN 2017
JUMLAH PENDUDUK 35,25 JUTA ORANG
• PENDUDUK USIA KERJA 26, 06 JUTA ORANG
ANGKATAN KERJA (18,01 JUTA)
BEKERJA = 17,19 JUTA
PENGANGGURAN = 0,82 JUTA
BUKAN ANGKATAN KERJA ( 8.05 JUTA)
SEKOLAH = 1,86 JUTA
MENGURUS RT = 5.01 JUTA
LAIN-LAIN = 1,18 JUTA
• PENDUDUK BUKAN USIA KERJA 9,19 JUTA ORANG
1,18 JUTA
25%
21%
46%
8%
SD DAN <SD SMP SMA/SMK UNIVERSITAS
PENGANGGUR BERDASARKANTINGKAT
PENDIDIKAN
SD
SMP - SMA/SMK
UNIVERSITAS
68.35%
22.86%
8.78%
PENDUDUKBEKERJA BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN
201.766 168.480 378.893 655.799
1,5 JUTA
3,9 JUTA
11,7JUTA
TINGKAT PENGANGGUR TERBUKA DAN TINGKAT KEMISKINAN
MENURUT DESA KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2016 (%)
TINGKAT PENGANGGUR TERBUKA (%) TINGKAT KEMISKINAN (%)
 Kondisi Provinsi Jawa Tengah mempunyai kesamaan dengan Nasional dimana Tingkat
penganggur Perdesaan lebih rendah dibandingkan Perkotaan tetapi tingkat kemiskinannya
malah lebih besar di Perdesaan.
6.44 6.54 6.41
5.49 5.51
4.98
5.59
5.07
4.53
3.81
2012 2013 2014 2015 2016
Perkotaan
Perdesaan
12.53
11.5 11.5 11.38
16.05
15.35
14.86 14.88
2012 2013 2014 2015 2016
PERKOTAAN
PERDESAAN
SUMBER DATA : PUSDATIN KEMNAKER
2017
PENCARI KERJA
PENGEMBANGAN
WIRAUSAHA
DI LUAR
HUBUNGANKERJA
DALAM
HUBUNGANKERJA
GAMBARAN UMUM PENANGGULANGAN PENGANGGURAN
MELALUI PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
BNP2TKI
Program G to G
Program P to P
Program G to P
MANDIRI
Kepentingan
Perusahaan
Sendiri
FRESH
GRADUATE
SEDANG
BEKERJA P H K
TKI
PURNA
DALAM NEGERI
LUAR NEGERI
AKAD DAN AKL
Program P to P
Program G to P
SISTEM DAN MEKANISME
PENEMPATAN TENAGA KERJA
PENCAKER
LOWONGAN
BURSA KERJA
Bursa Kerja Khusus,
Bursa Kerja Pemerintah
Bursa Kerja Swasta
(LPTKS, PPTKIS)
FUNGSI PENGANTAR
KERJA
IPK (Informasi Pasar Kerja)
Perantaraan Kerja
PBJ (Penyuluhan Bimbingan
Jabatan)
Pendampingan,
Pemanduan,
PERLUASAN KK
- PADAT KARYA
- TEKNOLOGI TEPAT GUNA
- WIRAUSAHA BARU
- SUBSIDI PROGRAM
- PENDAMPINGAN USAHA MANDIRI
PERUSAHAAN
Diluar
Hub. kerja
Didalam Hubungan
kerja
BNP2TKI
KEBIJAKAN
PENEMPATAN
TKLN
PENDIDIKAN LUAR NEGERI
KEBIJAKAN
PENEMPATAN
TKDN
PPTKIS
PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
8
PEMERINTAH
SWASTA
BERBADAN
HUKUM
(LPTKS)
FUNGSI
PELAYANAN
PENEMPATAN
KERJA
Pelayanan IPK
Pelayanan PBJ
Pelayanan
Antar Kerja
Informasi Pencari
Kerja
Informasi
Lowongan Kerja
Penempatn TK
1. Nama, Alamat Umur,
2. Pendidikan dan Kompetensi
1. Bersifat Terbuka
2. Dapat diketahui semua pihak
Diberikan kpd Pencaker melalui IPK dan wawancara
1. Kpd Pencaker
2. Kpd Pemberi Kerja
3. Pencarian Low Ker
4. Pencocokan Pencaker dan Lowker
5. Penempatan TK dalam dan luar Hubungan
Kerja
6. Tindak Lanjut Penempatan
7. Pelaporan Penempatan Scr Berkala
Pasal 12 PERMENAKER NO 39 TAHUN 2016
Mekanisme Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
Pemberi Kerja wajib
Lapor Lowongan kpd
Dinas
Pelayanan Pemberi Kerja
1. Pemberi Kerja dapat merekrut sendiri atau melalui LPTKS/BKK
2. Pemberi kerja yang melalui Dinas, LPTKS atau BKK harus melalui mekanisme
antar kerja.
3. Jika pengerahan TK melalui AKAD maka Perusahaan wajib memiliki SPP AKAD
Pengantar Kerja mencatat
pada Daftar Isian
Permintaan TK (AK/III)
Pencocokan dengan AK/II
pencaker di DInas Pemanggilan Pencaker
dengan AK/IV jika ada
kecocokan dg lowker
Fasilitasi Pencaker pd
Pemberi Kerja dg
membawa AK/V
Pelaporan
Pemberi Kerja yang
merekrut sendiri
LPTKS yang memperoleh izin
BKK yang memperoleh tanda
daftar dari Dinas
WAJIB LAPOR
PENEMPATAN
KE DINAS
SETIAP BULAN
1. Data Pencari kerja yang
terdaftar
2. Data lowongan kerja yg
terdaftar
3. Data pencari kerja yang telah
ditempatkan
4. Penghapusan pendaftaran
pencari kerja dan lowongan
kerja (tidak wajib bagi LPTKS)
PENYUSUNAN
KEBIJAKAN
Near enough ?
MENDAPATKAN PELUANG
DI JAWA TENGAH
MAGANG JEPANG
KUOTA 2.000 ORANG
PER TAHUN
PELATIHAN
KOMPETENSI
29 BLK KAB/KOTA
4 BLK PROVINSI
2 BLK KEMNAKER
1.404 LPK SWASTA
BEKERJA KE
LUAR NEGERI
• G to G
• P TO P (28 P3MI
DAN 284 CABANG P3MI)
• BEKERJA MANDIRI
BEKERJA DI
DALAM NEGERI
7 LPTKS
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
WIRAUSAHA
PEMBERDAYAAN UNTUK MASYARAKAT
PENGANGGUR, MUDA/WANITA RENTAN,
PENYANDANG DISABILITAS, DAN
LANSIA
TENAGA KERJA SARJANA
TENAGA KERJA MANDIRI
PROGRAM PADAT KARYA
TEKNOLOGI TEPAT GUNA
TRANSMIGRASI
PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
RENTAN DALAM RANGKA MENDUKUNG
PENEMPATAN TENAGA KERJA
TENAGA KERJA
RENTAN
TKI PURNA
MUDA DAN WANITA
LANSIA
DISABILITAS
MASYARAKAT
MISKIN
MANTAN PSK, MANTAN
TAHANAN, REHABILITASI
NARKOBA, DLL
PERINTIS
USAHA
 Jumlah BLK (milik Pemerintah) di Provinsi Jawa Tengah sejumlah 35, tersebar di 35
Kab/Kota, dengan rincian :
 Setiap BLK memilki berbagai macam kejuruan, yaitu : Teknik Las, Otomotif, Garment,
Pertanian, Jasa dan Aneka Kejuruan
 Total Keseluruhan Kapasitas Latih BLK se- Jawa Tengah : 38.762 orang
Status Kepemilikan Jumlah Tempat
Kementerian Ketenagakerjaan
RI
2 Semarang dan Surakarta
Pemprov. Jateng 4 BLKI Cilacap, BLKDLN Semarang, BLKP
Klampok, BP2TK Semarang
Kab./Kota di Jateng 29
BLK (Balai Latihan Kerja) Pemerintah
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019
MARI BERSINERGI

More Related Content

Similar to PELATIHAN KERJA

Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengahkhoiril anwar
 
Materi IPK OL (1).pptx
Materi  IPK OL (1).pptxMateri  IPK OL (1).pptx
Materi IPK OL (1).pptxervinbatubara
 
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021BappedaLampungUtara
 
20211229_Laporan_Survei_KemenPANRB_2021.pdf
20211229_Laporan_Survei_KemenPANRB_2021.pdf20211229_Laporan_Survei_KemenPANRB_2021.pdf
20211229_Laporan_Survei_KemenPANRB_2021.pdfYUNIMARIYANTI
 
Success story bupati deli serdang
Success story bupati deli serdangSuccess story bupati deli serdang
Success story bupati deli serdangSigit Pramulia
 
MATERI KADIS STUNTING 3 Agustus 2022 - Copy.pptx
MATERI KADIS STUNTING  3 Agustus  2022 - Copy.pptxMATERI KADIS STUNTING  3 Agustus  2022 - Copy.pptx
MATERI KADIS STUNTING 3 Agustus 2022 - Copy.pptxKesgaGiziPayakumbuh
 
Yayasan Citra Kartini Mandiri
Yayasan Citra Kartini MandiriYayasan Citra Kartini Mandiri
Yayasan Citra Kartini MandiriKamal Albatawie
 
CAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptx
CAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptxCAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptx
CAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptxAbdurRauf397191
 
Kualitas tenaga kerja provinsi kepulauan riau
Kualitas tenaga kerja provinsi kepulauan riauKualitas tenaga kerja provinsi kepulauan riau
Kualitas tenaga kerja provinsi kepulauan riauFaharuddin Fahar
 
EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptx
EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptxEXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptx
EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptxAwanSenjahari1
 
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptxPaparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptximamkuswoyo
 
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok  2014Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok  2014
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014Anton Setiadi
 
Rapat Dinas (Ka Bapelitbangda) Senin 9 Januari 2023.pptx
Rapat Dinas (Ka Bapelitbangda) Senin 9 Januari 2023.pptxRapat Dinas (Ka Bapelitbangda) Senin 9 Januari 2023.pptx
Rapat Dinas (Ka Bapelitbangda) Senin 9 Januari 2023.pptxResaSamaptaAhmad
 
juknis.220517230735.pdf
juknis.220517230735.pdfjuknis.220517230735.pdf
juknis.220517230735.pdfCenugChannel
 
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019Muh Saleh
 
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdfinfraBP4D
 
2015 april 5_lkpj_ata_2014 dan amj 2010 - 2015_surakarta_sumardi
2015 april 5_lkpj_ata_2014 dan amj 2010 - 2015_surakarta_sumardi2015 april 5_lkpj_ata_2014 dan amj 2010 - 2015_surakarta_sumardi
2015 april 5_lkpj_ata_2014 dan amj 2010 - 2015_surakarta_sumardiSebelas Maret University
 
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdfBappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdfLelihHerawati
 
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerjaBappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerjaKutsiyatinMSi
 

Similar to PELATIHAN KERJA (20)

Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
 
Materi IPK OL (1).pptx
Materi  IPK OL (1).pptxMateri  IPK OL (1).pptx
Materi IPK OL (1).pptx
 
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
 
20211229_Laporan_Survei_KemenPANRB_2021.pdf
20211229_Laporan_Survei_KemenPANRB_2021.pdf20211229_Laporan_Survei_KemenPANRB_2021.pdf
20211229_Laporan_Survei_KemenPANRB_2021.pdf
 
Success story bupati deli serdang
Success story bupati deli serdangSuccess story bupati deli serdang
Success story bupati deli serdang
 
MATERI KADIS STUNTING 3 Agustus 2022 - Copy.pptx
MATERI KADIS STUNTING  3 Agustus  2022 - Copy.pptxMATERI KADIS STUNTING  3 Agustus  2022 - Copy.pptx
MATERI KADIS STUNTING 3 Agustus 2022 - Copy.pptx
 
Yayasan Citra Kartini Mandiri
Yayasan Citra Kartini MandiriYayasan Citra Kartini Mandiri
Yayasan Citra Kartini Mandiri
 
CAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptx
CAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptxCAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptx
CAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptx
 
Kualitas tenaga kerja provinsi kepulauan riau
Kualitas tenaga kerja provinsi kepulauan riauKualitas tenaga kerja provinsi kepulauan riau
Kualitas tenaga kerja provinsi kepulauan riau
 
EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptx
EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptxEXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptx
EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptx
 
sikompak_app
sikompak_appsikompak_app
sikompak_app
 
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptxPaparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
 
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok  2014Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok  2014
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014
 
Rapat Dinas (Ka Bapelitbangda) Senin 9 Januari 2023.pptx
Rapat Dinas (Ka Bapelitbangda) Senin 9 Januari 2023.pptxRapat Dinas (Ka Bapelitbangda) Senin 9 Januari 2023.pptx
Rapat Dinas (Ka Bapelitbangda) Senin 9 Januari 2023.pptx
 
juknis.220517230735.pdf
juknis.220517230735.pdfjuknis.220517230735.pdf
juknis.220517230735.pdf
 
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
 
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf
 
2015 april 5_lkpj_ata_2014 dan amj 2010 - 2015_surakarta_sumardi
2015 april 5_lkpj_ata_2014 dan amj 2010 - 2015_surakarta_sumardi2015 april 5_lkpj_ata_2014 dan amj 2010 - 2015_surakarta_sumardi
2015 april 5_lkpj_ata_2014 dan amj 2010 - 2015_surakarta_sumardi
 
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdfBappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
 
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerjaBappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
 

Recently uploaded

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 

Recently uploaded (13)

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 

PELATIHAN KERJA

  • 1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH 2019
  • 2. “MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI” •TETEP MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI 1. Membangun masyarakat jawa tengah yang religious, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI. 3. Mewujudkan kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran ; dan. 2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya , dan mencintai lingkungan. VISI & MISI GUBERNUR 2022 MISI VISI
  • 3. ANGKATAN KERJA 18,01 (69,10%) BEKERJA 17,19 (95,44%) PENGANGGUR TERBUKA 0,82 (4,55%) BEKERJA TIDAK PENUH (<35 jam/mg) 4,34 (25,22%) PARUH WAKTU 3,24 (74,70%) SETENGAH PENGANGGU R 1,10 (25,29%) MASALAH UTAMA KETENAGAKERJAAN BEKERJA PENUH (>35 jam/mg) 12,85 (74,78%) KONDISI KETENAGAKERJAAN PROV. JATENG (AGUSTUS) TAHUN 2017 (JUTA ORANG) PENDUDUK USIA KERJA 26,06 BUKAN ANGKATAN KERJA 8,05 (30,89%) MENGURUS RUMAH TANGGA 5,01 (62,23%) SEKOLAH 1,86 (23,10%) LAINNYA 1,18 (14,65%) Sumber : BPS Jateng, Berita Resmi Statistik No. 79/11/33/Th. XI, 06 November 2017 ≤ SD : 2,35 % SMP : 4,79 % SMA : 7,10 % SMK : 11,08 % D I/II/III : 5,46 % UNIV : 3,73 % (TPT) PERTANIAN : 4,33 25,16 % PERDAGANGAN : 4,13 24,00 % JASA : 3,56 20,73 % INDUSTRI : 2,48 14,43 % BANGUNAN : 1,49 8,69 % ANGKUTAN : 0,61 3,57 % KEUANGAN : 0,42 2,44 % TAMBANG : 0,12 0,70 % LGA : 0,05 0,28 % RENDAH : 11,75 68,35 % MENENGAH : 3,93 22,86 % ATAS : 1,51 8,78 % Tingkat Pendidikan Lapangan Usaha :
  • 4. KONDISI KETENAGAKERJAAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2017 JUMLAH PENDUDUK 35,25 JUTA ORANG • PENDUDUK USIA KERJA 26, 06 JUTA ORANG ANGKATAN KERJA (18,01 JUTA) BEKERJA = 17,19 JUTA PENGANGGURAN = 0,82 JUTA BUKAN ANGKATAN KERJA ( 8.05 JUTA) SEKOLAH = 1,86 JUTA MENGURUS RT = 5.01 JUTA LAIN-LAIN = 1,18 JUTA • PENDUDUK BUKAN USIA KERJA 9,19 JUTA ORANG 1,18 JUTA 25% 21% 46% 8% SD DAN <SD SMP SMA/SMK UNIVERSITAS PENGANGGUR BERDASARKANTINGKAT PENDIDIKAN SD SMP - SMA/SMK UNIVERSITAS 68.35% 22.86% 8.78% PENDUDUKBEKERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 201.766 168.480 378.893 655.799 1,5 JUTA 3,9 JUTA 11,7JUTA
  • 5. TINGKAT PENGANGGUR TERBUKA DAN TINGKAT KEMISKINAN MENURUT DESA KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2016 (%) TINGKAT PENGANGGUR TERBUKA (%) TINGKAT KEMISKINAN (%)  Kondisi Provinsi Jawa Tengah mempunyai kesamaan dengan Nasional dimana Tingkat penganggur Perdesaan lebih rendah dibandingkan Perkotaan tetapi tingkat kemiskinannya malah lebih besar di Perdesaan. 6.44 6.54 6.41 5.49 5.51 4.98 5.59 5.07 4.53 3.81 2012 2013 2014 2015 2016 Perkotaan Perdesaan 12.53 11.5 11.5 11.38 16.05 15.35 14.86 14.88 2012 2013 2014 2015 2016 PERKOTAAN PERDESAAN SUMBER DATA : PUSDATIN KEMNAKER 2017
  • 6. PENCARI KERJA PENGEMBANGAN WIRAUSAHA DI LUAR HUBUNGANKERJA DALAM HUBUNGANKERJA GAMBARAN UMUM PENANGGULANGAN PENGANGGURAN MELALUI PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA BNP2TKI Program G to G Program P to P Program G to P MANDIRI Kepentingan Perusahaan Sendiri FRESH GRADUATE SEDANG BEKERJA P H K TKI PURNA DALAM NEGERI LUAR NEGERI AKAD DAN AKL Program P to P Program G to P
  • 7. SISTEM DAN MEKANISME PENEMPATAN TENAGA KERJA PENCAKER LOWONGAN BURSA KERJA Bursa Kerja Khusus, Bursa Kerja Pemerintah Bursa Kerja Swasta (LPTKS, PPTKIS) FUNGSI PENGANTAR KERJA IPK (Informasi Pasar Kerja) Perantaraan Kerja PBJ (Penyuluhan Bimbingan Jabatan) Pendampingan, Pemanduan, PERLUASAN KK - PADAT KARYA - TEKNOLOGI TEPAT GUNA - WIRAUSAHA BARU - SUBSIDI PROGRAM - PENDAMPINGAN USAHA MANDIRI PERUSAHAAN Diluar Hub. kerja Didalam Hubungan kerja BNP2TKI KEBIJAKAN PENEMPATAN TKLN PENDIDIKAN LUAR NEGERI KEBIJAKAN PENEMPATAN TKDN PPTKIS
  • 8. PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA 8 PEMERINTAH SWASTA BERBADAN HUKUM (LPTKS) FUNGSI PELAYANAN PENEMPATAN KERJA Pelayanan IPK Pelayanan PBJ Pelayanan Antar Kerja Informasi Pencari Kerja Informasi Lowongan Kerja Penempatn TK 1. Nama, Alamat Umur, 2. Pendidikan dan Kompetensi 1. Bersifat Terbuka 2. Dapat diketahui semua pihak Diberikan kpd Pencaker melalui IPK dan wawancara 1. Kpd Pencaker 2. Kpd Pemberi Kerja 3. Pencarian Low Ker 4. Pencocokan Pencaker dan Lowker 5. Penempatan TK dalam dan luar Hubungan Kerja 6. Tindak Lanjut Penempatan 7. Pelaporan Penempatan Scr Berkala Pasal 12 PERMENAKER NO 39 TAHUN 2016
  • 9. Mekanisme Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Pemberi Kerja wajib Lapor Lowongan kpd Dinas Pelayanan Pemberi Kerja 1. Pemberi Kerja dapat merekrut sendiri atau melalui LPTKS/BKK 2. Pemberi kerja yang melalui Dinas, LPTKS atau BKK harus melalui mekanisme antar kerja. 3. Jika pengerahan TK melalui AKAD maka Perusahaan wajib memiliki SPP AKAD Pengantar Kerja mencatat pada Daftar Isian Permintaan TK (AK/III) Pencocokan dengan AK/II pencaker di DInas Pemanggilan Pencaker dengan AK/IV jika ada kecocokan dg lowker Fasilitasi Pencaker pd Pemberi Kerja dg membawa AK/V
  • 10. Pelaporan Pemberi Kerja yang merekrut sendiri LPTKS yang memperoleh izin BKK yang memperoleh tanda daftar dari Dinas WAJIB LAPOR PENEMPATAN KE DINAS SETIAP BULAN 1. Data Pencari kerja yang terdaftar 2. Data lowongan kerja yg terdaftar 3. Data pencari kerja yang telah ditempatkan 4. Penghapusan pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja (tidak wajib bagi LPTKS) PENYUSUNAN KEBIJAKAN
  • 12. MENDAPATKAN PELUANG DI JAWA TENGAH MAGANG JEPANG KUOTA 2.000 ORANG PER TAHUN PELATIHAN KOMPETENSI 29 BLK KAB/KOTA 4 BLK PROVINSI 2 BLK KEMNAKER 1.404 LPK SWASTA BEKERJA KE LUAR NEGERI • G to G • P TO P (28 P3MI DAN 284 CABANG P3MI) • BEKERJA MANDIRI BEKERJA DI DALAM NEGERI 7 LPTKS PERLUASAN KESEMPATAN KERJA WIRAUSAHA PEMBERDAYAAN UNTUK MASYARAKAT PENGANGGUR, MUDA/WANITA RENTAN, PENYANDANG DISABILITAS, DAN LANSIA TENAGA KERJA SARJANA TENAGA KERJA MANDIRI PROGRAM PADAT KARYA TEKNOLOGI TEPAT GUNA TRANSMIGRASI
  • 13. PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA RENTAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PENEMPATAN TENAGA KERJA TENAGA KERJA RENTAN TKI PURNA MUDA DAN WANITA LANSIA DISABILITAS MASYARAKAT MISKIN MANTAN PSK, MANTAN TAHANAN, REHABILITASI NARKOBA, DLL PERINTIS USAHA
  • 14.  Jumlah BLK (milik Pemerintah) di Provinsi Jawa Tengah sejumlah 35, tersebar di 35 Kab/Kota, dengan rincian :  Setiap BLK memilki berbagai macam kejuruan, yaitu : Teknik Las, Otomotif, Garment, Pertanian, Jasa dan Aneka Kejuruan  Total Keseluruhan Kapasitas Latih BLK se- Jawa Tengah : 38.762 orang Status Kepemilikan Jumlah Tempat Kementerian Ketenagakerjaan RI 2 Semarang dan Surakarta Pemprov. Jateng 4 BLKI Cilacap, BLKDLN Semarang, BLKP Klampok, BP2TK Semarang Kab./Kota di Jateng 29 BLK (Balai Latihan Kerja) Pemerintah
  • 15. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 MARI BERSINERGI