Uploaded byLeks&Co
Uji Tuntas Hukum Akuisisi Saham
Dokumen ini membahas proses uji tuntas hukum dalam akuisisi, mencakup identifikasi risiko, informasi obyektif, dan struktur transaksi yang diperlukan. Aspek yang diperiksa termasuk kepatuhan perusahaan, perizinan, aset, dan potensi litigasi. Penemuan selama uji tuntas dapat mempengaruhi keputusan akuisisi dan termasuk laporan risiko dan rekomendasi solusi.
Law◦
More Related Content
Uji Tuntas Hukum Akuisisi Saham
- 1. UJI TUNTAS HUKUMDALAM RANGKA AKUISISI Oleh: Aditya Rahardiyan www.lekslawyer.com
- 2. UJI TUNTAS HUKUM • Akuisisi Saham • Akuisisi Tanah
- 3. UJI TUNTAS HUKUM • Disebut juga dengan Legal Due Diligence • Definisi: Suatu proses pemeriksaan dan pengujian dari segi hukum yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai resiko yang dapat berdampak pada suatu transaksi bisnis.
- 4. TUJUAN UJI TUNTASHUKUM DALAM RANGKA AKUISISI • Mengidentifikasi resiko hukum • Memperoleh informasi obyektif • Menentukan struktur transaksi • Menentukan persyaratan pendahuluan • Menentukan pernyataan dan jaminan • Negosiasi terhadap harga jual beli
- 5. AKUISISI SAHAM Black’sLaw: An acquisition may be structured as a stock acquisition, where the acquiring company offers investors in the target company a specific price for their COMMON STOCK, or an asset acquisition, where the acquiring company offers to buy a portion or majority of the target company. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007: Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
- 6. Pra-Akuisisi • Notakesepahaman • Uji tuntas hukum • perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian penyertaan modal • Pemenuhan syarat pendahuluan • Pengumuman rencana akuisisi • Undangan RUPS dan RUPS • Persetujuan BKPM (PT PMA) Akuisisi • Akta jual beli saham / pengambilalihan saham • Penyerahan dokumen-dokumen perusahaan Pasca-Akuisisi • Persetujuan /pemberitahuan Menkumham • Pengumuman hasil akuisisi dalam surat kabar • Pelaporan atas perubahan komposisi pemegang saham dan perubahan lain kepada Kantor Tempat Pendaftaran Perusahaan
- 7. ASPEK UJI TUNTASHUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • PERUSAHAAN • PERIZINAN • KEPATUHAN • ASET • LITIGASI • PERJANJIAN
- 8. ASPEK UJI TUNTASHUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • PERUSAHAAN Pendirian perusahaan Akta pendirian perusahaan berikut perubahan, pengesahan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Kemenkumham, perbuatan hukum sebelum perusahaan memperoleh status badan hukum, penyesuaian anggaran dasar. Maksud dan tujuan perusahaan Struktur permodalan Perubahan dalam struktur modal, minimum modal dasar, disetor, dan ditempatkan. Untuk PT PMA, terdapat pengaturan khusus mengenai struktur permodalannya.
- 9. ASPEK UJI TUNTASHUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • PERUSAHAAN Komposisi pemegang saham - persetujuan pasangan atau persetujuan RUPS dan akta jual beli saham sehubungan dengan pengalihan saham. - saham yang sedang dijaminkan. - daftar pemegang saham dan daftar khusus. Komposisi direksi dan komisaris Periode jabatan pada direksi dan dewan komisaris.
- 10. ASPEK UJI TUNTASHUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • PERIZINAN Instansi penerbit Jangka waktu Pembaharuan atau perpanjangan Hak, kewajiban, dan larangan Sanksi Lokasi
- 11. ASPEK UJI TUNTASHUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • PERIZINAN Izin prinsip Izin yang menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi, yang dapat berupa Surat Penunjukan Penggunaan Lahan (SPPL). Izin lokasi - Sebagai dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang, yang berlaku juga sebagai izin pemindahan hak. - Untuk memperoleh izin lokasi wajib memperoleh izin prinsip terlebih dahulu jika dipersyaratkan dalam peraturan daerah. - Perusahaan industri dikecualikan dari izin lokasi (Permen Perindustrian No. 05/M-1ND/PER/2/2014 Tahun 2014).
- 12. ASPEK UJI TUNTASHUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • PERIZINAN Izin penggunaan pemanfaatan tanah Sebagai dasar permohonan izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan (IMB) - Sebagai dasar untuk mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang. - Sebelum IMB, dapat diterbitkan: izin pendahuluan pondasi, struktur menyeluruh, dan menyeluruh.
- 13. ASPEK UJI TUNTASHUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • PERIZINAN Sertifikat laik fungsi Sertifikat yang diberikan terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. Izin gangguan Perusahaan industri dikecualikan dari izin gangguan (Permen Perindustrian No. 05/M-IND/PER/2/2014 Tahun 2014). Analisis dampak lalu lintas Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- 14. ASPEK UJI TUNTASHUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • DOKUMEN DAN PERIZINAN LAINNYA Izin yang diterbitkan oleh BKPM untuk PT PMA dalam rangka penanaman modal: Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perubahan Rumah susun: Pertelaan dan akta pemisahan rumah susun Pusat perbelanjaan: Izin usaha pusat perbelanjaan Izin pengelolaan limbah B3 (jika diperlukan) Management questionnaire
- 15. ASPEK UJI TUNTASHUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • KEPATUHAN Ketenagakerjaan - Peraturan perusahaan, wajib lapor tenaga kerja, JAMSOSTEK/BPJS, kepatuhan terhadap upah minimum provinsi, jumlah tenaga kerja. - Terdapat pengecualian bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dengan memperoleh penangguhan terlebih dahulu. - Pasal 163 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003: 1 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
- 16. ASPEK UJI TUNTASHUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • KEPATUHAN Perpajakan Lingkungan - AMDAL - UKL/UPL - DPPL - Izin Lingkungan Informasi Keuangan Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk jangka waktu 3 – 5 tahun terakhir dapat diketahui antara lain: (i) aset-aset yang dimiliki perusahaan; (ii) jumlah hutang perusahaan.
- 17. ASPEK UJI TUNTASHUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • ASET PERUSAHAAN Dalam hal terdapat hubungan hutang piutang antara perusahaan target dengan bank, maka perlu dikaji polis asuransi atas obyek pertanggungan, apakah di dalamnya terdapat banker’s clause. Banker’s clause: Klausul yang dicantumkan dalam polis asuransi berdasarkan permintaan bank, yang menyatakan bahwa bank akan menjadi pihak yang menerima ganti rugi apabila terjadi peristiwa terhadap obyek pertanggungan.
- 18. ASPEK UJI TUNTASHUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • ASET PERUSAHAAN Daftar aset Asuransi terhadap aset perusahaan yang material Status kepemilikan Pembebanan terhadap aset Sengketa yang melibatkan aset Laporan atau hasil penilaian terhadap aset
- 19. ASPEK UJI TUNTASHUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • LITIGASI Pemeriksaan ke pengadilan (court search) - Mensyaratkan adanya surat permohonan dan surat kuasa dari perusahaan target. - Court search pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, BANI, Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemeriksaan tanah yang dimiliki atau sedang dikuasai oleh perusahaan target ke BPN (land search).
- 20. ASPEK UJI TUNTASHUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • PERJANJIAN Para pihak Tanggal penandatanganan perjanjian Obyek transaksi Hak dan kewajiban para pihak Wanprestasi dan akibatnya Ketentuan mengenai pengakhiran perjanjian Pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata Hukum yang berlaku Penyelesaian sengketa
- 21. TEMUAN DALAM UJITUNTAS HUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • Saham sedang dijaminkan • Tidak lengkapnya akta jual beli saham • Tidak adanya persetujuan korporasi terhadap perbuatan hukum perusahaan • Tidak dilakukannya rapat umum pemegang saham tahunan, daftar pemegang saham, dan daftar khusus • Kekosongan jabatan direksi dan dewan komisaris • Perusahaan tidak melakukan pendaftaran sesuai Undang-undang No. 3/1982 tentangWajib Daftar Perusahaan
- 22. TEMUAN DALAM UJITUNTAS HUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • Terdapatnya perbuatan hukum yang dilakukan sebelum perusahaan memperoleh status badan hukum, namun tidak disahkan dan disetujui dalam RUPS • Kewajiban pelaporan tidak dilaksanakan • Izin-Izin yang belum diperoleh dan sudah habis masa berlakunya • Perjanjian ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang tanpa kuasa dari direksi
- 23. OUTPUT UJI TUNTASHUKUM • Legal due diligence report dan executive summary yang berisi: Resiko dan temuan Konsekuensi Solusi
- 24. AKUISISI TANAH DOKUMENTERKAIT TANAH • Sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lainnya • Akta jual beli tanah pada saat tanah diperoleh penjual • Perizinan yang dimiliki penjual dalam rangka perolehan tanah sebelumnya • Perizinan terkait dengan bangunan dan benda yang didirikan di atas tanah
- 25. BIAYA DAN PERPAJAKAN • Surat setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) • Surat tanda terima setoran untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir • Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 26. PERSETUJUAN & PERIZINAN PERSETUJUAN • Penjual Perseroan terbatas - keputusan RUPS untuk penjualan tanah - persetujuan dewan komisaris (jika diperlukan menurut anggaran dasar) Individu - persetujuan suami atau istri - penetapan ahli waris (jika ada) - perjanjian perkawinan (jika ada) • Pembeli keputusan RUPS untuk pembelian tanah (jika diperlukan menurut anggaran dasar)
- 27. PERIZINAN Izin Lokasi (Perka BPN No. 2/1999 dan No. 2/1993) Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/ Lahan (SP3L) (Kepgub No. 540/1990) Pemohon perseorangan atau badan hukum PT, CV, BUMN atau BUMD, Persekutuan, Firma, Kongsi, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan atau lembaga dan Bentuk Usaha Tetap Luas Tanah >25 Ha: usaha pertanian >10.000 m2: usaha non- pertanian lahan seluas 5.000 m2 lebih dan/atau kurang dari 5.000 m2 yang terletak pada jalur jalan protokol yang dilakukan oleh badan/perorangan JangkaWaktu Jangka waktu Izin Lokasi: a. Izin lokasi seluas sampai dengan 25 Ha: 1 tahun b. Izin lokasi seluas dari 25 Ha s/d 50 Ha: 2 tahun c. Izin lokasi seluas lebih dari 50 Ha: 3 tahun. 6 bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Gubernur DKI Jakarta
- 28. Surat Keterangan PendaftaranTanah (SKPT) • Dasar hukum Pasal 187 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah • SKPT berisi informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum • SPKT dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis • Kepada pemegang hak dapat diberikan salinan atau fotocopy peta yang menunjukkan batas-batas bidang tanahnya dengan bidang tanah yang berbatasan
- 29. PEMERIKSAAN PERUNTUKAN TANAH • Dasar hukum: Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 77 Tahun 1982 • Sebelum pembuatan akta, PPAT menjelaskan dan menyarankan kepada pembeli untuk mengajukan permohonan advise planning (keterangan rencana tata kota) tentang tanah yang akan diperolehnya ke Suku Dinas Tata Kota setempat. • Pembeli wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pembeli sudah mengetahui peruntukan tanah yang akan diperoleh dan akan mempergunakan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya.
Editor's Notes
- #13 Pak Eddy, sesuai Pergub DKI No. 129/2012 memang hanya 3 izin. Sedangkan menurut Kepgub 76/2000 memang terdapat 4 IP akan tetapi kepgub tersebut sudah tidak berlaku lagi.