Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E government

684 views

Published on

Kosep dan Aplikasi e-government dalam pendidikan dan pelatihan, ataupun dalam konteks yang lebih luas. Selamat mempelajari, semoga menjadi bahan diskusi dan pencerahan bagi Anda...

Published in: Education
  • Be the first to like this

E government

  1. 1. •  Dewasa ini informasi merupakan “komoditas primer” •  Siapa yang menguasai informasi dialah penguasa masa depan. •  The newsource of power is not money in the hand of a few, but information in the hand of many” •  Globalisasi membuat dunia menjadi tanpa batas (borderless) •  Komunikasi bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan dengan siapa saja Trend Masyarakat
  2. 2. E-COMMERCE E-BANKING E-NEWS E-LEARNING E-TRAVEL other... Trend Technology
  3. 3. Teknologi Informasi & Komunikasi “New power to change the world” SDA Sumberdaya informasi M A N A G E R I A L Sosial, Ekonomi, Budaya, Politik, Agama, Pemerintahan, Perbankang, Transportasi, Hiburan, Penyiaran, Kesehatan dll.
  4. 4. WEB SERVICE ICT INTEGRATED IN THE MANAGEMENT & INSTRUCTION ICT SEBAGAI PENDUNG MANAJEMEN ICT SEBAGAI KOMPETENSI ICT SEBAGAI ALAT BANTU PEMBELAJARAN ICT SEBAGAI RESOURCES & COMM.TOOLS 1   2   3   4   BADAN DIKLAT MULTIME- DIA INFORMA- TION SYSTEM ICT CAPACITY BUILDING ICT INFRASTRUCTURE (NETWORK, SERVER, ELECTRICITY) ICT ENGENEERING Lingkup ICT
  5. 5. e-Government? (1) Casheer (2) Teller (3) Pialang (4) Pajak Online (5) Belanja Online (6) e-KTP M a n a k a h   a k ' fi t a s   y a n g   t e r m a s u k   E -­‐ G o v e r n m e n t ?  
  6. 6. e-Government? “Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Pemerintah yang berarti terjadinya peralihan teknologi manual ke teknologi elektronik. Pelaksanaan e-government memerlukan kesiapan waktu, tenaga, biaya dan SDM. Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan sistem e-government sebaiknya direncanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan pihak Pemerintah.
  7. 7. •  Penyelenggaran Pemerintahan berbasis elektronik [TI] untuk meningkatkan kinerja Pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya menuju Good Governance. Word bank 2001 •  Penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Inpres no. 3 tahun 2003 Pengertian
  8. 8. e-Government? (1) Casheer (2) Teller (3) Pialang (4) Pajak Online (5) Belanja Online (6) e-KTP K e s i m p u l a n n y a ?  
  9. 9. Prasyarat awalyang harus dipenuhi oleh sebuah komunitas yang telah bersiap diri untuk mengimplementasikan konsep e-government. 1. Political will 2. Kebijakan Syarat e-Government
  10. 10. 1.  Infrastruktur Telekomunikasi 2.  Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah 3.  Kesiapan SDM 4.  Ketersediaan Dana 5.  Perangkat Hukum 6.  Perubahan Paradigma “Jika  para  pimpinan  dan  karyawan  'dak  mau  berubah,  maka  dapat  dikatakan   bahwa  yang  bersangkutan  belum  siap  untuk  menerapkan  konsep  e-­‐government”   Faktor Penentu
  11. 11. •  Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang “Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government”. •  Perkembangan Dunia yang menuju ke arah Network-based Economy” atau era “Digital Economy” •  Persaingan dunia yang semakin ketat dan tanpa batas (Globalisasi) •  Semakin meningkatnya kebutuhan akan Informasi oleh Publik dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat •  Perkembangan dan Penggunaan Teknologi Informatika (Web/Internet) yang pesat sehingga memungkinkan tercapainya efektifitas & efisiensi. Alasan e-Government
  12. 12. •  Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasi sekat ruang dan waktu serta dengan biaya yang terjangkau. •  Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha yang saling menguntungan. •  Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik. •  Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan, efisien dan efektif serta memperlancar transaksi dan pelayanan antar lembaga pemerintah. (Lampiran 1, Inpres no. 3 tahun 2003) Tujuan e-Government
  13. 13. G-C E-GOV § Perpajakan § Perijinan [Usaha, dll] § Database Sumber Daya § Promosi Bisnis Daerah § Info Potensi Bisnis G-G G-B PEMERINTAH MASYARAKAT BISNIS § Kependudukan § Kesehatan § Pajak § Perijinan [IMB,dll] § Info Publik § Kepegawaian § Keuangan § Asset Daerah § dll Jangkauan Akses Responsif Efisiensi Transparansi Lingkup e-Government
  14. 14. •  Memberikan Pelayanan Informasi kepada Masyarakat selama 24 jam / 7 hari / non stop dimana saja (anytime, anywhere) •  Meningkatkan nilai ekonomi Daerah dengan Informasi (Service City) yang dapat mengekspos ‘Potensi Daerah’ secara luas •  Meningkatkan peran serta publik dalam pembangunan daerah •  Meningkatkan efektifitas hubungan Pemda dengan Publik (Citra Pemda) maupun internal Pemda •  Menumbuhkan iklim Dunia Usaha yang lebih baik sehingga dapat mempercepat Proses Pembangunan Daerah •  Merupakan Sarana (Web) yang efektif dan termurah dalam rangka meningkatkan serta mengembangkan (promosi) profil Daerah   Manfaat untuk Kab/Pemkot
  15. 15. E-GOVERNMENT SOLUTION eGov Aplikasi eGov PortalDATA! TERINTEGRASI! Ø Profil Daerah Ø Berita (Ekonomi, Politik, dll) Ø Potensi Daerah Ø Data Daerah (Keungan, dll) Ø Informasi (Cuaca, Harga, dll) Ø Komunikasi (Mail, Chat, dll) Ø Layanan Umum Ø Bisnis Users : §  Public §  Employee §  Investor §  Supplier §  Executive §  Legislatif §  etc Ø eGovAsset/Perlengkapan Ø eGovKependudukan Ø eGovKepegawaian Ø eGovKeuangan Ø eGovPelayanan Ø eGovPendapatan Ø eGovPotensiDaerah Ø eGovPengadaan dll SECURITY! Integrasi e-Government
  16. 16. eksekutif SKPD. [N] WORKSTATIONS Local Server SKPD […] WORKSTATIONS Local Server Kab/kota WORKSTATIONS Provinsii WORKSTATIONS Legislatif MASYARAKAT WORKSTATIONS Kecamatan WORKSTATIONS Intranet / Internet [+ Direct Secure] SKPD [1] WORKSTATIONS Local ServerIDC  &  DRC   SERVER  FARM   IDC  &  DRC   Arsitektur Sistem e-Government
  17. 17. •  Keputusan untuk melaksanakan Proyek hanya karena latah belaka (ikut-ikutan trend). •  E-Gov dibangun tanpa mengetahui alasan yang jelas mengapa hal tsb harus dilakukan. Faktor Kegagalan e-Government
  18. 18. Jaringan Komunikasi Data (2011) Sistem Pelayanan Retribusi 156 Kantor Kecamatan Koneksitas 22 Kab/Kota 35 Kantor UPPD 11 Outlet Samsat Koneksitas 3 Eksternal Setda Jabar 47 OPD Pemprov Jaringan Intranet Pemprov Jabar (WAN Any-to-Any VPN-IP MPLS) Jaringan Intranet Inkubator e-Gov (VPN over Internet) Jaringan Intranet Pendapatan (WAN Any-to-Any VPN-IP MPLS) Aplikasi Internal (SIPKD, SPSE,dll) Video Conference Apl. Data Kecamatan
  19. 19. Intranet Pemprov Jabar (2012) Internet Intranet Pemprov Jabar (WAN Any-to-Any VPN-IP MPLS) Diskominfo Jabar Backhaul Internet 60Mbps Setda Jabar 3 Rumah Dinas Pimpinan 44 Unit Kerja Pemprov Koneksi FO (Leased Line) 5 Mbps IP VPN 1 Mbps IP VPN 1 Mbps Fasilitas Kolokasi Penyedia 5 1 2a 3 Akses Internet bersumber media kabel Untuk Layanan Hotspot Up to 1024Kbps 6 4 Area Publik 156 Kantor Kecamatan Intranet Inkubator e-Gov (VPN over Internet) 7 Koneksi Intranet via Internet media kabel ≥ 128Kbps 9 Co-location Sub Rack 8 Unified Threat Management + Akses Internet 120Mbps (80Mbps domestik + 40Mbps internasional) 26 Kab/ Kota IP VPN 1 Mbps 4 Fasilitas VPS Penyedia 10 Sewa Layanan Virtual Private Server 4 BKPP IP VPN 2 Mbps 2b Termasuk 4 Gerai BPPT (2012) Fasilitasi SAMSAT Mobile) Replikasi Databse SIAK Anjungan Jabar, Taman Budaya, Museum Sribaduga Puskud Jabar
  20. 20. Mobile Community Access Point (MCAP)
  21. 21. Inkubator eGov Kecamatan (2009 - 2012) 156 Kantor Kecamatan (26 wilayah Kab/Kota) Data Kecamatan (Government Data Management), Fasilitasi Samsat Mobile Payment
  22. 22. Sistem Informasi Kepegawaian
  23. 23. ATISISBADA Aplikasi yang digunakan untuk inventarisasi barang di lingkungan Pemprov Jawa Barat, berikut penelusuran siklus barang 29
  24. 24. Aplikasi Terintegrasi (Sosbudpol, Perekonomian, Infrastruktur & LH) 31
  25. 25. Pelayanan Samsat (Dinas Pendapatan) Pembayaran PKB, STNK dan SWDKLLJ dapat dilakukan online di Samsat mana saja: 35 UPPD 11 Outlet Samsat 12 unit Samsat Keliling
  26. 26. e-Government dalam Lembaga Kediklatan?
  27. 27. Menyelenggarakan perumusan, pengkajian dan penetapan kebijakan Daerah di bidang pendidikan dan pelatihan Daerah Tugas Pokok Learning (Diklat)   Administrasi   1   2  
  28. 28. Sistem Administrasi Data Alumni
  29. 29. e-Learning Bandiklat
  30. 30. Learning (Diklat)   1   Laboratorium Komputer   Implikasi e-Government berbasis ICT (e-Laboratory)
  31. 31. Sekian & Terima Kasih K O N S E P   D A N   A P L I K A S I   E -­‐ G O V E R N M E N T   K O N S E P   D A N   A P L I K A S I   E -­‐ G O V E R N M E N T   Dr. Cepi Riyana, S.Pd., M.Pd. Jurusan Kurikulum & Teknologi Pendidikan FIP-UPI cepi@upi.edu W a s s a l a m u a l a i k u m  

×