Dokumen tersebut membahas kebijakan dan regulasi terkait manajemen resiko fasilitas dan lingkungan di rumah sakit, mencakup Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan terkait akreditasi rumah sakit, jaminan kesehatan, dan standar pelayanan, serta standar akreditasi rumah sakit internasional JCI.

1. MANAJEMEN RESIKO
FASILITAS DAN
LINGKUNGAN (K3RS)

2.  UU No 44 / 2009 : RS
 PerPres No. 12 / 2013 : Jaminan
Kesehatan
 PerMenkes No 012/2012 : Akreditasi RS
 SK Menkes No 428/2012 : Penetapan
Lembaga Independen Pelaksana
Akreditasi di Indonesia
 PerMenkes No 1438 / 2013 : Standar
Pelayanan Kedokteran
 PerMenkes No 71 / 2013 : Pelayanan
Kesehatan Pada JKN
 PerMenkes No 59 / 2014 : Standar Tarif
Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program JKN
 PerMenkes No 28 / 2014 : Pedoman
Pelaksanaan JKN
 PerMenkes No 56 / 2014 : Klasifikasi dan
Perijinan RS
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERKAIT
JAMINAN KESEHATAN DAN AKREDITASI RS
KEBIJAKAN
AKREDITASI RS NASIONAL – AKREDITASI JCI
MUTU PELAYANAN RS
AKUNTABILITAS PADA
MASYARAKAT
• Akreditasi Nasional Versi 2012
• Persyaratan untuk perpanjangan
Izin Operasional dan perubahan
kls
• Perpanjangan kerjasama dengan
BPJS
• Menkes  RS Kelas A dan PMA ---
- (Rekom Dinkes Prov)
• Pemda Prop  RS Kelas B dan
PMDN (Rekom Dinkes Kab/Kota)
• Pemda Kab/Kota RS kelas C dan
D (Rekom Dinkes Kab/Kota)
• RS Pemerintah & Swasta  wajib
• Terbagi menjadi RS Umum dan RS
Khusus
RS Umum  Kelas A, B, C, D dan
D Pratama
RS Khusus  Kelas A, B dan C
• Setelah RS mempunyai izin
operasional
• Pusat  àkan melakukan registrasi

3. RUMAH SAKIT
(UU RI no 44 tahun 2009) –
Pasal 40 terkait Akreditasi RS

4. RUMAH SAKIT
(UU RI no 44 tahun 2009)
Pasal 8 - Lokasi
Persyaratan lokasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus
memenuhi ketentuan mengenai
kesehatan, keselamatan lingkungan, dan
tata ruang, serta sesuai dengan hasil
kajian kebutuhan dan kelayakan
penyelenggaraan RS.
Pasal 9 – Bangunan
persyaratan teknis bangunan RS, sesuai
dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan
dalam pemberian pelayanan serta
perlindungan dan keselamatan bagi semua
orang termasuk penyandang cacat, anak-
anak, dan orang usia lanjut
Pasal 7 – Persyaratan
RS harus memenuhi persyaratan lokasi,bangunan, prasarana,
sdm ,kefarmasian, dan peralatan.
Pasal 11 - Prasarana
Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi standar pelayanan,
keamanan, serta keselamatan dan kesehatan
kerja penyelenggaraan RS

5. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 56 TAHUN 2014
KLASIFIKASI DAN PERIJINAN RS
Pasal 76, ayat 2 “Registrasi dan akreditasi merupakan persyaratan untuk perpanjangan Izin
Operasional
dan perubahan kelas “
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2013
PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Pasal 7, point b” bahwa salah satu persyaratan untuk bekerjasama dengan BPJS,
maka RS harus memiliki sertifikat akreditasi.

6. PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS)/
STRATEGIC IMPROVEMENT PLAN (SIP)
ADALAH RENCANA TINDAKAN YANG WAJIB DIBUAT TERTULIS
SETELAH RS MENDAPAT SERTIFIKAT AKREDITASI SEBAGAI
BUKTI UPAYA PENINGKATAN MUTU BERKESINAMBUNGAN
BERUPA RESPON TERHADAP HASIL REKOMENDASI SURVEIOR
1. Merupakan strategi/pendekatan yang akan diambil untuk memenuhi setiap persyaratan
yang belum terpenuhi
2. Menjelaskan tindakan spesifik yang akan dilakukan RS untuk mencapai hasil sesuai
Standar / elemen penilaian yang yang belum terpenuhi
3. Menjelaskan metoda yang dipakai untuk perbaikan/ pemenuhan standar dan elemen
penilaian guna perbaikan mutu berkesinambungan
4. Mengidentifikasi indikator pencapaian (berupa data) untuk mengevaluasi efektivitas dari
rencana perbaikan itu dan akan dicek setiap tahun oleh surveior pendamping

7. Kelompok Standar Pelayanan
berfokus pada pasien
SASARAN II:
SASARAN IV :
MILLENIUM DEVELOPMENT
GOALS (kematian ibu dan
bayi, kesakitan HIV dan TB)
SASARAN I:
SASARAN III:
Sasaran Keselamatan
Pasien RS
STANDAR
AKREDITASI
RS
Kelompok Standar
Manajemen RS
URUTAN STANDAR DALAM PENETAPAN
KELULUSAN AKREDITASI NASONAL 2012
TINGKAT
6.Akses Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)
11.Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)
13.Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
14.Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan ( TKP)
15.Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
PARIPURNA
1.Sasaran Kes. Pasien RS(SKP)
2.Hak Pasien & Keluarga (HPK)
3.Pendidikan Pasien & Keluarga (PPK)
4.Peningkatan Mutu & Kes. Pasien (PMKP)
5.Millenium Development Goal’s (MDG’s)
7.Asesmen Pasien (AP)
8.Pelayanan Pasien (PP)
9.Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
10.Manajemen Penggunaan Obat (MPO)
SASARAN
DASAR
MADYA
UTAMA
12.Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS)
 Standar-standar Akreditasi sangat terkait dan melibatkan
 Peran Komite Medis dan Komite Keperawatan
**Kriteria Kelulusan “ Perdana ” (C, D dan D Pratama): 4 Standar (SKP, HPK,PPI, KPS)

8. Langkah – langkah Persiapan Akreditasi RS Nasional dan Jadwal
Memulai
persiapan
mengguna
kan standar
Kirim
Aplikasi
untuk survey
dan
penjadwalan
survey
Tim survey
menetapkan
agenda
survey
Pelaksanaan
Survey
Keputusan
Akreditasi
dan Laporan
Temuan
RESMI
Kirim
aplikasi
yang sudah
direvisi dan
jadwal
survey ulang
3 tahunan
12 bulan
sebelum
survey
1 bulan
sebelum
survey
1 minggu
sebelum
survey
Tanggal
survey
15-30 hari
setelah
survey
6 bulan
sebelum
tenggang
waktu 3 th
1. Komitmen Pimpinan
2. GAP Analysis
3. Pemahaman Standar
4. Komite Mutu
5. Pokja - pokja
6. Orientasi dan pelatihan staf
7. Monitoring dan evaluasi
8. Analisa data
9. Data Analysis & Improvements
10. Simulasi Survey
11. Survey

9. STANDAR
JCI Edisi 4 +
AMC**
BAGIAN I
Standar Berfokus Pada Pasien
Bagian II
Standar Manajemen Organisasi
Pelayanan Pasien
1. International patient safety goals
2. Acces to care and continuity of care
3. Patient and Family Right
4. Assesment of Patients
5. Care of Patients
6. Anesthesia and surgical Care
7. Medication Management and Use
8. Patient and Family Education
1. Quality Improvement and patient Safety
2. Prevention and control of Infection
3. Governance, Leadership and Direction
4. Facility Management and safety
5. Staff qualification and Education
6. Management of Communication and
Informations
Standar JCI
Edisi 5 akan
Berlaku pada
April 2014
STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT
INTERNASIONAL (JCI)

10. DAFTAR RUMAH SAKIT YANG SUDAH DIAKREDITAS JCI
NO NAMA RUMAH SAKIT
TANGGAL
SERTIFIKAT
TANGGAL
BERAKHIR
STATUS
PEMERINTAH
1 RSUP Cipto Mangunkusumo 20-Apr-14 19-Apr-17 OK
2 RSUP Sanglah, Denpasar 24-Apr-13 23-Apr-16 OK
3 RSUP Fatmawati 14-Des-13 13-Des-16 OK
4 RSPAD GatotSoebroto 04-Jul-14 03-Jul-17 OK
5 RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta OK
6 RSUP dr. Wahidin OK
7 RSUP Kariadi Semarang OK
SWASTA
8 RS Siloam Lippo Village Jakarta 19-Sep-07 18-Sep-10 OK
9 RS Santosa Bandung 13-Nop-10 12-Nop-13 OK
10 RS Eka BSD 11-Des-10 10-Des-13 Kadaluarsa
11 RS Eka Pekanbaru 01-Mar-14 28-Feb-17 OK
12 RS Premier Bintaro 15-Jan-11 14-Jan-14 Kadaluarsa
13 RS Premier Jatinegara 03-Des-11 02-Des-14 OK
14 RS Premier Surabaya 06-Mar-13 05-Mar-16 OK
15 RS Pondok Indah – Puri Indah 16-Mar-13 15-Mar-16 OK
16 RS Awal Bros Bekasi 18-Apr-14 17-Apr-17 OK
17 RS Awal Bros Tangerang 25-Apr-14 24-Apr-17 OK
18 RS Awal Bros Pekanbaru 28-Jun-14 27-Jun-17 OK
19 RS Awal Bros Batam 02-Jul-14 01-Jul-17 OK
20 RS JEC Kedoya Jakarta 09-Mei-14 08-Mei-17 OK
Jumlah Total RS JCI 20 RS
RS Pemerintah 7 RS
RS Swasta 13 RS
Jumlah RS dengan Status Akreditasi OK 16 RS
Jumlah RS dengan Status Akreditasi Kadaluarsa 4 RS

11. MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK/ FMS)
 STANDAR AKREDITASI
1.Kepemimpinan dan
perencanaan
MFK 1; 2; 3; 3.1
2.Keselamatan dan
keamanan
MFK 4; 4.1; 4.2
3.Bahan berbahaya MFK 5
4.Kesiapan menghadapi
bencana
MFK 6; 6.1
5.Pengamanan kebakaran MFK 7; 7.1; 7.2; 7.3
6.Peralatan medis MFK 8; 8.1; 8.2
7.Sistem utilisasi (Sistem
pendukung)
MFK 9; 9.1; 9.2; 10;
10.1; 10.2
8. Pendidikan staf MFK 11; 11.1; 11.2;
11.3

12. Rumah sakit menjamin tersedianya fasilitas yang aman, berfungsi dan
supportif bagi pasien, keluarga, staf dan pengunjung.
Untuk mencapai tujuan ini, fasilitas fisik, medik dan peralatan lainnya dan
orang- orang harus dikelola secara efektif. Secara khusus, manajemen harus
berusaha keras untuk :
 Mengurangi dan mengendalikan bahaya dan resiko
 Mencegah kecelakaan dan cidera ; dan
 Memelihara kondisi aman
Manajemen yang efektif tersebut termasuk perencanaan, pendidikan dan
pemantauan
 Pimpinan merencanakan ruang, peralatan dan sumber daya yang
dibutuhkan agar aman dan efektif untuk menunjang pelayanan klinik
 Seluruh staf dididik tentang fasilitas, cara mengurangi resiko dan
bagaimana memonitor dan melaporkan situasi yang menimbulkan risiko
 Kriteria kinerja digunakan untuk memonitor sistem yang penting dan
mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.

13. 1. KEPEMIMPINAN DAN PERENCANAAN
RS mematuhi peraturan
perUU yang berlaku dan
ketentuan tentang
pemeriksaan fasilitas
Peraturan perundangan dan
pemeriksaan oleh yang
berwenang di daerah
menentukan bagaimana
fasilitas dirancang, digunakan
dan dipelihara.
Seluruh rumah sakit, tanpa
memperdulikan besar kecilnya
dan sumber daya yang dimiliki,
harus mematuhi ketentuan
yang berlaku sebagai bagian
dari tanggung jawab mereka
terhadap pasien, keluarga, staf
dan para pengunjung.
RS menyusun dan
menjaga kelangsungan
rencana tertulis yang
menggambarkan
proses untuk
mengelola risiko
terhadap pasien,
keluarga, pengunjung
dan staf
Seorang atau lebih
individu yang
berkualifikasi
mengawasi
perencanaan dan
pelaksanaan
program untuk
mengelola risiko di
lingkungan
pelayanan
Program
monitoring yang
menyediakan
data insiden,
cidera dan
kejadian lainnya
yang
mendukung
perencanaan
pengurangan
risiko lebih
lanjut.
Ada rencana Induk
tertulis yang mencakup a)
sampai f) , program
diupdate tiap 1 tahun,
melaksanakan
perencanaan tersebut
dan RS memiliki proses
evaluasi dan tindak lanjut
perbaikan secara berkala
Pendidikan staf
Kompetensi Staf
Pengawasan dan
Pengarahan
Program
Pengawasan
Managemen
Resiko Fasilitas

14. DAFTAR REGULASI MFK / FMS
1. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang-Undang RI No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
4. Undang-Undang RI No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
5. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan
6. Undang-Undang No 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran
7. Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
8. PP No 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan B3
9. PP No 18 Tahun 1999 Jo PP No 85 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3
10. Permenkes No 1184 Tahun 2001 Tentang Pengamanan Peralatan Kesehatan Dan
Perbekalan Farmasi
11. Permenkes No 363 Tahun 1998 Tentang Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan
12. Kepmenkes RI No 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan
Lingkungan Rumah Sakit

15. 13. Kepmenkes RI 432/Menkes/SK/IV/2007 Tentang Pedoman Manajemen K3 Di RS
14. Kepmenkes RI No 1087/Menkes/SK/VIII/2010 Tentang Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di
Rumah Sakit
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No PER.01/Men/1980 Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan
16. UU RI No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI No 145/Menkes/SK/I/2007 Tentang Pedoman
Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok
Bagi Kesehatan
19. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri No
188/Menkes/PB/I/2011 Dan No 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan
Tanpa Rokok
20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No PER.02/Men/1983 Tentang Instalasi Alarm Kebakaran
Automatic
21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No PER.04/Men/1980 Tentang Syarat-
Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan APAR
22. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis
pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan
23. Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) Tahun 2011 tentang Standar Kelistrikan
24. Keputusan Menteri Kesehatan RI No 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat dan
Pengawasan Kualitas Air Minum

16. a. Keselamatan dan Keamanan
1. Keselamatan Suatu tingkatan keadaan tertentu dimana gedung,
halaman/ground dan peralatan RS tidak menimbulkan bahaya atau risiko
bagi pasien, staf dan pengunjung
2. Keamanan Proteksi dari kehilangan, pengrusakan dan kerusakan, atau
akses serta penggunaan oleh mereka yang tidak berwenang
b. Bahan berbahaya penanganan, penyimpanan dan penggunaan bahan radioaktif
dan bahan berbahaya lainnya harus dikendalikan dan limbah bahan berbahaya
dibuang secara aman.
c. Manajemen emergensi tanggapan terhadap wabah, bencana dan keadaan
emergensi direncanakan dan efektif
d. Pengamanan kebakaran Properti dan penghuninya dilindungi dari kebakaran dan
asap.
e. Peralatan medisperalatan dipilih, dipelihara dan digunakan sedemikian rupa
untuk mengurangi risiko.
f. Sistem utilitas listrik, air dan sistem pendukung lainnya dipelihara untuk
meminimalkan risiko kegagalan pengoperasian
PROGRAM MANAJEMEN RISIKO
RENCANA TAHUNAN MFK DI RS (MFK 2)

17. FMS
1
Safety
Security
(Keselamatan
Keamanan)
Hazardous
Bahan
Berbahaya &
Beracun (B3)
Medical
Technology
(alat medik)
Utility
Systems
(Air,Listrik)
Fire Safety
(Kebakaran)
Emergency
(Bencana)

18. Ijin Pemakaian Boiler Ijin Pemakaian Lift

19. Uji air oleh pihak ketiga Pemeliharaan boiler oleh pihak ketiga

20. 1. Staf RS terlatih
mengoperasikan dan
memelihara
peralatan medis dan
sistem utiliti
2. Secara berkala RS
melakukan tes
pengetahuan staf
melalui peragaan,
simulasi dan metode
lain nya yang cocok.
Tes terdokumentasi
PENDIDIKAN STAF
( MFK 3 )
a. Merencanakan semua Aspek dari
Program
b. Melaksanakan Program
c. Mendidik Staf
d. Memonitor dan melakukan uji
coba Program
e. Melakukan evaluasi dan revisi
program secara berkala
f. Memberikan Laporan tahunan ke
badan Pengelola tentang
pencapaian Program
g. Menyelenggarakan
pengorganisasian dan
pengelolaan secara konsisten
dan terus menerus
PROGRAM PENGAWASAN
( MFK 3.1 )

21. RS merencanakan dan
melaksanakan program
keselamatan dan
keamanan lingkungan
fisik
RS melakukan pemeriksaan seluruh
gedung pelayanan pasien dan
mempunyai rencana untuk
mengurangi risiko dan menjamin
fasilitas fisik yang aman bagi
pasien, keluarga, staf dan
penunjung
RS merencanakan dan
menganggarkan untuk
meningkatkan atau mengganti
sistem, bangunan atau
komponen lainnya
berdasarkan hasil inspeksi
dan tetap mematuhi peraturan
perundangan yang berlaku
Tujuannya adalah untuk
mencegah kecelakaan dan
cidera, menjaga kondisi bagi
keselamatan dan keamanan
pasien, keluarga, staf dan
pengujung; serta
mengurangi dan
mengendalikan bahaya dan
risiko
Program Keselamatan dan Keamanan
1. Kebijakan Tata Tertib Pengunjung
2. SPO Pemeriksaan Bangunan
3. SPO Prosedur Pengunjung Pasien Rawat Inap
Diluar Jam Kunjungan
4. SPO Perlindungan Barang Milik Pasien
5. SPO Prosedur Pengunjung Pasien Rawat Inap
Diluar Jam Kunjungan
6. SPO Penggunaan Finger Spot
7. SPO Perlindungan Pasien Terhadap Kekerasan
Fisik
8. SPO Percepatan Pemeliharaan/ Perawatan
Fasilitas Umum, Sarana & Gedung
untuk menjamin keamanan, semua staf,
pengunjung, vendor/pedagang dan lainnya
di rumah sakit diidentifikasi dan diberi
tanda pengenal (badge) yang sementara
atau tetap atau langkah identifikasi lain,
juga seluruh area yang seharusnya aman,
seperti ruang perawatan bay i baru lahir,
yang aman dan dipantau.
Ini dapat dilakukan dengan menyusun
suatu Rencana Perbaikan Fasilitas (Facility
Improvement Plan) dengan inspeksi yang
komprehensif terhadap fasilitas, mencatat
semua perabot yang tajam atau rusak yang
dapat menyebabkan cidera, sampai lokasi
dimana tidak ada jalan penyelamatan bila
terjadi kebakaran atau tidak ada cara
memonitor area yang aman. Pemeriksaan
berkala ini didokumentasikan untuk
membantu rumah sakit merencanakan dan
melaksanakan peningkatan dan anggaran p
erbaikan dan penggantian fasilitas dalam
rencana jangka lebih panjang.
Dengan memahami risiko yang ada
di fasilitas fisik rumah sakit, maka
rumah sakit dapat menyusun
rencana yang proakt if untuk
mengurangi risiko tersebut
terhadap pasien, keluarga, staf dan
pengunjung.
Rencana tersebut dapat meliputi
hal-hal seperti memasang kamera
keamanan (security camera) di area
terpencil, mengganti fenerator
emergensi, mengganti pintu
kebakaran dan sejenisnya.
Rencana ini meliputi keselamatan
dan keamanan.

22. SIGNED

23. SIGNED

25. RS memiliki rencana dan pengendalian tentang inventaris,
penanganan, penyimpanan dan penggunaan peralatan
berbahaya serta rencana dan pengendalian pembuangan
limbah peralatan berbahaya
Rumah sakit mengidentifikasi dan mengendalikan secara aman bahan dan limbah berbahaya sesuai rencana.
Bahan berbahaya dan limbahnya tersebut meliputi bahan kimia, bahan kemoterapi, bahan dan limbah
radioaktif, gas dan uap berbahaya serta limbah medis dan infeksius lain sesuai ketentuan .
Rencana menetapkan proses untuk :
- inventarisasi bahan dan limbah berbahaya;
- penanganan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya;
- pelaporan dan investigasi dari tumpahan, paparan (exposure) dan insiden lainnya;
- pembuangan limbah berbahaya yang benar;
- peralatan dan prosedur perlindungan /APD yang benar pada saat penggunaan, ada tumpahan (spill)
atau paparan (exposure);
- pendokumentasian, meliputi setiap izin dan perizinan/lisensi atau ketentuan persyaratan lainnya;
 Tersedia daftar B3 dan MSDS utk tiap bahan B3 (MSDS : Material Safety Data Sheet, Lembar Data
Pengaman)
 Tersedia Program pengelolaan B3 : meliputi penanganan, penyimpanan dan penggunaan, pelaporan dan
investigasi dari tumpahan (spill), paparan ( expose) dan insiden lainnya, penanganan limbah dan
pembuangan limbah B3, dan ijin yang diperlukan, Pelabelan dan simbol B3 maupun limbah B3 termasuk
unit independen
 Tersedia Spill kit sesuai jenis ( Infeksius, Sitostoksik, Mercury, B3 umum), Tersedia APD yang sesuai jumlah
dan Hazard di unit kerja

26. SPILL KIT

27. ALMARI B3

30. RS membuat rencana
manajemen kedaruratan
dan program
penanganan
kedaruratan komunitas,
wabah dan bencana baik
bencana alam atau
bencana lainnya.
RS melakukan uji coba (simulasi)
penanganan kedaruratan, wabah dan
bencana.
1. RS harus mengidenfikasi
kemungkinan terjadinya
bencana internal dan eksternal,
seperti keadaan darurat dalam
masyarakat, wabah dan bencana
alam atau bencana lainnya, serta
terjadinya kejadian wabah yang
menimbulkan terjadinya risiko
yang signifikan.
2. RS merencanakan untuk
menangani kemungkinan
bencana
1. Seluruh rencana
diujicoba (ditest)
secara berkala atau
setidaknya meliputi
elemen kritis
2. Pada akhir setiap test
atau uji coba,
dilakukan penilaian
(debriefing) dari test
atau ujicoba tersebut.
c. strategi komunikasi pada
kejadian;
d. pengelolaan sumber daya
pada waktu kejadian,
termasuk sumber daya
alternatif;
e. pengelolaan kegiatan klinis
pada waktu kejadian,
termasuk alternatif tempat
pelayanan;
f. identifikasi dan penugasan
peran dan tanggung jawab
staf pada waktu kejadian
g. proses untuk mengelola
keadaan
darurat/kedaruratan bila
terjadi pertentangan antara
tanggung jawab staf secara
pribadi dengan tanggung
jawab rumah sakit dalam hal
penugasan staf untuk
pelayanan pasien

33. RS merencanakan &
melaksanakan program
utk memastikan bahwa
seluruh penghuni rumah
sakit aman dari
kebakaran, asap atau
kedaruratan lainnya
dalam rumah sakit.
Perencanaan meliputi
pencegahan, deteksi dini,
pemadaman (suppression),
pengurangan dan jalur
evakuasi dalam merespon
terjadinya kebakaran atau
kedaruratan lain selain
kebakaran
Rumah sakit secara
teratur melakukan uji
coba setiap peralatan
yang terkait untuk
deteksi dini dan
pemadaman
(suppression) dan
didokumentasikan
hasilnya.
RS menyusun dan
mengimplementasika
n rencana untuk
membatasi merokok
bagi staf dan pasien
dengan merancang
fasilitas area merokok
di luar area
perawatan pasien.
1. Pelatihan APAR staf
2. Kartu pemeliharaan APAR dan sistem
deteksi kebakaran / asap
3. Tanda dilarang merokok /
menyediakan ruangan khusu merokok

36. Hal-hal yang harus dilakukan RS terhadap Peralatan Medis :
• melakukan inventarisasi peralatan medis;
• melakukan pemeriksaan peralatan medis secara teratur; (Pengujian dan
Kalibrasi)
• melakukan uji coba peralatan medis sesuai dengan penggunaan dan
ketentuannya; testing (Uji Fungsi dan Uji Coba)
• melaksanakan pemeliharaan preventif.
UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit --- Pasal 16 --Peralatan
(1) Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi peralatan medis dan nonmedis harus
memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai.
(2) Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian
Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.
(3) Peralatan yang menggunakan sinar pengion harus memenuhi ketentuan dan harus diawasi oleh lembaga yang
berwenang.
(4) Penggunaan peralatan medis dan nonmedis di Rumah Sakit harus dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien.
(5) Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan Rumah Sakit harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi
di bidangnya.
(6) Pemeliharaan peralatan harus didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan
(7) Ketentuan mengenai pengujian dan/atau kalibrasi peralatan medis, standar yang berkaitan dengan keamanan, mutu,

38. Air minum dan listrik tersedia 24 jam sehari,
tujuh hari seminggu, melalui sumber regular
atau alternatif, untuk memenuhi kebutuhan
utama asuhan pasien.
 Monitoring kualitas air minum secara
berkala oleh yang berwenang.
 Kerjasama dengan PDAM atau Penyedia
lain, PLN, Pertamina atau penyedia lain.
 Mapping / daftar area pelayanan berisiko
tinnggi bila terjadi kegagalan listrik dan air
minum
 Tersedia Genset yang sesuai kebutuhan
Rumah Sakit mengumpulkan dan
menganalisa data dari tiap progam FMS
untuk mendukung pembaharuan
perencanaan selanjutnya
1. Monitoring data dikumpulkan dan di
analisa untuk tiap program FMS
2. Monitoring data tersebut digunakan
untuk mendukung pembaharuan
perencanaan program
3. Melaporkan data monitoring dan
rekomendasinya ke pimpinan Rumah
Sakit setiap 3 bulan sekali

41. RS menyelenggarakan
Diklat bagi seluruh staf
tentang peran mereka
dalam menyediakan
fasilitas asuhan pasien
yang aman dan efektif.
Staf RS terlatih dan
memahami tentang peran
mereka dalam rencana
penanganan kebakaran,
keamanan, peralatan
berbahaya dan kedaruratan.
Staf RS terlatih untuk
mengoperasikan dan
memelihara peralatan
medis dan sistem
utiliti
Secara berkala
RS melakukan
test
pengetahuan
staf melalui
peragaan,
simulasi dan
metode lainnya.
Testing ini
didokumentasika
n dengan baik.
Rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
bagi seluruh staf tentang peran mereka dalam menyediakan
fasilitas asuhan pasien yang aman dan efektif.
1. Adanya program pendidikan dan pelatihan yang
memastikan bahwa staf dapat secara efektif
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk setiap
komponen dari manajemen fasilitas rumah sakit dan
program keselamatannya.
2. Program Pendidikan meliputi pengunjung, vendor,
pekerja kontrak dan lainnya sesuai jenis rumah sakit dan
keragaman stafnya.
3. Pengetahuan staff diuji sesuai dengan perannya
4. Pendokumentasian pendidikan dan pelatihan untuk
setiap staff

42. SOSIALISASI

44. PEMERIKSAAN FASILITAS
No RUANGAN KONDISI
(atap/langit; pintu/pintu emergency; kunci; ventilasi;
penerangan; lantai; rambu-2/label; jalur evakuasi, tangga;
manajemen peralatan, perkabelan,dll)
1. Ruang Bayi Keamanan , MPO, HPK, MKI, PMKP/data
2. Ruang Anak Keamanan , MPO, HPK, MKI, PMKP/data
3. Ruang ICU Keamanan , MPO, HPK, MKI, PMKP/data
4. Ruang OK Keamanan , MPO, HPK, MKI, PMKP/data
5. Laboratorium Keamanan , MKI, PMKP/data
6. Radiologi Keamanan , MKI, PMKP/data
7 Daerah beresiko Daerah beresiko  lihat dokumen identifikasi risiko dari
RS  (Daerah ditetapkan sebagai daerah berbahaya:
locker, ruangan linen kotor dan bersih,tempat menyimpan
oksigen  daerah beresiko)
8 Gudang Umum Penyimpanan B3, rambu-2
9 Gudang Tempat
menyimpan B3
Penyimpanan B3, rambu-2
10 Gudang Farmasi Penyimpanan B3, rambu-2
11 Gd. meyimpan O2 Penyimpanan B3, rambu-2
12 Dok tempat
penerimaan Barang

45. KESIMPULAN
1. Akreditasi merupakan kewajiban RS  upaya
peningkatan mutu di RS & sebagai antisipasi dalam
implementasi SJSN
2. Implementasi Standar Akreditasi melibatkan peran
seluruh SDM RS pada semua Standar termasuk MFK
3. K3 RS masuk dalam Standar2 Manajemen Fasilitans
dan Keselamatan (MFK)  91 EP
4. Para pimpinan dan seluruh komponen RS harus
“update” terhadap peraturan & kebijakan pemerintah
terkait seluruh aspek yang ada di RS
5. RS wajib melaksanakan K3 karena di RS terdapat
karyawan, pasien dan pengunjung yang harus
terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat di RS.
6. Standar MFK: 8 Bab mencakup: Kepemimpinan &
perencanaan, Keselamatan & Keamanan, B3, Kesiapan
Menghadapi Bencana, Pengamanan Kebakaran,
Peralatan Medis, Sistem Utilisasi ( Pendukung) dan
Pendidikan Staf

46. KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH