Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to AKREDITASI PUSKESMAS
Similar to AKREDITASI PUSKESMAS (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
AKREDITASI PUSKESMAS
- 1. KEBIJAKAN AKREDITASI PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM Oleh : Kepala Bidang Pelayanan dan SDK Disampaikan pada Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manjemen Tanggal 24 s/d 26 Juli 2017 di Hotel Puri Indah
- 2. PERAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2 Mendukung peningkatan AKSES dan MUTU Pelayanan kesehatan pada masyarakat Mendukung Pelaksanaan JKN Mendukung pencapaian Indikator Kesehatan 1 2 3
- 3. KAWASAN PERKOTAAN UKM Program Esensial Program Pengembangan UKP KLINIK PUSKESMAS KLINIK SWASTA DOKTER PRAKTEK MANDIRI KAWASAN PERDESAAN UKM Program Esensial Program Pengembangan UKP KLINIK PUSKESMAS DOKTER PRAKTEK MANDIRI KAWASAN TERPENCIL UKM Program Esensial Program Pengembangan SPESIFIK UKP KLINIK PUSKESMAS Kewenangan Tambahan PUSKESKESMAS PERKOTAAN PUSKESMAS PERDESAAN PUSKESMAS TERPENCILKonsep FASKES milik pemerintah Konsep Pelayanan Kesehatan Primer KONSEP PELAYANAN KESEHATAN PRIMER NON RAWAT INAP RAWAT INAP (KRITERIA TERTENTU) RAWAT INAP/NON RAWAT INAP RAWAT INAP
- 4. Pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi Penilaian kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas menunjukan hasil yang belum memenuhi standar KUALITAS Target Penurunan AKI dan AKB sulit dicapai
- 5. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Beberapa Hasil Survai Yang Menunjukan Pelayanan Kesehatan Di Tingkat Pelayanan Dasar Belum Memenuhi Standar KUALITAS
- 7. PERLU KEBIJAKAN PERBAIKAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
- 8. 8 Peningkatan Akses Peningkatan Mutu Regionalisasi Rujukan 1 2 3 STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
- 9. AKREDITASI
- 10. Adanya variasi kualitas penyelenggaraan Puskesmas dan Klinik, yang disebabkan karena perbedaan : 1. Proses Pengukuran 2. Proses Monitoring 3. Proses Pengendalian 4. Proses Pemeliharaan 5. Proses Penyempurnaan 6. Proses Pendokumentasian TERSTANDAR
- 11. Sebagai wahana PEMBINAAN peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko Sebagai syarat recredensialing PPK 1 BPJS pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
- 12. 1. Memberikan keunggulan kompetitif 2. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasyankes 3. Menjamin diselenggarakannya pelayanan kesehatan primer kepada pasien dan masyarakat. 4. Meningkatkan pendidikan pada staf Fasyankes primer untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat 5. Meningkatkan pengelolaan risiko baik pada pelayanan pasien baik di Puskesmas maupun fasyankes primer lainnya, dan penyelenggaraan upaya Puskesmas kepada masyarakat 6. Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf fasyankes primer 7. Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja 8. Meningkatkan keamanan dalam bekerja.
- 13. 13 AKREDITASI PUSKESMAS Dasar Hukum: UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; UU RI No. 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Perpres No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Permenkes No. 9 tahun 2014 tentang Klinik Permnekes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Permenkes No. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Praktek Mandiri Dokter Umum/Dokter Gigi
- 14. 14 Permenkes No. 71 tahun 2013 ttg Pelayanan Kesehatan pada JKN: Pasal 6 ayat 2: Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama juga harus telah terakreditasi. Permenkes No. 75 tahun 2014 ttg Puskesmas: Pasal 39 ayat 1: Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- 15. SITUASI AKREDITASI PUSKESMAS DI Kota Mataram
- 16. Permenkes 46/2015 ttg Akreditasi FKTP Capaian : 54, 5% Tahun 2016 6 Puskesmas Terakreditasi se – Kota Mataram 11 Puskesmas
- 17. Pusk Cakranegara , Puskesmas Pejeruk. Puskemas Babakan, Dsn Agung, Selaparang Pagesangan, Ampenan Pusk. Mataram, Puskesmas Karang Taliwang Pusk Tanjung Karang, Karang Pule
- 18. 18 NO Puskesmas Alamat Rencana Survei Tahun 2017 1 Ampenan Jl Saleh Sungkar No 4 Agustus 2 Pagesangan Jl Majapahit No. 3 Agustus 3 Dsn Agung Jl Gunung Merapi September 4 Selaparang Jln Jendral Sudirman Oktober 5 Babakan Jl Lalu Mesir Oktober
- 19. NO Puskesmas Rencana survei Penundaan Survei Penyebab 1 Pagesanga n Agustus 2017 September 2017 Masih dlm masa perbaikan bbrp pekerjaan fisik 2 Selaparang Oktober 2017 Nopember 2017 Proses rehab total mulai bln Juli 2017 3 Dsn Agung September 2017 Nopember 2017 Masih dlm masa perbaikan bbrp pekerjaan fisik
- 20. DUKUNGAN DANA DAK NON FISIK DAN APBD (AKREDITASI PUSKESMAS) TAHUN ANGGARAN 2017 NO KAB/KOTA DAK 1 KOTA MATARAM Rp. 1.006.033.000 DUKUNGAN DANA DAK NON FISIK UNTUK AKREDITASI TAHUN 2017
- 21. DUKUNGAN DANA DAK NON FISIK DAN APBD (AKREDITASI PUSKESMAS) TAHUN ANGGARAN 2017 NO KRITERIA 1 Roadmap/pemetaan Puskesmas untuk akreditasi tahun 2017 2 Ada tim pendamping kab/kota yang terlatih dgn SK ka dinkes kab/kota 3 Usulan Dana Dak Non Fisik tahun selanjutnya sesuai roadmap 4 Ada dana pendampingan dan survei ( DAK NF dan APBD II ) 5 Sudah dilaksanakan pendampingan 6 Puskesmas yang direncanakan sudah melakukan langkah-langkah persiapan akreditasi 7 Ada dukungan dari provinsi ( ada tim pelatih & ada tim pendamping provinsi yang terlatih dgn SK ka dinkes prov) KRITERIA MINIMAL KAB/KOTA YANG SIAP MELAKSANAKAN AKREDITASI PUSKESMAS
- 22. KESIMPULAN 1. AKREDITASI MERUPAKAN KEBUTUHAN BAGI FKTP JIKA SUATU FKTP INGIN TERUS MAJU DAN BERKEMBANG DI ERA MEA (GLOBAL) 2. AKREDITASI FKTP MENJADI ALAT UNTUK MEMBANGUN TATA KELOLA ORGANISASI DAN TATA KELOLA KLINIK YANG BAIK AGAR TERCIPTA BUDAYA MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN. 3. PELAYANAN KESEHATAN DI FKTP AKAN TERLAKSANA DENGAN BAIK JIKA SETIAP FKTP MENERAPKAN STANDAR AKRDITASI DENGAN BENAR 4. AKREDITASI MENDORONG PENINGKATKAN MUTU PELAYANAN DAN KINERJA PUSKESMAS 5. STANDAR AKREDITASI MENGACU PADA SEMUA STANDAR DAN PEDOMAN PROGRAM YANG DILAKSANAKAN DI FKTP TERMASUK MENILAI SISTIM RUJUKAN
Editor's Notes
- Jaminan Kesehatan adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah, demham demikian untuk menjadi peserta jaminan ksehatan harus membayar iuran