Keputusan Bupati Paser memberikan pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lainnya guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

1. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR : /KEP- /2021
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS KOMUNIKASI KABUPATEN PASER
BUPATI PASER,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017
tentang Pencabutan Penetapan Izin Gangguan di Daerah, dan
ketentuan Pasal 4 Ayat (5) Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan
dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu, maka perlu menetapkan Pelimpahan
Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Paser;
b. bahwa pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-
Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan
Timur;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan
Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari
Tanah Grogot menjadi Tana Paser;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah

2. Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pencabutan Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-332 Tahun 2016
tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi
Kalimantan Timur;
4. Surat Kemenko Bidang Perekonomian Nomor S-
463/SES.M.EKON/10/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 Perihal
Mekanisme Penerbitan Izin Komersial atau Operasional dalam Sistem
OSS;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan
dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu;
6. Perjanjian Kerjasama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Paser Nomor 119/2689.1/DPMPTSP-II/2018 dan Nomor
503/693.1/DPMPTSP-3/X/2018 Tanggal 16 Oktober 2018 tentang
Tata Laksana Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam
dan Batuan (Galian C) pada Areal di Bawah atau Sampai Dengan 5
(Lima) Hektar di Kabupaten Paser
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Melimpahkan kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Paser sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
KEDUA :
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Penerima
Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini
harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku serta bertangung jawab kepada Bupati Paser;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 04 Juli 2019
BUPATI PASER,
H. YUSRIANSYAH SYARKAWI

3. Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser;
2. Inspektur Kabupaten Paser;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser;
6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Paser;
7. Kepala Dinas Perhubungan;
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Paser;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser;
11. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Paser;
12. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser;
13. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser;
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser;
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser;
16. Arsip

4. LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR : 503/KEP-576/2019
TANGGAL 04 JULI 2019
DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASER
NO SEKTOR JENIS IZIN DAN NON IZIN KETERANGAN
1. Pendidikan 1. Izin Pengoperasian Program atau
Satuan Pendidikan (Formal)
2. Izin Operasional Sekolah
3. Izin Penyelenggaraan Satuan
Pendidikan Nonformal
OSS (berlaku untuk
sekolah swasta)
Simyandu (berlaku untuk
sekolah negeri)
OSS
2. Kesehatan 1. Surat Izin Praktik Dokter
2. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis
3. Surat Izin Praktik Dokter Gigi
4. Surat Izin Praktik Kerja Tenaga Gizi
(SIKGz)
5. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan
Mulut
6. Surat Izin Kerja Radiografer
7. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi
Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
8. Surat Izin Praktikapoteker (SIPA)
9. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis
Kefarmasian (SIPTTK)
10.Surat Izin Praktik Tenaga
Refraksionis Optisien dan
Optemetris
11.Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
12.Surat Izin Kerja Bidan (SIKB)
13.Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
14.Surat Izin Kerja Sanitarian (SIKTS)
15.Surat Izin Praktik Fisioterapis
16.Izin Apotek
17.Izin Optikal
18.Izin Operasional Klinik
19.Izin Pendirian Rumah Sakit
20.Izin Operasional Rumah Sakit
21.Izin Operasional Puskesmas
22.Izin Pedagang Obat Eceran
23.Surat Izin Kerja (SIK) Teknisi Gigi
24.Surat Izin Kerja (SIK) Perekam
Medis
25.Surat Izin Kerja (SIK) Fisioterafis
26.Izin Unit TransfusiDarah (UTD)
27.Surat Terdaftar Penyehat
Tradisional (STPT)
28.Surat Izin Kerja Tenaga Sanitasi
Simyandu
Simyandu
Simyandu
Simyandu
Simyandu
Simyandu
Simyandu
Simyandu
Simyandu
Simyandu
Simyandu
Simyandu
Simyandu
Simyandu
OSS
Simyandu
OSS (Izin Mendirikan
Klinik dan Izin
Operasional Klinik
digabung menjadi Izin
Operasional Klinik)
OSS
OSS
Simyandu
OSS
Simyandu
Simyandu
Simyandu
Simyandu
Simyandu
Simyandu
Simyandu

5. (SIKTS)
29.Surat Izin Praktik (SIP) Penata
Anestesi
30.Surat Izin Praktik Elektromedis
(SIP-E)
Simyandu
Simyandu
3. Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
1. Izin Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan
2. Sertifikat Laik Fungsi
3. Penataan dan Peningkatan
Kualitas Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Hektare
4. Izin Lokasi
5. Izin Pematangan Lahan
Simyandu
OSS
Simyandu
OSS
Simyandu
4. Perhubungan 1. Izin Penyelenggaraan Angkutan
Orang
2. Kartu Pengawasan
OSS (Izin Trayek
Angkutan Umum dan
Izin Usaha Angkutan
(Darat, Laut, dan Udara)
digabung menjadi Izin
Penyelenggaraan
Angkutan Orang
Simyandu
5. Kelautan dan
perikanan
1. Tanda Daftar bagi Pembudidaya
Ikan Kecil
2. Tanda Pencatatan Kapal
Pengangkutan Ikan (TPKPI)
3. Surat Keterangan Pengumpulan
dan Pengiriman Hasil Perikanan
4. Tanda Daftar Kapal Perikanan
untuk Nelayan Kecil
5. Surat Izin Usaha Perikanan
OSS
Simyandu
Simyandu
OSS
OSS
6. Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) OSS
7. Lingkungan 1. Izin Lingkungan
2. Izin Pembuangan Air Limbah
3. Izin Pemanfaatan Air Limbah
untuk Aplikasi ke Tanah (Land
Application)
4. Izin Penyimpanan Sementara
Limbah B3
5. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3
6. Izin Keramaian
7. Izin Pemanfaatan Air Permukaan
8. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah
OSS
OSS
OSS
OSS
OSS
Simyandu
Simyandu
Simyandu
8. Penanaman modal 1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Pemberian Usulan Fasilitas Fiskal
kepada Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Badan Koordinasi
Penanaman Modal (PTSP BKPM)
3. Layanan Informasi Penanaman
OSS (Semua jenis Izin
Prinsip, Tanda Daftar
Perusahaan/TDP, dan
Pengesahan RPTKA
masuk dalam jenis
Pendaftaran
Investasi/NIB)
Simyandu
Simyandu

6. Modal
4. Layanan Pengaduan Masyarakat di
Bidang Penanaman Modal
5. Insentif Daerah dan/atau
Kemudahan Penanaman Modal di
Daerah
Simyandu
Simyandu
9. Perkebunan 1. Izin Usaha Perkebunan
2. Surat Tanda Daftar Usaha
Budidaya Pertanian dan
Perkebunan
3. Surat Tanda Daftar Usaha Industri
Pengelolaan Hasil Perkebunan
OSS (termasuk Izin
Usaha Perkebunan untuk
Budidaya dan Izin Usaha
Perkebunan untuk
Pengelolaan)
OSS
Simyandu
10. Pertanian dan
peternakan
1. Izin Produksi Benih Bina
2. Tanda Daftar Produsen Benih Bina
3. Tanda Daftar Pengedar Benih Bina
4. Izin Rumah Potong Hewan dan
Penjualan Daging
5. Izin Usaha Pertanian
6. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit
Ternak dan Pakan, Fasilitas
Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit
Hewan/Pasar Hewan
7. Izin Usaha Obat Hewan sebagai
Importir, Eksportir, dan Produsen
Simyandu
Simyandu
Simyandu
Simyandu
Simyandu
Simyandu
OSS
11. Pariwisata 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
(TDUP), meliputi izin usaha yang
sudah pernah dilimpahkan kepada
DPMPTSP yaitu :
1) Izin Usaha Hotel
2) Izin Usaha Motel/Losmen
3) Izin Usaha Penginapan Remaja
4) Izin Usaha Pondok Wisata
5) Izin Usaha Cottage
6) Izin Usaha Perkemahan
7) Izin Usaha Restoran
8) Izin Usaha Rumah Makan
9) Izin Usaha Bar
10) Izin Hunian Wisata/Apartemen
11) Izin Tempat Konvensi, Pameran
dan Balai Pertemuan
12) Izin Usaha Tata Boga (Catering)
13) Izin Hiburan Umum
14) Izin Pengusahaan Objek Wisata
15) Izin Pengusahaan Atraksi
Wisata
16) Izin Pengusahaan Taman
Rekreasi
17) Izin Pengusahaan Padang Golf
18) Izin Pengusahaan Kolam
Memancing
19) Izin Pengusahaan Arena Bola
Sodok
20) Izin Pengusahaan Musik Hidup
21) Izin Pengusahaan Karaoke
22) Izin Pengusahaan Spa
23) Izin Pengusahaan
OSS

7. Salon/Pangkas Rambut
24) Izin Pengusahaan Gelanggang
Olah Raga dan Fitnes
25) Izin Pengusahaan Diskotik
26) Izin Pengusahaan Gelanggang
Permainan Mekanik/Elektronik
27) Izin Jasa Biro Perjalanan
28) Izin Jasa Agen Perjalanan
Wisata
29) Izin Jasa Pramuwisata
30) Izin Jasa Konvensi, Perjalanan,
Insentif dan Pameran
31) Izin Jasa Impresariat
32) Izin Jasa Konsultan Pariwisata
33) Izin Jasa Informasi Pariwisata
2. Izin Pemasangan Reklame Simyandu
12. Perdagangan dan
Koperasi
1. Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP)
2. Izin Tanda Daftar Gudang
3. Surat Izin Usaha Pengecer BBM
(SIUP BBM)
4. Izin Usaha Bengkel Umum
5. Izin Usaha Sarang Burung Walet
6. Izin Penggunaan Alat Berat
7. Izin Pengelolaan Parkir Khusus
8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
9. Izin Koperasi Simpan Pinjam
OSS (Izin Usaha Toko
Swalayan untuk
Minimarket termasuk
dalam kategori Surat Izin
Usaha
Perdagangan/SIUP)
OSS
Simyandu
Simyandu
Simyandu
Simyandu
Simyandu
Simyandu
OSS
13. Perindustrian 1. Izin Usaha Industri (IUI)
2. Tanda Daftar Industri (TDI)
3. Izin Usaha Penggilingan Padi
OSS
OSS
Simyandu
14. Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
3. Izin Penggunaan Pemanfaatan
Tanah (IPPT)
OSS
OSS
Simyandu
15. Komunikasi dan
Informatika
1. Perizinan Penyelenggaraan Jasa
Telekomunikasi (Jasa Multimedia :
Layanan Akses Internet (Internet
Service Provider/ISP))
2. Perizinan Penyelenggaraan
Penyiaran (Lembaga Penyiaran
Berbayar (TV))
3. Perizinan Penyelenggaraan
Penyiaran (Lembaga Penyiaran
Swasta (LPS) TV dan Radio)
OSS
OSS
OSS
16. Pertambangan 1. Rekomendasi Teknis untuk
Penerbitan Izin Mineral Bukan
Logam dan Batuan (Galian C) pada
Areal di Bawah atau Sampai
dengan 5 (Lima) Hektar
JUMLAH 90 IZIN/NON IZIN

8. 16 Pertambangan 1. Rekomendasi Teknis untuk
Penerbitan Izin Mineral Bukan
Logam dan Batuan (Galian C) pada
Areal di Bawah atau Sampai
dengan 5 (Lima) Hektar
Simyandu
17 Sosial 1. Izin Pengumpulan Sumbangan
2. Izin Operasional Lembaga
Kesejahteraan Sosial (LKS)
Simyandu (Sumber :
503/KEP-665/2019)
JUMLAH 92 IZIN/NON IZIN
BUPATI PASER,
H. YUSRIANSYAH SYARKAWI