Dokumen tersebut membahas kondisi umum bidang cipta karya di Indonesia dari 2015-2019 yang meliputi capaian renstra, kondisi pelayanan air minum dan sanitasi, serta kondisi permukiman kumuh perkotaan. Dokumen ini juga menjelaskan kerangka regulasi yang mengatur bidang-bidang cipta karya seperti PBL, PKP, PPLP, dan PSPAM.

1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN BIDANG
CIPTA KARYA
2020-2024
Palembang, 10 Oktober 2019
Pelatihan Penyegaran Manajemen Kesatkeran
Bidang Permukiman (Refreshing Course)

2. #OUTLINE
#1.
Kondisi Umum
#2.
Peraturan
Perundang-
undangan Cipta
Karya
#3.
Isu, Potensi dan
Permasalahan
#4.
Tujuan dan
Sasaran Ditjen
Cipta Karya
2
#5.
Arah Kebijakan,
Strategi, Kerangka
Regulasi dan
Kerangka
Kelembagaan

3. #1.
Kondisi Umum
3

4. CAPAIAN RENSTRA 2015 - 2019
4
Sasaran Pokok
Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019
Target
Akhir
RPJMN
2015-2019
Capaian
2015
Capaian
2016
Capaian
2017
Capaian
2018
Target
/Prognosi
s 2019
Total
(Prognosis)
2015-2019
Notifikasi
Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Kawasan permukiman kumuh perkotaan
(Ha)
3.140 2.463 5.962 11.842 888 24.295
Tidak
tercapai
38.431
Akses air minum layak (%) 70.97% 71.66% 72.04% 73.60% 76.16% 76.16%
Tidak
tercapai
100
Akses sanitasi layak (%) 62.14% 64.07% 67.54% 69.06% 69.88% 69.88%
Tidak
tercapai
100
Sumber: Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMN 2015-2019 KemePUPR
Surat Sekjen No PR.0301-Sj/440 tanggal 23 April 2019

5. Kondisi Pelayanan Akses Air Minum
5
Sumber: BPS, 2017
Capaian akses Air
Minum Nasional
Belum ada akses
air minum
72,04%
27,96%
Jaringan
Perpipaan =
18,27%
Bukan Jaringan
Perpipaan =
53,77%
Perkotaan
29,3 Juta Jiwa
Perdesaan
43,9 Juta Jiwa
47,8
Juta Jiwa
140,8
Juta Jiwa

6. KONDISI PENGEMBANGAN SPAM (BASELINE 2019 DAN TARGET 2024)
6
• Terpenuhinya 75 % akses air minum layak (termasuk 30 % akses perpipaan). Baseline
Akses Perpipaan 2018 ialah 20,29 %
• Terpenuhinya 100% PDAM dengan Kinerja sehat. Baseline PDAM sehat 2018 = 59,6%
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Proporsi RT Yang
Memiliki Akses Air
Minum Layak (%)
RPJMN Teknokratik
/BPS
78%
Pelayanan Air minum (%)
Visium PUPR / Teknokratik Rentra PUPR
? %
75 %*
61,29%%
75 %*
88% Visium
81,05% Moderate
80,55% Pesimis
cakupan layanan air
minum
Paparan Air minum 24 juli 2019
74,2 %
88,2 %

7. Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
7
Sumber: Subdit Kawasan Permukiman Wilayah I, Direktorat PKP, 2019
SK
Kumuh
Bupati/Walikota
(Status
14
Nop
2017)
*)
Target
RPJMN
2015-2019
87.297,4
Ha
38.431
Ha
2015 2016 2017 2018 2019
3.140,02 Ha 2.462,74 Ha 5.962 Ha 11.842,32 Ha 8814,92 Ha
3.140 Ha 5.603 Ha 11.565 Ha 23.407 Ha 32.222 Ha
Program KOTAKU
mulai terlaksana
Luasan Kumuh yang
Ditangani
Gap: 6209 Ha
Kumulatif

8. Kondisi Pelayanan Akses Sanitasi
8
50% 76,91%
90% 58,85%
Lebih dari 50% penduduk
Indonesia berada di perkotaan.
Rumah tangga belum
memiliki akses air
limbah.
12
JUTA
76,91% Rumah tangga yang
memiliki akses air limbah.
Ket : Data BPS, 2017
90% TPA dioperasikan
secara open dumping.
58,85% Rumah tangga yang
memiliki akses ke saluran
drainase.
10% sanitary landfill.
Sumber: Direktorat PPLP, 2019
65 juta ton produksi sampah
per hari.
67,54% Akses Layak.
9,37% Akses Dasar.

9. Permasalahan Capaian Renstra 2015-2019
9
Tarif belum memenuhi Full Cost
Recovery
Kebocoran (Non-Revenue for
Water/NRW)
Komitmen Pemda
Pendanaan
Gap antara capaian dan target akses
universal
Rendahnya kesadaran masyarakat akan
PHBS
Terbatasnya kemampuan finansial
pemerintah dalam pembangunan
infrastruktur sanitasi
Minimnya dasar hukum pembangunan dan
pengelolaan sanitasi di daerah
Terbatasnya SDM yang memahami
pengelolaan sanitasi di tingkat Kab/Kota
Kemiskinan di perkotaan
Rendahnya kualitas lingkungan
hidup
Kurang memadainya penyediaan
infrastruktur permukiman
Kesenjangan sosial masyarakat
AIR MINUM SANITASI PERMUKIMAN KUMUH

10. #2.
Peraturan Perundang-
undangan Cipta Karya
10

11. Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan
11
UU 28/2002 Bangunan Gedung
UU 38/2004 Jalan
UU 11/1974 Pengairan
UU 18/2008 Pengelolaan Sampah
UU 20/2011 Rumah Susun
UU 26/2007
Penataan Ruang
UU 23/2014
Pemerintahan Daerah
UU 32/2009
Lingkungan Hidup
SEKTOR
TATANAN
KEPEMERINTAHAN
KEWILAYAHAN
LINGKUNGAN
HIDUP
UU No.1
Tahun 2011
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
UUD 1945
pasal 33 ayat 3
“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran
rakyat.”

12. Kerangka Regulasi PKP
12
UU 1/2011
tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
PP 88/2014
tentang Pembinaan
Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
PP 14/2016
tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Permen PUPR 14/2018
tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
PP 64/2016
tentang Pembangunan
Perumahan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah

13. Kerangka Regulasi PBL
13
UU 28/2002
tentang
Bangunan Gedung
PP 36/2005
Tentang Peraturan Pelaksanaan
UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung
Perpres 73/2011
tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Permen PU 29/2006 tentang Pedoman PersyaratanTeknis Bangunan
Gedung
Permen PU 20/2009 Pedoman Teknis Manajemen Proteksi
Kebakaran Di Perkotaan
Permen PUPR 5/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Permen PU 5/2007 tentang Pedoman Teknis Rumah Susun
Sederhana Bertingkat Tinggi
Permen PU 16/2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksan
Berkala Bangunan Gedung
Permen PUPR 6/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor 5/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan
Gedung
Permen PU 6/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan
Dan Lingkungan
Permen PU 17/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan
Bangunan Gedung
Permen PUPR 14/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
Permen PU 19/2007 Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
Pasca Gempa Bumi di Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi
Jawa Tengah
Permen PU 18/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan Permen PUPR 11/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan
Penilik Bangunan
Permen PU 22/2008 Jo. Permen PUPR 17/2018 tentang Pedoman
Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan status, Penghunian,
Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
Permen 11/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan Pada
Bangunan Gedung dan Persilnya
Permen PUPR 19/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Permen PU 24/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan Dan Perawatan
Bangunan Gedung
Permen PUPR 1/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar
Budaya Yang Dilestarikan
Permen PUPR 22/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Permen PU 25/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana
Induk Sistem Proteksi Kebakaran
Permen PUPR 2/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau Permen PUPR 27/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Permen PU 26/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi
Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan

14. Kerangka Regulasi PPLP – Air Limbah - Drainase
14
UU 32/2009
tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
PP 122/2015
tentang
Sistem
Penyediaan Air
Minum
PermenLH
68/2016
tentang
Baku Mutu Air
Limbah
Domestik
Permenneg LH
05/2012
tentang
Jenis Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan
yang Wajib memiliki
AMDAL
Permen PU
04/2017
tentang
Penyelenggaraan
SPALD
PP 27/2012
tentang
Izin Lingkungan
Permen LH
16/2012
tentang
Pedoman
Penyusunan
Dokumen
Lingkungan Hidup
UU 28/2002
tentang
Bangunan Gedung
UU 26/2007
tentang
Penataan Ruang
UU 32/2009
tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
PP 36/2005
tentang
Peraturan
Pelaksanaan
UU 28/2002
tentang Bangunan
Gedung
PP 27/2012
tentang
Izin Lingkungan
Permen PU
11/2014
tentang
Pengelolaan Air
Hujan pada
Bangunan Gedung
dan Persilnya
Permen PU
12/2014
tentang
Penyelenggaraan
Sistem Drainase
Perkotaan
Permenneg LH
05/2012
tentang
Jenis Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan
yang Wajib memiliki
AMDAL
PP 15/2010
tentang
Penyelenggaraan
Penataan Ruang
Air Limbah Drainase

15. UU 18/2008
tentang
Pengelolaan Sampah
UU 32/2009
tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
UU 26/2007
tentang
Penataan Ruang
PP 81/2012
tentang
Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Rumah
Tangga
PP 27/2012
tentang
Izin Lingkungan
Permen PU 03/2013
tentang
Penyelenggaraan Prasarana dan
Sarana Persampahan dalam
Penanganan Sampah RT dan
Sampah Sejenis RT
Permen PU 19/2012
tentang
Pedoman Penataan Ruang Kawasan
Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir
Sampah
Permenneg LH 05/2012
tentang
Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang Wajib Memiliki
AMDAL
Permen LHK 59/2016
tentang
Baku Mutu Lindi bagi Usaha
dan/atau Kegiatan Tempat
Pemrosesan Akhir Sampah
Perpres 97/2017
tentang
Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Rumah
Tangga
15
Kerangka Regulasi PPLP - Persampahan

16. Kerangka Regulasi PSPAM
16
PP 122/2015
tentang Sistem
Penyediaan Air Minum
Perpres 90/2016
Tentang BPPSPAM
Permen PUPR No. 04/PRT/M/2017
ttg Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah
Domestik
Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016
ttg Pemberian Dukungan Oleh
Pemerintah Pusat Dan/Atau
Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan SPAM
Permen PUPR No. 25/PRT/M/2016
ttg Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM
Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri
Oleh Badan Usaha
Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016
ttg Penyelenggaraan SPAM
Permen PUPR No. 15/PRT/M/2018
ttg Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) Bidang Pengelolaan SPAM
Kepmen PUPR No. 542/KPTS/M/2018
ttg Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
Pengelolaan SPAM
Permen PUPR No. 36/PRT/M/2016 ttg Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja
BPPSPAM Dan Sekretariat BPPSPAM

17. Pembagian Kewenangan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - CK
17
URUSAN PEMERINTAH
PUSAT
PEMERINTAH
PROVINSI
PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
AIR MINUM a. Penetapan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara
nasional.
b. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah provinsi, dan SPAM
untuk kepentingan strategis nasional.
Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas
Daerah kabupaten/kota.
Pengelolaan dan pengembangan SPAM di
Daerah kabupaten/kota.
PERSAMPAHAN a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara nasional.
b. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas Daerah provinsi dan
sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional.
Pengembangan sistem dan pengelolaan
persampahan regional.
Pengembangan sistem dan pengelolaan
persampahan dalam Daerah kabupaten/kota.
AIR LIMBAH a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara
nasional.
b. Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik
lintas Daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk
kepentingan strategis nasional.
Pengelolaan dan pengembangan sistem air
limbah domestik regional.
Pengelolaan dan pengembangan sistem air
limbah domestik dalam Daerah
kabupaten/kota.
DRAINASE a. Penetapan pengembangan sistem drainase secara nasional.
b. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lintas Daerah provinsi dan
sistem drainase untuk kepentingan strategis nasional.
Pengelolaan dan pengembangan sistem
drainase yang terhubung langsung dengan
sungai lintas Daerah kabupaten/kota.
Pengelolaan dan pengembangan sistem
drainase yang terhubung langsung dengan
sungai dalam Daerah kabupaten/kota.
PERMUKIMAN a. Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional.
b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis
nasional.
Penyelenggaraan infrastruktur pada
permukiman di kawasan strategis Daerah
provinsi.
Penyelenggaraan infrastruktur pada
permukiman di Daerah kabupaten/kota.
BANGUNAN GEDUNG a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis nasional.
b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis nasional
dan penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus.
a. Penetapan bangunan gedung untuk
kepentingan strategis Daerah provinsi.
b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk
kepentingan strategis Daerah provinsi.
Penyelenggaraan bangunan gedung di
wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk
pemberian izin mendirikan bangunan (IMB)
dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
PENATAAN BANGUNAN
DAN LINGKUNGANNYA
a. Penetapan pengembangan sistem penataan bangunan dan lingkungannya
secara nasional.
b. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di kawasan
strategis nasional.
Penyelenggaraan penataan bangunan dan
lingkungan di kawasan strategis Daerah
provinsi dan penataan bangunan dan
lingkungannya lintas Daerah kabupaten/kota.
Penyelenggaraan penataan bangunan dan
lingkungannya di Daerah kabupaten/kota.
Sumber: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

18. Pembagian Kewenangan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
18
URUSAN PEMERINTAH
PUSAT
PEMERINTAH
PROVINSI
PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
PERUMAHAN a. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR).
b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
nasional.
c. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena
relokasi program Pemerintah Pusat.
d. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi MBR.
a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah
korban bencana provinsi.
b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi
masyarakat yang terkena relokasi
program Pemerintah Daerah
provinsi.
a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
kabupaten/kota.
b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang
terkena relokasi program Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan
perumahan.
d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung
(SKBG).
KAWASAN PERMUKIMAN a. Penetapan sistem kawasan permukiman.
b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman
kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih.
Penataan dan peningkatan kualitas
kawasan permukiman kumuh dengan
luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di
bawah 15 (lima belas) ha.
a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan
kawasan permukiman.
b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan
permukiman kumuh dengan luas di bawah 10
(sepuluh) ha
PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH
---- ----- Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh
pada Daerah kabupaten/kota
PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS UMUM
(PSU)
Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan
permukiman.
Penyelenggaraan PSU permukiman Penyelenggaraan PSU Perumahan
Sumber: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

19. SPM Bidang PU (PP 2/2018 dan Permen PUPR 29/2018)
19
pemenuhan kebutuhan air minum curah
lintas kabupaten/kota;
Kuantitas: 60/l/o/h
Kualitas: tidak keruh, berwarna, berasa,
berbusa dan berbau
penyediaan pelayanan pengolahan air limbah
domestik regional lintas kabupaten/kota
Kuantitas: 1 setiap rumah
Provinsi Kab/Kota
pemenuhan kebutuhan pokok air minum
seharihari;
Kuantitas: 60/l/o/h
Kualitas: tidak keruh, berwarna, berasa,
berbusa dan berbau
penyediaan pelayanan pengolahan air limbah
Domestik
Kuantitas: 1 setiap rumah

20. #3.
Isu, Potensi dan
Permasalahan
20

21. Isu Strategis Pembangunan Infrastruktur 2020 - 2024
21
Sumber: Bappenas, 2019

22. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 2020-2024
Belum
Tercapainya
Layanan
Infrastruktur
Dasar
Permukiman
Pemanfaatan dan
Pengendalian
Capaian
Dukungan
Pembangunan
Sarana
Entitas Kawasan Pembinaan
Kurangnya
Sinergitas
Sektor dalam
Pembangunan
Berbasis
Entitas
Kawasan
Kurang
Optimalnya
Tata Kelola
Pemanfaatan
dan
Pengendalian
Infrastruktur
Terbatasnya
Kapasitas
Kelembagaan
Pembangunan
di Daerah
Penugasan
dalam
Peningkatan
Kualitas
Sarana
Pendukung
Permukiman
Kurang komprehensifnya pembangunan dalam
meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur permukiman

23. Potensi
• Global Goals
• Pengarusutamaan Gender (PUG)
Mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari
perencanaan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi atas
kebijakan dan program pembangunan nasional
• RAN MAPI Bagian dari penyusunan arah kebijakan
dan strategi infrastruktur PUPR 2015–2025
dalam menindaklanjuti upaya-upaya
mitigasi bencana dan antisipasi perubahan
iklim
• Standar Pelayanan Minimal
Peraturan
perundangan
Rencana sektoral
keciptakaryaan (RISPAM,
SSK, RTBL)
Dokumen WPS & MPDP
Rencana kab/kota
bidang cipta karya
(RPIJM)
• Keterpaduan Pembangunan Berbasis Penataan Ruang
Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018
• Partisipasi Dunia Usaha dalam pendanaan pembangunan
• Pemberdayaan masyarakat
23

24. Permasalahan
24
Ketimpangan
Ekonomi Wilayah
dan Kemiskinan
17.2
22.4
30.9
42.2
49.8
53.3
56.7
60
63.4
66.6
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
1970 1980 1990 2000 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Juta
Jiwa
Persentase
% Penduduk Perkotaan % Penduduk Perdesaan Jumlah Penduduk Perkotaan Jumlah Penduduk Perdesaan
Pertumbuhan
Penduduk dan
Urbanisasi
53,3%-2012
menjadi
Desentralisasi
Ketergantungan daerah terhadap pusat
Rendahnya kontribusi Pemda
Pencemaran lingkungan dan perubahan iklim
Reformasi Birokrasi
Tingginya tingkat kejadian bencana di Indonesia
Menurunnya daya
dukung lingkungan
Meningkatkan kerawanan kekeringan dan banjir
82% kota memiliki indeks rawan bencana tinggi
Posisi geografis di “Ring of Fire”
Memastikan penyelenggaraan berjalan secara efektif,
efisien, akuntabel, dan responsif
Sumber: Mastek Renstra CK,
Dit KIP 2019

25. #4.
Tujuan dan Sasaran
Ditjen Cipta karya
25

26. Rancangan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur Nasional
26
Sumber : Bappenas (2018)
RPJM I
(2005-2009)
RPJM II
(2010-2014)
RPJM III
(2015-2019)
RPJM IV
(2020-2024)
Menata kembali dan membangun
Indonesia di segala bidang yang
ditujukan untuk menciptakan
Indonesia yang aman dan damai,
yang adil dan demokratis dan yang
tingkat kesejahteraan rakyatnya
meningkat
Memantapkan penataan kembali
Indonesia di segala bidang
dengan menekankan upaya
peningkatan kualitas SDM
termasuk pengmbangan
kemampuan ilmu dan teknologi
serta penguatan daya saing
perekonomian
Memantapkan pembangunan
secara menyeluruh di berbagai
bidang dengan menekankan
pencapaian daya saing kompetitif
perekonomian berlandaskan
keunggulan sumber daya alam dan
sumber daya manusia berkualitas
serta kemampuan IPTEK yang
terus meningkat
Mewujudkan masyarakat Indonesia
yang mandiri, maju, adil, dan
makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang
dengan menekankan terbangunnya
struktur perekonomian yang
kokoh berlandaskan keunggulan
kompetititf di berbagai wilayah
yang didukung
oleh SDM
berkualitas
dan berdaya saing
dicapai melalui :
• Struktur Perekonomian yang Kokoh;
• Keunggulan Kompetitif Wilayah;
• SDM Berkualitas.

27. PRIORITAS NASIONAL (PN) RPJMN 2020-2024
27
PN 1
Penguatan
Ketahanan
Ekonomi untuk
Pertumbuhan
yang Berkualitas
PN 2
Mengembangkan
Wilayah untuk
Mengurangi
Kesenjangan dan
Menjamin
Pemerataan
PN 3
Meningkatkan
SDM yang
Berkualitas dan
Berdaya Saing
PN 4
Membangun
Kebudayaan
dan Karakter
Bangsa
PN 5
Memperkuat
Infrastruktur
untuk
Mendukung
Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
PN 6
Membangun
Lingkungan
Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan
Bencana, dan
Perubahan Iklim
PN 7
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam
dan
Transformasi
Pelayanan
Publik

28. Agenda Pembangunan Nasional Rancangan RPJMN 2020-2024
11
PN 7
PN 6
PN 5
PN 4
PN 3
PN 2
PN 1
Pro PN : Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi
KP : Pengembangan Kawasan Strategis (KEK/KI/KSPN)
Pengembangan Kawasan Perkotaan (Metropolitan luar jawa, Pemindahan IKN, Kota Besar s/d kecil, Kota Baru
Pemenuhan Pelayanan Dasar
Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Pedesaan
Pemenuhan Layanan Dasar (stunting, sekolah)
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (perguruan tinggi, olahraga)
Pemenuhan Pelayanan Dasar
Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Pedesaan
KP : - Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
- Penyediaan Akses Air Minum & Sanitasi (Air Limbah & Sampah) yang Layak & Aman
- Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan (limbah & sanitasi, modernisasi
pengelolaan sampah di WS Citarum & Pesisir Utara Pulau Jawa)
KP : - Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam & Lingkungan
Hidup (Pengurangan Sampah Domestik dan Sampah Plastik (DAK))
- Penanganan limbah (a) Pengurangan sampah domestik; dan (b) Pengelolaan
limbah cair

29. Target Penyediaan Akses Infrastruktur Permukiman
29
Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, Bappenas
Visium PUPR, Permen PUPR No.26/2017
Akses Air Minum Layak
61,29%  75,34%
Dengan Akses Perpipaan
20,29%  30,35% (24,45 juta SR)
Akses Perumahan dan
Permukiman Layak, Aman, dan
Terjangkau
38,30%  52,78%
Akses Sanitasi Layak 69,36%  90%
Termasuk Akses Aman 11,12%  20%
Pengelolaan Sampah Perkotaan 60,63%  100%
a. Penanganan Sampah 59,08%  80%
b. Dengan Pengurangan 1,55% 20%
VISIUM PUPR
Menurunkan luas
permukiman kumuh
perkotaan 27.000 Ha
menjadi 17.000 Ha
Meningkatkan persentase
pemenuhan sanitasi layak
75% menjadi 85%
Meningkatkan persentase
cakupan air minum 78%
menjadi 88%
RPJMN 2020 – 2024

30. #5.
Arah Kebijakan, Strategi,
Kerangka Regulasi dan
Kerangka Kelembagaan
30

31. RANCANGAN RENSTRA PUPR 2020-2024 USULAN PERUBAHAN
ARAH KEBIJAKAN
1 Peningkatan penyediaan infrastruktur
permukiman serta pengembangan sistem pengelolaan
dan pemanfaatan yang parstisipatif dan berkelanjutan
Peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman
yang partisipatif dan berkelanjutan
STRATEGI
1 Peningkatan penyediaan air minum aman yang
terjangkau, berkelanjutan dan semakin merata
Pemenuhan infrastruktur permukiman dengan prioritas
pada peningkatan akses air minum dan sanitasi layak
dan aman
2 Peningkatan cakupan pelayanan air limbah dan sampah
domestik yang berkelanjutan
Pembangunan infrastruktur permukiman secara terpadu
berbasis entitas kawasan
3 Penataan kawasan permukiman dengan prioritas pada
penanganan dan menghilangkan kawasan kumuh di
perkotaan
Penguatan pembinaan dan fasilitasi teknis
penyelenggaraan infrastruktur permukiman dan
bangunan gedung
4 Peningkatan penyelenggaraan tertib bangunan gedung
dan lingkungan dengan prioritas pada kawasan
perkotaan
Pengembangan sistem pemanfaatan infrastruktur dan
pengendalian kawasan permukiman
5 - Peningkatan kualitas sarana permukiman
USULAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENSTRA CK 2020-2024

32. RANCANGAN PETA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR 2020 - 2024
32
SS-11 – Meningkatnya kualitas tata
kelola penyelenggaraan
infrastruktur yang berkelanjutan
Pengembangan
SS-7 – Meningkatnya
kontribusi Badan Litbang
PUPR terhadap infrastruktur
nasional dan daya saing
bangsa berbasis hasil
penelitian
SS-7 – Meningkatnya
daya saing
konstruksi nasional
SS-10 – Meningkatnya
sumber daya manusia
(SDM) Aparatur PUPR
yang kompeten
Pelanggan
Stakeholder
SS-2 – Meningkatnya dukungan
konektivitas bagi penguatan
daya saing
SS-1 – Meningkatnya ketahanan air
SS-3 – Meningkatnya
pemenuhan kebutuhan
infrastruktur permukiman
Terwujudnya Infrastruktur dan SDM PUPR yang Andal
untuk Indonesia Maju, Adil, dan Makmur
SS-5 – Meningkatnya
penyediaan dan
pemanfaatan
infrastruktur PUPR
dalam wilayah
SS-6 – Meningkatnya
investasi dan sumber
pembiayaan infrastruktur
PU dan Perumahan
SS-9 – Meningkatnya
pengendalian intern
dalam penyelenggaraan
infrastruktur yang
ekonomis, efektif dan
efisien
Proses
Internal
SS-4 – Meningkatnya
pemenuhan kebutuhan
rumah layak huni
BPSDM
SETJEN
ITJEN
BALITBANG
DJBK
DJPIPUP
DJSDA DJBM DJCK DJP
BPIW
30 Juli 2019, Diskusi Ruang Rapat Kecil PKP, pukul 18.00
PP 14 Tahun 2016 Pasal 90 : Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan
Kawasan pengikat satu kesatuan sistem permukiman dilakukan sebagai perumahan dan Kawasan
Permukiman sesuai dengan hierarkinya berdasarkan RTRW

33. TUGAS DAN FUNGSI DITJEN CIPTA KARYA
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan
permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum,
pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dan drainase lingkungan serta
persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Sesuai Permen PUPR Nomor 03/2019
TUGAS :
• Perumusan kebijakan
• Pelaksanaan kebijakan
• Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
• pelaksanaan keterpaduan perencanaan dalam
penyelenggaraan permukiman
• Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
• Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
FUNGSI : di bidang pengembangan
kawasan permukiman,
pembinaan penataan
bangunan, pengembangan
sistem penyediaan air
minum, pengembangan
sistem pengelolaan air
limbah domestik dan
drainase lingkungan serta
persampahan

34. LINGKUP PELAKSANAAN DAN KEWENANGAN
34
Locus Core Business Ditjen CK dalam Kewenangannya sebagai pemerintah
Pusat
DITJEN CIPTA KARYA
Sesuai dengan UU No.1/2011 Ps 57:
Penyelenggaraan kawasan permukiman mencakup lingkungan
dan tempat kegiatan pendukung perikehidupan dan penghidupan di
perkotaan dan di perdesaan
DITJEN CIPTA KARYA
wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting secara
nasional terhadap kedaulatan
negara, pertahanan dan keamanan
negara, ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan, termasuk
wilayah yang telah ditetapkan
sebagai warisan dunia
berdasarkan pertimbangan dalam
rangka menjaga keutuhan dan
kesatuan bangsa, menjaga
kedaulatan Negara, implementasi
hubungan luar negeri, pencapaian
program strategis nasional dan
pertimbangan lain yang diatur
dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
LINTAS
DAERAH
PROVINSI
KEPENTINGAN STRATEGIS
NASIONAL
Kawasan Strategis Nasional
(KSN)

35. PETA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2020-2024
35
Stakeholder
SK-3. Peningkatan
kontribusi pemenuhan
akses air minum yang
layak
Pengembangan
Pelanggan
SK-2.
Keterpaduan
pemrograman,
penganggaran,
pemantauan dan
evaluasi
SS-3. Kementerian
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur
permukiman
SK-6. Peningkatan kualitas
penyelenggaraan bangunan gedung dan
penataan bangunan
Proses
Internal
SK-1. Keterpaduan
perencanaan dan
peningkatan kualitas
penyelenggaraan
kawasan
permukiman
SK-5. Peningkatan kontribusi
pemenuhan akses sanitasi
yang layak
SP. Meningkatnya pelayanan infrastruktur permukiman
SK-4. Peningkatan
kinerja kelembagaan
pengelola air minum SK-8.
Pelaksanaan
prasarana dan
sarana
permukiman
SK-7. Peningkatan kualitas prasarana dan
sarana pendidikan, olahraga, pasar, dan
lainnya
SK-9. Dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya
30 Juli 2019, Diskusi Ruang Rapat Kecil PKP, pukul 18.00
BPPSPAM
DIT. PSPAM
DIT. KIP
DIT. PKP
DIT. PPLP
BALAI PPW*
PPSPPOP
DIT. BPB
SETDITJEN
*) Balai PPW bukan Eselon 2

36. Arah Kebijakan dan Strategi Cipta Karya Tahun 2020 – 2024
Sumber: Permen PUPR Nomor 26/PRT/M/2017
tentang PANDUAN PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Perwujudan
Permukiman
layak huni
(livable
settlement)
Penerapan
Bangunan
Gedung
Hijau
Pembangunan
Permukiman
Tahan Bencana
Penerapan
Teknologi dan
Permukiman
Ramah
Lingkungan
01 02 03 0
4
Arah kebijakan meliputi 4 aspek;
Arah kebijakan utama
pembangunan infrastruktur
permukiman berdasarkan
visium PUPR menuju
perwujudan Hunian Cerdas
(Smart Living)
36

37. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
1. Smart living ialah cara mencapai target sustainability sesuai bidang Cipta Karya, dimaknai sebagai
permukiman cerdas
2. Tujuan SDGs Goal 11 yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan tahun 2030 (Aman, Inklusif,
Tanggap bencana, Berkelanjutan) menjadi target pemenuhan penyelenggaraan permukiman yang
tercantum dalam Renstra
3. Pembangunan dilaksanakan melalui pendekatan entitas
4. Layanan smart merupakan pelayanan dalam mengatasi permasalahan melalui pendekatan
Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dengan interkoneksi data dan respon cepat
5. Menuju permukiman cerdas, diperlukan inovasi secara rutin, bertahap (incremental), menyeluruh
(fundamental) maupun terobosan
6. Memperkuat peran stakeholder dan kemitraan dalam implementasi pembangunan infrastruktur
permukiman
17
Penafsiran Smart Living berdasarkan Visium PUPR dalam Konteks
Cipta Karya

38. Pembagian Kewenangan Berdasarkan UU 23/2014 (Air Minum)
Penerapan
Bangunan
Gedung
Hijau
Sub Urusan Pemerintah Pemerintah Provinsi Daerah Kab/Kota
Air Minum a. Penetapan
pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) secara nasional.
b. Pengelolaan dan
pengembangan SPAM
lintas Daerah provinsi,
dan SPAM untuk
kepentingan strategis
nasional.
Pengelolaan dan
pengembangan
SPAM lintas Daerah
kabupaten/kota.
Pengelolaan dan
pengembangan
SPAM di Daerah
kabupaten/kota .
38

39. Pembagian Kewenangan Berdasarkan UU 23/2014 (Kawasan Permukiman)
Perwujudan
Permukiman
layak huni
(livable
settlement)
Penerapan
Bangunan
Gedung
Hijau
Penerapan
Teknologi dan
Permukiman
Ramah
Lingkungan
Sub Urusan Pemerintah Pemerintah Provinsi Daerah Kab/Kota
Permukiman a. Penetapan sistem
pengembangan infrastruktur
permukiman secara nasional.
b. Penyelenggaraan infrastruktur
pada permukiman di kawasan
strategis nasional.
Penyelenggaraan infrastruktur
pada permukiman di kawasan
strategis Daerah provinsi.
Penyelenggaraan
infrastruktur pada
permukiman di Daerah
kabupaten/kota.
Kawasan
Permukiman
a. Penetapan sistem kawasan
permukiman.
b. Penataan dan peningkatan
kualitas kawasan permukiman
kumuh dengan luas 15 (lima
belas) ha atau lebih.
Penataan dan peningkatan
kualitas kawasan permukiman
kumuh dengan luas 10
(sepuluh) ha sampai dengan di
bawah 15 (lima belas) ha.
a. Penerbitan izin
pembangunan dan
pengembangan kawasan
permukiman.
b. Penataan dan peningkatan
kualitas kawasan
permukiman kumuh dengan
luas di bawah 10 (sepuluh)
ha.
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Kumuh
------- ------- Pencegahan perumahan dan
kawasan permukiman
kumuh pada Daerah
kabupaten/kota.
39

40. Pembagian Kewenangan Berdasarkan UU 23/2014 (Persampahan, Air limbah, dan Drainase)
Perwujudan
Permukiman
layak huni
(livable
settlement)
Penerapan
Bangunan
Gedung
Hijau
Penerapan
Teknologi dan
Permukiman
Ramah
Lingkungan
Sub Urusan Pemerintah Pemerintah Provinsi Daerah Kab/Kota
Persampahan a. Penetapan pengembangan sistem
pengelolaan persampahan secara
nasional.
b. Sistem pengelolaan persampahan
lintas Daerah provinsi, dan sistem
pengelolaan persampahan untuk
kepentingan strategis nasional.
Pengembangan sistem dan
pengelolaan persampahan
regional.
Pengembangan sistem dan
pengelolaan persampahan
dalam Daerah
kabupaten/kota.
Air Limbah a. Penetapan pengembangan sistem
pengelolaan air limbah domestik
secara nasional.
b. Pengelolaan dan pengembangan
sistem pengelolaan air limbah
domestik lintas Daerah provinsi, dan
sistem pengelolaan air limbah
domestik untuk kepentingan strategis
nasional.
Pengelolaan dan
pengembangan sistem air
limbah domestik regional.
Pengelolaan dan
pengembangan sistem air
limbah domestik dalam
Daerah kabupaten/kota.
Drainase a. Penetapan pengembangan sistem
drainase secara nasional.
b. Pengelolaan dan pengembangan
sistem drainase lintas Daerah provinsi
dan sistem drainase untuk
kepentingan strategis nasional.
Pengelolaan dan
pengembangan sistem
drainase yang terhubung
langsung dengan sungai lintas
Daerah kabupaten/kota.
Pengelolaan dan
pengembangan sistem
drainase yang terhubung
langsung dengan sungai
dalam Daerah
kabupaten/kota.
40

41. Pembagian Kewenangan Berdasarkan UU 23/2014 (Bangunan Gedung)
Perwujudan
Permukiman
layak huni
(livable
settlement)
Penerapan
Bangunan
Gedung
Hijau
Penerapan
Teknologi dan
Permukiman
Ramah
Lingkungan
Sub Urusan Pemerintah Pemerintah Provinsi Daerah Kab/Kota
Bangunan
Gedung
a. Penetapan bangunan gedung
untuk kepentingan strategis
nasional.
b. Penyelenggaraan bangunan
gedung untuk kepentingan
strategis nasional dan
penyelenggaraan bangunan
gedung fungsi khusus.
a. Penetapan bangunan
gedung untuk
kepentingan strategis
Daerah provinsi.
b. Penyelenggaraan
bangunan gedung untuk
kepentingan strategis
Daerah provinsi.
Penyelenggaraan bangunan
gedung di wilayah Daerah
kabupaten/kota, termasuk
pemberian izin mendirikan
bangunan (IMB) dan sertifikat
laik fungsi bangunan gedung.
Penataan
Bangunan
dan
Lingkungannya
a. Penetapan pengembangan
sistem penataan bangunan
dan lingkungannya secara
nasional.
b. Penyelenggaraan penataan
bangunan dan lingkungannya
di kawasan strategis nasional.
Penyelenggaraan penataan
bangunan dan lingkungan di
kawasan strategis Daerah
provinsi dan penataan
bangunan dan lingkungannya
lintas Daerah kab/kota
Penyelenggaraan penataan
bangunan dan lingkungannya
di Daerah kabupaten/kota.
41

42. RENCANA SEKTOR DIAMANATKAN OLEH PP NO 15 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Perwujudan
Permukiman layak
huni (livable
settlement)
42
“Pelaksanaan program pemanfaatan ruang harus memperhatikan:
a. Standar kualitas lingkungan
b. Aspek kelayakan ekonomi dan finansial
c. Aspek kelayakan teknis
d. Standar pelayanan minimal”
“Dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disusun
rencana induk masing-masing sektor sebagai acuan pelaksanaan pembangunan”
“Pelaksanaan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
secara terpadu, yang lokasinya harus mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan
dalam rencana tata ruang”
“Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan kegiatan pelaksanaan rencana
pembangunan”
P a s a l 9 8
A y a t ( 1 )
A y a t ( 2 )
A y a t ( 3 )
A y a t ( 4 )

43. Strategi Peningkatan Akses Air Minum
43
DITJEN SDA DIT. PSPAM, DITJEN CK
DAERAH/
PUSAT
KLASTER A
Diperlukan kebijakan fiskal secara utuh dari hulu ke
hilir untuk membangun SPAM 10 Juta SR
“

44. Kebijakan dan Strategi BPPSPAM
• Melakukan monitoring dan evaluasi
kinerja penyelenggara SPAM BUMN/
BUMD
• Meningkatkan kinerja penyelenggara
SPAM BUMN/ BUMD
• Menyusun rekomendasi kepada
Pemerintah Pusat dan pemerintah
Daerah dalam rangka peningkatan
kinerja penyelenggara SPAM BUMN/
BUMD
• Menyusun rekomendasi kepada
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam
menjaga kepentingan yang seimbang
antara penyelenggara dengan
pelanggan
• Mendorong pengembangan SPAM
melalui pendanaan non APBN
• Melakukan penilaian terhadap aspek keuangan, pelayanan,
operasional dan SDM terhadap penyelenggara SPAM BUMN/
BUMD
• Menfasilitasi peningkatan kinerja SPAM BUMN/ BUMD melalui
penurunan kehilangan air, penerapan tarif FCR dan peningkatan
kualitas air pada penyelenggara SPAM BUMN/ BUMD
• Memberikan rekomendasi peningkatan kinerja penyelenggara
SPAM BUMN/ BUMD kepada pemerintah pusat/ daerah
• Memberikan rekomendasi dalam menjaga kepentingan yang
seimbang antara penyelenggara dengan pelanggan kepada
pemerintah pusat/ daerah
• Menfasilitasi pengembangan SPAM melalui pendanaan non APBN
baik melalui KPBU maupun alternative pembiayaan lainnya
• Menfasilitasi penyelenggara SPAM BUMN/ BUMD untuk
menerapkan Zona Air Minum Prima
• Menfasilitasi penyelenggara SPAM BUMN/ BUMD untuk
menyusun business plan
Sumber: BPPSPAM, 2019
KEBIJAKAN
STRATEGI
44

45. Kebijakan dan Strategi Pengurangan Luasan Kumuh
KEBIJAKAN
• Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan untuk
penanganan Permukiman Kumuh
• Penanganan Kumuh Perkotaan
secara Komprehensif
• Mengembangkan kawasan
permukiman secara
berkelanjutan
STRATEGI
• Penguatan pembagian peran Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Swasta,
Akademisi/Pemerhati/Praktisi dan Masyarakat
• Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan
teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan
keterlibatan dalam penanganan kumuh
• Kerjasama pembiayaan penanganan yang
disepakati bersama antara Pemerintah dengan
Pemerintah Daerah
• Penguatan database dan pengelolaan Sistem
Informasi Nasional yang terintegrasi dengan
Sistem Informasi Daerah
• Menyusun Perencanaan dan Pemrograman
Pembangunan Hunian dan Infrastruktur
Kawasan
• Pengawasan secara berkala dalam pelaksanaan
dan pemanfaatan hasil pembangunan
• Penataan kawasan yang mendorong kepastian
bermukim dan sesuai rencana tata ruang
• Mengurangi kerentanan fisik berbasis
Pengarusutamaan Pengurangan Resiko
Bencana
45

46. Strategi Peningkatan Akses Sanitasi
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik Terpusat (SPALD-T)
1. Skala Regional/Kota
2. Skala Permukiman
3. Skala Kawasan Khusus
• Keseluruhan sistem sanitasi merupakan tanggung jawab pemda
• Ditujukan sebagai pilot project/stimulan kepada pemda
• Hanya sebagian sistem yang dapat ditangani
• Sistem lainnya tetap harus dituntaskan oleh pemda secara mandiri
Sumber: Direktorat PPLP, 2019
01 AIR LIMBAH
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik Setempat (SPALD-S)
1. Instalasi Pengolahan Lumpur
Tinja (IPLT)
1. Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL)
2. Jaringan pipa retikulasi dan induk
3. Kapasitas min 200 KK dan max.
50% SR untuk SPALD-T skala
permukiman dan atau 1000 SR
untuk SPALD-T kapasitas > 2.000 SR
4. Bangunan IPLT
1. Lahan
2. Bangunan pendukung (kantor,
rumah pompa, pagar, hangar
peralatan, dll)
3. Sambungan Rumah (SR)
4. Biaya OM
5. Penyadaran masyarakat
6. Sarana pengangkutan dan
penyedotan lumpur tinja
(truk/mobil tinja)
PUSAT DAERAH
46
“

47. Strategi Peningkatan Akses Sanitasi
02 PERSAMPAHAN
JENIS INFRASTRUKTUR
1. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional/Kota
2. Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
3. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
1. Sel TPA Sanitary Landfill sebagai
percontohan
2. Jalan operasional di TPA
3. Instalasi Pengolahan Lindi (IPL)
4. Hanggar TPS 3R
5. Peralatan pengolah sampah
(komposter)
6. Motor sampah
7. Bangunan TPST
1. Lahan
2. Jalan akses ke TPA
3. Sarana pengumpulan
dan pengangkutan
4. Biaya OM TPA, TPST, TPS
3R
5. Pemberdayaan
masyarakat
PUSAT DAERAH
03 DRAINASE LINGKUNGAN
47
“
PUSAT DAERAH
1. Saluran drainase
lingkungan sebagai
percontohan di segmen
tertentu
2. Kolam retensi skala
permukiman
1. Lahan
2. Saluran sekunder dan
primer
3. Biaya OM

48. 48
KETERANGAN:
• Fokus penanganan terbagi menjadi Permukiman Perkotaan (U) dan Permukiman Perdesaan (R).
• Kemampuan ekonomi dalam pembangunan Kab/Kota-nya dibagi menjadi Maju (M) danTertinggal (T)
• Kebijakan penanganan:
a) Kuadran I (Perkotaan Maju)
intervensi dilakukan dengan NSPK/Pembinaan
b) Kuadran II (Perdesaan Maju)
Intervensi dilakukan dengan NSPK/Pembinaan
c) Kuadran III (PerkotaanTertinggal)
Intervensi dilakukan dengan Pelaksanaan Fisik dan Pemberdayaan
d) Kuadran IV (PerdesaanTertinggal)
intervensi dilakukan denganTURBINLAKWAS.
KUADRAN I
MENDORONG DAERAH
UNTUK
MEMANFAATKAN DANA
APBD
KUADRAN II
PEMBERDAYAAN
KUADRAN III
PEMBANGUNAN/
PEMBERDAYAAN
KUADRAN IV
TURBINLAKWAS
PERKOTAAN PERDESAAN
MAJU
TERTINGGAL
Strategi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

49. Kab/Kota yang
dikategorikan sebagai
kegiatan di Kawasan
Strategis Nasional
(KSN), Direktif
Presiden, Komitmen
Menteri PUPR, Aspirasi
Kemitraan,
Infrastruktur Skala
Regional, MYC
Lanjutan, dan PHLN
Kab/Kota yang memiliki
tingkat kerawanan air
dan kerawanan
sanitasi yang tinggi
yang memiliki dokumen
perencanaan RISPAM
dan SSK : 137
Kab/Kota
1. Kab/Kota yang memiliki tingkat
kerawanan air yang tinggi dan
memiliki RISPAM dgn nilai >75% :
50 Kab/Kota
2. Kab/Kota yang memiliki tingkat
kerawanan air yang tinggi dan
memiliki RISPAM dgn nilai <75% :
176 Kab/Kota
3. Kab/Kota yang memiliki tingkat
kerawanan air yang tinggi dan
belum memiliki RISPAM : 9
Kab/Kota
4. Kab/Kota yang memiliki tingkat
kerawanan air yang tidak tinggi :
142 Kab/Kota
1. Kab/Kota yang memiliki
tingkat kerawanan
sanitasi dan memiliki
SSK : 194 Kab/Kota
2. Kab/Kota yang tidak
rawan sanitasi dan
memiliki SSK : 158
Kab/Kota
3. Kab/Kota yang belum
memiliki SSK : 25
Kab/Kota
KLASTER C
KLASTER B KLASTER D
KLASTER A
49
Klasterisasi dari 514 kab/kota di seluruh Indonesia

50. STRATEGIS/KEPENTINGAN
NASIONAL
DIREKTIF PRESIDEN/
KOMITMEN KEMENTERIAN
FOKUS CIPTA KARYA
• Kawasan Strategis Nasional dan
kawasan yang mempunyai kepentingan
nasional (UU 23/2014)
• Kawasan Strategis Nasional (PP
13/2017) (Revisi RTRWN)
• Kawasan Ekonomi Khusus
• Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
(Perpres 56/2018)
• Perbatasan Nasional (Inpres 1/2019,
Inpres 6/2015)
• Kawasan Pulau-pulau Kecil Terluar
(Kepres 6/2017)
• Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
(SKB 5 Menteri)
• PON dan Peparnas (Inpres 10/2017)
• Pembangunan sarana prasarana guna
menunjang penguatan SDM (arahan
sidang kabinet 18 Juli 2018)
• Pembangunan PTKIN (Perpres 57/2016)
• Renovasi dan pembangunan sarana
olahraga dan pasar (Perpres 64/2018)
• Kota Baru Tanjung Selor (Inpres 9/2018)
• Penyediaan infrastruktur di daerah yang
rawan air dan rawan sanitasi dan
hunian yang belum layak
Goals Hunian Cerdas (Smart Living)
Fokus Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

51. 51
Pemenuhan Standard Pelayanan Perkotaan (SPP) dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) pada permukiman di Kawasan Strategis Nasional
(KSN) dan kawasan yang mempunyai kepentingan nasional
Prioritas penanganan di daerah rawan air dan rawan sanitasi
tinggi pada kab/kota dengan fiskal rendah
Penetapan lokasi berdasarkan kriteria rawan air dan rawan sanitasi serta
ketersediaan dokumen perencanaan
Keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman
melalui penguatan database
Pemanfaatan alternatif pendanaan berdasarkan kondisi fiskal
daerah (KPBU, DAK, Hibah SR)
Penguatan pembagian peran Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Swasta, Akademisi/Pemerhati/Praktisi dan Masyarakat
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan melalui
peningkatan kualitas dan perubahan wajah kawasan
Strategi Pembangunan Infrastruktur Permukiman

52. Output Kegiatan Rancangan Renstra CK 2020-2024
15
Peraturan Penyelenggaraan Kawasan
Permukiman
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Kawasan
Permukiman
Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur Kawasan Permukiman
Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Permukiman
Pembangunan Infrastruktur
Permukiman Berbasis Masyarakat
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Layanan Dukungan Manajemen Satker
Layanan Perkantoran
PKP
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD
Penyelenggara SPAM
Peningkatan Kerjasama Investasi
Penyelenggaraan SPAM
Rekomendasi Peningkatan Penyelenggaraan
SPAM
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Layanan Dukungan Manajemen Satker
Layanan Perkantoran
BPPSPAM
PSPAM
Perencanaan dan Kemitraan
Infrastruktur Permukiman
Pemrograman Infrastruktur
Permukiman
Keterpaduan Pelaksanaan
Infrastruktur Permukiman
Pemantauan dan Evaluasi
Infrastruktur Permukiman
Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Infrastruktur Permukiman
Penyelenggaraan Habitat
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Layanan Dukungan Manajemen Satker
Layanan Perkantoran
KIP
Peraturan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
Pembinaan dan Pengawasan
Pengembangan SPAM
Pembangunan SPAM
Peningkatan SPAM
Perluasan SPAM
SPAM Berbasis Masyarakat
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Layanan Dukungan Manajemen Satker
Layanan Perkantoran

53. Output Kegiatan Rancangan Renstra CK 2020-2024
16
Peraturan Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Permukiman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Sistem Pengelolaan Drainase
Sistem Pengelolaan Persampahan
Penyehatan Lingkungan Permukiman
Berbasis Masyarakat
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Layanan Dukungan Manajemen Satker
Layanan Perkantoran
PPLP
Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak
Pembinaan Teknis Bidang Cipta Karya
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Layanan Dukungan Manajemen Satker
Layanan Perkantoran
SETDITJEN
PPSPPOP
Peraturan Penataan Bangunan dan
Lingkungan
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan
Penataan Lingkungan
Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara
Pengembangan Penyelenggaraan Bangunan
Gedung
Pengembangan Penyelenggaraan Penataan
Bangunan dan Lingkungan
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Layanan Dukungan Manajemen Satker
Layanan Perkantoran
BPB
Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan,
Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana
Pendidikan
Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana
Pendidikan Dasar dan Menengah
Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana
Madrasah dan Sekolah Keagamaan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi
Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Negeri
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi
Sarana Prasarana Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Negeri
Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan,
Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana
Olahraga, dan Pasar
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi
Sarana Prasarana Olahraga
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi
Sarana Prasarana Pendukung PON dan
Penataan Kawasan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi
Sarana Prasarana Pasar
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Layanan Dukungan Manajemen Satker
Layanan Perkantoran

54. TERIMA KASIH
54