SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Oleh :
AMIR NURAHMAN S.H.,M.H
KASI PIDUM KEJAKSAAN
NEGERI MAGETAN
KONSEKUENSI
HUKUM DAN
UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN
ANAK DAN TPKS
TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL
 KEKERASAN
Setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan
sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan
atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang
 KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau
mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan Secara fisik,
seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah
publik atau dalam
Jenis-jenis kekerasan
Penghinaan
Memaki
Mengancam
Melarang berhub dg klrga
Intimidasi
isolasi
meninggalkan
keluarga
(suami,istri, anak)
tanpa beri nafkah
lahir batin
Memaksa hub seks
Penyerangan seksual
Pencabulan
Perkosaan
Tak beri nafkan
Memaksa mengemis/minta2
Memaksa prostitusi
Dikucilkan dr
pergaulan masyarakat
Black campaign
Memukul
Menampar
Meninju
Menendang
Menjambak
Mencekik
Mencubit
Mendorong
Penculikan
Penyekapan
Psikis
Ekonomi
Seksual Sosial
Penelantaran
rumga
Fisik
Dg/tanpa alat bantu
(sapu, gunting, tongkat,
tali,sabuk,
Sjam, senpi, dll)
TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL
Dalam UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 Tindak pidana kekerasan
seksual terdiri atas :
 Pelecahan Seksual non fisik
 Pelecehan Seksual Fisik
 Pemaksaan kontrasepsi
 Pemaksaan sterilisasi
 Pemaksaan perkawinan
 Penyiksaan seksual
 Eksploitasi seksual
 Perbudakan seksual
 Kekerasan seksual berbasis elektronik
 Perkosaan
 Pencabulan
 Persetubuhan anak
 Pornografi
 Pemaksaan pelacuran
 dll
ANCAMAN HUKUMAN UU
TPKS
 Pelecehan Non Fisik : Pasal 5
Pidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)
 Pelecehan Seksual Fisik : Pasal 6
Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).
 Pemaksaan Kontrasepsi : Pasal 8
Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).
 Pasal 9
Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).
 Pemaksaan Perkawinan : Pasal 10
Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).
 Penyiksaan Seksual : Pasal 11
Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).
ANCAMAN HUKUMAN UU
TPKS
 Pasal 12 :
Pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 Ekploitasi seksual : Pasal 13
Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik : Pasal 14
Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).
PERLINDUNGAN ANAK
Segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi,
secara optimal sesuai harkat dan martabat
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi , demi terwujudnya
anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak
mulia, dan sejahtera.
(Pasal 3 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan
Anak)
ANCAMAN HUKUMAN
UU No. 23 TAHUN 2002, PERLINDUNGAN ANAK
 Pasal 77 : PENELANTARAN ANAK
- Penjara max 5 tahun denda max 100 juta
 Pasal 80 : PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK
Akibatkan luka berat 5 tahun, 100 juta
Akibatkan mati 10 tahun, 200 juta
 Pasal 81 : PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
Penjara 3-15 tahun, denda 60-300 Juta
 Pasal 82 : PENCABULAN TERHADAP ANAK
Penjara 3-15 tahun, denda 60-300 Juta
 Pasal 83 : PENCULIKAN ANAK/ PERDAGANGAN ANAK
Penjara 3-15 tahun, denda 60-300 Juta
KASUS TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
ANAK DAN PEREMPUAN DI KEJAKSAAN
NEGERI MAGETAN
BULAN JUMLAH PASAL
JANUARI 1 PERKARA Pasal 80 (1) UU RI NO. 35 Tahun 2014 :
Melakukan Kekerasan terhadap Anak
FEBRUARI 1 PERKARA Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 :
Mendistribusikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
melanggar kesusilaan
MARET 3 PERKARA 1. Pasal 170 ayat (2) KUHP
2. Pasal 36 UU RI NO. 44 Tahun 2008
3. Pasal 82 UU RI NO. 17 Tahun 2016
APRIL 2 PERKARA 1. Pasal 81 (2) UU 17/2016
2. Pasal 81 (2) UU 17/2016
MEI NIHIL NIHIL
JUNI 2 PERKARA 1. Pasal 81 UU 17/2016 :
2. Pasal 82 UU 17/2016 : Melakukan
Kekerasan Memaksa Anak Untuk
Melakukan Perbuatan Cabul
KASUS TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
ANAK DAN PEREMPUAN DI KEJAKSAAN
NEGERI MAGETAN
BULAN JUMLAH PASAL
JULI 2 PERKARA 1. Pasal 81 UU 17/2016
2. Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 :
Mendistribusikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
melanggar kesusilaan
AGUSTUS 3 PERKARA 1. Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014
2. Pasal 81 UU 17/2016
3. Pasal 81 UU 17/2016
SEPTEMBER 2 PERKARA 1. Pasal 82 UU 17/2016
2. Pasal 81 UU 17/2016
TOTAL 16 KORBAN
TERIMA
KASIH

More Related Content

What's hot

Contoh Proposal pengajuan dana Karang Taruna 3.docx
Contoh Proposal pengajuan dana Karang Taruna 3.docxContoh Proposal pengajuan dana Karang Taruna 3.docx
Contoh Proposal pengajuan dana Karang Taruna 3.docxRhezaArya
 
Surat pernyataan pengakuan kesanggupan tunggakan pt.jnc
Surat pernyataan pengakuan   kesanggupan tunggakan pt.jncSurat pernyataan pengakuan   kesanggupan tunggakan pt.jnc
Surat pernyataan pengakuan kesanggupan tunggakan pt.jncAdi Notaris
 
Adendum perjanjian
Adendum perjanjianAdendum perjanjian
Adendum perjanjianLegal Akses
 
Strategi pembangunan pertahanan & keamanan untuk menegakkan kedaulatan na...
Strategi pembangunan pertahanan & keamanan untuk menegakkan kedaulatan na...Strategi pembangunan pertahanan & keamanan untuk menegakkan kedaulatan na...
Strategi pembangunan pertahanan & keamanan untuk menegakkan kedaulatan na...Azlan Abdurrahman
 
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...CIkumparan
 
PROPOSAL SEPAK BOLA KU-10 & KU 12 2018
PROPOSAL SEPAK BOLA KU-10 & KU 12 2018PROPOSAL SEPAK BOLA KU-10 & KU 12 2018
PROPOSAL SEPAK BOLA KU-10 & KU 12 2018nur murtomo
 
Proposal pju rw 4 dusun banjar
Proposal pju rw 4 dusun banjarProposal pju rw 4 dusun banjar
Proposal pju rw 4 dusun banjarEko Marta
 
Buku panduan organisasi hipmi ok
Buku panduan organisasi hipmi okBuku panduan organisasi hipmi ok
Buku panduan organisasi hipmi okTeddie Dian Patria
 
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEASK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 
Surat keterangan tanah dan bangunan
Surat keterangan tanah dan bangunanSurat keterangan tanah dan bangunan
Surat keterangan tanah dan bangunanPemerintah Pauh
 
Permohonan pembukaan rekening
Permohonan pembukaan rekeningPermohonan pembukaan rekening
Permohonan pembukaan rekeningcucurohmawati
 
Contoh surat-akta-jual-beli-tanah-rumah-ruko-bangunan-office-doc
Contoh surat-akta-jual-beli-tanah-rumah-ruko-bangunan-office-docContoh surat-akta-jual-beli-tanah-rumah-ruko-bangunan-office-doc
Contoh surat-akta-jual-beli-tanah-rumah-ruko-bangunan-office-docSurya Permana
 
Proposal cendana fc
Proposal cendana fcProposal cendana fc
Proposal cendana fcLusty Sae
 
Surat keterangan menikah
Surat keterangan menikahSurat keterangan menikah
Surat keterangan menikahAbru Niipook
 
Surat keterangan penguburan 4
Surat keterangan penguburan 4Surat keterangan penguburan 4
Surat keterangan penguburan 4Warnet Raha
 

What's hot (20)

Contoh Proposal pengajuan dana Karang Taruna 3.docx
Contoh Proposal pengajuan dana Karang Taruna 3.docxContoh Proposal pengajuan dana Karang Taruna 3.docx
Contoh Proposal pengajuan dana Karang Taruna 3.docx
 
Surat pernyataan pengakuan kesanggupan tunggakan pt.jnc
Surat pernyataan pengakuan   kesanggupan tunggakan pt.jncSurat pernyataan pengakuan   kesanggupan tunggakan pt.jnc
Surat pernyataan pengakuan kesanggupan tunggakan pt.jnc
 
Adendum perjanjian
Adendum perjanjianAdendum perjanjian
Adendum perjanjian
 
Strategi pembangunan pertahanan & keamanan untuk menegakkan kedaulatan na...
Strategi pembangunan pertahanan & keamanan untuk menegakkan kedaulatan na...Strategi pembangunan pertahanan & keamanan untuk menegakkan kedaulatan na...
Strategi pembangunan pertahanan & keamanan untuk menegakkan kedaulatan na...
 
Surat Keterangan Nikah
Surat Keterangan NikahSurat Keterangan Nikah
Surat Keterangan Nikah
 
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
 
PROPOSAL SEPAK BOLA KU-10 & KU 12 2018
PROPOSAL SEPAK BOLA KU-10 & KU 12 2018PROPOSAL SEPAK BOLA KU-10 & KU 12 2018
PROPOSAL SEPAK BOLA KU-10 & KU 12 2018
 
Proposal pju rw 4 dusun banjar
Proposal pju rw 4 dusun banjarProposal pju rw 4 dusun banjar
Proposal pju rw 4 dusun banjar
 
Surat permohonan ke bank
Surat permohonan ke bankSurat permohonan ke bank
Surat permohonan ke bank
 
Buku panduan organisasi hipmi ok
Buku panduan organisasi hipmi okBuku panduan organisasi hipmi ok
Buku panduan organisasi hipmi ok
 
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEASK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
 
Surat keterangan tanah dan bangunan
Surat keterangan tanah dan bangunanSurat keterangan tanah dan bangunan
Surat keterangan tanah dan bangunan
 
Permohonan pembukaan rekening
Permohonan pembukaan rekeningPermohonan pembukaan rekening
Permohonan pembukaan rekening
 
RUU TPKS
RUU TPKSRUU TPKS
RUU TPKS
 
Contoh surat-akta-jual-beli-tanah-rumah-ruko-bangunan-office-doc
Contoh surat-akta-jual-beli-tanah-rumah-ruko-bangunan-office-docContoh surat-akta-jual-beli-tanah-rumah-ruko-bangunan-office-doc
Contoh surat-akta-jual-beli-tanah-rumah-ruko-bangunan-office-doc
 
Sk. lembaga adat desa
Sk. lembaga adat desaSk. lembaga adat desa
Sk. lembaga adat desa
 
Proposal cendana fc
Proposal cendana fcProposal cendana fc
Proposal cendana fc
 
Surat keterangan menikah
Surat keterangan menikahSurat keterangan menikah
Surat keterangan menikah
 
Permendagri 114 2014 format
Permendagri 114 2014 formatPermendagri 114 2014 format
Permendagri 114 2014 format
 
Surat keterangan penguburan 4
Surat keterangan penguburan 4Surat keterangan penguburan 4
Surat keterangan penguburan 4
 

Similar to KONSEKUENSI HUKUM UU TPKS DAN ANAK.pptx

TINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN.pptx
TINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN.pptxTINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN.pptx
TINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN.pptxRizkyAulia61
 
Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika
Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotikaPenyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika
Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotikaArif Kurniawan
 
SESI II ATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL TTG ESA ONLINE.pdf
SESI II ATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL TTG ESA ONLINE.pdfSESI II ATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL TTG ESA ONLINE.pdf
SESI II ATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL TTG ESA ONLINE.pdfECPAT Indonesia
 
- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx
- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx
- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptxssuser1519bc
 
Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia
Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia
Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia Damar Juniarto
 
STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...
STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...
STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...RieshaRed
 
MATERI KONFIK SOSIAL.ppt
MATERI KONFIK SOSIAL.pptMATERI KONFIK SOSIAL.ppt
MATERI KONFIK SOSIAL.pptPolsekBalong
 
JMS MEDSOS - SEKOLAH.pptx
JMS MEDSOS - SEKOLAH.pptxJMS MEDSOS - SEKOLAH.pptx
JMS MEDSOS - SEKOLAH.pptxZenArmor
 
medsos_bullying_dan_budaya_kekerasan.pptx
medsos_bullying_dan_budaya_kekerasan.pptxmedsos_bullying_dan_budaya_kekerasan.pptx
medsos_bullying_dan_budaya_kekerasan.pptxAndyAchsan
 
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatifUnsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatifAhmad Solihin
 
Ceramah Pernak Pernik Kdrt
Ceramah Pernak Pernik KdrtCeramah Pernak Pernik Kdrt
Ceramah Pernak Pernik KdrtPeople Power
 
Bagaimana Blogger Menyikapi UU ITE?
Bagaimana Blogger Menyikapi UU ITE?Bagaimana Blogger Menyikapi UU ITE?
Bagaimana Blogger Menyikapi UU ITE?Ari Juliano Gema
 
KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...
KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...
KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...Ai Maryati Solihah
 
PPT Hoax dalam kacamata hukum pidana.pptx
PPT Hoax dalam kacamata hukum pidana.pptxPPT Hoax dalam kacamata hukum pidana.pptx
PPT Hoax dalam kacamata hukum pidana.pptxRayya14
 
Beberapa Contoh Kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Beberapa Contoh Kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)Beberapa Contoh Kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Beberapa Contoh Kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)Indriyatno Banyumurti
 
Cerdas Paham Daring (light version)
Cerdas Paham Daring (light version)Cerdas Paham Daring (light version)
Cerdas Paham Daring (light version)Supri yanto
 

Similar to KONSEKUENSI HUKUM UU TPKS DAN ANAK.pptx (20)

TINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN.pptx
TINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN.pptxTINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN.pptx
TINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN.pptx
 
Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika
Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotikaPenyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika
Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika
 
SESI II ATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL TTG ESA ONLINE.pdf
SESI II ATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL TTG ESA ONLINE.pdfSESI II ATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL TTG ESA ONLINE.pdf
SESI II ATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL TTG ESA ONLINE.pdf
 
- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx
- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx
- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx
 
Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia
Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia
Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia
 
STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...
STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...
STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...
 
MATERI KONFIK SOSIAL.ppt
MATERI KONFIK SOSIAL.pptMATERI KONFIK SOSIAL.ppt
MATERI KONFIK SOSIAL.ppt
 
JMS MEDSOS - SEKOLAH.pptx
JMS MEDSOS - SEKOLAH.pptxJMS MEDSOS - SEKOLAH.pptx
JMS MEDSOS - SEKOLAH.pptx
 
Uu no 21_2007
Uu no 21_2007Uu no 21_2007
Uu no 21_2007
 
medsos_bullying_dan_budaya_kekerasan.pptx
medsos_bullying_dan_budaya_kekerasan.pptxmedsos_bullying_dan_budaya_kekerasan.pptx
medsos_bullying_dan_budaya_kekerasan.pptx
 
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatifUnsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
 
Ceramah Pernak Pernik Kdrt
Ceramah Pernak Pernik KdrtCeramah Pernak Pernik Kdrt
Ceramah Pernak Pernik Kdrt
 
Bagaimana Blogger Menyikapi UU ITE?
Bagaimana Blogger Menyikapi UU ITE?Bagaimana Blogger Menyikapi UU ITE?
Bagaimana Blogger Menyikapi UU ITE?
 
Anggi irawan
Anggi irawanAnggi irawan
Anggi irawan
 
Uu perdaganngan orang
Uu perdaganngan orangUu perdaganngan orang
Uu perdaganngan orang
 
Hate speech
Hate speechHate speech
Hate speech
 
KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...
KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...
KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...
 
PPT Hoax dalam kacamata hukum pidana.pptx
PPT Hoax dalam kacamata hukum pidana.pptxPPT Hoax dalam kacamata hukum pidana.pptx
PPT Hoax dalam kacamata hukum pidana.pptx
 
Beberapa Contoh Kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Beberapa Contoh Kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)Beberapa Contoh Kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Beberapa Contoh Kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
 
Cerdas Paham Daring (light version)
Cerdas Paham Daring (light version)Cerdas Paham Daring (light version)
Cerdas Paham Daring (light version)
 

Recently uploaded

414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptxrachmatpawelloi
 
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).pptMATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).pptbambang62741
 
PPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONAL
PPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONALPPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONAL
PPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONALMayangWulan3
 
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptxKeperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptxrachmatpawelloi
 
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptx
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptxSediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptx
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptxwisanggeni19
 
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptToksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptRoniAlfaqih2
 
SEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATAN
SEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATANSEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATAN
SEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATANYayahKodariyah
 
456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.ppt
456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.ppt456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.ppt
456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.pptDesiskaPricilia1
 
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdfStrategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdfhsetraining040
 
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docxpuskesmasseigeringin
 
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/mamateri kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/maGusmaliniEf
 
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar KeperawatanHaslianiBaharuddin
 
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinann
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinannPelajaran Distosia Bahu pada persalinann
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinannandyyusrizal2
 
Update 2023 Tentang Sepsis Dan Syok Pada Pasien Dewasa
Update 2023 Tentang Sepsis Dan Syok Pada Pasien DewasaUpdate 2023 Tentang Sepsis Dan Syok Pada Pasien Dewasa
Update 2023 Tentang Sepsis Dan Syok Pada Pasien DewasaErdinataKusuma1
 
05. PPT Pelayanan Kefarmasian Penggunanan Obat Bimbingan.pptx
05. PPT Pelayanan Kefarmasian Penggunanan Obat Bimbingan.pptx05. PPT Pelayanan Kefarmasian Penggunanan Obat Bimbingan.pptx
05. PPT Pelayanan Kefarmasian Penggunanan Obat Bimbingan.pptxssuser1f6caf1
 
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptanatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptRoniAlfaqih2
 
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptx
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptxLaporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptx
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptxkaiba5
 
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdfMeboix
 
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptxTUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptxTriNurmiyati
 
materi tentang sistem imun tubuh manusia
materi tentang sistem  imun tubuh manusiamateri tentang sistem  imun tubuh manusia
materi tentang sistem imun tubuh manusiastvitania08
 

Recently uploaded (20)

414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
 
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).pptMATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
 
PPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONAL
PPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONALPPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONAL
PPT KONTRASEPSI KB HORMONAL DAN NON HORMONAL
 
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptxKeperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
 
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptx
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptxSediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptx
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptx
 
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptToksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
 
SEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATAN
SEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATANSEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATAN
SEDIAAN EMULSI : DEFINISI, TIPE EMULSI, JENIS EMULGATOR DAN CARA PEMBUATAN
 
456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.ppt
456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.ppt456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.ppt
456720224-1-Antenatal Care-Terpadu-10-T-ppt.ppt
 
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdfStrategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
 
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx
 
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/mamateri kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
 
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
 
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinann
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinannPelajaran Distosia Bahu pada persalinann
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinann
 
Update 2023 Tentang Sepsis Dan Syok Pada Pasien Dewasa
Update 2023 Tentang Sepsis Dan Syok Pada Pasien DewasaUpdate 2023 Tentang Sepsis Dan Syok Pada Pasien Dewasa
Update 2023 Tentang Sepsis Dan Syok Pada Pasien Dewasa
 
05. PPT Pelayanan Kefarmasian Penggunanan Obat Bimbingan.pptx
05. PPT Pelayanan Kefarmasian Penggunanan Obat Bimbingan.pptx05. PPT Pelayanan Kefarmasian Penggunanan Obat Bimbingan.pptx
05. PPT Pelayanan Kefarmasian Penggunanan Obat Bimbingan.pptx
 
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptanatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
 
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptx
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptxLaporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptx
Laporan Kasus - Tonsilitis Kronik Eksaserbasi Akut.pptx
 
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
 
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptxTUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
 
materi tentang sistem imun tubuh manusia
materi tentang sistem  imun tubuh manusiamateri tentang sistem  imun tubuh manusia
materi tentang sistem imun tubuh manusia
 

KONSEKUENSI HUKUM UU TPKS DAN ANAK.pptx

  • 1. Oleh : AMIR NURAHMAN S.H.,M.H KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN KONSEKUENSI HUKUM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN TPKS
  • 2. TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  KEKERASAN Setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang  KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan Secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam
  • 3. Jenis-jenis kekerasan Penghinaan Memaki Mengancam Melarang berhub dg klrga Intimidasi isolasi meninggalkan keluarga (suami,istri, anak) tanpa beri nafkah lahir batin Memaksa hub seks Penyerangan seksual Pencabulan Perkosaan Tak beri nafkan Memaksa mengemis/minta2 Memaksa prostitusi Dikucilkan dr pergaulan masyarakat Black campaign Memukul Menampar Meninju Menendang Menjambak Mencekik Mencubit Mendorong Penculikan Penyekapan Psikis Ekonomi Seksual Sosial Penelantaran rumga Fisik Dg/tanpa alat bantu (sapu, gunting, tongkat, tali,sabuk, Sjam, senpi, dll)
  • 4. TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Dalam UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas :  Pelecahan Seksual non fisik  Pelecehan Seksual Fisik  Pemaksaan kontrasepsi  Pemaksaan sterilisasi  Pemaksaan perkawinan  Penyiksaan seksual  Eksploitasi seksual  Perbudakan seksual  Kekerasan seksual berbasis elektronik  Perkosaan  Pencabulan  Persetubuhan anak  Pornografi  Pemaksaan pelacuran  dll
  • 5. ANCAMAN HUKUMAN UU TPKS  Pelecehan Non Fisik : Pasal 5 Pidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)  Pelecehan Seksual Fisik : Pasal 6 Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  Pemaksaan Kontrasepsi : Pasal 8 Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  Pasal 9 Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  Pemaksaan Perkawinan : Pasal 10 Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  Penyiksaan Seksual : Pasal 11 Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  • 6. ANCAMAN HUKUMAN UU TPKS  Pasal 12 : Pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  Ekploitasi seksual : Pasal 13 Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik : Pasal 14 Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  • 7. PERLINDUNGAN ANAK Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi , demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. (Pasal 3 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak)
  • 8. ANCAMAN HUKUMAN UU No. 23 TAHUN 2002, PERLINDUNGAN ANAK  Pasal 77 : PENELANTARAN ANAK - Penjara max 5 tahun denda max 100 juta  Pasal 80 : PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK Akibatkan luka berat 5 tahun, 100 juta Akibatkan mati 10 tahun, 200 juta  Pasal 81 : PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK Penjara 3-15 tahun, denda 60-300 Juta  Pasal 82 : PENCABULAN TERHADAP ANAK Penjara 3-15 tahun, denda 60-300 Juta  Pasal 83 : PENCULIKAN ANAK/ PERDAGANGAN ANAK Penjara 3-15 tahun, denda 60-300 Juta
  • 9. KASUS TINDAK KEKERASAN SEKSUAL ANAK DAN PEREMPUAN DI KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN BULAN JUMLAH PASAL JANUARI 1 PERKARA Pasal 80 (1) UU RI NO. 35 Tahun 2014 : Melakukan Kekerasan terhadap Anak FEBRUARI 1 PERKARA Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 : Mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan MARET 3 PERKARA 1. Pasal 170 ayat (2) KUHP 2. Pasal 36 UU RI NO. 44 Tahun 2008 3. Pasal 82 UU RI NO. 17 Tahun 2016 APRIL 2 PERKARA 1. Pasal 81 (2) UU 17/2016 2. Pasal 81 (2) UU 17/2016 MEI NIHIL NIHIL JUNI 2 PERKARA 1. Pasal 81 UU 17/2016 : 2. Pasal 82 UU 17/2016 : Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul
  • 10. KASUS TINDAK KEKERASAN SEKSUAL ANAK DAN PEREMPUAN DI KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN BULAN JUMLAH PASAL JULI 2 PERKARA 1. Pasal 81 UU 17/2016 2. Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 : Mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan AGUSTUS 3 PERKARA 1. Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014 2. Pasal 81 UU 17/2016 3. Pasal 81 UU 17/2016 SEPTEMBER 2 PERKARA 1. Pasal 82 UU 17/2016 2. Pasal 81 UU 17/2016 TOTAL 16 KORBAN