SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO
APA ITU KEJAKSAAN?
Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang
fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman yang melaksanakan kekuasaan
negara di bidang penuntutan serta kewenangan
lain berdasarkan undang-undang.
ALUR
PENANGANAN
PERKARA
PIDANA
KEPOLISIAN
KEJAKSAAN
PENGADILAN
LAPAS
BIDANG-BIDANG PADA KEJAKSAAN
MEDIA SOSIAL & GAME ONLINE
Media sosial adalah media daring yang digunakan
untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses
interaksi antara user satu dengan user lain, serta
mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat
aplikasi khusus menggunakan jaringan internet.
Tujuan dari adanya media sosial sendiri adalah
sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan
antar pengguna dengan cakupan wilayah yang
sangat luas.
DAMPAK POSITIF
SARANA
BERBISNIS
SARANA
PEMBELAJARAN
MEMUDAHKAN
PENCARIAN
INFORMASI
SARANA
HIBURAN
MEMUDAHKAN
KOMUNIKASI
TOKOH
INSPIRATIF
TOBIAS JUSTIN
(JESS NO LIMIT; Youtuber Gaming)
• Youtuber dengan jumlah subscriber ketiga di
Indonesia
• Duta untuk Piala Presiden Esports 2019
• Penghasilan per bulan mencapai kurang lebih 260
juta Rupiah
MUHAMMAD IKHSAN
(RRQ ‘Lemon’; Atlit eSport MLBB)
• Pro Gamer, Youtuber dan Content Creator
• Memenangkan berbagai kompetisi nasional
maupun internasional bersama tim RRQ (MPL,
M1)
• Penghasilan per bulan mencapai kurang lebih 28
juta sampai dengan 646 juta Rupiah
NABILA RAHMARIZATI MAHARANI
(BTR BabyLa; Atlit eSports PUBGM)
• Pro Gamer
• Memenangkan kompetisi PINC 2019 bersama tim
Belletron
JEROME POLIN SIJABAT
(Youtuber, Selebriti Internet)
• Penerima beasiswa Mitsui—Bussan di Universitas Waseda,
Jepang
• Pemilik channel Youtube Nihongo Mantappu yang berisi
konten edukatif
• Penghasilan per bulan mencapai kurang lebih 1000 USD
DAMPAK NEGATIF
Persebaran Informasi Palsu
Mengganggu Kesehatan Mental
Pornografi
Kecemburuan Sosial hingga Pencurian
Kekerasan dan Penculikan
BERKARYA DENGAN
MEDIA SOSIAL
PENGGUNAAN
MEDIA SOSIAL
DENGAN TIDAK BENAR
KALIAN PILIH YANG MANA?
TINDAK PIDANA – UU ITE
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
• PASAL 27 ayat (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.“
• PASAL 45 ayat (1) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).”
• PASAL 27 ayat (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. “
• PASAL 45 ayat (2) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
• PASAL 27 ayat (3) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
• PASAL 45 ayat (3) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”
• PASAL 27 ayat (4) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”
• PASAL 45 ayat (4) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).”
• PASAL 28 (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”
• PASAL 45 ayat (1) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
• PASAL 28 (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”
• PASAL 45A ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan
untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
• PASAL 29 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”
• PASAL 45B “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”
TINDAK PIDANA – KUHP
• PASAL 362 “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara
paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”
• PASAL 363
ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus,
kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang
dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang
diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
ayat(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5,
maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
TINDAK PIDANA – KUHP
• Pasal 351
(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah,
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
• Pasal 352
(1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan
pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja
padanya, atau menjadi bawahannya.
(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
• Pasal 353
(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatka luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(3) Jika perbuatan itu mengkibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
• Pasal 354
(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan
tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
• Pasal 355
(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lams lima belas tahun.
TINDAK PIDANA – KUHP
• PASAL 328 “Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya
sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau
kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to JMS MEDSOS - SEKOLAH.pptx

Undang-Undang nomor 31 tahun 1999
Undang-Undang nomor 31 tahun 1999Undang-Undang nomor 31 tahun 1999
Undang-Undang nomor 31 tahun 1999Muhammad Sirajuddin
 
Tindak pidana korupsi 31 99
Tindak pidana korupsi 31 99Tindak pidana korupsi 31 99
Tindak pidana korupsi 31 99mapjmakassar
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...Idik Saeful Bahri
 
Uu 1999 nomor 31 pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu 1999 nomor 31 pemberantasan tindak pidana korupsiUu 1999 nomor 31 pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu 1999 nomor 31 pemberantasan tindak pidana korupsiMystic333
 
Undang undang nomor 31 pidana korupsi
Undang undang nomor 31 pidana korupsiUndang undang nomor 31 pidana korupsi
Undang undang nomor 31 pidana korupsiSyem James
 
Presentation Kelompok 4.pptx
Presentation Kelompok 4.pptxPresentation Kelompok 4.pptx
Presentation Kelompok 4.pptxYtBay1
 
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsiUu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsiaanpalisury
 
STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...
STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...
STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...RieshaRed
 
Tugas hbl forum dan quiz minggu 6
Tugas hbl forum dan quiz minggu 6Tugas hbl forum dan quiz minggu 6
Tugas hbl forum dan quiz minggu 6rifaaa_092
 
KONSEKUENSI HUKUM UU TPKS DAN ANAK.pptx
KONSEKUENSI HUKUM UU TPKS DAN ANAK.pptxKONSEKUENSI HUKUM UU TPKS DAN ANAK.pptx
KONSEKUENSI HUKUM UU TPKS DAN ANAK.pptxjoevarenzmr
 
Tugas kelompok delik tertentu dlm kuhp
Tugas kelompok delik tertentu dlm kuhpTugas kelompok delik tertentu dlm kuhp
Tugas kelompok delik tertentu dlm kuhpIndah Maulidiyah MSK
 
Kuhp bab-xii-pemalsuan-surat
Kuhp bab-xii-pemalsuan-suratKuhp bab-xii-pemalsuan-surat
Kuhp bab-xii-pemalsuan-suratKiki Nurhasanah
 
Pasal pasal
Pasal pasalPasal pasal
Pasal pasalumum
 
RUU Perubahan UU ITE
RUU Perubahan UU ITERUU Perubahan UU ITE
RUU Perubahan UU ITEICT Watch
 
Draf RUU Terorisme - 24 Mei 2018
Draf RUU Terorisme - 24 Mei 2018Draf RUU Terorisme - 24 Mei 2018
Draf RUU Terorisme - 24 Mei 2018AndamAnnisa
 
Soal Adelin Lis Versi Riau
Soal Adelin Lis Versi RiauSoal Adelin Lis Versi Riau
Soal Adelin Lis Versi RiauPeople Power
 
Kuhp buku kedua
Kuhp buku keduaKuhp buku kedua
Kuhp buku keduaSei Enim
 

Similar to JMS MEDSOS - SEKOLAH.pptx (20)

uu311999.pdf
uu311999.pdfuu311999.pdf
uu311999.pdf
 
Undang-Undang nomor 31 tahun 1999
Undang-Undang nomor 31 tahun 1999Undang-Undang nomor 31 tahun 1999
Undang-Undang nomor 31 tahun 1999
 
Tindak pidana korupsi 31 99
Tindak pidana korupsi 31 99Tindak pidana korupsi 31 99
Tindak pidana korupsi 31 99
 
Pp eptik
Pp  eptikPp  eptik
Pp eptik
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
 
Uu 1999 nomor 31 pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu 1999 nomor 31 pemberantasan tindak pidana korupsiUu 1999 nomor 31 pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu 1999 nomor 31 pemberantasan tindak pidana korupsi
 
Undang undang nomor 31 pidana korupsi
Undang undang nomor 31 pidana korupsiUndang undang nomor 31 pidana korupsi
Undang undang nomor 31 pidana korupsi
 
Presentation Kelompok 4.pptx
Presentation Kelompok 4.pptxPresentation Kelompok 4.pptx
Presentation Kelompok 4.pptx
 
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsiUu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
 
STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...
STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...
STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...
 
INSAN
INSANINSAN
INSAN
 
Tugas hbl forum dan quiz minggu 6
Tugas hbl forum dan quiz minggu 6Tugas hbl forum dan quiz minggu 6
Tugas hbl forum dan quiz minggu 6
 
KONSEKUENSI HUKUM UU TPKS DAN ANAK.pptx
KONSEKUENSI HUKUM UU TPKS DAN ANAK.pptxKONSEKUENSI HUKUM UU TPKS DAN ANAK.pptx
KONSEKUENSI HUKUM UU TPKS DAN ANAK.pptx
 
Tugas kelompok delik tertentu dlm kuhp
Tugas kelompok delik tertentu dlm kuhpTugas kelompok delik tertentu dlm kuhp
Tugas kelompok delik tertentu dlm kuhp
 
Kuhp bab-xii-pemalsuan-surat
Kuhp bab-xii-pemalsuan-suratKuhp bab-xii-pemalsuan-surat
Kuhp bab-xii-pemalsuan-surat
 
Pasal pasal
Pasal pasalPasal pasal
Pasal pasal
 
RUU Perubahan UU ITE
RUU Perubahan UU ITERUU Perubahan UU ITE
RUU Perubahan UU ITE
 
Draf RUU Terorisme - 24 Mei 2018
Draf RUU Terorisme - 24 Mei 2018Draf RUU Terorisme - 24 Mei 2018
Draf RUU Terorisme - 24 Mei 2018
 
Soal Adelin Lis Versi Riau
Soal Adelin Lis Versi RiauSoal Adelin Lis Versi Riau
Soal Adelin Lis Versi Riau
 
Kuhp buku kedua
Kuhp buku keduaKuhp buku kedua
Kuhp buku kedua
 

Recently uploaded

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desassuser274be0
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 

Recently uploaded (10)

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 

JMS MEDSOS - SEKOLAH.pptx

  • 2. APA ITU KEJAKSAAN? Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
  • 5. MEDIA SOSIAL & GAME ONLINE Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Tujuan dari adanya media sosial sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antar pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas.
  • 8. TOBIAS JUSTIN (JESS NO LIMIT; Youtuber Gaming) • Youtuber dengan jumlah subscriber ketiga di Indonesia • Duta untuk Piala Presiden Esports 2019 • Penghasilan per bulan mencapai kurang lebih 260 juta Rupiah
  • 9. MUHAMMAD IKHSAN (RRQ ‘Lemon’; Atlit eSport MLBB) • Pro Gamer, Youtuber dan Content Creator • Memenangkan berbagai kompetisi nasional maupun internasional bersama tim RRQ (MPL, M1) • Penghasilan per bulan mencapai kurang lebih 28 juta sampai dengan 646 juta Rupiah
  • 10. NABILA RAHMARIZATI MAHARANI (BTR BabyLa; Atlit eSports PUBGM) • Pro Gamer • Memenangkan kompetisi PINC 2019 bersama tim Belletron
  • 11. JEROME POLIN SIJABAT (Youtuber, Selebriti Internet) • Penerima beasiswa Mitsui—Bussan di Universitas Waseda, Jepang • Pemilik channel Youtube Nihongo Mantappu yang berisi konten edukatif • Penghasilan per bulan mencapai kurang lebih 1000 USD
  • 12. DAMPAK NEGATIF Persebaran Informasi Palsu Mengganggu Kesehatan Mental Pornografi Kecemburuan Sosial hingga Pencurian Kekerasan dan Penculikan
  • 13.
  • 14. BERKARYA DENGAN MEDIA SOSIAL PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DENGAN TIDAK BENAR KALIAN PILIH YANG MANA?
  • 15. TINDAK PIDANA – UU ITE UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 • PASAL 27 ayat (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.“ • PASAL 45 ayat (1) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” • PASAL 27 ayat (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. “ • PASAL 45 ayat (2) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” • PASAL 27 ayat (3) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” • PASAL 45 ayat (3) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” • PASAL 27 ayat (4) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.” • PASAL 45 ayat (4) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
  • 16. • PASAL 28 (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” • PASAL 45 ayat (1) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” • PASAL 28 (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” • PASAL 45A ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” • PASAL 29 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” • PASAL 45B “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”
  • 17. TINDAK PIDANA – KUHP • PASAL 362 “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” • PASAL 363 ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. pencurian ternak; 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih: 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. ayat(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
  • 18. TINDAK PIDANA – KUHP • Pasal 351 (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. • Pasal 352 (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. • Pasal 353 (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatka luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (3) Jika perbuatan itu mengkibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun • Pasal 354 (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. • Pasal 355 (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lams lima belas tahun.
  • 19. TINDAK PIDANA – KUHP • PASAL 328 “Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”