Konflik sosial dapat terjadi karena perbedaan antar individu, kebudayaan, kepentingan, dan perubahan sosial yang cepat. Pasal-pasal KUHP seperti penganiayaan, pengrusakan, dan pencemaran nama baik berpotensi menimbulkan konflik. Tindak pidana seksual terhadap anak dan perzinaan diancam hukuman penjara.

2. KONFLIK SOSIAL
• Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah
perseteruan dan/atau benturan fisik dengakekerasan antara
dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam
waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan
ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu
stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
• Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang tentang Konflikyang terjadi di
daerah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang tidak
dapat diselesaikan dengan cara biasa.

3. TUJUAN PENANGANAN KONFLIK
a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram,
damai, dan sejahtera;
b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan
sosial kemasyarakatan;
c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana
umum;
f. memberikan pelindungan dan pemenuhan hak korban; dan
g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta
sarana dan prasarana umum.

4. PENYEBAB TERJADINYA KONFLIK
1. Perbedaan Antar Perorangan (individu)
Dalam bermasyarakat, individu satu dengan yang lain tidak
selalu sependapat mengenai pandangan tertentu. Hal ini
disebabkan setiap individu mempunyai sifat dan karakter
berbeda-beda, sehingga perbedaan inilah yang menjadi
faktor terjadinya konflik di masyarakat.
2. Perbedaan Kebudayaan
Indonesia memiliki perbedaan budaya yang beragam yang
dapat mendorong terjadinya konflik. Pasalnya, perbedaan
pola pikir, watak, tabiat, dan tingkah laku dari masing-
masing kebudayaan berbeda. Selain itu, konflik yang
diawali dari kebudayaan umumnya dikarenakan tidak ada
rasa saling menghormati satu sama lain.

5. 3. Perbedaan Kepentingan
Kepentingan dapat berarti luas. Perbedaan kepentingan
dapat mencakup dari sisi politik, sosial budaya, ekonomi,
keamanan, sumber daya, dan lainnya.Lantaran setiap
orang memiliki maksud, tujuan dan kepentingan tertentu
dalam suatu hal sehingga memicu konflik. Selain itu, konflik
juga dipicu rasa saling tidak mau mengalah satu sama lain.
4. Terjadinya Perubahan Sosial Yang Cepat
Kehidupan sosial di masyarakat merupakan hal yang
dinamis, artinya selalu mengalami pembaharuan dan
perubahan. Kedinamisan yang terlalu cepat dapat memicu
terjadinya disorganisasi serta ketidaksiapan masyarakat
dalam menerimanya. Hal ini akan memantik konflik sosial di
lingkungan masyarakat.

6. PASAL – PASAL YANG BERPOTENSI TERJADINYA
KONFLIK SOSIAL
Pasal 351 KUHP (PENGANIAYAAN)
(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp4.500.
(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum
penjara selama-lamanya lima tahun.
(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum
penjara selama-lamanya tujuh tahun. (K.U.H.P. 338).
(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang
dengan sengaja.
(5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum

7. Pasal 170 KUHP (PENGROYOKAN)
(1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan
kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara
selama-lamanya lima tahun enam bulan. (K.U.H.P. 336).
(2) Tersalah dihukum :
1e. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan
sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang
dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka ; (K.U.H.P. 406
s, 412).
2e. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika
kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh ;
(K.U.H.P. 90).
3e. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika
kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

8. Pasal 310 ( PENCEMARAN NAMA BAIK )
(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik
seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu
perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya
tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman
penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp.4.500,—.
(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang
disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan,
maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan
tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu
tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.
4.500,—.

9. Pasal 406 KUHP (PENGRUSAKAN)
1. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum
menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai
atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara
paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan
sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan,
membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan,
yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

10. Pasal 204 ayat 2 KUHP (MINUMAN KERAS )
- Dalam pasal 204 ayat 2 KUHP disebutkan seseorang yang
menjual sesuatu yang sifatnya berbahaya dan
menyebabkan kematian akan dihukum penjara hingga 20
tahun.
- Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 dengan
sanksi maksimal 15 tahun penjara.

11. Pasal 368 ayat (1) PEMERASAN
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa
seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk
memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya
membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam
karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama
sembilan tahun.”

12. Pasal 369 ayat (1) Memaksa Orang Dengan Ancaman
Menista Supaya Memberikan Barang
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan
ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau
dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang
supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya
membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam
dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

13. KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
• Diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 76D dan 76E
tentang pemerkosaan dan pencabulan. “setiap orang
dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain”.
• Sanksinya tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi
Undang-Undang

14. • Pada Pasal 81 ayat (1) Sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
• ✓Jika persetubuhan atau perkosaan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali,
orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak,
pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak,
atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya
ditambah 1/3 (sepertiga).
• Dalam hal tindak pidana persetubuhan atau perkosaan tersebut
menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat,
gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi
reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati,
seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini diatur pada Pasal 81 ayat (5)
• ✓Selain itu berdasarkan Pasal 81 ayat (6) pelaku juga dapat dikenai pidana
tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan berdasarkan Pasal 81
ayat (7) pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan
pemasangan alat pendeteksi elektronik.

15. Melakukan kekerasan seksual dalam bentuk perbuatan cabul tercantum pada Pasal
76E. pada pasal 76E dikatakan “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau
ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian
kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul”.
Sanksinya Pasal 82 :
Pada pasal 82 ayat (1) sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima
miliar rupiah).
- Jika perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang
mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,
aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu
orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).
- Dalam hal tindak pidana pencabulan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang,
mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau
hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya
ditambah 1/3 (sepertiga), selain itu pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa
pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi
elektronik.

16. PASAL 284 KUHP S/D PASAL 287 KUHP (PERZINAHAN)
Pasal 284 KUHP adalah pasal yang mengatur tentang kasus perselingkuhan dan
perzinahan. Perzinahan merupakan aktivitas bersetubuh yang dilakukan oleh
perempuan dan laki-laki, yang mana salah satu atau dua-duanya telah memiliki
ikatan pernikahan dengan orang lain.
Pelaku yang terjerat dengan pasal ini adalah mereka yang melakukan perzinahan
atas dasar saling suka. Jadi, hasil hubungan gelap tersebut tidak dilakukan karena
paksaan dari salah satu pihak.
Mengutip buku Konferensi Nasional 2 Seksi Psikoseksual dan Marital oleh Bessing
(2021), zina menurut KUHP diidentikkan sebagai overspel yang pengertiannya
jauh lebih sempit dibanding dibanding zina itu sendiri.overspel hanya bisa berlaku
jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat perkawinan.
Perbuatan perzinahan termasuk delik aduan yang hanya bisa dituntut apabila
terdapat pengaduan dari pihak yang berhak mengadukan hal tersebut. Pengaduan
ini sifatnya juga dibatasi oleh hukum dalam jangka waktu 6 bulan sejak kejadian
tersebut diketahui atau dalam jangka waktu 9 bulan apabila pengadu berada di
luar negeri.

17. Ancaman hukuman pasal 284 KUHP
(1) Dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan. Adapun isi dari
pasal tersebut yaitu sebagai berikut:
1e. a. Laki – laki yang beristeri, berbuat zina, sedang
diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya;
b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina :
2e. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang
diketahui-nya, bahwa kawannya itu bersuami;
b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut
melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa
kawannya itu beristeri dan pasal 27 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.

18. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri
yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu beriaku
pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) dalam
tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan
permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja
makan (scheiding van tafel en bed) oleh perbuatan itu juga.
(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, pasal 73,
pasal 75 KUHP
(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam
sidang pengadilan belum dimulai.
(5) Jika bagi suami isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak
diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena
perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah
meja atau ranjang menjadi tetap.

19. Pengaduan tentang pidana perselingkuhan atau perzinahan
pasal 284 KUHP bisa dicabut selama persidangan mengenai
perkara tersebut belum dimulai. Hal ini tidak sama dengan delik
aduan lainnya yang hanya bisa dicabut dalam waktu 3 bulan sejak
pengaduannya masuk ke kepolisian.

20. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf
Sekian & Terimakasih