Peraturan Menteri PUPR No. 02/2015 mengatur tentang Bangunan Gedung Hijau, yang didefinisikan sebagai bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau. Peraturan ini mengatur lingkup pengaturan, persyaratan, dan pelaksanaan bangunan gedung hijau.

1. PERATURAN MENTERI PUPR
NO. 02/PRT/M/2015
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG HIJAU
DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN
DITJEN. CIPTA KARYA – KEMENTERIAN PU
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D A N P E R U M A H A N R A K Y A T
D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
D I R E K T O R A T B I N A P E N A T A A N B A N G U N A N

2. UNDANG-UNDANG NO 28
TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN
GEDUNG

3. UNDANG-UNDANG NO 28
TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN
GEDUNG

4. UNDANG-UNDANG NO 28
TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN
GEDUNG

5. UNDANG-UNDANG NO 28
TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN
GEDUNG

6. LATAR BELAKANG
BANGUNAN GEDUNG HIJAU

7. Sustainable development
Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan
generasi sekarang tanpa mengabaikan kemampuan
generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan
mereka (Brundlandt Report, WCED, 1987)

8. Penggunaan BBM fosil
untuk mobil dan
industri, dan listrik
rumah tangga
Polusi Udara
Dari emisi gas buang
Kendaraan beremotor
Pemanasan Global

9. Bahan yang digunakan
beton, baja, kaca
adalah insulator yang
buruk, karena mengonduksi
dan melepas panas

10. Perubahan kualitas permukaan
(bangunan dan hard material)
menyebabkan meningkatnya absorbsi
& reradiasi matahari dan mengurangi
evaporasi

11. Suhu udara di kota bisa
8° C lebih tinggi
daripada suhu di
suburban.
Kelembaban relatif turun
5-10% karena run-off
yang tinggi di
permukaan tanah yang
diberi perkerasan,
kurangnya area vegetasi
dan karena suhu yang
tinggi.
Kecepatan angin
tereduksi karena
kepadatan bangunan
yang lebih tinggi
Urban Heat
Island

12. Issue lingkungan global
UNCED , Rio de Janeiro, 1992
UNCHS, Agenda Habitat 21 , Istambul, 1996
World Summit on Sustainable Development,
Jo-burg, 2002.
Issue Perkotaan
Kependudukan dan urbanisasi global
2025 , 27 kota > 10 juta jiwa
516 kota di dunia mencapai > 1 juta penduduk
Jakarta dengan 21,17 juta jiwa ( 2015 )
Ke 4 di Asia, setelah Tokyo, Bombay dan Shanghai.

13. water
materials
fuel
food
people
electricity
waste water
products
solid wastes
waste water
education, information
knowledge
The city as a (eco)system of production,
consumption, distribution and waste emission
de Vries, 2000
Urban Metabolism
Cenderung linear

14. De Vries , 2000
Kota adalah ekosistem yang semu
Tidak dapat melakukan homeostasis secara mandiri lagi
Ecological footprint kota semakin meluas

15. De Vries, 2000
Bagaimana agar terjadi
Ecological Loop?

16. Green Urban Planning, Urban Design, Building Design ?
Ecodevise model
(Girardet)

17. CALL FOR ACTION
(HasilKesepakatan Para ahli pada UN Envt Day 2005)
Gali sumber energi yg tergantikan
Amanat rating sistem untuk green building
Pengembangan lingkungan yang pro poor
Penambahan pohon yg signifikan
Kurangi emisi gas rumah kaca sd 25 % pada 2030
Tidak ada lagi Sanitary landfill pada 2040
Penerapan program kompos yg user friendly
Penambahan transportasi umum yang terjangkau
Fasilitas parkir dan ruang terbuka hijau skala lingkungan

18. Tokyo Declaration
(Hasil World Sustainable Building Conference di Tokyo 2005)
Promosi spirit Kyoto Protocol
Penerapan prinsip2 Sustainable Building
Kondisi lokal dan kerjasama internasional
Sepakat melaksanakan Harmoni, simbiose, dan kerjasama
Pengaruh bangunan gedung dan permukiman
dalam penggunaan sumberdaya, degradasi
lingkungan global, dan perubahan iklim global
Pendidikan dan latihan secara berkesinambungan
Partisipasi dan kerjasama
Langkah konkrit menghadapi isue sustainability

19. GAMBARAN UMUM KONSUMSI BANGUNAN GEDUNG
PEMBANGUNAN
BANGUNAN
GEDUNG
Sumber: IPCC Fourth Assessment Report on
Climate Change 2007
Konsumsi energi yang kian
meningkat, dari sektor
residensial 5%/tahun (2005),
dan sektor komersial
6,7%/tahun.
Menghabiskan lebih
dari 1/3 sumber daya
di dunia untuk
konstruksinya,
KONSUMSI
ENERGI
BANGUNAN
GEDUNG
Meningkatnya konsumsi
energi berimplikasi pada
peningkatan emisi CO2
Sumber: Global Insight, RISI, WMM, PLN, IEA: Indonesia GHG Abatement Cost Curve
Menggunakan 40% dari total
energi global
Menggunakan 12% dari total
persediaan air bersih
menghasilkan 40% dari total
emisi gas rumah kaca
Pada tahun 2030,
diperkirakan 1/3 total emisi
CO2 Dunia berasal dari
bangunan gedung,
dengan penyumbang
terbesar dari negara-
negara di Asia

20. 1. Komitmen Indonesia secara sukarela menurunkan emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020
dari kondisi Business as Usual/BAU, dan menjadi 41% apabila ada dukungan pendanaan
internasional;
2. Dalam sektor energi dan transportasi, terdapat potensi efisiensi penghematan energi terkait
bangunan gedung, bersumber dari : sektor industri (15-30%), sektor rumah tangga (10-20%),
dan sektor komersial (10-20%);
3. Dilakukan dengan a.l: audit penggunaan energi dan penerapan standar konservasi energi
untuk BG,
KOMITMEN PEMERINTAH
MITIGASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Ratifikasi Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim lewat, UU No. 6/1994;
3. Ratifikasi Protokol Kyoto lewat UU No. 17/2004;
4. Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah kaca;
5. Inpres No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air;
KEBIJAKAN TERKAIT
RENCANA AKSI
PENURUNAN GRK

21. pasal 3:
Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk
mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan
sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan
selaras dengan lingkungannya
UNDANG-UNDANG NO 28
TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN
GEDUNG
BANGUNAN BERKELANJUTAN

22. MEMAHAMI
BANGUNAN GEDUNG HIJAU

23. UNDANG-UNDANG NO 28
TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN
GEDUNG
PERMEN PU PR No 05/PRT/M/2015 tentang
PEDOMAN UMUM IMPLEMENTASI
KONSTRUKSI BERKELANJUTAN PADA
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
PERMUKIMAN
Bangun
an
Gedung
.
Jalan
dan
Jembat
an
Sumber
Daya
Air
Peruma
han.
Kwsn
Permuk
iman.

24. “bangunan gedung yang memenuhi
persyaratan bangunan gedung dan memiliki
kinerja terukur secara signifikan dalam
penghematan energi, air, dan sumber daya
lainnya melalui penerapan prinsip bangunan
gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi
dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
DEFINISI
Peraturan Menteri PUPR No.02/PRT/M/2015 Tentang
Bangunan Gedung Hijau
BANGUNAN GEDUNG HIJAU ADALAH:

25. Berbagai Konsep dan Pendekatan
Building Design
Bed Zed Concept
Zero fossil development
BAS Concept
Building Automation System
Zero Waste Concept
3 R
Reduce, reuse, recycle
ESD
Environmentally Sensitive Design

26. UNDANG-UNDANG NO 28
TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN
GEDUNG
DECONSTRUCTION
MODIFICATION
MAINTENANCE
USE & OPERATION
CONSTRUCTION
DESIGN
DEVELOPMENT
PLANNING
REDUCE
REUSE
RECYCLE
PROTECT NATURE
ELIMINATE TOXICS
COSTING
QUALITY
LAND MATERIALS WATER ENERGY ECOSYSTEMS
PHASE
RESOURCES
PRINCIPLES

27. LINGKUP PENGATURAN
• Prinsip bangunan gedung hijau;
• Bangunan gedung yang dikenakan persyaratan
bangunan gedung hijau;
• Persyaratan bangunan gedung hijau;
• Penyelenggaraan bangunan gedung hijau;
• Sertifikasi;
• Pemberian insentif pada penyelenggaraan
bangunan gedung hijau;
• Pembinaan; dan
• Peran masyarakat.

28. DISARANKAN (RECOMMENDED)
WAJIB ( MANDATORY)
SUKARELA (VOLUNTARY)
BG YANG DIKENAKAN
PERSYARATAN BANGUNAN
GEDUNG HIJAU
 BG kelas 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dengan
kompleksitas sederhana atau khusus,
ketingian bangunan gedung tinggi atau
sedang;
 BG kelas 6, 7, 8, 9a, dan 9b dengan
kompleksitas gedung sampai dengan 2
lantai, luas total lantai >5000 m2.
 BG yang mengonsumsi energi, air dan
sumber daya lain dalam jumlah sangat besar
dan memiliki potensi penghematan cukup
signifikan;
 BG yang ditetapkan pemerintah kab/kota
atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta
berdasarkan urgensi dan kondisi di daerah.
 BG kelas 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dengan
kompleksitas sederhana;
 BG kelas 1, 2 dan 3 dengan kompleksitas
sederhana;
 H2M dengan kompleksitas sederhana;
 BG yang ditetapkan pemerintah kab/kota atau
pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta
berdasarkan urgensi dan kondisi di daerah.
 BG kelas 1, 2, dan 3 dengan
kompleksitas tidak sederhana,
ketingian bangunan gedung hunian
tinggi atau sedang, termasuk hunian
yang memiliki besmen;
 BG kelas 8, 9a, dan 9b dengan
kompleksitas sederhana, ketinggian
sampai dengan 2 lantai, luas total
lantai 500 - 5000 m2.
 BG yang mengonsumsi energi, air dan
sumber daya lain dalam jumlah cukup
besar dan memiliki potensi
penghematan;
 BG yang ditetapkan pemerintah
kab/kota atau pemerintah provinsi
untuk DKI Jakarta berdasarkan
urgensi dan kondisi di daerah.

29. Laporan akhir yang memuat
dokumentasi, rekomendasi, dan
kriteria teknis
Oleh: Pemilik
dan/atau
penyedia jasa
yang kompeten
Oleh: Penyedia jasa
perencana yang
kompeten
Dokumen perencanaan teknis
Oleh: Penyedia jasa
pelaksanaan
konstruksi yang
kompeten
•Bangunan gedung hijau;
•Laporan akhir
•Dokumen perizinan;
•Dokumen permohonan Kelaikan
Fungsi BGH
Oleh: Pemilik
dan/atau penyedia
jasa yang
rkompeten
•Dokumen rencana pemeliharaan,
pemeriksaan berkala, dan
perawatan serta laporan periodik;
•Panduan praktis penggunaan BGH;
•Dokumentasi kegiatan
Oleh: Penyedia jasa
pembongkaran
yang kompeten
Laporan akhir
TAHAP PENYELENGGARAAN BGH
Tahap Pemrograman
Tahap Perencanaan
Teknis
Tahap Pelaksanaan
Konstruksi
Tahap Pemanfaatan
Tahap Pembongkaran

30. Persyaratan
Tahap Pemrograman
1. Kesesuaian tapak
2. Penentuan objek BG yang akan
ditetapkan
3. Kinerja BGH sesuai dengan tingkat
kebutuhan
4. Metode Penyelenggaraan BGH
5. Kelayakan BGH
Persyaratan
Tahap Perencanaan
1. Pengelolaan Tapak
2. Efisiensi Energi
3. Efisiensi Air
4. Kualitas Udara dan Kenyamanan
Dalam Ruang
5. Pengendalian Penggunaan
Material
6. Pengelolaan Sampah
7. Pengelolaan air limbah
Persyaratan
Tahap Pelaksanaan Konstruksi
1. Proses Konstruksi Hijau
2. Praktik Perilaku Hijau
3. Rantai Pasok Hijau

31. Persyaratan
Tahap Pemanfaatan/
Pelestarian
1. Organisasi dan Tata Kelola
pemanfaatan BGH
2. Standar operasional dan Prosedur
Pelaksanaan pemanfaatan
3. Penyusunan panduan
penggunaan BGH untuk
penghuni/ pengguna
Persyaratan
Tahap Pembongkaran
1. Prosedur Pembongkaran
2. Pemulihan tapak dan
Peningkatan Kualitas

32. PELAKSANAAN
TABGH
M
TABGH
MM
TABGH
MM
TABGH TABGH
M
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
UU, PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS BG, PERDA
PENDATAAN/
PENDAFTARAN
KETERANGAN :
PENYEDIA JASA
M - Masyarakat
KT - Kajian Teknis
KI - Kajian Identifikasi
RTB - Rencana Teknis Pembongkaran BGH
TABG - Tim Ahli Bangunan Gedung HIjau
SLF - Sertifikat Laik Fungsi + Sertifikat BGH (SBGH)
SLFn - Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi + SBGH
Alur proses utama
Alur proses penunjang
Opsional
PERENCANAAN
PERSETJ/
REKOM.
INSTANSI
LAIN
RTRW
KAB/KOTA,
RDTRKP
AMDAL
UPL/UKL
IMB+S SLF+S
PEMANFAATAN
PELESTARIAN
SLFn+S RTB+S
PEMBANGUNAN
KT
KI
RTBL
PEMBONGKARAN
TABGH
Persy. BGH

33. Bangunan
Gedung
Perencanaa
n
Pelaksanaan Pemanfaatan Pembongkaran
Desain = Syarat
teknis/ syarat
administratif
IMB SLF1 SLFn
Bangunan
Gedung HIjau
Syarat
BGH
BGH
BGH
Sertifikat
Syarat
BGH
BGHnSertifikat
Eksisting
Desain
BAGAN SERTIFIKASI BANGUNAN GEDUNG HIJAU

34. CONTOH
Sertifikat Bangunan Gedung Hijau

35. C O N T O H P L A K A T

36. • Penyelenggaraan kegiatan H2M dituangkan dalam dokumen Rencana
Kerja Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat (RKH2M)
• Isi dari RKH2M adalah:
 Desain H2M,
 DED dan RAB,
 Rencana teknis konstruksi,
 Rencana pelaksanaan konstruksi,
 Rencana pengawasan konstruksi,
 Rencana preawatan dan pemanfaatan hunian hijau,
 Mekanisme pelatihan teknis yang dibutuhkan, dan
 Rencana pendanaan
36
H2M RKH2M
Penyelenggaraan H2M
Sosialisasi Pemberda
yaan
Pelatihan
Pendampingan
Pemerintah

37. pasal 3:
Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk
mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan
sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan
selaras dengan lingkungannya
UNDANG-UNDANG NO 28
TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN
GEDUNG
BANGUNAN BERKELANJUTAN

38. pasal 3:
Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk
mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan
sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan
selaras dengan lingkungannya
UNDANG-UNDANG NO 28
TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN
GEDUNG
BANGUNAN BERKELANJUTAN

39. TARGET PELAKSANAAN
BANGUNAN GEDUNG HIJAU

40. 40
STRATEGI IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN BGH 2014-
2019
Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau dan Pelibatan Pemangku Kepentingan
Lainnya
STRATEGI
Penyusunan Peraturan BGH
dan Instrumen
Pendukungnya
Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan
BGH
Pengeembangan Jejaring
Kerjasama dengan Institusi
terkait
Pengembangan
Kelambagaan BGH di
Daerah

41. STRATEGI IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG HIJAU 2015-2019
STRATEGI UTAMA
Penguatan Kapasitas dan
Kelembagaan
Penyelenggaraan Bangunan
Gedung Hijau
SUB STRATEGI
1. Penyusunan Peraturan dan Instrumen
Pendukungnya
2. Pengembangan kelembagaan di
daerah
3. Pemberdayaan Masyarakat
4. Pengembangan jejaring kerjasama
dengan institusi terkait

42. TIMELINE STRATEGI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG HIJAU
2015
2016
2017
2018
2019
• Permen PUPR TTG Bangunan Gedung Hijau
• Penyiapan Kerjasama Implementasi dengan
pihak terkait (Pemda, PHLN, dan institusi lain
yang memiliki platform dan minat yang
sama)
• Koordinasi Kebijakan Implementasi
Bangunan Gedung Hijau Nasional;
• Pendampingan Penyusunan Peraturan
Bangunan Gedung Hijau di 7 Kota
Metropolitan prioritas;
• Pengembangan manual/toolkit, software
audit hunian hijau masyarakat, dan standar
teknis, panduan sistem sertifiksi BGH;
• Pengembangan Forum Konsultasi Bangunan
Gedung Hijau.
•Koordinasi Kebijakan Implementasi Bangunan Gedung
Hijau Nasional
•Sosialisasi awal dalam pengembangan kapasitas SDM
di daerah
•Pengembangan Kapasitas Pemda dalam Penilaian
dokumen Bangunan Gedung Hijau
•Pembentukan Forum Kerjasama dengan pemangku
kepantingan terkait
•Pendampingan Penyusunan Peraturan Bangunan
Gedung Hijau KSN lain
•Pendampingan Implementasi Sertifikasi Bangunan
Gedung Hijau
• Pengembangan Model SIM Bangunan Gedung Hijau
• Koordinasi Kebijakan Implementasi
Bangunan Gedung Hijau Nasional
• Pengembangan Kapasitas Pemda
dalam Penilaian dokumen
Bangunan Gedung Hijau
• Pendampingan Penyusunan
Peraturan Bangunan Gedung Hijau
KSN lain
• Pendampingan Implementasi
Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau
• Pendampingan Penyusunan
RKH2M pada Kota/Kab
berkomitmen H2M
• Koordinasi Kebijakan Implementasi
Bangunan Gedung Hijau Nasional
• Pengembangan Kapasitas Pemda
dalam Penilaian dokumen Bangunan
Gedung Hijau
• Pendampingan Penyusunan Peraturan
Bangunan Gedung Hijau KSN lain
• Pendampingan Implementasi Sertifikasi
Bangunan Gedung Hijau
• Pendampingan Penyusunan RKH2M
pada Kota/Kab berkomitmen H2M
• Koordinasi
Kebijakan
Implementasi
Bangunan
Gedung Hijau
Nasional
• Baseline Data
Bangunan
Gedung Hijau
Nasional
• Integrasi SIM
Bangunan
Gedung Hijau
Nasional

43. PLATINUM untuk
Desain dari
Green Building
Council Indonesia
(GBCI) Maret
2013
Memenangkan
penghargaan Asean Best
Practice Award untuk
kategori Efisiensi Energi
untuk Bangunan Gedung
Baru dan Eksisting
OTTV: 28 W/m2
Indek Konsumsi Energi 155
kWh/m2.th
Estimasi penghematan energi
250 – 155 = 95 kWh/m.th (35%)
Penghematan karbon = 1 650* ton/th.
Penghematan air 83% saat musim
hujan 61% saat musim kemarau
CO2 diserap oleh pohon:
Buni (Antidesma Bunius)= 31 ton/th
Angsana (Pterocarpus Indicus) = 0.71 ton/th
Beringin (Ficus Benjamamina) = 7.08 ton/th
*)1 kWh = 0.54522 kg e CO2
PERCONTOHAN
GEDUNG KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

44. TINDAK LANJUT
1. Perda (dalam waktu 3)
2. Pentahapan
3. Prioritas
4. Sertifikasi
5. TABG
6. Pendataan
7. Aturan Pelaksana
a. Persyaratan
b. Sertifikasi

45. TERIMA KASIH
45