Membahas Tentang Proyek Hijau terkait Konstruksi

1. ASPEK REGULASI PROYEK
HIJAU: KAJIAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANGAN
YANG TERKAIT DENGAN
PENERAPAN PROYEK HIJAU
DI INDONESIA
K E L O M P O K 3
K R E S N A S U P U T R A 2 0 8 1 5 1 1 0 1 7
R U D Y A L F O N S O 2 0 8 1 5 1 1 0 1 8
J A Y A N E G A R A 2 0 8 1 5 1 1 0 2 1

2. Latar Belakang
Pembangunan berkelanjutan adaah
pembangunan yang dapat memenuhi
kebutuhan generasi sekarang tanpa
mengabaikan kemampuan generasi
mendatang untuk memenuhi kebutuhan
mereka (Brundlandt Report, WCED, 1987)
2021 2
ASPEK REGULASI PROYEK HIJAU: KAJIAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PENERAPAN PROYEK HIJAU
DI INDONESIA

3. Latar Belakang
Bangunan gedung hijau dikenal dengan istilah green building,
artinya bangunan ramah lingkungan. Hal ini dapat dikaitkan
dengan 3 lingkup green building antara lain sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan bangunan gedung tidak mengotori
lingkungannya dengan emisi yang tidak dapat diolah oleh
alam.
2. Penyelenggaraan bangunan gedung tidak mengubah sifat-
sifat alami lingkungannya.
3. Penyelenggara bangunan gedung tidak mengambil sumber
daya alam termasuk sumber energi secara berlebihan.
2021 3
ASPEK REGULASI PROYEK HIJAU: KAJIAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PENERAPAN PROYEK HIJAU
DI INDONESIA

4. Latar Belakang
Konsep bangunan hijau ini memiliki tujuan yaitu
menjaga lingkungan, yang dilakukan dengan cara :
1. Menjaga kualitas lingkungan air, udara dan tanah
agar selalu bersih dan layak untuk kehidupan.
2. Menjaga keseimbangan alami lingkungan air, tanah
dan udara agar tidak menimbulkan bencana bagi
kehidupan di dalamnya.
3. Menjaga daya dukung lingkungan agar selalu dalam
kapasitas mendukung kehidupan didalamnya.
2021 4
ASPEK REGULASI PROYEK HIJAU: KAJIAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PENERAPAN PROYEK HIJAU
DI INDONESIA

5. Latar Belakang
Penerapan konsep – konsep bangunan hijau sudah
menjadi kebutuhan saat ini sehingga pemerintah melalui
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan
Gedung Hijau dan SE No 86/2016 Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau
menegaskan kesungguhannya untuk memperhatikan
kepentingan lingkungan hidup
2021 5
ASPEK REGULASI PROYEK HIJAU: KAJIAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PENERAPAN PROYEK HIJAU
DI INDONESIA

6. DASAR HUKUM
ASPEK REGULASI PROYEK HIJAU: KAJIAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PENERAPAN PROYEK HIJAU DI
INDONESIA
2021 6

7. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia
Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia menurut TAP.MPR-RI III/MPR/2000 tentang
Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undang Pasal 2 adalah:
1. Undang-undang Dasar 1945 (UUD)
2. Ketetapan MPR-RI (TAP MPR)
3. Undang-undang (UU)
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perpu)
5. Peraturan Pemerintah (PP)
6. Peraturan Presiden (Perpres)
7. Peraturan Daerah (Perda)
ASPEK REGULASI PROYEK HIJAU: KAJIAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PENERAPAN PROYEK HIJAU
DI INDONESIA 2021 7

8. Kebijakan Terkait
1. UU No. 28/2002: Bangunan Gedung
2. PP No. 36/2005: Peraturan Pelaksanaan UUBG
3. Permen PUPR No. 02/PRT/M/2015: Bangunan
Gedung Hijau
4. Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018: Pembangunan
BGN
5. SE Dirjen CK No. 86/SE/DC/2016: Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan BGH
2021 8
ASPEK REGULASI PROYEK HIJAU: KAJIAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PENERAPAN PROYEK HIJAU
DI INDONESIA

9. Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentan Bangunan Gedung
ASPEK REGULASI PROYEK HIJAU: KAJIAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PENERAPAN PROYEK HIJAU DI
INDONESIA
2021 9
Pasal 3: Pengaturan bangunan
gedung bertujuan untuk
mewujudkan bangunan gedung
yang fungsional dan sesuai
dengan tata bangunan gedung
yang serasi dan selaras
dengan lingkungannya
BANGUNAN
BERKELANJUTAN

10. Bangunan Berkelanjutan
ASPEK REGULASI PROYEK HIJAU: KAJIAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PENERAPAN PROYEK HIJAU DI
INDONESIA
2021 10

11. Bangunan Berkelanjutan
ASPEK REGULASI PROYEK HIJAU: KAJIAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PENERAPAN PROYEK HIJAU DI
INDONESIA
2021 11

12. Permen PUPR No.5/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi
Konstruksi Berkelanjutan Pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang
Pekerjaan Umum dan Permukiman
ASPEK REGULASI PROYEK HIJAU: KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN
PENERAPAN PROYEK HIJAU DI INDONESIA
2021 12
Tahap
Pemrograman
Oleh owner atau
penyedia jasa
yang kompeten
Laporan akhir yang memuat dokumentasi,
rekaman, dan kriteria teknis
Tahap
Perencanaan
Teknis
Oleh penyedia
jasa dan
konsultan yang
kompeten
Dokumen Perencanaan Teknis
Tahap
Pelaksanaan
Konstruksi
Oleh penyedia
jasa pelaksana
yang kompeten
Bangunan Gedung hijau, Laporan akhir,
Dokumen Perizinan, Dokumen permohonan
Kelaikan BGH
Tahap
Pemanfaatan
Oleh owner atau
penyedia jasa
yang kompeten
Dokumen rencana pemeliharaan, pemeriksaan berkala dan
perawatan serta laporan periodic, Dokumentasi kegiatan,
Panduan teknis penggunaan BGh.
Tahap
Pembongkaran
Oleh penyedia
jasa
pembongkaran
yang kompeten
Laporan Akhir

13. Permen PUPR No.5/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi
Konstruksi Berkelanjutan Pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang
Pekerjaan Umum dan Permukiman
ASPEK REGULASI PROYEK HIJAU: KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN
PENERAPAN PROYEK HIJAU DI INDONESIA
2021 13
Persyaratan Tahap
Pemrograman
1. Kesesuaian tapak
2. Penentuaj objek BG yang akan ditetapkan
3. Kinerja BGH sesuai dengan tingkat kenutuhan
4. Metode peyelenggaraan BGH
5. Kelayakan BGH
Perrsyaratan Tahap
Perencanaan Teknis
1. Pengelolaan tapak
2. Efisiensi energi
3. Efisiensi air
4. Kualitas udara dan kenyamanan dalam ruang
5. Pengelolaan sampah
6. Pengelolaan air limbah
Persyaratan Tahap
Pelaksanaan
Konstruksi
1. Proses Konstruksi Hijau
2. Praktik Prilaku Hijau
3. Rantai Pasok Hijau

14. Permen PUPR No.5/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi
Konstruksi Berkelanjutan Pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang
Pekerjaan Umum dan Permukiman
ASPEK REGULASI PROYEK HIJAU: KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN
PENERAPAN PROYEK HIJAU DI INDONESIA
2021 14
Persyaratan Tahap
Pemanfaatan
1. Organisasi dan tata Kelola pemanfaatan BGH
2. Standar operasional dan prosedur pelaksanaan
pemanfaatan
3. Penyusunan BGH untuk penghuni/pengguna
Persyaratan Tahap
Pembongkaran
1. Prosedur pembongkaran
2. Pemulihan tapak dan peningkatan kaualitas

15. Bagan Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau
ASPEK REGULASI PROYEK HIJAU: KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN
PENERAPAN PROYEK HIJAU DI INDONESIA
2021 15

16. Contoh Sertifikat Banguna Gedung Hijau
ASPEK REGULASI PROYEK HIJAU: KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN
PENERAPAN PROYEK HIJAU DI INDONESIA
2021 16

17. Thank you
K E L O M P O K 3
ASPEK REGULASI PROYEK HIJAU: KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN YANG
TERKAIT DENGAN PENERAPAN PROYEK HIJAU DI INDONESIA
2021 17