Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemda tahun 2022 berfokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Fokus pengawasan umum meliputi pembagian urusan, pelayanan publik, kepegawaian, keuangan daerah, kelembagaan daerah, pembangunan daerah, kebijakan daerah, dan kerja sama daerah. Fokus pengawasan teknis di bidang kesehatan, sosial, dan ketentraman m
3. ESENSI PENGAWASAN PEMDA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMDA
☺
MEMPERKUAT OTONOMI
DAERAH
MENDUKUNG PELAKSANAAN
URUSAN DAERAH
MENJAMIN EFEKTIVITAS PEMDA
MENJAMIN EFISIENSI PEMDA
MENJAMIN KEPATUHAN
THD NSPK
LANGKAH AKHIR UNTUK MEMPERKUAT OTONOMI DAERAH ADALAH
ADANYAMEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PEMBERDAYAAN
DAN SANKSI YANG JELAS DAN TEGAS. SINERGI ANTARA BINWAS UMUM
DENGAN BINWAS TEKNIS AKAN MEMBERDAYAKAN DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMDA (LAMPIRAN UU 23/2014)
1
2
3
4
5
4. Manajemen
Perencan-
aan
Pengger-
akan
Penga-
wasan
Pengorgani-
sasian
OUTPUT
Audit APIP Audit Ekstern
OUTCOME
Input Proses
Model Paradigma Lama Dalam Pengawasan
Manajemen
Input Proses
OUTCOME
OUTP
UT
APIP sebagai Penjamin Mutu (quality assurance)
Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainya
PEMETAAN WILAYAH PENGAWASAN BERBASIS RESIKO
1). HAS* 2). SKP* 3). IM* 4). HES*
HAS = Hasil Audit Sebelumnya
SKP = Survey Kepuasan Pelanggan
IM = Informasi Masyarakat
HES = Hasil Evaliuasi Stakeholder
Catatan
Perencan-
aan
Pengger-
akan
Penga-
wasan
Pengorgani-
sasian
Model Paradigma Baru Dalam Pengawasan
AUDIT Ekstern
5. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMDA
PEMERINTAH
Mendagri
Pembinaan Pengawasan
Binwas Umum Binwas Teknis
K/L
Provinsi
GWPP. Binwas umum & teknis
(Pasal 378 ayat (1)
UU 23/2014)
PD Provinsi
PASAL 8 ayat (3)
BINWAS Secara Nas.
dikoordinasikan Mendagri
Gubernur sbg Kepala Daerah
(Pasal 379 ayat (1) UU
23/2014)
Kab/Kota
PASAL 379 ayat (2)
BINWAS dibantu
Inspektorat Provinsi
1
34
416
98
7.230
8.488
74.953
Manajemen Pemda
Secara Nasional
Presiden
Gubernur
Bupati
Walikota
Camat
Lurah
Kades
6. FUNGSI KOORDINATOR BINWAS MENDAGRI
(PP 12/2017)
MENDAGRI MENGKOORDINASIKAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMDA
SECARA NASIONAL (PASAL 11)
1
2
3
4
5
6
Menteri K/L dalam melakukan
pengawasan teknis berkoordinasi
dengan Mendagri (Pasal 10)
MDN menetapkan Kebijakan Koordinasi
Perencanaan Pengawasan 5 tahunan
dan tahunan (Pasal 12)
MDN melakukan harmonisasi
jadwal pengawasan /PKPT (Pasal
13)
Pemda wajib mencantumkan Binwas
dalam dokumen perencanaan dan
anggaran (Pasal 14)
MDN koordinasi penyusunan Ikhtisar hasil
Pengawasan Pemda (Psl 24)
MDN melaksanaan Pemutakhiran data
TLHP 2 kali dlm 1 Tahun (Psl 28)
PERENCANAAN
PENG-
ORGANISASIAN
PENYELENG-
GARAAN
PELAKSANAAN
PELAPORAN
10. PERMENDAGRI 48 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUN 2022
Tema Kebijakan Pengawasan
“PEMULIHAN
EKONOMI DAN
REFORMASI
STRUTURAL
12. RUANG LINGKUP PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA
1. Pembagian urusan
2. Kelembagaan
3. Kepegawaian & PD
4. Keuangan daerah
5. Pembangunan daerah
6. Pelayanan publik
7. Kerja sama daerah
8. Kebijakan daerah
9. KDH & DPRD
WAS UMUM
1. Capaian SPM
2. Ketaatan NSPK
3. Dampak pelaksanaan urusan
4. Akuntabilitas APBN
WAS TEKNIS
1. Pelaksanaan urusan
2. Pelaksanaan TP APBD
3. Ketaatan NSPK
4. Akuntabilitas APBD
BINWAS KDH THD OPD
URUSAN KONKUREN
WAJIB PILIHAN
Was dilakukan o/ APIP
Kompetensi Pengawasan Urusan
(Psl 10 ayat (12) & Psl 16)
Reviu, Pemeriksaan,
Monitoring & Evaluasi
PROV :
Was Teknis dilakukan thd
pelaksanaan substansi urusan yg
diserahkan ke daerah.
(Psl 10 ayat (3))
WHEN WHO HOW
WHAT WHERE
KAB/KOTA :
1. WAS Umum : ITJEN DAGRI
2. WAS Tek : ITJEN K/L
1. WAS Umum (GUB GWPP)
2. WAS Tek (GUB GWPP)
Binwas OPD : ITDA
(Psl 10 ayat (1) j.o Psl 18)
1. Penyusunan dok ren & anggaran
2. Pelaksanaan Bin
3. Program stranas di daerah
4. PAMJAB
5. Pemeriksaan tujuan tertentu
(Psl 16 ayat (3))
13. FOKUS PENGAWASAN UMUM 2022
MENGAWAL
5 (LIMA)
ARAHAN
PRESIDEN
PEMBAGIAN URUSAN
Penataan wilayah dan pembangunan daerah
Percepatan penyelesaian batas desa
PELAYANAN PUBLIK
Peningkatan Pelayanan Publik dan
Kemudahan Berusaha dan Investasi
KEPEGAWAIAN
Pembangunan Manusia
pembinaan masing-masing jabatan fungsional
KEUANGAN DAERAH
Transformasi Ekonomi
Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah
KELEMBAGAAN DAERAH
Reformasi Birokrasi
Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian
Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan Infrastruktur/ Sarana
Penyederhanaan perizinan dan kemudahan
berusaha/investasi serta izin lokasi
KEBIJAKAN DAERAH
Penyederhanaan Regulasi
KERJA SAMA DAERAH
Transformasi Ekonomi
Peningkatan daya saing daerah melalui
kerjasama pengembangan ekonomi
(PERMENDAGRI 23 TAHUN 2020 TTG PERENCANAAN PENGAWASAN TAHUN 2021)
14. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Urusan Pemerintahan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana,
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman
Modal,
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan,
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Urusan Pemerintahan Bidang
Perindustrian
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman
dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
11
1
2
1
3
1
4
FOKUS DAN
SASARAN
PENGAWASAN
TEKNIS
15. FOKUS PENGAWASAN TEKNIS 2022
KESEHATAN
▪ Pengawasan Penurunan
Stunting
▪ Pengawasan Eliminisasi
Tuberculosis (TB)
SOSIAL
Pemenuhan SPM:
Rehabilitasi Sosial oleh pemda
TRANTIBUMLINMAS
▪ Pembinaan Stabilitas Politik
▪ Peningkatan Pelayanan Publik,
Kemudahan Berusaha dan Investasi
▪ Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)
▪ Penyusunan Rencana Penanggulangan
Bencana (RPB)
URUSAN WAJIB
PELAYANAN
DASAR
16. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
FOKUS BINWAS KEPALA DAERAH
TERHADAP PERANGKAT DAERAH 2021
(Permendagri 48 Tahun 2022)
▪ Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB)
▪ Asistensi Pembangunan
Reformasi Birokrasi
PEMERIKSAAN KETAATAN DAN KINERJA
Program/kegiatan yang tercantum dalam
RPJMD
dan/atau RKPD tahun 2022 risiko tinggi.
PENINGKATAN KAPABILITAS APIP
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
▪ Pemeriksaan Investigatif
▪ Penjatuhan Sanksi Administratif
▪ Penghitungan Kerugian
Negara/Daerah
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
▪ Kapabilitas APIP level 3
▪ Maturitas SPIP
▪ Penerapan Manajemen Risiko
▪ Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
▪ Pendidikan berkelanjutan
▪ Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya
Reviu RPJMD dan Renstra PD
▪ Reviu RKPD, KUA PPAS, RKA SKPD
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan daerah
(pendapatan, belanja, pembiayaan, manajemenkas
dan persediaan. Pengelolaan BMD
▪ Reviu LKPD
Pengawasan lainnya
▪ Probity audit
▪ Reviu LLPD
▪ Evaluasi Responsif gender
▪ Pengelolaan keuangan desa
PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI
PENEGAKAN INTEGRITAS
▪ Survei Penilaian Integritas
▪ Monitoring dan Evaluasi
Aksi Pencegahan Korupsi.
19. ANGGARAN PENGAWASAN --- TA 2022
Romawi V.54 PERMENDAGRI 27/2021 (PEDUM APBD 2022)
Persentase dari Total
Belanja :
Persentase dari Total
Belanja :
Persentase dari Total
Belanja :
0,90% 0,60% 0,30%
s.d. Rp. 4 T Rp. 4 T s.d. Rp. 10 T > Rp. 10 T
Rp. 10 T
Rp. 5 T
Persentase dari Total
Belanja :
Persentase dari Total
Belanja :
Persentase dari Total
Belanja :
1,0% 0,75% 0,50%
s.d. Rp. 1 T Rp. 1 T s.d. Rp. 2 T > Rp. 2 T
Rp. 2 T
Rp. 1 T
PROVINSI
KAB/KOTA
20. (1)
Non Pengawasan
Pendidikan Profesional
Berkelanjutan, Bimtek (120
Jam/Tahun), Sarana Dan
Parasarana
Penegakan Integritas
Penanganan Laporan
Gratifikasi, Monev Aksi
Pencehagan Korupsi,
Verifikasi Pelaporan
Renaksi Pencegahan Dan
Pemberantasan Korupsi,
Verifikasi Lhkpn/Lhkasn,
Penilaain Zona Integritas,
Penanganan Benturan
Kepentingan, Survet
Penegakan Integritas Dan
Penanganan Whistle
Blower
Pengawalan
Reformasi Birokrasi
Penilaian Mandiri Rb,
Penanganan Pengaduan
Masyarakat Terhadap
Perangkat Daerah,
Pengaduan Masayarakat
Terhadap Bupati Dan
Walikota, Evaluasi
Pelayanan Publik
Kinerja Rutin Pengawasan
1. Reviu Rpjmd, Rkpd,rkas-
skpd, Lkpd, Laporan
Kinerja, Penyerapan
Anggaran, Pengadaan
Barang Dan Jasa,
Realisasi Penyerapan
Dana Dan Capaian
Output Dak –Fisik,
Pemeriksaan Kas, Pajak
Pusat Dan Pnbp
2. Evaluasi SPIP,ebaluasi
LPPD,
3. Monev Tl Bpk Dan APIP
Pengawasan Prioritas Nasional
Monev Dan Evaluasi Dana Desa.
Dana Bos, Evaluasi Perencanan
Penganggaran Responsive
Gender, Operasionaliasi Saber
Pungli, Penyelenggaraan Izin
Berusaha Berbasis Resiko Dan
Non Perizinan, Tindak Lanjut
Kerjasama APIP Aph, Pengaduan
Masyarakat
(2) (3) (4) (5)
ANGGARAN PENGAWASAN
PERMENDAGRI NO 27 TAHUN 2021 TENTANG PEDUM APBD 2022
21. 04
03
02
01
KESIMPULAN
Pengawasn umum dan teknis yg di lakukan apip dari tahap perencanaan ,
pelaksanaan dan pertanggun jawaban, difokuskan pada program yg terkait pada
pemulihan ekonnomi dan reformasi struktural
Identifikasi program pada setiap urusan yg menunjang pemulihan
ekonomi dam reform struktural
Pengasasn di lakukan dalam bentuk audit, reviu, monev dan pemantauan
APIP di harapkan dapat mengawal target kinerja program pemulihan ekonomi
dan reformasi struktural
22. Thank You
Dr. Ucok Abdulrauf Damenta, Mag,rer,publ,CGCAE
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
