Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to KONSTRUKSI BERKELANJUTAN
Similar to KONSTRUKSI BERKELANJUTAN (20)
More from marhadihadi2
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
KONSTRUKSI BERKELANJUTAN
- 1. OVER VIEW PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI JAKARTA, 29 JULI 2021
- 2. Perkuatan penerapan prinsip konstruksi berkelanjutan dan standar k4 SMKK sebagai perwujudan pemenuhan standar K4 diterapkan dengan mengintegrasikan K3, mutu dan lingkungan Pengaturan terkait kegagalan bangunan dan penilai ahli Pasal 84-84H Pasal 84I-84AK Pasal 85 Pasal 123A Komite keselamatan konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I PERATURAN PEMERINTAH NO 14 TAHUN 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi MUATAN SUBSTANSI
- 3. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I PERATURAN PEMERINTAH NO 14 TAHUN 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Prinsip Konstruksi Berkelanjutan dengan Standar K4 KONSTRUKSI BERKELANJUTAN DAN STANDAR K4 Perkuatan Aspek Konstruksi Berkelanjutan (aspek sosial, ekonomi dan teknis) Penambahan Kriteria Pemenuhan Prinsip Konstruksi Berkelanjutan SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) KEGAGALAN BANGUNAN DAN PENILAI AHLI Integrasi K3, Mutu dan Lingkungan yang tertuang dalam dokumen RKK, RMPK/Program Mutu, RKPPL dan RMLLP. Penambahan kualifikasi Tenaga Ahli dan Petugas Keselamatan Konstruksi Penambahan komponen biaya manajemen lalu lintas, dan biaya pengujian lingkungan pada komponen biaya penerapan SMKK KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI Jenis, kriteria, Penilaian dan Pelaporan Kegagalan Bangunan Tugas, hak, wewenang, kriteria dan kompetensi Penilai Ahli Pembinaan Penilai Ahli Struktur Organisasi Komite Penambahan wewenang Komite Penambahan risiko proyek untuk dapat dipantau oleh Komite POIN PENGATURAN
- 4. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I PERATURAN PEMERINTAH NO 14 TAHUN 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi PERATURAN PELAKSANA TURUNAN PP 14/2021 KONSTRUKSI BERKELANJUTAN DAN STANDAR K4 Pasal 84 – 84H SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) Pasal 84I – 84AK KEGAGALAN BANGUNAN DAN PENILAI AHLI Pasal 85 – 85R Permen PUPR Nomor 9 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan Permen PUPR Nomor 10 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Permen PUPR Nomor 8 tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan Pengaturan dokumen SMKK, termasuk untuk pekerjaan sederhana Penerapan SMKK dan kualifikasi ahli pada tahap prakonstruksi dan tahap pembangunan, termasuk untuk pekerjaan sederhana Biaya Penerapan SMKK, termasuk untuk pekerjaan sederhana Tugas, tanggung jawab dan wewenang Penyedia dan Pengguna Jasa Tata Cara Penjaminan mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi Pelaporan Penerapan SMKK Pilar Konstruksi Berkelanjutan Prinsip Konstruksi Berkelanjutan Persyaratan Konstruksi Berkelanjutan Tahapan Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan Pemberian Predikat Konstruksi Berkelanjutan Pembinaan Konstruksi Berkelanjutan Pelaksanaan pendaftaran, pelatihan dan pencatatan penilai ahli Pengujian dan pembinaan penilai ahli Pelanggaraan oleh Penilai Ahli Kriteria dan tolok ukur kegagalan bangunan Pencatatan dan pelaporan kejadian kegagalan bangunan Pelaksanaan penilaian kegagalan bangunan Pelaporan hasil Penilaian kegagalan bangunan
- 5. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I PERATURAN PEMERINTAH NO 14 TAHUN 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 1 2 3 secara ekonomi layak dan dapat meningkatkan kesejahteran masyarakat menjaga pelestarian lingkungan mengurangi disparitas sosial masyarakat. 3 pilar Konstruksi Berkelanjutan KONSTRUKSI BERKELANJUTAN KESELAMATAN KONSTRUKSI PEMENUHAN STANDAR K4 Perencanaan Umum Pemrograman Konsultansi Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Penerapan SMKK PenyelenggaraanKonstruksiBerkelanjutan “Mewujudkan Bangunan Gedung/sipil yang berkualitas, handal dan berkelanjutan” Pemenuhan Standar K4 KEGAGALAN BANGUNAN Bila tidak terpenuhi Standar K4 Pasal 84 ayat (2) INFRASTRUKTUR BERKUALITAS
- 6. KONSTRUKSI BERKELANJUTAN Bagian 1 SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PUPR AMANAT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2021
- 7. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I PERATURAN PEMERINTAH NO 14 TAHUN 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi PENDEKATAN KONSTRUKSI BERKELANJUTAN Tahapan Sumber Daya 12 Prinsip Tanah Material Air Energi Ekosistem Perencanaan Umum Pemrograman Konsultansi Konstruksi Pekerjaan Konstruksi SDM Pasal 84 ayat 4 dan 6 • Mitigasi risiko keselamatan &kesehatan perubahan iklim dan bencana; • Orientasi kepada siklus hidup • Orientasi mutu • Dukungan kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen • Kesamaan tujuan • Pemenuhan standar K4 • Pengurangan penggunaan sumber daya • Pengurangan timbulan limbah • Reuse sumber daya • Inovasi teknologi • Penggunaan sumber daya recycle • Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Pasal 84A s.d 84E
- 8. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I PERATURAN PEMERINTAH NO 14 TAHUN 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi KRITERIA KONSTRUKSI BERKELANJUTAN TEKNIS • Kriteria teknis bangunan • Pemenuhan standar K4 • Kelaikan fungsi bangunan LINGKUNGAN • Tepat guna lahan; • Konservasi energi; • Konservasi air; • Sumber dan siklus material; • Kenyamanan dan kesehatan; • Manajemen lingkungan EKONOMI • Berkontribusi dalam peningkatan potensi ekonomi wilayah • Penyusunan prioritas program untuk memperoleh manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat • Efisiensi sumber daya • Mendukung usaha lokal • Perkuatan UMKM SOSIAL • Partisipasi masyarakat • Unsur gender, kaum disabilitas dan kaum marginal • Mendukung interaksi masyarakat • Pelestarian budaya atau kearifan lokal
- 9. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI Bagian 2 SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PUPR AMANAT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2021
- 10. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I PERATURAN PEMERINTAH NO 14 TAHUN 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan (K4) Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi merupakan pemenuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4) dengan menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan Kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan Standar K4: 3 4 Pasal 84I Pasal 1 Pasal 84J
- 11. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I PERATURAN PEMERINTAH NO 14 TAHUN 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Rancangan Konseptual SMKK Rancangan Konseptual, KAK, HPS, Risk Analysis, Biaya SMKK Dok. Penawaran Teknis dan personil RKK penawaran dan biaya penerapan SMKK RMPK, Program Mutu RKK Pelaksanaan RKPPL & RMLLP (untuk risiko KK sedang & besar) PENGKAJIAN & PERENCANAAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN PEMILIHAN PELAKSANAAN Pengguna/Konsultan Pengkajian/ Konsultan Perencanaan/ Konsultan Perancangan Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan/MK harus memiliki Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi, sementara untuk Pekerjaan Konstruksi harus memiliki Ahli K3 Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi TAHAPAN DOKUMEN PELAKU Pasal 84L – 84V INTEGRASI KESELAMATAN KONSTRUKSI, MUTU DAN LINGKUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
- 12. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I PERATURAN PEMERINTAH NO 14 TAHUN 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 1 Penerapan SMKK Penetapan Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Kerja Sama 2 3 4 Dalam bentuk fasilitasi, konsultasi serta pendidikan dan pelatihan Penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria sesuai dengan kewenangannya Penilaian terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SMKK Meningkatkan penerapan SMKK dalam mewujudkan Keselamatan Konstruksi Pasal 84 AH PEMBINAAN PENERAPAN SMKK
- 13. KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI Bagian 3 SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PUPR AMANAT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2021
- 14. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I PERATURAN PEMERINTAH NO 14 TAHUN 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI Menteri menetapkan Komite Keselamatan Konstruksi dalam pengawasan penerapan SMKK T U G A S 1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi yang diperkirakan memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar; 2. Melaksanakan investigasi kecelakaan konstruksi; 3. Memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi besar, dan/atau investigasi kecelakaan konstruksi dalam rangka mewujudkan Keselamatan Konstruksi; dan 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri K E W E N A N G A N 1. Memasuki tempat kerja konstruksi; 2. Meminta keterangan dari pihak-pihak terkait; 3. Meminta data yang berhubungan dengan tugas Komite; dan 4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait Keselamatan Konstruksi. Pasal 123A
- 15. PENILAI AHLI DAN KEGAGALAN BANGUNAN Bagian 4 SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PUPR AMANAT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2021
- 16. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I PERATURAN PEMERINTAH NO 14 TAHUN 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi PENILAI AHLI DAN KEGAGALAN BANGUNAN Kegagalan Bangunan meliputi: 1. Keruntuhan bangunan merupakan kondisi sebagian besar atau keseluruhan komponen bangunan yang rusak dan tidak dapat dioperasikan. 2. Tidak berfungsinya bangunan merupakan: a. tidak sesuai dengan yang direncanakan; dan/atau b. tidak dipenuhinya aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Kriteria dan tolok ukur Kegagalan Bangunan merupakan kondisi atau ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan Kegagalan Bangunan. Kriteria kegagalan Bangunan ditetapkan berdasarkan: a. aspek struktural; dan b. aspek fungsional Tolok ukur Kegagalan Bangunan digunakan untuk menentukan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya suatu bangunan. Ayat 4 Penentuan Klasifikasi bangunan dalam penetapan Kegagalan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 1 Kegagalan Bangunan ditetapkan oleh Penilai Ahli. Ayat 2 Penilai Ahli terdiri atas: a. orang perorangan; b. kelompok; atau c. lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan. Ayat 3 Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan akibat dari tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kriteria dan tolok ukur Kegagalan Bangunan sesuai dengan ketentuan standar Konstruksi. Pasal 85 Pasal 85A Pasal 85B
- 17. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I PERATURAN PEMERINTAH NO 14 TAHUN 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN PELAPORAN KEJADIAN KEGAGALAN BANGUNAN PENUGASAN PENILAI AHLI PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA PELAKSANAAN PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN PELAPORAN HASIL PENILAIAN Oleh Pengguna Jasa, pemilik/penanggung jawab bangunan, dan/atau pihak lain yang dirugikan Disampaikan kepada lembaga pengembangan Jasa Konstruksi dalam jangka waktu 3 hari kalender setelah kejadian Kegagalan Bangunan a. pemeriksaan dokumen legalitas dan/atau perizinan objek bangunan b. Identifikasi kegagalan bangunan c. investigasi kegagalan bangunan d. analisis penyebab kegagalan bangunan e. penilaian besaran ganti kerugian f. penetapan penanggung jawab kegagalan bangunan g. penyusunan dan penyampaian laporan Penugasan oleh LPJK Paling lama 30 Hari sejak diterimanya laporan terjadinya Kegagalan Bangunan Perjanjian antara Penilai Ahli & Pengguna Jasa atau pemilik/ penanggung jawab bangunan Pasal 85L - 85N Pasal 85C - 85D Laporan hasil penilaian Kegagalan Bangunan disampaikan kepada Menteri, LPJK dan Pengguna Jasa, pemilik/penanggung jawab bangunan Hasil penilaian Kegagalan Bangunan oleh Penilai Ahli bersifat final dan mengikat
- 18. TERIMA KASIH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI