Recommended
More Related Content
Similar to jbptunikompp-gdl-mdonieauli-18968-5-bab9pen-l.ppt
Similar to jbptunikompp-gdl-mdonieauli-18968-5-bab9pen-l.ppt (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
jbptunikompp-gdl-mdonieauli-18968-5-bab9pen-l.ppt
- 1. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) Oleh : Hermien Roosita Asisten Deputi Urusan Pengkajian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup
- 2. - Pencemaran (udara, tanah, air, laut) - Cadangan SDA menipis - Bencana alam (kekeringan, banjir, dll) - Ketidakseimbangan iklim Penurunan Kualitas Lingkungan Perlu Sinergisme antara Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pembangunan Berkelanjutan (WSSD) Dampak Negatif Pembangunan
- 3. Pembangunan Berkelanjutan “Pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan kita sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka” Konferensi Stockholm 1972 Konferensi Rio de Janeiro 1992 Rio +10/Konferensi Johannessburg 2002 Menanggapi masalah kerusakan lingkungan Perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi, dan sosial serta Pembangunan berkelanjutan (Agenda 21) Visi pembangunan berkelanjutan, kesepakatan global dan kemitraan antara seluruh masyarakat di dunia
- 5. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (akan direvisi) pasal 15 ayat (1) : “Setiap rencana usahadan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL” Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Jo. PP 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, beserta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kualitas Air dan Pencemaran Air, beserta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, beserta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, beserta peraturan pelaksanaannya Juklak dan Juknis (Kepmen LH dan Kepdal)
- 6. Penerapan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia pre-emptive preventive proactive Pengambilan keputusan & perencanaan Pelaksanaan Tingkat produksi • Tata Ruang • AMDAL, UKL/UPL •ISO 14000 •Audit Lingkungan Studi Kelayakan • Pengawasan Baku Mutu • Insentif & Disinsentif (Instrumen ekonomi) • Program PROPER • Perizinan PLB3
- 7. PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA TATA RUANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Penyusunan Baku Mutu Perkiraan Dampak (AMDAL , UKL/UPL PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG Baku Mutu, RKL/RPL - Pemantauan - Penegakan Hukum Pendekatan Penanganan Dampak Lingkungan
- 8. Environmental Management in Indonesia Shifting from end-of-pipe to clean production No regulation No environmental institution Lack of government & corporation interest End of pipe management Environmental regulation Government intervention Clean production Public Disclosure System Economic instruments Integrated environment management Ecological efficiency Partnership between government & corporation 1982 1995 PRESENT 1 2 3 4 FUTURE
- 9. AMDAL Audit ISO 14000 Eko label Cleaner Prod Peraturan Perundang- an Kebijakan Lingkungan Good Enviromental Governance Market based Instrument Kepedulian Konsumen Teknologi Perangkat Manajemen Lingkungan Prokasih Langit Biru Program DAS Kritis Pantai & Laut Lestari Keanekaragaman Hayati Adipura PROTOKOL CARTAGENA PROTOKOL KYOTO KONVENSI BAZEL PROTOKOL MONTREAL Project level Ecosystem Level National/ Kabupaten level UKL & UPL Global level PROPER Sumber : Adiwibowo, 2000
- 10. Instrumen Untuk Melakukan Pemantauan (setelah kegiatan beroperasi) Pengendalian Pencemaran Air Pengendalian Pencemaran Udara Pengelolaan Limbah B3 • PP 82/2001 • Kepmen 51/1995 PP 41/1999 Pengendalian Pencemaran Udara Kepmen 13/1995 Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Kepmen 141/2003 Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Current Production • PP 18 jo. 85/1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 • Kepmen 51/1995 tentang Baku Mutu Air Limbah
- 12. kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Sumber: Pasal 1 ayat 1 PP 27 Tahun 1999
- 13. AMDAL (PP 27 Tahun 1999) RKL RPL AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan Keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL Dinamis
- 14. untuk apa?? ASPEK TEKNIS: Untuk menghindari & meminimalisasi dampak lingkungan sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan Survei, prakiraan, dan evaluasi dampak berupa polusi, gangguan keanekaragaman ekosistem, hubungan manusia- alam dan lingkungan global (nir emisi, efek rumah kaca dll). ALAT KOMUNIKASI: Untuk mendapatkan konsensus dengan masyarakat (terkena dampak), akuntabilitas pemrakarsa dan pemerintah, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
- 15. TujuanAMDAL AMDAL merupakan alat pengelolaan lingkungan hidup untuk: Menghindari dampak • Apakah proyek dibutuhkan? • Apakah proyek harus dilaksanakan saat ini? • Apakah ada alternatif lokasi? Meminimalisasi dampak • Mengurangi skala, besaran, ukuran • Apakah ada alternatif untuk proses, desain, bahan baku, bahan bantu? Melakukan mitigasi/kompensasi dampak • Memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap lingkungan yang rusak (contoh: Pengembangan Bank Mitigasi) Tinggi PRIO- RITAS Renda h Sumber: UNEP, 2002
- 16. AMDAL bagian integral dari Studi Kelayakan Kegiatan Pembangunan AMDAL bertujuan menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan AMDAL berfokus pada analisis: Potensi masalah, Potensi konflik, Kendala SDA, Pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan 3 4 5 2 PRINSIP-PRINSIP AMDAL Lokasi kegiatan AMDAL wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah (RTRW) 1
- 17. AMDAL Fungsi AMDAL Manfaat AMDAL • Memberi masukan dalam pengambilan keputusan • Memberi pedoman upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak/LH • Memberikan informasi & data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah Mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek Menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan Menghemat Penggunaan Sumber Daya Alam Kemudahan dalam memperoleh kredit bank
- 18. PROSES KAJIAN AMDAL PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Proses Perencanaan Pembangunan & AMDAL Penentuan Tujuan Penetapan Sasaran Pengembangan Alternatif Penapisan Alternatif Alternatif Tanpa Kegiatan Pelaksanaan Kajian Penilaian dan Pemilihan Alternatif Yang Paling Disukai Dokumen Final Kajian Dokumentasi Pengambilan Keputusan Sumber: Dimodifikasi dari Marriott, 1997
- 19. Bagaimana AMDAL dilakukan ? STUDI KELAYAKAN EKONOMI / TEKNIS AMDAL MODIFIKASI PROYEK DGN UPAYA PENGELOLAAN BERURUTAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI / TEKNIS AMDAL MODIFIKASI PROYEK DGN UPAYA PENGELOLAAN SEIRING TERINTEGRASI STUDI KELAYAKAN EKONOMI / TEKNIS AMDAL PROYEK YANG RAMAH LINGKUNGAN Sumber: Reliantoro, 2005
- 20. ENVIRONMENTAL SAFEGUARDS (Upaya Perlindungan Lingkungan) PERENCANAAN TATA RUANG PENGAWASAN & PENEGAKAN HUKUM AMDAL Sumber: World Bank (2001), Environment and Natural Resources Management in a Time of Transition PERIJINAN DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PELAPORAN THD PENAATAN STANDAR NATIONAL MINIMUM
- 21. Pasal 2 Ayat (2) PP 27/1999: Hasil AMDAL digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah
- 22. AMDAL SEBAGAI STUDI KELAYAKAN TENTUKAN TUJUAN PROYEK TENTUKAN TUJUAN PEMBANGUNAN SEKTORAL / REGIONAL RENCANA PROYEK IDENTIFIKASI STRATEGI PEMBANGUNAN IDENTIFIKASI ALTERNATIF TEKNOLOGI TENTUKAN “SUMBER DAYA” YG DIPERLUKAN SARING ALTERNATIF TEKNOLOGI IDENTIFIKASI ALTERNATIF LOKASI SARING ALTERNATIF LOKASI EVALUASI ALTERNATIF YG TERPILIH ALTERNATIF OPERASIONAL & PENGELOLAAN ALTERNATIF IMPLEMENTASI ALTERNATIF KONFIGURASI DESIGN BANDINGKAN ALTERNATIF LANJUTKAN DENGAN ALTERNATIF YANG DITENTUKAN Sumber : World Bank-EIA Source Book
- 23. Penghematan Biaya Proyek Akibat AMDAL (52 Studi AMDAL di dunia, Milyar US $) Penghematan biaya (kira-kira 0.3 milyar US$) Revisi Biaya Proyek (berkurang - 0.6 M US$$) Biaya Proyek + Proses AMDAL + Biaya susun AMDAL (+ 0.008 M US$) Biaya Proyek + Proses AMDAL (+ 0.3 M US$) Biaya Proyek Semula (2.8 M US$) 1.0 2.0 3.0 Sumber: Adiwibowo,2002
- 24. KRITERIA WAJIB AMDAL Kriteria ini hanya diperlukan bagi proyek-proyek yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan yang pada umumnya terdapat pada rencana-rencana kegiatan berskala besar, kompleks serta berlokasi di daerah yang memiliki lingkungan sensitif. Jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dapat dilihat pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 11 tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL.
- 25. Penentuan Kegiatan Wajib AMDAL KEPMEN LH 17/2001 direvisi menjadi PERMEN 11/2006 RENCANA KEGIATAN MENYUSUN AMDAL Ya UKL-UPL (sesuai Kep- MENLH No. 86/2002 Tidak DOKUMEN/FORMULIR UKL-UPL
- 26. Daftar Jenis Kegiatan yang wajib AMDAL - Pembagian Per Sektor Kegiatan - Jenis Kegiatan - Skala Besaran - Alasan Bupati/Walikota & Gubernur dapat menetapkan skala besaran lebih ketat Bupati/Walikota / Gubernur / masyarakat mengusulkan jenis kegiatan baru Wajib AMDAL – berbatasan langsung dgn hutan lindung Daftar Wajib AMDAL – ditinjau 5 tahun sekali Jenis Usaha dan Atau Kegiatan Wajib AMDAL [Kep-MENLH No.11/2006]
- 27. Kegiatan yang Wajib AMDAL Pertahanan dan Keamanan Pertanian Perikanan Kehutanan Kesehatan Perhubungan Teknologi Satelit Perindustrian Prasarana Wilayah Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Pengelolaan limbah B3 Rekayasa Genetika
- 28. Revisi Kep 17/2001 menjadi Permen 11/2006 1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2. Diktum ke 6 KepMen LH 17 yaitu: Jenis rencana dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini akan ditinjau kembali sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun. 3. Adanya pengembangan teknologi pengelolaan dampak penting dan besar dari sebuah rencana usaha dan/atau kegiatan sehingga dampak penting dan besar dapat diperkirakan atau diprediksi 4. Revisi KepMen LH 17 tahun 2001 ini merupakan hasil kesepakatan antar sektor terkait, sehingga diharapkan forum ini merupakan forum pengambilan kebijakan antar sektor 5. Inpres Nomor: 03 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi
- 29. SANDINGAN KEPMEN LH 17/2001 DAN PERMEN 11/2006 No Sektor Kepmen 17/2001 Revisi A. Pertahanan dan Keamanan 5 Kegiatan 3 Kegiatan B. Pertanian 4 Kegiatan 2 Kegiatan C. Perikanan 3 Kegiatan 3 Kegiatan D. Kehutanan 2 Kegiatan 1 Kegiatan E. Kesehatan 1 Kegiatan - F. Perhubungan 13 Kegiatan 10 Kegiatan G. Teknologi Satelit 1 Kegiatan 1 Kegiatan H. Perindustrian 15 Kegiatan 7 Kegiatan I. Prasarana Wilayah 15 Kegiatan 16 Kegiatan J. ESDM 17 Kegiatan 10 Kegiatan K. Pariwisata 4 Kegiatan 2 Kegiatan L. Pengemb. Nuklir 2 Kegiatan 2 Kegiatan M. PLB3 1 Kegiatan 1 Kegiatan N. Rekayasa Genetik 2 Kegiatan 2 Kegiatan Jumlah 85 kegiatan 60 kegiatan
- 30. Beberapa Contoh Dampak Penting Perubahan Bentang alam Eksploitasi SDA Perubahan tata guna lahan Reklamasi Pantai perubahan dari laut menjadi daratan Kawasan konservasi Ladia Galaska, Izin penambangan thd 13 perusahaan Konversi lahan pertanian Industri atau perumahan
- 31. PROSEDUR AMDAL Rencana Kegiatan dari pemrakarsa Proses penapisan: Daftar kegiatan wajib AMDAL (KepMenLH No. 17 Tahun 2001) AMDAL dipersyaratkan Pemberitahuan rencana studi AMDAL ke Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat Penyusunan Kerangka Acuan (KA-ANDAL) Penilaian KA-ANDAL dilakukan oleh Komisi AMDAL Penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Penilaian ANDAL, RKL dan RPL Tidak Layak Lingkungan (kegiatan ditolak) Layak Lingkungan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota Proses Perijinan AMDAL tidak diperlukan Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab Komisi AMDAL Pusat terdiri dari: Pakar, Sektor Terkait, Pemda Setempat, Masyarakat, LSM Surat Kesepakatan KA ANDAL MenLH/Gubernur /Bupati/Walikota Pengumuman rencana kegiatan dan konsultasi masyarakat SK Tidak Layak Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
- 32. PELAKU AMDAL PEMRAKARSA + KONSULTAN PENYUSUN INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB KOMISI PENILAI AMDAL: •KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT •KOMISI PENILAI AMDAL PROPINSI •KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN/KOTA Catatan: Masyarakat terkena dampak adalah anggota Komisi Penilai AMDAL
- 33. KEWENANGAN AMDAL BERDASARKAN PP 25 TAHUN 2000 & KepMen LH No. 40 TAHUN 2000 PEMERINTAH 1. Berdampak negatif pada masy luas/Hankam 2. Lokasi melebihi 1 Propinsi 3. Lokasi di wilayah sengketa 4. Lokasi diwilayah ruang lautan > 12 mil 5. Lokasi di lintas batas negara Berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya lebih dari satu kabupaten/Kota PROPINSI KAB/KOT Semua Kegiatan di luar kewenangan Propinsi & Kabupaten
- 34. Komisi penilai Pusat berwenang: Berbagai kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas dan atau menyangkut pertahanan dan keamanan, seperti: submarine tailing, pengolahan limbah B3, eksploitasi migas, dll; Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan meliputi lebih dari satu wilayah propinsi; Kegiatan berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain; Di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil. Komisi penilai Propinsi berwenang: Berbagai kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas, seperti: pembangunan industri petrokimia, pembangunan industri semen dan quarry-nya, pembangunan bendungan, dll; Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota; Di wilayah laut di antara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) mil. Komisi penilai Kabupaten/Kota berwenang: Menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi semua rencana usaha dan/atau kegiatan di luar kewenangan Pusat dan Propinsi, sebagaimana diatur dalam Kep Men LH tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL
- 35. KOMISI PENILAI AMDAL TIM TEKNIS Ketua - Sekretaris - Anggota SEKRETARIAT KOMISI - KLH/Instansi Pengelola LH Daerah - Sektor terkait - Pakar - KLH/Instansi Pengelola LH Daerah ANGGOTA (lainnya) - Masyarakat terkena dampak - LSM/ORLING Komisi Penilai AMDAL
- 36. AMDAL KEP-MENLH No.17 TH 2001 RENCANA KEGIATAN MENYUSUN AMDAL Ya UKL-UPL DAFTAR WAJIB UKL UPL Tidak DOKUMEN / FORMULIR IMPLEMENTASI LANGSUNG 1. Penapisan Ya Tidak
- 37. Hak Warga Masyarakat Memperolehinformasi Duduksebagai anggota Komisi Penilai AMDAL (masyarakat yangterkenadampak) Memberi saran, pendapat, dan tanggapan HAK WARGA MASYARAKAT (Kep Ka Bapedal 08 Th 2000) 2. Pengumuman
- 38. MEKANISME KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM AMDAL (KEPKA 08/2000) MULAI PENGUMUMAN PENAPISAN PELINGKUPAN KONSULTASI MASYARAKAT SELESAI PENYUSUNAN ANDAL, RKL dan RPL PARTISIPASI MASYARAKAT (melalui Wakil-nya) KESEPAKATAN KA-ANDAL KEPUTUSAN KELAYAKAN atas ANDAL, RKL dan RPL
- 39. Bentuk Komunikasi Langsung Dialog melalui pertemuan, diskusi atau wawancara Tidak Langsung Memasang pengumuman baik di media cetak maupun elektronik Memberikan tanggapan, saran atau masukan secara tertulis
- 40. 3. Pelingkupan & Metodologi Dampak penting hipotetik Batas Studi Komponen Rencana Kegiatan (yang menimbulkan dampak) Komponen Lingkungan Hidup (yang terkena dampak) Kegiatan Lain disekitarnya Saran Tanggapan Pendapat (hasil sosialisasi) KONSULTAN AMDAL PEMRAKARSA KOMISI PENILAI AMDAL Draft KA ANDAL KESEPAKATAN KA ANDAL Isu Pokok Metode Studi Tenaga Ahli Yg diperlukan
- 41. 4. Parameter yang diteliti Metodologi pengumpulan data Metodologi analisis Metodologi prakiraan dampak Metodologi evaluasi dampak
- 42. 5. Penilaian KA ANDAL Penilaian KA-ANDAL dilakukan oleh Komisi AMDAL Surat Kesepakatan KA ANDAL MenLH/Gubernur /Bupati/Walikota Penyusunan ANDAL, RKL, RPL oleh pemrakarsa Isi Surat kesepakatan KA-ANDAL : Ruang lingkup dan kedalaman kajian ANDAL, RKL/RPL yang akan dilakukan.
- 43. 6. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL 1. Kep Ka Bapedal No 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 2. Kep Ka Bapedal No 056 Tahun 1994 tentang pedoman ukuran dampak penting – PP 27 Tahun 1999 pasal 5 3. Kep Men LH No 57 Tahun 1995 ttg AMDAL Terpadu / Multisektor 4. Kep Ka Bapedal No 299 Thn 1996 ttg Aspek Sosial dalam AMDAL 5. Kep Ka Bapedal No 299 Thn 1996 ttg Aspek Kesehatan Masyarakat dalam AMDAL 6. Kep Men LH No 4 Tahun 2000 ttg Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Pemukiman Terpadu 7. Kep Men LH No 5 Tahun 2000 ttg Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah
- 44. 7. Lanjutan….. 8. Proses pelingkupan dan metodologi 9. Pengumpulan data dan analisis sebagai Rona Lingkungan Awal 10. Rencana kegiatan harus lebih detail dari data yang ada pada KA 11. Prakiraan dampak dikaji lebih rinci • Rumusan matematika besaran dampak & prakiraan kuantitatif • Aspek Sosial kualitatif • Aspek ekonomi kuantitatif & kualitatif 12. Sifat penting dampak (ada 6 kriteria) 13. Dampak penting harus dijabarkan dalam RKL & RPL
- 45. 8. KRITERIA DAMPAK PENTING Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain : jumlah manusia yang akan terkena dampak; luas wilayah persebaran dampak; intensitas dan lamanya dampak berlangsung; banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak; sifat kumulatif dampak; berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.
- 46. 9. Penilaian ANDAL, RKL, RPL Penilaian ANDAL, RKL dan RPL (Komisi Amdal) Tidak Layak Lingkungan (kegiatan ditolak) Layak Lingkungan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota Proses Perijinan SK Tidak Layak Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota Isi SK Kelayakan: -Kewajiban pemrakarsa untuk melaksanakan kegiatan sesuai AMDAL -Kewajiban pemrakarsa untuk melaksanakan RKL/RPL
- 47. Digunakan sebagai bahan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelengaraan usaha dan/atau kegiatan (layak atau tidak) - PP 27 Tahun 1999 Pasal 1 AMDAL & Rekomendasi Izin AMDAL harus : Sumber : PP 27 Tahun 1999 •Tertuang dalam izin dengan mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam RKL RPL sebagai ketentuan dalam izin - PP 27 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (2) •Digunakan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan – PP 27 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (1)