Tata Cara Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan - Bagian 1

1. Persiapan Konstruksi Sistem
Drainase Perkotaan
Bagian 1 dari 2
Seri Belajar Bersama, Mengalir Bersama
Tata Cara Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan
Powerpoint Templates
Page 1

2. Latar Belakang
Persiapan Konstruksi Sistem Drainase
1. Persiapan gambar desain,
2. Persiapan lapangan, bangunan kantor dan gudang,
3. Pengukuran peil,
4. Mobilisasi peralatan dan tenaga kerja,
5. Perijinan
Powerpoint Templates
Page 2

3. Tata Cara Persiapan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan
PENGERTIAN
Powerpoint Templates
Page 3

4. Pengertian
Tata Cara Persiapan Konstruksi Sistem Drainase
• Pemberi Tugas,
adalah instansi atau badan hukum, baik pemerintah maupun non
pemerintah, yang bertindak sebagai pemilik proyek secara
keseluruhan, dan bertanggungjawab pada sektor pendanaan;
• Direksi Teknik,
adalah orang, Pejabat Proyek atau badan hukum yang ditunjuk oleh
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mempunyai kekuasaan penuh
untuk mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pekerjaan, agar
dapat tercapai penyelesaian sebaik-baiknya menurut persyaratan yang
ada dalam dokumen kontrak;
Powerpoint Templates
Page 4

5. Pengertian
Tata Cara Persiapan Konstruksi Sistem Drainase
• Pelaksana Pembangunan
adalah Kontraktor yang mendapat tugas untuk melaksanakan
pekerjaan pembangunan konstruksi fisik, sesuai dengan rencana dan
spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan;
• Pengawas Lapangan
adalah staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mendapat tugas
melakukan pengawasan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
terhadap pembangunan konstruksi fisik yang dilaksanakan oleh
Kontraktor, sesuai dengan rencana dan spesifikasi pekerjaan yang
ditetapkan;
Powerpoint Templates
Page 5

6. Pengertian
Tata Cara Persiapan Konstruksi Sistem Drainase
• Penanggung Jawab Lapangan
adalah staf kontraktor yang bertugas dan bertanggung jawab untuk
mengatur pelaksanaan pekerjaan pembangunan secara keseluruhan,
mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pasca konstruksi
sebelum diserahkan secara resmi kepada pemilik proyek;
• Pelaksana Logistik (Gudang),
adalah staf kontraktor yang bertugas dan bertanggung jawab dalam
hal pengadaan bahan, peralatan dan perlengkapan berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
Powerpoint Templates
Page 6

7. Pengertian
Tata Cara Persiapan Konstruksi Sistem Drainase
• Pelaksana Teknis Lapangan,
adalah staf kontraktor yang bertugas dan bertanggung jawab dalam
hal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sehari-hari di lapangan,
berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
• Pelaksana Administrasi Lapangan,
adalah staf kontraktor yang bertugas dan bertanggung jawab dalam
bidang administrasi pekerjaan lapangan, monitoring dan pelaporan
kemajuan pekerjaan, surat-menyurat, serta pembuatan dokumen-
dokumen lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
konstruksi;
Powerpoint Templates
Page 7

8. Pengertian
Tata Cara Persiapan Konstruksi Sistem Drainase
• Mandor
adalah staf kontraktor yang bertugas dan bertanggung jawab dalam
bidang pengawasan pelaksanaan pekerjaan lapangan, dan bertanggung
jawab penuh kepada Pelaksana Teknis Lapangan;
• Kepala Tukang,
adalah tenaga pelaksana senior yang bertugas mengkoordinir para
tukang dalam bidang keahlian tertentu;
• Tukang,
adalah tenaga pelaksana dalam bidang keahlian tertentu, yang dalam
pelaksanaan tugasnya, langsung dibantu oleh para pekerja;
Powerpoint Templates
Page 8

9. Pengertian
Tata Cara Persiapan Konstruksi Sistem Drainase
• Pekerja atau tenaga buruh,
adalah tenaga pendukung dalam pelaksanaan pembangunan yang
tidak termasuk dalam structural organisasi pelaksana lapangan;
Powerpoint Templates
Page 9

10. Tata Cara Persiapan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan
KETENTUAN-KETENTUAN
Powerpoint Templates
Page 10

11. 1. Ketentuan Umum
Persiapan Konstruksi
• Pekerjaan persiapan konstruksi adalah kegiatan-kegiatan untuk
mendukung persiapan pelaksanaan awal konstruksi;
• Lingkup pekerjaan yang termasuk dalam pekerjaan persiapan
konstruksi adalah:
– persiapan gambar desain, termasuk di dalamnya gambar kerja;
– persiapan lapangan;
– mendirikan bangunan kantor dan gudang (direksi keet);
– pengukuran peil;
– mobilisasi peralatan dan tenaga kerja;
– perijinan;
– memasang bowplank untuk profil dan batas-batas bangunan;
– membuat temporary coffering, serta
– melakukan pemompaan air atau pengeringan
Powerpoint Templates
Page 11

12. 2. Gambar Desain
Ketentuan Teknis Penyiapan Gambar Desain (1/2)
1. Sebelum dimulai pelaksanaan konstruksi, hendaknya dipelajari
dengan seksama semua gambar desain sistem drainase perkotaan;
2. Setiap ada perbedaan antara gambar dengan kenyataan di lapangan,
hendaknya dilaporkan kepada Direksi Teknik atau Pengawas
Lapangan;
3. Berdasarkan gambar desain yang ada, lebih lanjut pihak kontraktor
diwajibkan untuk membuat gambar kerja, dan melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan gambar kerja yang telah disetujui oleh pihak
Direksi Teknik, dan spesifikasi-spesifikasi lain yang berhubungan
dengan pekerjaan tersebut;
Powerpoint Templates
Page 12

13. 2. Gambar Desain
Ketentuan Teknis Penyiapan Gambar Desain (2/2)
4. Apabila terdapat kekurangan atau hal lain
yang meragukan, kontraktor diwajibkan
mengajukan permohonan secara tertulis,
dan Direksi Teknik akan mengoreksi serta
menjelaskan gambar-gambar tersebut
sebagai kelengkapan spesifikasi teknis;
5. Gambar-gambar kerja harus senantiasa
disimpan di lapangan untuk pelaksanaan
pekerjaan, monitoring, maupun revisi yang
diperlukan;
6. Kontraktor harus menyediakan gambar-
gambar yang menunjukkan perbedaan
antara gambar rencana dan gambar kerja
yang telah mendapat persetujuan dari
Direksi Teknik.
Powerpoint Templates
Page 13

14. 2. Persiapan Lapangan
Ketentuan Teknis Kegiatan Persiapan Lapangan (1/2)
1. Orientasi lapangan, berkaitan dengan sarana dan
prasarana yang tersedia serta kondisinya pada saat
awal pelaksanaan pekerjaan, seperti jalan ke lokasi
pekerjaan, jembatan, fasilitas penerangan, dan lain
sebagainya;
2. Pemasangan papan nama proyek sebanyak yang
diperlukan, minimal 2 (dua) buah, dengan ukuran
dan penempatan yang ditunjuk oleh Direksi Teknik;
3. Pemasangan papan informasi atau peringatan,
dengan ukuran dan penempatan sesuai yang
ditunjuk oleh Direksi Teknik;
Powerpoint Templates
Page 14

15. 2. Persiapan Lapangan
Ketentuan Teknis Kegiatan Persiapan Lapangan (2/2)
4. Pembersihan lokasi proyek dari segala macam tanaman sampai akar-
akarnya, serta material yang tidak bermanfaat;
5. Pembutan jalan masuk ke lokasi proyek, apabila belum tersedia di
lapangan;
6. Pembuatan jalur pipa air dari sumber ke lokasi pekerjaan, setelah
terlebih dahulu mendapat persetujuan dari masyarakat atau
pemerintah daerah setempat;
7. Pembangunan fasilitas untuk penerangan lokasi pekerjaan, dengan
menempatkan generator pada lokasi yang strategis;
Powerpoint Templates
Page 15

16. 3. Bangunan Kantor dan Gudang
Ketentuan Teknis Bangunan Kantor dan Gudang (1/4)
Jenis bangunan yang termasuk dalam bidang ini adalah
• Direksi Keet (kantor),
• Gudang,
• Barak kerja,
• Bengkel kerja, dan
• Fasilitas penunjang lainnya;
Powerpoint Templates
Page 16

17. 3. Bangunan Kantor dan Gudang
Ketentuan Teknis Bangunan Kantor dan Gudang (2/4)
• Direksi keet dibuat dengan ukuran 3 x 6 m, dan terdiri dari:
– lantai dibuat dari beton tumbuk 1 : 3 : 6;
– tiang, rangka kuda-kuda dan atap terbuat dari kayu borneo, atau yang
sejenis;
– dinding, terbuat dari bahan tripleks;
– atap bangunan dari asbes;
– jendela terbuat dari naco, rangka daun pintu dari kayu borneo (atau yang
sejenis) dan dilapis dengan double tripleks;
– dinding pintu dan jendela dicat.
• Direksi keet harus dilengkapi dengan perlengkapan mebel, yang terdiri
dari kursi tamu, meja tulis, lemari, papan tulis, dan lain sebagainya;
Powerpoint Templates
Page 17

18. 3. Bangunan Kantor dan Gudang
Ketentuan Teknis Bangunan Kantor dan Gudang (3/4)
• Gudang berfungsi untuk menyimpan
material dan perlengkapan, agar
terlindung dari kerusakan akibat pengaruh
cuaca dan pencurian;
• Barak kerja dibuat sedemikian rupa
sehingga para pekerja dapat berteduh dan
beristirahat sepenuhnya secara layak;
• Bengkel kerja, dibangun untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan pekerjaan, dan
dilengkapi dengan peralatan dan
perlengkapan yang memadai;
Powerpoint Templates
Page 18

19. 3. Bangunan Kantor dan Gudang
Ketentuan Teknis Bangunan Kantor dan Gudang (4/4)
• Lokasi bangunan kantor dan gudang, harus dibatasi dengan pagar yang
cukup memadai untuk memisahkan batas areal proyek dengan milik
penduduk, serta untuk keperluan keamanan proyek;
• Pembuatan pos keamanan, fasilitas kesehatan, air bersih, dan lain
sebagainya.
Powerpoint Templates
Page 19

20. 4. Pengukuran Peil
Ketentuan Teknis Pengukuran Peil (1/2)
• Pengukuran peil merupakan kegiatan dalam tahap persiapan
konstruksi, yang dilakukan untuk mengontrol posisi rencana
bangunan, terhadap titik referensi yang telah ditetapkan.
• Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, meliputi:
– peil-peil dan ukuran-ukuran yang ditetapkan dalam gambar harus sesuai
dengan rencana, kecuali bila ada perubahan;
– pembuatan patok-patok bantu (BM kecil atau patok kayu), yang telah
diikatkan terhadap titik referensi yang telah ditetapkan sebelumnya;
– pelaksanaan pengukuran posisi dan elevasi areal penggalian, batas tanah
milik masyarakat dengan berpedoman pada hasil perencanaan;
Powerpoint Templates
Page 20

21. 4. Pengukuran Peil
Ketentuan Teknis Pengukuran Peil (2/2)
• Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, meliputi (lanjutan):
– ketentuan lain yang belum dibahas pada bagian ini, akan diuraikan lebih
lanjut pada tata cara pembahasan yang lebih detail, berkaitan dengan
persiapan konstruksi untuk tiap bagian yang bersangkutan;
– semua kondisi dan situasi awal wilayah proyek dan perubahannya, akan
dituangkan dalam gambar dan disimpan, guna monitoring pelaksanaan
pekerjaan lebih lanjut;
Powerpoint Templates
Page 21

22. 5. Mobilisasi Peralatan dan Tenaga Kerja
Ketentuan Teknis Mobilisasi (1/2)
• Mobilisasi peralatan dan tenaga kerja merupakan tahap penyediaan
dan pengadaan peralatan serta rekruitmen tenaga kerja yang akan
terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
• Adapun beberapa ketentuan yang harus diperhatikan adalah:
– kontraktor harus melakukan mobilisasi tenaga kerja lengkap dengan alat-
alat kerja yang dibutuhkan dengan secukupnya sesuai dengan kebutuhan
dan jadwal masing-masing pekerjaan;
– tenaga kerja yang dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan harus sesuai
dengan spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan;
– apabila dipandang perlu, berkaitan dengan kapasitas dan prestasi kerja
yang telah dicapai, pihak Direksi Teknik berhak untuk memerintahkan
penambahan jumlah peralatan, atau menggantikannya dengan kapasitas
yang lebih memadai;
Powerpoint Templates
Page 22

23. 5. Mobilisasi Peralatan dan Tenaga Kerja
Ketentuan Teknis Mobilisasi (2/2)
• Adapun beberapa ketentuan yang harus diperhatikan (lanjutan):
– kondisi peralatan yang akan digunakan harus dalam keadaan baik, dan
menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat selesai tepat
pada waktu yang telah ditentukan;
– peralatan mesin yang akan digunakan untuk pekerjaan pokok, harus sudah
tersedia di lapangan dan siap operasi 14 (empat belas) hari kalender
setelah tanggal mulai pekerjaan dimulai;
– berkaitan dengan mobilisasi atau demobilisasi alat berat, perlu dipikirkan
tentang pengadaan prasarana pendukung untuk pencapain lokasi proyek
seperti jembatan darurat, pontoom, jalan masuk, dan lain sebagainya;
– pemindahan atau demobilisasi peralatan yang dipergunakan, ke luar lokasi
pekerjaan, harus mendapat ijin tertulis dari pihak Direksi Teknik;
– beberapa hal yang belum ditetapkan, akan dibahas pada tata cara yang
lebih detail;
Powerpoint Templates
Page 23

24. 6. Perijinan
Ketentuan Teknis Perijinan
• Perijinan adalah proses permohonan dan pengajuan ijin penggunaan
fasilitas umum, sumber alam yang ada disekitar lokasi pekerjaan yang
dilakukan secara resmi oleh kontraktor atau Direksi Teknik.
• Beberapa bidang yang memerlukan perijinan khusus :
– ijin penggunaan air dari sumber air dan atau pembuatan boring air tanah;
– ijin pembongkaran bangunan yang lebih lanjut akan diikuti dengan
perbaikan kembali;
– ijin pengambilan sumber material seperti tanah, pasir, kerikil dan batu
yang ditujukan secara resmi kepada pemerintah daerah setempat;
– ijin pelaksanaan mobilisasi peralatan, terutama alat berat;
– ijin dan pemberitahuan tentang pelaksanaan pekerjaan kepada aparat
pemerintah daerah setempat;
– ijin dan pemberitahuan kepada aparat keamanan berkaitan dengan
permohonan bantuan pengamanan di sekitar lokasi pekerjaan
Powerpoint Templates
Page 24

25. Referensi
DRAINASE
Materi Diseminasi dan Sosialisasi
Keteknikan Bidang Penyehatan
Lingkungan Permukiman (PLP),
Direktorat Pengembangan PLP,
Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementrian Pekerjaan Umum
Free Powerpoint Templates
Page 25

26. Indonesian Institute for Infrastructure Studies
INFO UNTUK ANDA
Page 26

27. Materi Lainnya
Seri Belajar Bersama : Drainase
• Dasar-dasar Teknik dan • Konstruksi dan Pengelolaan
Manajemen Drainase – Pelaksanaan Pembangunan
• Perencanaan Rencana Induk Drainase (Clean Construction)
dan Studi Kelayakan – Operasi dan Pemeliharaan
Drainase Perkotaan
– Proses Desain
– Rencana Induk Drainase
– Studi Kelayakan Drainase
– Detail Desain Drainase
Page 27

28. Materi Lainnya
Step by Step Series : Pengelolaan Air Limbah Domestik
• Kebijakan dan Strategi • Perencanaan Pengelolaan
Pengembangan Sistem Air Limbah Sistem Terpusat
Pengelolaan Air Limbah (Off-Site System)
• Dasar-dasar Teknik dan • Instalasi Pengolahan
Pengelolaan Air Limbah Lumpur Tinja (IPLT)
• Penyusunan Perencanaan • Instalasi Pengolahan Air
Sistem Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
Limbah • Clean Construction Bidang
• Perencanaan Pengolahan Air Limbah
Sistem Setempat (On-Site
System)
Page 28

29. Materi Lainnya
Progressio Series: Cara Mudah, Cepat dan Tepat
• Proses Penyusunan Buku • Menyusun Skala Prioritas
Putih Sanitasi (BPS) Program dan Kegiatan
• Proses Penyusunan Strategi Sanitasi
Sanitasi Kab/Kota (SSK) • Penggalangan Komitmen
• Proses Penyusunan atas Program dan Kegiatan
Memorandum Program Sanitasi (internalisasi dan
(MPS) eksternalisasi)
• Metode Review Strategi • Sumber Pendanaan
Sanitasi (SSK) Pemerintah untuk Sanitasi
• Penilaian Kualitas Program • Sumber Pendaan CSR untuk
dan Kegiatan Sanitasi Sanitasi
Page 29

30. Materi Lainnya
Step by Step Series : Pedoman Pelaksanaan PPSP
• Sasaran PSP di Daerah • Tahapan Pelaksanaan/
• Kriteria Penetapan Peserta Implementasi
Program PPSP • Tahapan Pemantauan dan
• Tahapan Kampanye, Evaluasi
Edukasi dan Advokasi • Struktur Organisasi dan Tata
• Tahapan Kelembagaan, Kerja Pokja Sanitasi Provinsi
Keuangan dan Peraturan • Struktur Organisasi dan Tata
• Tahapan Penyusunan Kerja Pokja Sanitasi
Rencana Strategis (BPS/SSK) Kabupaten/Kota
• Tahapan Memorandum
Program Sanitasi (MPS)
Page 30

31. Websites Pilihan
Nawasis.Com
Sanitasi.Net, Sanitasi.Org
PenataanRuang.Com
Page 31

32. Contact
Page 32