Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai realisasi anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Earmark 8%, PED, dan Insentif Tenaga Kesehatan di provinsi Sumatera Utara per tanggal 17 September 2021. Secara umum, tingkat realisasi masih rendah karena beberapa kendala seperti penerapan PPKM dan keterbatasan sistem. Beberapa daerah belum melakukan realisasi anggaran tertentu.

1. AKSELERASI
BELANJA
PEMDA
SUMATERA UTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

2. AKSELERASI DATA PEMDA
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
2
Dasar Hukum:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya
Berdasarkan data APBD
per tanggal 17 September 2021 pukul 10.00 WIB

3. REALISASI APBD
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
3
Realisasi Pendapatan pada APBD Sumatera Utara
sisa anggaran realisasi
TOTAL
Rp57,216.24 M
Realisasi Belanja pada APBD Sumatera Utara
sisa anggaran realisasi
TOTAL
Rp59,141.72 M
Rp27,674.70 milyar
(48.37%)
Rp22,926.03 milyar
38.76%
Berdasarkan data APBD
per tanggal 17 September 2021 pukul 10.00 WIB

4. REALISASI APBD
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
4
Realisasi Belanja Sumatera Utara (milyar Rp) Realisasi Belanja Operasi Sumatera Utara (milyar Rp)
41,586.70
8,037.23
586.35
8,931.43
2,486.71
6,444.71
17,409.32
1,339.90
61.12
4,115.68
1,971.89
2,143.79
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja Transfer
Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan Keuangan
Realisasi Anggaran
21,900.91
14,310.79
19.22
3.60
5,115.04
237.14
-
10,799.75
3,878.60
10.52
2.25
2,414.40
34.60
269.19
Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bansos
Belanja Lainnya
Realisasi Anggaran
Berdasarkan data APBD
per tanggal 17 September 2021 pukul 10.00 WIB

5. KENDALA REALISASI APBD
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
5
1. Diberlakukannya PPKM mengakibatkan terhambatnya realisasi kegiatan-kegiatan yang berada pada
SKPD terkait;
2. Aplikasi SIPD yang belum berjalan lancar dan rendahnya permintaan penyerapan dari OPD;
3. Kegiatan di SKPD banyak yang dianggarkan setelah Semester I akibat adanya refocusing beberapa kali
dan tidak didukung oleh sistem yang sudah siap digunakan pada saat itu (SIPD) sehingga
dokumen/DPA terkendala;
4. Banyak SKPD yang menunggu P-APBD untuk melaksanakan kegiatannya karena ada beberapa yang
di-switch atau dikurangi;
5. Pengajuan pembayaran atas pekerjaan fisik masih sedikit dan masih berada pada tahapan
pembayaran uang muka;
6. Pemda masih berada pada proses adaptasi terhadap penyesuaian Anggaran Belanja;
7. Situasi pandemi Covid-19 yang mewajibkan pemda melakukan refocusing ada awal tahun anggaran
berjalan yang membutuhkan waktu untuk pembahasan/penetapan anggaran;
8. Proses pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa yang mengalami
perlambatan akibat refocusing anggaran dan dampak pelaksanaan pilkada;
9. Pemberlakukan work from home (WFH) bagi ASN belum didukung layanan internet yang memadai
pada beberapa pemda;
10. Sebagian besar belanja modal baru selesai tender di bulan Juli dan Agustus. Dana Pinjaman PEN belum
terealisasi dari RKUN ke RKUD.

6. REALISASI EARMARK 8%
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
6
Realisasi Earmark 8% pemda di Sumatera Utara
Realisasi Sumatera Utara (milyar Rp)
52.68%
20.03%
8.25%
19.30%
6.34%
23.89%
25.92%
21.18%
0.60%
40.32%
26.98%
7.88%
11.80%
4.28%
22.97%
42.97%
38.95%
19.26%
5.56%
15.03%
50.14%
41.02%
3.45%
7.56%
16.72%
13.50%
42.88%
24.44%
17.91%
3.59%
9.87%
0.31%
7.11%
11.82%
Provinsi Sumatera Utara
Kab. Asahan
Kab. Dairi
Kab. Deli Serdang
Kab. Karo
Kab. Labuhanbatu
Kab. Langkat
Kab. Mandailing Natal
Kab. Nias
Kab. Simalungun
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Tapanuli Tengah
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Toba Samosir
Kota Binjai
Kota Medan
Kota Pematang Siantar
Kota Sibolga
Kota Tanjung Balai
Kota Tebing Tinggi
Kota Padang Sidempuan
Kab. Pakpak Bharat
Kab. Nias Selatan
Kab. Humbang Hasundutan
Kab. Serdang Bedagai
Kab. Samosir
Kab. Batu Bara
Kab. Padang Lawas
Kab. Padang Lawas Utara
Kab. Labuhanbatu Selatan
Kab. Labuhanbatu Utara
Kab. Nias Utara
Kab. Nias Barat
Kota Gunungsitoli
penyerapan
Realisasi,
575.29
Belum
Realisasi,
1,560.47
26.94%
Berdasarkan data APBD
per tanggal 17 September 2021 pukul 10.00 WIB

7. REALISASI EARMARK 8%
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
7
Pemda belum melakukan realisasi Insentif Tenaga Kesehatan:
1. Kab. Labuhanbatu
2. Kab. Nias
3. Kab. Simalungun
4. Kab. Tapanuli Tengah
5. Kota Padang Sidempuan
6. Kab. Nias Selatan
7. Kab. Padang Lawas
8. Kab. Labuhanbat Selatan
Pemda belum melakukan realisasi Belanja Kesehatan lainnya
dan kegiatan prioritas:
1. Kab. Asahan
2. Kab. Nias
3. Kab. Tapanuli Selatan
4. Kab. Tapanuli Tengah
5. Kota Tanjung Balai
6. Kab. Serdang Bedagai
7. Kab. Padang Lawas
8. Kab. Nias Utara
9. Kab. Nias Barat
Pemda belum melakukan realisasi Penanganan Covid-19:
1. Kab. Nias
2. Kab. Tapanuli Utara
3. Kota Tanjung Balai
4. Kab. Nias Utara
Pemda belum melakukan realisasi Dukungan Vaksinasi:
1. Kab. Karo
2. Kab. Tapanuli Utara
3. Kota Medan
4. Kota Pematang Siantar
5. Kab. Pakpak Bharat
6. Kab. Nias Selatan
7. Kab. Batubara
8. Kab. Padang lawas
9. Kab. Labuhanbatu Selatan
10. Kab. Nias Utara
Pemda belum melakukan realisasi Dukungan pada kelurahan
dalam rangka penanganan pandemi Covid-19:
1. Kab. Tapanuli Utara
2. Kab. Toba Samosir
3. Kota Padang Sidempuan
4. Kab. Samosir
5. Kab. Padang Lawas
6. Kab. Labuhanbatu Utara

8. KENDALA REALISASI EARMARK 8%
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
8
1. Pemberlakuan PPKM mengakibatkan terhambatnya realisasi pada SKPD;
2. Beberapa kegiatan belum terlaksana;
3. Beberapa kegiatan dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan
pandemi Covid-19 masih dalam proses SPJ;
4. Beberapa kegiatan dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan
pandemi Covid-19 masih dalam proses Pengajuan TU;
5. Ada beberapa kegiatan yang akan diubah pada P-APBD;
6. Adanya perubahan DPA yang menyebabkan perubahan beberapa pos
anggaran. Petunjuk teknis dan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan sering
berubah-ubah;
7. Terbatasnya jumlah vaksin yang diterima Dinas Kesehatan;
8. Pengusulan Insentif Penanganan Covid-19 berbasis Aplikasi sehingga
memerlukan waktu untuk koordinasi dengan KEMENKES dan puskesmas-
puskesmas;
9. Proses pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang
Jasa mengalami perlambatan akibat refocusing anggaran dan dampak
pelaksanaan pilkada;
10. Pemberlakukan work from home (WFH) bagi ASN di lingkungan Pemda yang
belum didukung layanan internet yang memadai.

9. REALISASI PED
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
9
Realisasi PED
Realisasi Sumatera Utara (milyar Rp)
44.09%
0.00%
32.00%
7.28%
0.00%
23.28%
18.79%
30.28%
14.11%
0.00%
17.35%
66.54%
15.55%
5.07%
37.42%
41.04%
26.59%
49.19%
67.78%
41.15%
0.00%
10.63%
13.11%
5.66%
45.56%
15.11%
55.77%
0.00%
22.24%
30.40%
41.26%
10.80%
0.67%
13.65%
Provinsi Sumatera Utara
Kab. Asahan
Kab. Dairi
Kab. Deli Serdang
Kab. Karo
Kab. Labuhanbatu
Kab. Langkat
Kab. Mandailing Natal
Kab. Nias
Kab. Simalungun
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Tapanuli Tengah
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Toba Samosir
Kota Binjai
Kota Medan
Kota Pematang Siantar
Kota Sibolga
Kota Tanjung Balai
Kota Tebing Tinggi
Kota Padang Sidempuan
Kab. Pakpak Bharat
Kab. Nias Selatan
Kab. Humbang Hasundutan
Kab. Serdang Bedagai
Kab. Samosir
Kab. Batu Bara
Kab. Padang Lawas
Kab. Padang Lawas Utara
Kab. Labuhanbatu Selatan
Kab. Labuhanbatu Utara
Kab. Nias Utara
Kab. Nias Barat
Kota Gunungsitoli
penyerapan
Realisasi,
372.34
Belum
Realisasi,
883.32
29.65%
Pemda belum melakukan realisasi Perlindungan Sosial:
1. Kab. Asahan
2. Kab. Karo
3. Kab. Simalungun
4. Kota Padang Sidempuan
5. Kab. Padang Lawas
Pemda belum melakukan realisasi Pemberdayaan
Ekonomi:
1. Kab. Asahan
2. Kab. Karo
3. Kab. Simalungun
4. Kota Padang Sidempuan
5. Kab. Padang Lawas
6. Kota Tanjung Balai
7. Kab. Nias Barat Berdasarkan data APBD
per tanggal 17 September 2021 pukul 10.00 WIB

10. KENDALA REALISASI PED
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
10
Berdasarkan data APBD
per tanggal 17 September 2021 pukul 10.00 WIB
1. Beberapa kegiatan belum dilaksanakan;
2. OPD yang terlibat dalam proses Pemulihan Ekonomi Daerah melakukan
pengajuan dana sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan;
3. Pemberlakuan PPKM mengakibatkan terhambatnya realisasi kegiatan-
kegiatan yang berada pada SKPD terkait;
4. Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi
Covid-19 dianggarkan pada P-APBD 2021;
5. Anggaran kas diplot di triwulan III dan triwulan IV dan saat ini sedang
proses/tahap pengerjaan;
6. Rencana BLT dari Pusat sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS).

11. REALISASI INSENTIF TENAGA KESEHATAN
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
11
Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan Pemda Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan
Sumatera Utara
33.33%
59.44%
36.46%
71.16%
32.50%
55.96%
95.30%
100.00%
90.15%
63.27%
0.00%
86.74%
40.60%
22.25%
0.00%
99.58%
44.48%
95.91%
0.00%
16.65%
25.81%
65.99%
90.87%
100.00%
100.00%
21.26%
97.53%
44.96%
56.35%
0.00%
83.32%
0.00%
0.00%
100.00%
Provinsi Sumatera Utara
Kab. Asahan
Kab. Dairi
Kab. Deli Serdang
Kab. Karo
Kab. Labuhanbatu
Kab. Langkat
Kab. Mandailing Natal
Kab. Nias
Kab. Simalungun
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Tapanuli Tengah
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Toba Samosir
Kota Binjai
Kota Medan
Kota Pematang Siantar
Kota Sibolga
Kota Tanjung Balai
Kota Tebing Tinggi
Kota Padang Sidempuan
Kab. Pakpak Bharat
Kab. Nias Selatan
Kab. Humbang Hasundutan
Kab. Serdang Berdagai
Kab. Samosir
Kab. Batu Bara
Kab. Padang Lawas
Kab. Padang Lawas Utara
Kab. Labuhanbatu Selatan
Kab. Labuhan batu Utara
Kab. Nias Utara
Kab. Nias Barat
Kota Gunungsitoli
penyerapan
Realisasi,
81,950,305,634
Belum
Realisasi,
45,386,889,140
64.36%
Berdasarkan data APBD
per tanggal 17 September 2021 pukul 10.00 WIB

12. REALISASI INSENTIF TENAGA KESEHATAN
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
12
Tenaga Kesehatan di Sumatera Utara:
5,399
1,718
9,285
6,197
Dokter Spesial Dokter gigi/umum perawat/bidan Nakes lainnya
Pemda yang belum melakukan realisasi nakes:
1. Kab. Tapanuli Selatan
2. Kota Binjai
3. Kota Tanjung Balai
4. Kab. Labuhanbatu Selatan
5. Kab. Nias Utara
6. Kab. Nias Barat

13. KENDALA REALISASI INSENTIF TENAGA KESEHATAN
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
13
1. Situasi pandemi covid-19 yang oleh pemerintah pusat mewajibkan daerah
melakukan refocusing anggaran pada awal tahun anggaran berjalan
sehingga membutuhkan waktu untuk pembahasan/penetapan anggaran;
2. Proses pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan
Barang Jasa yang mengalami perlambatan akibat refocusing anggaran
dan dampak pelaksanaan pilkada;
3. Pemberlakukan work from home (WFH) bagi ASN di lingkungan Pemerintah
Kab. Samosir yang belum didukung layanan internet yang memadai;
4. Beberapa Pemda masih dalam proses tahap pengajuan dari OPD;
5. Peraturan Bupati tentang Juknis pembayaran insentif nakes masih dalam
proses.

14. Terima kasih
Bidang Pembinaan Pelaksanaan
Anggaran II
Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara
bidang.ppa2.sumut@gmail.com
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN