SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Tlp 0411- 587079, Fax 0411- 585747 
Website : Http//dispora.sulsel.go.id/ email : dispora.sulsel@yahoo.co.id 
Makassar 90254 
KEPUTUSAN 
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 
NOMOR : / DISPORA / IX / 2014 
TENTANG 
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DAN SEKRETARIAT PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 
PROVINSI SULAWESI SELATAN, 
Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 
b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dukomen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi; 
c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara profesional; 
d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Sekertariat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Selaku PPID Pembantu. 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; 
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah; 
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 230) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248); 
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 253); 
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11); 
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 
15. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 21/I/Tahun 2014 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014; 
16. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 188.4/003/DISPORA/I/2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014. 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : 
KESATU : Membentuk dan Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Sekretariat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 
KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Sekretariat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah : 
a. membantu PPID utama dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku; 
b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama secara berkala sesuai kebutuhan; 
c. melakukan penyediaan, penyimpanan, mendokumentasikan, dan pengamanan informasi setiap kegiatan sesuai tugas pokoknya dalam lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan; 
d. memberikan pelayanan informasi dalam lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan aturan yang berlaku; 
e. menetapkan informasi yang dikecualikan dalam lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan; 
f. melaksanakan administrasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik. 
KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan selaku PPID Pembantu.
KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 
Ditetapkan di Makassar 
Pada tanggal : 
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 
Provinsi Sulawesi Selatan 
Selaku PPID Pembantu, 
Dr. H. ILHAM A. GAZALING, M.Si 
Pangkat : Pembina Utama Madya 
NIP : 19630703 198803 1 016 
Tembusan : 
1. Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Laporan di Makassar; 
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Laporan di Makassar; 
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 
6. Kepala BPKD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 
7. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 
8. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 
9. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN 
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DAN SEKRETARIAT PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN 
NOMOR : 
TANGGAL : 
SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DAN SEKRETARIAT PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN 
I. Pengarah : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sulsel 
II. Penanggungjawab : Sekretaris Dispora Prov. Sulsel 
III. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Dispora Prov. Sulsel 
IV. Sekretaris : Kasubag Program Dispora Prov. Sulsel 
V. Anggota : 1. Kepala Bidang Kepemudaan 
2. Kepala Bidang Keolahragaan 
3. Kepala Bidang Sarana Prasarana, Pengendalian Mutu dan Pemeliharaan 
4. Ka. UPTD GOR- GP Sudiang 
5. Kasubag Umum dan Kepegawaian 
6. Kasubag Keuangan 
7. Kasi Pengembangan dan Monitoring Program 
8. Kasi Evaluasi dan Pelaporan 
9. Kasi Pemberdayaan & Kreatifitas Pemuda 
10. Kasi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda 
11. Kasi Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan 
12. Kasi Pemb. Olahraga Pelajar & Mahasiswa 
13. Kasi Pembinaan Olahraga Prestasi 
14. Kasi Pembinaan Olahraga Rekreasi 
15. Kasi Sarana dan Prasarana 
16. Kasi Pengendalian Mutu 
17. Kasi Pemeliharaan dan Perawatan 
18. Kasubag Tata Usaha UPTD GOR- GP Sudiang 
VI.Sekretariat : 1. Mizar, SE, Amd, Kp (Kasi Data dan Informasi 
Selaku Koordinator) 
2. Muhammad Jabal Nur, SP 
3. Jamaluddin 
4. Hj.St.Ruwaedah, ST, M.Pd 
5. Erniawaty, SE,MM 
6. Hj. Nakira S.Pd, M. Pd 
7. Sulaiman Jaji, SE 
8. A. Arizal Alamsyah 
9. Ririn Krisnasari 
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 
Provinsi Sulawesi Selatan 
Selaku PPID Pembantu, 
Dr. H. ILHAM A. GAZALING, M.Si 
Pangkat : Pembina Utama Madya 
NIP : 19630703 198803 1 016
DokumenPPID

More Related Content

What's hot

Simak Bmn 08
Simak Bmn 08Simak Bmn 08
Simak Bmn 08Mrirfan
 
Konvergensi Stunting.pptx
Konvergensi Stunting.pptxKonvergensi Stunting.pptx
Konvergensi Stunting.pptxAminmuhtada
 
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)khoiril anwar
 
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriUntuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriAdelfios Andyka Fatra
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
 
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
Rencana Tata Ruang Pulau SumateraRencana Tata Ruang Pulau Sumatera
Rencana Tata Ruang Pulau SumateraPenataan Ruang
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdesPemdes Seboro Sadang
 
Surat permintaan data prestasi akademik smp
Surat permintaan data prestasi akademik smpSurat permintaan data prestasi akademik smp
Surat permintaan data prestasi akademik smpsandya nugraha
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesEka Saputra
 
jadwal penugasan tenaga ahli
jadwal penugasan tenaga ahlijadwal penugasan tenaga ahli
jadwal penugasan tenaga ahlialam161
 
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum AdatPedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum AdatRyadhi EthniCitizen
 
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya AirPerizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Airushfia
 
Sk pokja profil desa
Sk pokja profil desaSk pokja profil desa
Sk pokja profil desaAbdul Kohar
 
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...TV Desa
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Yudhi Aldriand
 
Rencana Tata Ruang Pulau Papua
Rencana Tata Ruang Pulau PapuaRencana Tata Ruang Pulau Papua
Rencana Tata Ruang Pulau PapuaPenataan Ruang
 
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMaTinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMaTV Desa
 
MATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptx
MATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptxMATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptx
MATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptxWawanRahmawan7
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaRooy Salamony
 

What's hot (20)

Simak Bmn 08
Simak Bmn 08Simak Bmn 08
Simak Bmn 08
 
Konvergensi Stunting.pptx
Konvergensi Stunting.pptxKonvergensi Stunting.pptx
Konvergensi Stunting.pptx
 
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)
 
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriUntuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
Rencana Tata Ruang Pulau SumateraRencana Tata Ruang Pulau Sumatera
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
 
Surat permintaan data prestasi akademik smp
Surat permintaan data prestasi akademik smpSurat permintaan data prestasi akademik smp
Surat permintaan data prestasi akademik smp
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
jadwal penugasan tenaga ahli
jadwal penugasan tenaga ahlijadwal penugasan tenaga ahli
jadwal penugasan tenaga ahli
 
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum AdatPedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
 
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya AirPerizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
 
Sk pokja profil desa
Sk pokja profil desaSk pokja profil desa
Sk pokja profil desa
 
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 
Rencana Tata Ruang Pulau Papua
Rencana Tata Ruang Pulau PapuaRencana Tata Ruang Pulau Papua
Rencana Tata Ruang Pulau Papua
 
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMaTinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa
 
MATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptx
MATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptxMATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptx
MATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptx
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
 

Similar to DokumenPPID

Similar to DokumenPPID (20)

8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
 
Lki perjalanan dinas baru 2015
Lki perjalanan dinas baru 2015Lki perjalanan dinas baru 2015
Lki perjalanan dinas baru 2015
 
Cpns ntb 2013
Cpns ntb 2013Cpns ntb 2013
Cpns ntb 2013
 
Perbup no 28 2012 upt
Perbup no 28 2012 uptPerbup no 28 2012 upt
Perbup no 28 2012 upt
 
Pemalang12 2008
Pemalang12 2008Pemalang12 2008
Pemalang12 2008
 
Sk no. 18 2019 tentang ppid seboro
Sk no. 18  2019 tentang ppid seboroSk no. 18  2019 tentang ppid seboro
Sk no. 18 2019 tentang ppid seboro
 
Perbub aceh timur no 11 tahun 2017 kominfo
Perbub aceh timur no 11 tahun 2017  kominfoPerbub aceh timur no 11 tahun 2017  kominfo
Perbub aceh timur no 11 tahun 2017 kominfo
 
Kepses Nomor 03 Tahun 2014
Kepses Nomor 03 Tahun 2014Kepses Nomor 03 Tahun 2014
Kepses Nomor 03 Tahun 2014
 
Surat tugas luar - fispra 2014
Surat  tugas luar  - fispra 2014Surat  tugas luar  - fispra 2014
Surat tugas luar - fispra 2014
 
xxxxxxx Surat seleksi 2014 qq
xxxxxxx Surat seleksi 2014  qqxxxxxxx Surat seleksi 2014  qq
xxxxxxx Surat seleksi 2014 qq
 
Keu desa lki baru 2015
Keu desa lki baru 2015Keu desa lki baru 2015
Keu desa lki baru 2015
 
Salinan perpres nomor 112 tahun 2020
Salinan perpres nomor 112 tahun 2020Salinan perpres nomor 112 tahun 2020
Salinan perpres nomor 112 tahun 2020
 
Sk spp 2016 2
Sk spp 2016 2Sk spp 2016 2
Sk spp 2016 2
 
Materi Data Desa Presisi.pptx
Materi Data Desa Presisi.pptxMateri Data Desa Presisi.pptx
Materi Data Desa Presisi.pptx
 
Permenpppa042014.pdf
Permenpppa042014.pdfPermenpppa042014.pdf
Permenpppa042014.pdf
 
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenProgres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
 
Aset lki baru 2015
Aset lki baru 2015Aset lki baru 2015
Aset lki baru 2015
 
Perbup 113 thn2009 ttg_SUMEDANG PUSEUR BUDAYA SUNDA
Perbup 113 thn2009 ttg_SUMEDANG PUSEUR BUDAYA SUNDAPerbup 113 thn2009 ttg_SUMEDANG PUSEUR BUDAYA SUNDA
Perbup 113 thn2009 ttg_SUMEDANG PUSEUR BUDAYA SUNDA
 
Sulbar3 2007
Sulbar3 2007Sulbar3 2007
Sulbar3 2007
 
Kepgub 267/2018
Kepgub 267/2018Kepgub 267/2018
Kepgub 267/2018
 

DokumenPPID

  • 1. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Tlp 0411- 587079, Fax 0411- 585747 Website : Http//dispora.sulsel.go.id/ email : dispora.sulsel@yahoo.co.id Makassar 90254 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : / DISPORA / IX / 2014 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DAN SEKRETARIAT PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN, Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dukomen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi; c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara profesional; d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Sekertariat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Selaku PPID Pembantu. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
  • 2. Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah; 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 230) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248); 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 253); 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
  • 3. Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11); 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 15. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 21/I/Tahun 2014 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014; 16. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 188.4/003/DISPORA/I/2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Membentuk dan Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Sekretariat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Sekretariat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah : a. membantu PPID utama dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku; b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama secara berkala sesuai kebutuhan; c. melakukan penyediaan, penyimpanan, mendokumentasikan, dan pengamanan informasi setiap kegiatan sesuai tugas pokoknya dalam lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan; d. memberikan pelayanan informasi dalam lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan aturan yang berlaku; e. menetapkan informasi yang dikecualikan dalam lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan; f. melaksanakan administrasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik. KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan selaku PPID Pembantu.
  • 4. KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar Pada tanggal : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Selaku PPID Pembantu, Dr. H. ILHAM A. GAZALING, M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19630703 198803 1 016 Tembusan : 1. Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Laporan di Makassar; 2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Laporan di Makassar; 3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 4. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 5. Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 6. Kepala BPKD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 7. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 8. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 9. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.
  • 5. LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DAN SEKRETARIAT PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : TANGGAL : SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DAN SEKRETARIAT PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN I. Pengarah : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sulsel II. Penanggungjawab : Sekretaris Dispora Prov. Sulsel III. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Dispora Prov. Sulsel IV. Sekretaris : Kasubag Program Dispora Prov. Sulsel V. Anggota : 1. Kepala Bidang Kepemudaan 2. Kepala Bidang Keolahragaan 3. Kepala Bidang Sarana Prasarana, Pengendalian Mutu dan Pemeliharaan 4. Ka. UPTD GOR- GP Sudiang 5. Kasubag Umum dan Kepegawaian 6. Kasubag Keuangan 7. Kasi Pengembangan dan Monitoring Program 8. Kasi Evaluasi dan Pelaporan 9. Kasi Pemberdayaan & Kreatifitas Pemuda 10. Kasi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda 11. Kasi Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan 12. Kasi Pemb. Olahraga Pelajar & Mahasiswa 13. Kasi Pembinaan Olahraga Prestasi 14. Kasi Pembinaan Olahraga Rekreasi 15. Kasi Sarana dan Prasarana 16. Kasi Pengendalian Mutu 17. Kasi Pemeliharaan dan Perawatan 18. Kasubag Tata Usaha UPTD GOR- GP Sudiang VI.Sekretariat : 1. Mizar, SE, Amd, Kp (Kasi Data dan Informasi Selaku Koordinator) 2. Muhammad Jabal Nur, SP 3. Jamaluddin 4. Hj.St.Ruwaedah, ST, M.Pd 5. Erniawaty, SE,MM 6. Hj. Nakira S.Pd, M. Pd 7. Sulaiman Jaji, SE 8. A. Arizal Alamsyah 9. Ririn Krisnasari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Selaku PPID Pembantu, Dr. H. ILHAM A. GAZALING, M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19630703 198803 1 016