SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
Laporan Akhir Halaman 87
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 1950, Undang-Undang Nomor 3 jo No.19 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretariat Negara,
Jakarta.
Anonim, 1955, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan UU
No.3 Jo.No.19 Tahun 1950, Sekretariat Negara, Jakarta.
Anonim, 1997 ,Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah,
Sekretariat Kabinet, Jakarta.
Anonim, 2000, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.
1451.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah, Menteri
Energi Dan Sumber Daya Mineral, Jakarta.
Anonim, 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah
Otonom, Sekretariat Kabinet, Jakarta.
Anonim, 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Sekretariat
Negara, Jakarta.
Anonim, 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
Sekretariat Negara, Jakarta.
Anonim, 2008, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah,
Sekretariat Kabinet, Jakarta.
Anonim, 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, Sekretariat Negara, Jakarta.
Anonim, 2008, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41
Tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi dinas dan unit pelaksana
teknis dinas pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi
Sumber Daya Mineral, Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Yogyakarta.
Anonim, 2008, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan
Laporan Akhir Halaman 88
Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretariat Daerah,
Yogyakarta.
Anonim, 2010, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42
Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah, Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
Anonim, 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Sekretariat Kabinet, Jakarta.
Anonim, 2011, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
Anonim, 2011, Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan
Cekungan Airtanah, Sekretariat Kabinet, Jakarta.
Anonim, 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas PP No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, Sekretariat Kabinet, Jakarta.
Anonim, 2012, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretariat Negara, Jakarta.
Anonim, 2012, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Nilai Perolehan Air Tanah dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah,
Sekretariat Daerah, Kulon Progo.
Anonim, 2013, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40.2
Tahun 2013 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
Anonim, 2013, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72
Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014, Gubernur Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Yogyakarta.
Anonim, 2013, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77
Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP), Gubernur Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
Anonim, 2014, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
30/DPA/2014 tanggal 27 Desember 2014 tentang pengesahan
Laporan Akhir Halaman 89
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2015,
Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
Anonim, 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Sekretariat Negara, Jakarta.
Anonim, 2014, Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2014, Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kulon Progo,Kulon Progo.
Anonim, 2015, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
11 Tahun 2015 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015,
Sekretariat Daerah, Yogyakarta.
Bower, Herman, 1978, Groundwater Hydrology, Mc.Graw-Hill, Kogakusha Ltd.,
Tokyo.
Effendi, T.A., 1985, Peta Hidrogeologi Indonesia Lembar Pekalongan, Direktorat
Geologi Tata Lingkungan, Bandung.
MacDonald and Partners, Binnie and Partners Hunting Technical Services Ltd,
1984,
a) Greater Yogyakarta Groundwater Resources Study volume 2, Hydrology,
Report for Directorate General of Water Resources Groundwater
Development Project (P2AT).
b) Greater Yogyakarta Groundwater Resources Study volume 3,
Groundwater, Report for Directorate General of Water Resources
Groundwater Development Project (P2AT).
Morris, B.L., Lawrence, A.R.L., Chilton, P J C, Adams, B., Calow R.C. and Klinck,
B.A., 2003, Groundwater and its Susceptibility to Degradation: A Global
Assessment of the Problem and Options for Management. Early Warning
and Assessment Report Series, RS.03-3. United Nations Environment
Programme, Nairobi, Kenya.
Putra, D.P.E., 2007, The Impact of Urbanization in Groundwater Quality : A Case
Study in Yogyakarta City – Indonesia, Mitteilungen zur
Ingenieurgeologie und Hydrogeologie, Herausgegeben Vom Lehrstuhl
fur Ingenier Geologie und Hydrologie Univ, Prof. Dr. R. Azzam, Heft 96
Aachen: RWTH Aachen
Rahardjo, W., Sukandarrumidi, dan Rosidi, H.M.D., 1995, Peta Geologi Lembar
Yogyakarta, Jawa, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi,
Bandung.
Laporan Akhir Halaman 90
Santosa, L.W., Kajian Genesis Bentuklahan dan Pengaruhnya Terhadap
Hidrostratigrafi Akuifer dan Hidrogeokimia Sebagai Geoindikator Evolusi
Air tanah Bebas, Universitas Gadjah Mada (disertasi), Yogyakarta.
Srijono, Husein, S., dan Budiadi,E., 2011, Buku Ajar Geomorfologi, Jurusan
Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
http://www.kulonprogokab.go.id
http://www.bappeda.kulonprogokab.go.id

More Related Content

What's hot

2011 Retribusi perizinan tertentu setuju menkeu+prov
2011 Retribusi perizinan tertentu setuju menkeu+prov2011 Retribusi perizinan tertentu setuju menkeu+prov
2011 Retribusi perizinan tertentu setuju menkeu+provPA_Klaten
 
Perda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imb
Perda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imbPerda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imb
Perda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imbAri Ri
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi SelatanRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi SelatanPenataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NADRencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NADPenataan Ruang
 
perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar 2009 2029
perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar 2009 2029perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar 2009 2029
perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar 2009 2029Probolinggo Property
 
No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)
No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)
No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)kabupaten_pakpakbharat
 
Pengelolaan barang milik negara
Pengelolaan barang milik negaraPengelolaan barang milik negara
Pengelolaan barang milik negaraMuskamal Lau
 
Perda no 8_tahun_2007_-_tentang_ketertiban_umum
Perda no 8_tahun_2007_-_tentang_ketertiban_umumPerda no 8_tahun_2007_-_tentang_ketertiban_umum
Perda no 8_tahun_2007_-_tentang_ketertiban_umumnikenmuldiyani
 
Permendagri nomor-21-tahun-2011
Permendagri nomor-21-tahun-2011Permendagri nomor-21-tahun-2011
Permendagri nomor-21-tahun-2011Ismed Nur
 
Peraturan bupati-no.-1a-pedoman-umum-penggunaan-belanja-tidak-terduga-btt
Peraturan bupati-no.-1a-pedoman-umum-penggunaan-belanja-tidak-terduga-bttPeraturan bupati-no.-1a-pedoman-umum-penggunaan-belanja-tidak-terduga-btt
Peraturan bupati-no.-1a-pedoman-umum-penggunaan-belanja-tidak-terduga-bttppbkab
 
Pengantar usulan pjuts_bengkaung
Pengantar usulan pjuts_bengkaungPengantar usulan pjuts_bengkaung
Pengantar usulan pjuts_bengkaungSyahrulNajmi3
 
Permen no.17 2007
Permen no.17 2007Permen no.17 2007
Permen no.17 2007Barang Aset
 
2012 Perda ijin gangguan
2012 Perda ijin gangguan2012 Perda ijin gangguan
2012 Perda ijin gangguanPA_Klaten
 
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahPermen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
 
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa BaliRencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa BaliPenataan Ruang
 

What's hot (20)

2011 Retribusi perizinan tertentu setuju menkeu+prov
2011 Retribusi perizinan tertentu setuju menkeu+prov2011 Retribusi perizinan tertentu setuju menkeu+prov
2011 Retribusi perizinan tertentu setuju menkeu+prov
 
November
NovemberNovember
November
 
Perda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imb
Perda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imbPerda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imb
Perda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imb
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi SelatanRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NADRencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NAD
 
perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar 2009 2029
perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar 2009 2029perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar 2009 2029
perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar 2009 2029
 
Permen no.21 thn 2011
Permen no.21 thn 2011Permen no.21 thn 2011
Permen no.21 thn 2011
 
Perda kota jogya no.2 tahun 2012
Perda kota jogya no.2 tahun 2012Perda kota jogya no.2 tahun 2012
Perda kota jogya no.2 tahun 2012
 
No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)
No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)
No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)
 
Pengelolaan barang milik negara
Pengelolaan barang milik negaraPengelolaan barang milik negara
Pengelolaan barang milik negara
 
Perda no 8_tahun_2007_-_tentang_ketertiban_umum
Perda no 8_tahun_2007_-_tentang_ketertiban_umumPerda no 8_tahun_2007_-_tentang_ketertiban_umum
Perda no 8_tahun_2007_-_tentang_ketertiban_umum
 
Permendagri nomor-21-tahun-2011
Permendagri nomor-21-tahun-2011Permendagri nomor-21-tahun-2011
Permendagri nomor-21-tahun-2011
 
Peraturan bupati-no.-1a-pedoman-umum-penggunaan-belanja-tidak-terduga-btt
Peraturan bupati-no.-1a-pedoman-umum-penggunaan-belanja-tidak-terduga-bttPeraturan bupati-no.-1a-pedoman-umum-penggunaan-belanja-tidak-terduga-btt
Peraturan bupati-no.-1a-pedoman-umum-penggunaan-belanja-tidak-terduga-btt
 
Pengantar usulan pjuts_bengkaung
Pengantar usulan pjuts_bengkaungPengantar usulan pjuts_bengkaung
Pengantar usulan pjuts_bengkaung
 
Permen no.17 2007
Permen no.17 2007Permen no.17 2007
Permen no.17 2007
 
Permen no.17 2007
Permen no.17 2007Permen no.17 2007
Permen no.17 2007
 
2012 Perda ijin gangguan
2012 Perda ijin gangguan2012 Perda ijin gangguan
2012 Perda ijin gangguan
 
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahPermen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
 
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa BaliRencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali
 
Perda 18 2011
Perda 18 2011Perda 18 2011
Perda 18 2011
 

Similar to Daftar pustaka

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota TegalRencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota TegalPenataan Ruang
 
Kab bombana 20_2008
Kab bombana 20_2008Kab bombana 20_2008
Kab bombana 20_2008Achmad Wahid
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten JeparaRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten JeparaPenataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PekalonganRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PekalonganPenataan Ruang
 
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...andika_combat
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota PekalonganRencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota PekalonganPenataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangPenataan Ruang
 
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 13 tahun 2011 tentang pajak air tanah
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 13 tahun 2011 tentang pajak air tanahPeraturan daerah kabupaten ketapang nomor 13 tahun 2011 tentang pajak air tanah
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 13 tahun 2011 tentang pajak air tanahandika_combat
 
Perda RTRW Kabupaten Tanggamus.doc
Perda RTRW Kabupaten Tanggamus.docPerda RTRW Kabupaten Tanggamus.doc
Perda RTRW Kabupaten Tanggamus.docYulius Swardana
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung TengahRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung TengahPenataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BatangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BatangPenataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulPenataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonogiriRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonogiriPenataan Ruang
 
PERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODAL
PERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODALPERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODAL
PERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODALAchmad Wahid
 
Perbub npa sbg dasar penetapan pajak air tanah torut
Perbub npa sbg dasar penetapan pajak air tanah torutPerbub npa sbg dasar penetapan pajak air tanah torut
Perbub npa sbg dasar penetapan pajak air tanah torutFirdaus Matasin
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SemarangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SemarangPenataan Ruang
 

Similar to Daftar pustaka (20)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota TegalRencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal
 
Kab bombana 20_2008
Kab bombana 20_2008Kab bombana 20_2008
Kab bombana 20_2008
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten JeparaRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PekalonganRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
 
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota PekalonganRencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
 
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 13 tahun 2011 tentang pajak air tanah
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 13 tahun 2011 tentang pajak air tanahPeraturan daerah kabupaten ketapang nomor 13 tahun 2011 tentang pajak air tanah
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 13 tahun 2011 tentang pajak air tanah
 
Perda 20 2011
Perda 20 2011Perda 20 2011
Perda 20 2011
 
Perda RTRW Kabupaten Tanggamus.doc
Perda RTRW Kabupaten Tanggamus.docPerda RTRW Kabupaten Tanggamus.doc
Perda RTRW Kabupaten Tanggamus.doc
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung TengahRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah
 
Permen esdm 33 2009
Permen esdm 33 2009Permen esdm 33 2009
Permen esdm 33 2009
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BatangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonogiriRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri
 
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
 
PERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODAL
PERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODALPERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODAL
PERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODAL
 
Rtrw
RtrwRtrw
Rtrw
 
Perbub npa sbg dasar penetapan pajak air tanah torut
Perbub npa sbg dasar penetapan pajak air tanah torutPerbub npa sbg dasar penetapan pajak air tanah torut
Perbub npa sbg dasar penetapan pajak air tanah torut
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SemarangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
 

Recently uploaded

Power Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptx
Power Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptxPower Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptx
Power Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptxSitiRukmanah5
 
PPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptx
PPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptxPPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptx
PPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptxSDN1Wayhalom
 
Modul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannya
Modul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannyaModul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannya
Modul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannyaAnggrianiTulle
 
TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptx
TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptxTEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptx
TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptxSyabilAfandi
 
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptx
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptxCASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptx
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptxresidentcardio13usk
 
materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdf
materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdfmateri+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdf
materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdfkaramitha
 
Materi Makna alinea pembukaaan UUD .pptx
Materi Makna alinea pembukaaan UUD .pptxMateri Makna alinea pembukaaan UUD .pptx
Materi Makna alinea pembukaaan UUD .pptxIKLASSENJAYA
 

Recently uploaded (7)

Power Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptx
Power Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptxPower Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptx
Power Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptx
 
PPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptx
PPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptxPPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptx
PPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptx
 
Modul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannya
Modul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannyaModul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannya
Modul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannya
 
TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptx
TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptxTEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptx
TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptx
 
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptx
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptxCASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptx
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptx
 
materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdf
materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdfmateri+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdf
materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdf
 
Materi Makna alinea pembukaaan UUD .pptx
Materi Makna alinea pembukaaan UUD .pptxMateri Makna alinea pembukaaan UUD .pptx
Materi Makna alinea pembukaaan UUD .pptx
 

Daftar pustaka

  • 1. Laporan Akhir Halaman 87 DAFTAR PUSTAKA Anonim, 1950, Undang-Undang Nomor 3 jo No.19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretariat Negara, Jakarta. Anonim, 1955, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan UU No.3 Jo.No.19 Tahun 1950, Sekretariat Negara, Jakarta. Anonim, 1997 ,Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Sekretariat Kabinet, Jakarta. Anonim, 2000, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1451.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Jakarta. Anonim, 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Sekretariat Kabinet, Jakarta. Anonim, 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Sekretariat Negara, Jakarta. Anonim, 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Sekretariat Negara, Jakarta. Anonim, 2008, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Sekretariat Kabinet, Jakarta. Anonim, 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sekretariat Negara, Jakarta. Anonim, 2008, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi dinas dan unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta. Anonim, 2008, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan
  • 2. Laporan Akhir Halaman 88 Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretariat Daerah, Yogyakarta. Anonim, 2010, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta. Anonim, 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sekretariat Kabinet, Jakarta. Anonim, 2011, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta. Anonim, 2011, Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Airtanah, Sekretariat Kabinet, Jakarta. Anonim, 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sekretariat Kabinet, Jakarta. Anonim, 2012, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretariat Negara, Jakarta. Anonim, 2012, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Tanah dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah, Sekretariat Daerah, Kulon Progo. Anonim, 2013, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40.2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta. Anonim, 2013, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta. Anonim, 2013, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP), Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta. Anonim, 2014, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30/DPA/2014 tanggal 27 Desember 2014 tentang pengesahan
  • 3. Laporan Akhir Halaman 89 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2015, Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta. Anonim, 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat Negara, Jakarta. Anonim, 2014, Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2014, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo,Kulon Progo. Anonim, 2015, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2015 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015, Sekretariat Daerah, Yogyakarta. Bower, Herman, 1978, Groundwater Hydrology, Mc.Graw-Hill, Kogakusha Ltd., Tokyo. Effendi, T.A., 1985, Peta Hidrogeologi Indonesia Lembar Pekalongan, Direktorat Geologi Tata Lingkungan, Bandung. MacDonald and Partners, Binnie and Partners Hunting Technical Services Ltd, 1984, a) Greater Yogyakarta Groundwater Resources Study volume 2, Hydrology, Report for Directorate General of Water Resources Groundwater Development Project (P2AT). b) Greater Yogyakarta Groundwater Resources Study volume 3, Groundwater, Report for Directorate General of Water Resources Groundwater Development Project (P2AT). Morris, B.L., Lawrence, A.R.L., Chilton, P J C, Adams, B., Calow R.C. and Klinck, B.A., 2003, Groundwater and its Susceptibility to Degradation: A Global Assessment of the Problem and Options for Management. Early Warning and Assessment Report Series, RS.03-3. United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya. Putra, D.P.E., 2007, The Impact of Urbanization in Groundwater Quality : A Case Study in Yogyakarta City – Indonesia, Mitteilungen zur Ingenieurgeologie und Hydrogeologie, Herausgegeben Vom Lehrstuhl fur Ingenier Geologie und Hydrologie Univ, Prof. Dr. R. Azzam, Heft 96 Aachen: RWTH Aachen Rahardjo, W., Sukandarrumidi, dan Rosidi, H.M.D., 1995, Peta Geologi Lembar Yogyakarta, Jawa, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung.
  • 4. Laporan Akhir Halaman 90 Santosa, L.W., Kajian Genesis Bentuklahan dan Pengaruhnya Terhadap Hidrostratigrafi Akuifer dan Hidrogeokimia Sebagai Geoindikator Evolusi Air tanah Bebas, Universitas Gadjah Mada (disertasi), Yogyakarta. Srijono, Husein, S., dan Budiadi,E., 2011, Buku Ajar Geomorfologi, Jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. http://www.kulonprogokab.go.id http://www.bappeda.kulonprogokab.go.id