SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
D I S U S U N O L E H :
E K A S A P U T R A , S P .
P E N D A M P I N G D E S A K E C . S E T I A J A N J I
K E C . S E T I A J A N J I K A B . A S A H A N
Tim Pengelolah Kegiatan
( TPK )
Dasar Hukum
 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa
 LKPP No. 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
 LKPP No. 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan LKPP
No. 13 Tahun 2013.
TPK
 Tim Pengelola Kegiatan adalah Tim yang ditetapkan
oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengadaan
barang dan jasa di desa.
 TPK terdiri atas unsur pemerintahan desa dan
lembaga kemasyarakatan desa.
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
Efisien
Efektif
Transparan
Pemberdayaan
Masy.
Gotong royong
Akuntabel
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa
 Dilakukan secara swakelola
 Menggunakan SDA setempat
 Gotong royong dengan melibatkan masy.
 Membuka lapangan kerja serta
 Memberdayakan masyarakat
Tata Nilai
Efisien
Efektif
Transparan
Pemberdayaan
Masy.
Gotong Royong
Akuntabel
Panduan Pengadaan Barang/Jasa Secara
Swakelola
Jadwal
Kegiatan
Kebutuhan
Tenaga,
bahan, alat
Gambar
Rencana
Kerja
Spesifikasi
Teknis
Perkiraan
biaya
Panduan Pengadaan Melalui Penyedia
Barang/Jasa
Nilai > 200
Juta
Nilai 50 sd
200 Juta
Nilai > 50
Juta
• Mengundang 2 Penyedia Barang/jasa
• Penawaran secara tertulis
• Melakukan negoisasi
• Mengadakan perjanjian kerja
• Menerima/memberi bon, faktu,
kwitansi
• Cukup mengundang 1 Penyedia
Barang/jasa
• Penawaran secara tertulis
• Melakukan negoisasi
• Menerima/memberi bon faktur,
kwitansi
• Mcukup mengundang 1 penyedia
• Tanpa penawaran tertulis
• Melakukan negoisasi
• Menerima/memberi bon faktu,
kwitansi
Ketentuan Pembayaran
 Setiap pengeluaran wajib didukung dengan bukti
yang lengkap dan sah (bon, faktur, kwitansi, dll)
 Sekretaris desa wajib melakukan
pengesahan/validasi terhadap bukti-bukti dimaksud.
Pelaporan dan Serah Terima Kegiatan
 TPK wajib melaporkan kemajuan kegiatan kepada
Kepala Desa (cth: kondisi 0%, 50% dan 100%).
 Setelah mencapai 100 % TPK menyerahkan hasil
kegiatan kepada Kepala Desa dan membuat Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan.

More Related Content

What's hot

SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)Pemdes Wlahar Wetan
 
Pokok pokok keuangan
Pokok pokok keuanganPokok pokok keuangan
Pokok pokok keuanganrajapusbar
 
Pengantar apb desa
Pengantar apb desaPengantar apb desa
Pengantar apb desaFormasi Org
 
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)Pemdes Wlahar Wetan
 
KATA PENGANTAR LPPD
KATA PENGANTAR LPPD KATA PENGANTAR LPPD
KATA PENGANTAR LPPD Hendra Sirait
 
Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Jusa Erza
 
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesPerdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesKang Margino
 
5 sk pembantu_pengelola_aset_desa_2016
5 sk pembantu_pengelola_aset_desa_20165 sk pembantu_pengelola_aset_desa_2016
5 sk pembantu_pengelola_aset_desa_2016Ninuk Hp
 
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. Pangandaran
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. PangandaranKpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. Pangandaran
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. PangandaranDani Setiawan
 
Buku panduan manual tata cara lppd 2015
Buku panduan manual tata cara lppd 2015Buku panduan manual tata cara lppd 2015
Buku panduan manual tata cara lppd 2015Supangat Moker
 
Lppd akhir masa jabatan 2007 2013
Lppd akhir masa jabatan 2007 2013Lppd akhir masa jabatan 2007 2013
Lppd akhir masa jabatan 2007 2013Abdul Kohar
 
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah BumiPeraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah BumiKang Margino
 
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015 Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015 Pemdes Wlahar Wetan
 
asas kekuasaan pengelolaan keuangan desa
asas kekuasaan pengelolaan keuangan desaasas kekuasaan pengelolaan keuangan desa
asas kekuasaan pengelolaan keuangan desaFormasi Org
 
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014Pemdes Wlahar Wetan
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Kang Margino
 

What's hot (20)

SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
 
Pokok pokok keuangan
Pokok pokok keuanganPokok pokok keuangan
Pokok pokok keuangan
 
Pengantar apb desa
Pengantar apb desaPengantar apb desa
Pengantar apb desa
 
Rkp des Th 2014
Rkp des Th 2014Rkp des Th 2014
Rkp des Th 2014
 
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
 
KATA PENGANTAR LPPD
KATA PENGANTAR LPPD KATA PENGANTAR LPPD
KATA PENGANTAR LPPD
 
Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif
 
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesPerdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
 
5 sk pembantu_pengelola_aset_desa_2016
5 sk pembantu_pengelola_aset_desa_20165 sk pembantu_pengelola_aset_desa_2016
5 sk pembantu_pengelola_aset_desa_2016
 
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. Pangandaran
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. PangandaranKpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. Pangandaran
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. Pangandaran
 
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desaSpb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
 
Sk no. 8 pendirian perpustakaan
Sk no. 8 pendirian perpustakaanSk no. 8 pendirian perpustakaan
Sk no. 8 pendirian perpustakaan
 
Buku panduan manual tata cara lppd 2015
Buku panduan manual tata cara lppd 2015Buku panduan manual tata cara lppd 2015
Buku panduan manual tata cara lppd 2015
 
Lppd akhir masa jabatan 2007 2013
Lppd akhir masa jabatan 2007 2013Lppd akhir masa jabatan 2007 2013
Lppd akhir masa jabatan 2007 2013
 
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah BumiPeraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
 
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015 Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
 
LPPD 2016
LPPD 2016LPPD 2016
LPPD 2016
 
asas kekuasaan pengelolaan keuangan desa
asas kekuasaan pengelolaan keuangan desaasas kekuasaan pengelolaan keuangan desa
asas kekuasaan pengelolaan keuangan desa
 
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016
 

Similar to PengadaanDesa

Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017
Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017
Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017Dhonie Osmond
 
Pengelolaan keu desa
Pengelolaan keu desaPengelolaan keu desa
Pengelolaan keu desaDodik mer
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaFormasi Org
 
Peraturan lembaga nomor 12 tahun 2019 1433 1
Peraturan lembaga nomor 12 tahun 2019 1433 1Peraturan lembaga nomor 12 tahun 2019 1433 1
Peraturan lembaga nomor 12 tahun 2019 1433 1Andysyafran
 
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptxPENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptxArisMali
 
Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...
Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...
Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...Renild Tj
 
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptxDarmawati Darmawati
 
Materi Pengadaan Barang dan Jasa Desa.pptx
Materi Pengadaan Barang dan Jasa Desa.pptxMateri Pengadaan Barang dan Jasa Desa.pptx
Materi Pengadaan Barang dan Jasa Desa.pptxSigitEnggarPangestu2
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaSujatmiko Wibowo
 
Mt pb 3 spb 3 1 slide pengadaan barjas di desa
Mt pb 3 spb 3 1 slide pengadaan barjas di desaMt pb 3 spb 3 1 slide pengadaan barjas di desa
Mt pb 3 spb 3 1 slide pengadaan barjas di desaAadairil ValleryAlpha
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxArya Biase
 
PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptx
PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptxPENGADAAN BARANG JASA DESA.pptx
PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptxssuserb0239d
 
Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015Isna Prayudi
 
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptxPERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptxArisMali
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxudin251181
 
Pelatihan PKAPD.pdf
Pelatihan PKAPD.pdfPelatihan PKAPD.pdf
Pelatihan PKAPD.pdfYosefHadyan1
 
Pedoman pelaksanaan keuangan desa
Pedoman pelaksanaan keuangan desaPedoman pelaksanaan keuangan desa
Pedoman pelaksanaan keuangan desaEka Saputra
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESAMAHMUN SYARIF
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaEka Saputra
 

Similar to PengadaanDesa (20)

Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017
Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017
Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017
 
Pengelolaan keu desa
Pengelolaan keu desaPengelolaan keu desa
Pengelolaan keu desa
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 
Peraturan lembaga nomor 12 tahun 2019 1433 1
Peraturan lembaga nomor 12 tahun 2019 1433 1Peraturan lembaga nomor 12 tahun 2019 1433 1
Peraturan lembaga nomor 12 tahun 2019 1433 1
 
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptxPENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
 
Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...
Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...
Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...
 
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
 
Materi Pengadaan Barang dan Jasa Desa.pptx
Materi Pengadaan Barang dan Jasa Desa.pptxMateri Pengadaan Barang dan Jasa Desa.pptx
Materi Pengadaan Barang dan Jasa Desa.pptx
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
 
Spb 4.1
Spb 4.1Spb 4.1
Spb 4.1
 
Mt pb 3 spb 3 1 slide pengadaan barjas di desa
Mt pb 3 spb 3 1 slide pengadaan barjas di desaMt pb 3 spb 3 1 slide pengadaan barjas di desa
Mt pb 3 spb 3 1 slide pengadaan barjas di desa
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
 
PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptx
PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptxPENGADAAN BARANG JASA DESA.pptx
PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptx
 
Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015
 
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptxPERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
 
Pelatihan PKAPD.pdf
Pelatihan PKAPD.pdfPelatihan PKAPD.pdf
Pelatihan PKAPD.pdf
 
Pedoman pelaksanaan keuangan desa
Pedoman pelaksanaan keuangan desaPedoman pelaksanaan keuangan desa
Pedoman pelaksanaan keuangan desa
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desa
 

More from Eka Saputra

Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptx
Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptxMetodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptx
Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptxEka Saputra
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxEka Saputra
 
Pemanfaatan P2KTD Program Inovasi Desa
Pemanfaatan P2KTD Program Inovasi DesaPemanfaatan P2KTD Program Inovasi Desa
Pemanfaatan P2KTD Program Inovasi DesaEka Saputra
 
Bursa Inovasi Desa
Bursa Inovasi DesaBursa Inovasi Desa
Bursa Inovasi DesaEka Saputra
 
Penanganan stunting
Penanganan stuntingPenanganan stunting
Penanganan stuntingEka Saputra
 
Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)Eka Saputra
 
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)Eka Saputra
 
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaPeraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaEka Saputra
 
Penjelasan program padat karya tunai
Penjelasan program padat karya tunaiPenjelasan program padat karya tunai
Penjelasan program padat karya tunaiEka Saputra
 
Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)
Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)
Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)Eka Saputra
 
Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018
Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018
Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018Eka Saputra
 
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesMenggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesEka Saputra
 
Sistem Informasi Pembangunan Desa
Sistem Informasi Pembangunan DesaSistem Informasi Pembangunan Desa
Sistem Informasi Pembangunan DesaEka Saputra
 
Nota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNT
Nota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNTNota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNT
Nota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNTEka Saputra
 
Surat Edaran Kemendes tentang Pembangunan embung
Surat Edaran Kemendes tentang Pembangunan  embungSurat Edaran Kemendes tentang Pembangunan  embung
Surat Edaran Kemendes tentang Pembangunan embungEka Saputra
 
Pekerja sosial masyarakat (psm)
Pekerja sosial masyarakat (psm)Pekerja sosial masyarakat (psm)
Pekerja sosial masyarakat (psm)Eka Saputra
 
pelaku program inovasi desa
 pelaku program inovasi desa pelaku program inovasi desa
pelaku program inovasi desaEka Saputra
 
Laporan kerja pendamping desa
Laporan kerja pendamping desaLaporan kerja pendamping desa
Laporan kerja pendamping desaEka Saputra
 

More from Eka Saputra (20)

Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptx
Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptxMetodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptx
Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptx
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
 
Pemanfaatan P2KTD Program Inovasi Desa
Pemanfaatan P2KTD Program Inovasi DesaPemanfaatan P2KTD Program Inovasi Desa
Pemanfaatan P2KTD Program Inovasi Desa
 
Bursa Inovasi Desa
Bursa Inovasi DesaBursa Inovasi Desa
Bursa Inovasi Desa
 
Penanganan stunting
Penanganan stuntingPenanganan stunting
Penanganan stunting
 
Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)
 
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
 
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaPeraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
 
Penjelasan program padat karya tunai
Penjelasan program padat karya tunaiPenjelasan program padat karya tunai
Penjelasan program padat karya tunai
 
Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)
Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)
Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)
 
Kewenangan desa
Kewenangan desaKewenangan desa
Kewenangan desa
 
Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018
Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018
Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018
 
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesMenggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
 
Sistem Informasi Pembangunan Desa
Sistem Informasi Pembangunan DesaSistem Informasi Pembangunan Desa
Sistem Informasi Pembangunan Desa
 
Nota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNT
Nota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNTNota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNT
Nota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNT
 
Surat Edaran Kemendes tentang Pembangunan embung
Surat Edaran Kemendes tentang Pembangunan  embungSurat Edaran Kemendes tentang Pembangunan  embung
Surat Edaran Kemendes tentang Pembangunan embung
 
Embung desa
Embung desa Embung desa
Embung desa
 
Pekerja sosial masyarakat (psm)
Pekerja sosial masyarakat (psm)Pekerja sosial masyarakat (psm)
Pekerja sosial masyarakat (psm)
 
pelaku program inovasi desa
 pelaku program inovasi desa pelaku program inovasi desa
pelaku program inovasi desa
 
Laporan kerja pendamping desa
Laporan kerja pendamping desaLaporan kerja pendamping desa
Laporan kerja pendamping desa
 

Recently uploaded

Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 

Recently uploaded (13)

Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 

PengadaanDesa

  • 1. D I S U S U N O L E H : E K A S A P U T R A , S P . P E N D A M P I N G D E S A K E C . S E T I A J A N J I K E C . S E T I A J A N J I K A B . A S A H A N Tim Pengelolah Kegiatan ( TPK )
  • 2. Dasar Hukum  UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa  Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa  LKPP No. 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa  LKPP No. 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan LKPP No. 13 Tahun 2013.
  • 3. TPK  Tim Pengelola Kegiatan adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa di desa.  TPK terdiri atas unsur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
  • 5. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa  Dilakukan secara swakelola  Menggunakan SDA setempat  Gotong royong dengan melibatkan masy.  Membuka lapangan kerja serta  Memberdayakan masyarakat
  • 7. Panduan Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola Jadwal Kegiatan Kebutuhan Tenaga, bahan, alat Gambar Rencana Kerja Spesifikasi Teknis Perkiraan biaya
  • 8. Panduan Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa Nilai > 200 Juta Nilai 50 sd 200 Juta Nilai > 50 Juta • Mengundang 2 Penyedia Barang/jasa • Penawaran secara tertulis • Melakukan negoisasi • Mengadakan perjanjian kerja • Menerima/memberi bon, faktu, kwitansi • Cukup mengundang 1 Penyedia Barang/jasa • Penawaran secara tertulis • Melakukan negoisasi • Menerima/memberi bon faktur, kwitansi • Mcukup mengundang 1 penyedia • Tanpa penawaran tertulis • Melakukan negoisasi • Menerima/memberi bon faktu, kwitansi
  • 9. Ketentuan Pembayaran  Setiap pengeluaran wajib didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (bon, faktur, kwitansi, dll)  Sekretaris desa wajib melakukan pengesahan/validasi terhadap bukti-bukti dimaksud.
  • 10. Pelaporan dan Serah Terima Kegiatan  TPK wajib melaporkan kemajuan kegiatan kepada Kepala Desa (cth: kondisi 0%, 50% dan 100%).  Setelah mencapai 100 % TPK menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa dan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.