1. Kemampuan membayar (ability to pay/ATP) dan kemauan membayar (willingness to pay/WTP) merupakan pendekatan untuk mengetahui kemampuan masyarakat membiayai pelayanan kesehatan berdasarkan pendapatan dan pengeluaran mereka.

1. 1. Amelia
2. Dewi Oftapiani
3. Hesti Artiningsih
4. Nani Rahmani

3. ATP
Kemampuan seseorang untuk membayar jasa pelayanan
yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap
ideal.

4. -ATP 1
Besarnya kemampuan membayar yg setara dgn 5
% dari pengeluaran non makanan. Batasan ini
didasarkan bahwa pengeluaran u/ non makanan
dapat diarahkan u/ keperluang lain,
termasuk u/ kesehatan.
-ATP 2
Besarnya kemampuan membayar yang setara dengan
jumlah pengeluaran untuk konsumsi alkohol dan
tembakau, sirih dan pesta atau upacara keagamaan.
Batasan ini didasarkan kepada pengeluaran yang
sebenarnya dapat digunakan secara lebih efesien dan
efektif untuk kesehatan

5. 1. Harga Barang (Biaya Kesehatan)
2. Pendapan Konsumen
3. Jumlah anggota keluarga

6. WTP
Besarnya dana yg mau dibayarkan keluarga u/
kesehatan. Data pengeluaran rumah tangga u/
kesehatan didalam data susenas dapat digunakan
sebagai proksi terhadap WTP.

7. 2. Pendapatan
1.Harga barang
3. Selera
4.Persepsi terhadap
barang/jasa
(variabel non
ekonomi)

8. 1. Tarif lebih kecil dari ATP
2. Tarif hampir sama dengan ATP
3. Tarif lebih besar dari ATP

9. 1. (Menurut Adisasmita, 2008), Ability To Pay adalah
Pendekatan yang digunakan dalam analisis ATP
didasarkan pada alokasi biaya untuk pemenuhan
terhadap kebutuhan sehari-hari dari pendapatan rutin.
Asumsinya adalah kalau seseorang mampu
mengeluarkan belanja untuk barang – barang non
esensial maka tentu ia juga mampu mengeluarkan
biaya untuk pelayanan kesehatan yang sifatnya
essensial

10. 2. (Menurut Mukti, 2001), untuk mengetahui
kemampuan membayar masyarakat dapat
dilihat dari dari sisi pengeluaran untuk
keperluan yang bersifat tersier seperti:
pengeluaran rekreasi, sumbangan kegiatan
sosial, dan biaya rokok.
3. (Menurut Gani dkk, 1997) ability to pay adalah
Kemampuan masyarakat membayar biaya
pelayanan kesehatan dapat dilihat dari
pengeluaran tersier non pangan

11. 4. (Menurut Susilowati dkk, 2001) Kemampuan
membayar biaya pelayanan kesehatan dapat diukur
dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk
konsumsi kebutuhan di luar kebutuhan dasar.
5. (Menurut Depkes, 2000) kemampuan membayar
masyarakat dapat dilakukan dengan pendekatan
formula:
a. 10% dari Disposible income (pendapatan yang dapat
dipakai setelah dikeluarkan untuk pengeluaran
pangan (esensial).
b. 50 % dari pengeluaran Rokok (Rokok/Sirih)
ditambah dengan pengeluaran Non Pangan
c. 5 % dari total Pengeluaran

12. 1. (Menurut DepKes Indonesia) Kemauan membayar kesehatan
(Willingness to pay), atau dikenal dengan WTP, yaitu besarnya
dana yang mau dibayarkan keluarga untuk kesehatan.
Data pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan didalam data
susenas dapatdigunakan sebagai proksi terhadap WTP.
2. (Menurut Susenas 2000), Kemauan membayar kesehatan atau
dikenal dengan WTP, yaitu besarnya dana yang mau
dibayarkan keluarga untuk kesehatan.
3. (Sumarwan 2003), dari jumlah penghasilan yang diterimanya.
Para peneliti mengalami kesulitan untuk medapatkan data
pendapatan dari konsumen. Konsumen merasa tidak nyaman
jika harus mengungkapkan pendapatan yang diterimanya dan
sebagian merasa bahwa pendapatan adalah suatu hal yang
bersifat pribadi sehingga konsumen tidak mau mengatakan
yang sebenarnya.

13. 4. (Menurut BPS, 2002) Pengeluaran rumah tangga
merupakan salah satu indikator yang dapat
memberikan gambaran kesejahteraan penduduk.
Se:nakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran
rurnah tangg8 akan bergeser darl pengeluaran untuk
makanan ke pengeluaran bukan makanan.
Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena
elastisitas permintaan terhadap makanan pada
umumnya rendah.
5. (Menurut Mukti, 2001) Berpendapat kemauan
membayar dapat dilihat dari pengeluaran sebenarnya
yang selama ini telah dibelanjakan untuk keperluan
kesehatan.

14. 6. (Menurut Susilowati dkk, 2001) Kemauan
masyarakat membayar biaya pelayanan
kesehatan dapat dilihat dari pengeluaran
kesehatan riil dalam bentuk biaya obat, jasa
pelayanan dan transportasi.
7. (Menurut Kartman dkk, 1996) berpendapat
kemauan untuk membayar dalam pelayanan
kesehatan sebaiknya dilakukan dalam
penelitian tidak hanya pada pasien secara
individu, tetapi juga kepada pasien yang
menjadi tanggungan asuransi.