2. BAB VI
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
PENDAPATAN
A. Permasalahan Pokok
Sejarah menunjukkan bahwa setelah 40 tahun
sejak Pelita 1 tahun 1969,ternyata efek menetes
tersebut kecil,karena proses mengalir kebawahnya
sangat lambat.Akibat dari strategi tersebut dapat
dilihat:pada tahun 1980-an hingga krisis ekonomi
terjadi pada tahun 1997,Indonesia memang
menikmati laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per
tahun tinggi,tetapi tingkat kesenjangan dalam
pembagian PN juga semakin besar dan jumlah
orang miskin tetap banyak,bahkan meningkat tajam
sejak krisis ekonomi.
3. Berkaitan dengan masalah diatas,ada dua pertanyaan
yang akan dijawab di dalam bab ini,yaitu seperti berikut:
Selama pemerintahan orde baru,factor-faktor apa yang
membuat kesenjangan dalam distribusi pendapatan dan
kemiskinan tetap ada,walaupun pembangunan ekonomi
waktu itu berjalan terus dengan baik dan Indonesia
memiliki laju pertumbuhan yan relative tinggi?
Apakah hipotesis Kuznets,yakni pada awal
pembangunan,kesenjangan ekonomi akan tambah
buruk dan pada tahap akhir pembangunan,kesenjangan
akan dengan sendirinya berkurang,tidak berlaku untuk
kasus Indonesia?
4. B. Hubungan Antara Pertumbuhan
Ekonomi dan Distribusi Pendapatan
Data tahun 1970-1980, di Indonesia semakin tinggi
pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan
perkapita, semakin besar perbedaan antara kaum
miskin dan kaum kaya. Hal ini di tunjukan dengan
penelitian Jantti(1997). Kesimpulannya bahwa semakin
membesarnya ketimpangan dalam distribusi
pendapatan negara disebabkan oleh pergeseran-
pergeseran demografi, perubahan pasar buruh dan
perubahan kebijakan-kebijakan public.
Dalam hal perubahan pasar buruh, membesarnya
kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan
semakin besarnya saham pendapatan dari istri didalam
total pendapatan keluarga merupakan dua faktor
penyebab penting.
5. C. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan
Kemiskinan
Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan
pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan tidak
berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi dengan
ketimpangan dalam distribusi pendapatan seperti yang
telah dibahas diatas.mengikuti hipotesis Kuznets,pada
tahap awal dari proses pembangunan,tingkat
kemiskinan cenderung meningkat,dan pada saat
mendekati tahap akhir dari penbangunan jumlah orang
miskin berangsur-angsur berkurang.Tentu,seperti telah
dikatakn sebelumnya,banyak faktor-faktor lain selain
pertumbuhan pendapatan yang juga berpengaruh
terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah/negara
seperti derajat pendidikan,tenaga kerja,dan stuktur
ekonomi.
6. Hasil estimasi dari Dollar dan Krayy (2000)
menunjukkan bahwa elastisitas pertumbuhan PDB dari
pendapatan per kapita dari kelompok miskin adalah 1
persen,yang artinya pertumbuhan rata-rata output
sebesar 1 persen membuat 1% peningkatan pendaptan
dari masyarakat miskin.Sedangkan,hasil estimasi dari
Timmer (1997) dengan memakai teknik-teknik
ekonometrik yang sama,melaporkan bahwa elastisitas
tersebut hanya sekitar 8%,yang artinya kurang dari
proposional keuntungan bagi kelompok miskin dari
pertumbuhan ekonomi.Hasil estimasi ini didukung oleh
banyak studi lainnya seperti dari World Bank yang juga
menunjukkan adanya suatu hubungan negative antara
kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.
7. D. Analisis Empiris
1. Kemiskinan
Di Indonesia pertumbuhan ekonomi yang tinggi da
berkelanjutan selama era Orde Baru (1966-1998)
member suatu kontribusi yang besar terhadap
pengurangan kemiskinan ( yang diukur dari jumlah
orang yang hidup di bawah garis kemiskinan
sebagai suatu persentase dari jumlah penduduk).
8. Selama periode 2005-2006,jumlah orang miskin di Indonesia
tercatat bertambah sebanyak 4,2 juta orang.Baru setelah
beberapa penyesuaian kebijakan dan stabilisasi ekonomi
makro,tingkat kemiskinan mulai menurun lagi sejak tahun
2007.Dalam bentuk relative,tingkat kemiskinan pada tahun
2007 sama seperti sebelum krisis 1997-1998 terjadi.Namun
demikian,dalam bentuk absolute,jumlah orang yang
pengeluaran rata-rata perhari dibawah garis kemiskinan yang
berlaku tetap lebih tinggi di bandingkan era orde baru
sebelum krisis 1997-1998.Walaupun perbedaan antarwilayah
bervariasi menurut tahun,tingkat kemiskinan di daerah
perkotaan juga selalu lebih kecil dibandingkan di daerah
perdesaan dan terus berlangsung pada tahun-tahun
berikutnya.berdasarkan dat terakhir,pada bulan maret
2010,persentase penduduk yang hidup di bawah garis
kemiskinan yang berlaku pada tingkat nasional adalah sekitar
13%.
9. 2. Kesenjangan
Menurut daerah,pada tahun 1960-an,tingkat
kesenjangan pengeluaran konsumsi di perdesaan
lebih besar daripada diperkotaan.Baru sejak 1970-
an ada perbaikan:angka Gini di perdesaan setiap
tahun lebih rendah daripada perkotaan.Selama
1980-1999 nilai rasio Gini di perdesaan setiap
tahun berkisar 0,26%(terendah) dan 0,31%
(tertinggi),sedangkan di perkotaan rata-rata 0,33%.
10. Selain kesenjangan pendapatan,ketimpangan ekonomi
antarwilayah,misalnya provinsi,di Indonesia juga
terjadi.Proses transisi ekonomi menuju ekonomi modern atau
perkotaan yang membuat sektor-sektor produktif semakin
mendominasi ekonomi ekonomi nasional di satu sisi,dan
semakin terpusatnya kegiatan-kegiatan dari sektor-sektor
tersebut di wilayah-wilayah tertentu karena kondisi dari
wilayah-wilayah itu paling menguntungkan (karena
ketersediaan infrastruktur,SDM,sumber modal,dan prasarana
pendukung utama lainnya),di sisi lain, membuat terjadinya
ketimpangan ekonomi antarwilayah/provinsi di
Indonesia.Pada saat Belanda meninggalkan Indonesia,pulau
jawa merupakan wilayah Indonesia yang paling maju dalam
banyak hal,termasuk pembangunan inrastruktur dan
SDM,serta administrasi pemerintahan.
11. E. Tujuan Pembangunan Milenium
Pada bulan September 2000,PBB mendeklarasikan apa yang
disebut dengan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs),yang
harus dicapai 191 negara anggotanya pada tahun 2015.Ada
delapan sasaran,masing-masing dengan target tertentu yang
harus dicapai,dan sasaran pertama adalah mengurangi
kemiskinan dan orang-orang yang mengalami
kelaparan.Kedelapan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Menurunkan kemiskinan dan kelaparan ekstrem (hingga
setengahnya).
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua
3. Mengurangi angka kematian anak (hingga dua-pertiganya).
4. Memperbaiki kesehata ibu (hingga tiga-perenpatnya).
5. Memerangi HIV/AIDS,malaria dan penyakit-penyakit menular
lainnya.
6. Menjamin kelestarian lingkungan hidup.
7. Membentuk sebuah kerjasama global untuk pembangunan.
12. F. Kebijakan Anti-Kemiskinan
Kebijakan mempengaruhi kemiskinan,baik
langsung maupun tidak langsung,lewat sejumlah
faktor-faktor yang menengahinya.Kebijakan-
kebijakan langsung adalah kebijakan-kebijakan
dalam berbagai macam program yang khusus
dibuat untuk mengurangi kemiskinan,jadi
sasarannya adalah penduduk miskin.Sedangkan
kebijakan kebijakan tidak langsung,yakni kebijakan-
kebijakan ekonomi yang sasarannya bukan
penduduk miskin,tetapi mempunyai pengaruh
positif terhadap pengurangan kemiskinan.
13. Pada tahun 2000.Bank Dunia muncul dengan suatu kerangka
kerja analisis yang baru untuk memerangi kemiskinan yang
dibangun di atas tiga
pilar,yakni:pemberdayaan,keamanan,dan
kesempatan.Pemberdayaan adalah proses peningkatan
kapasitas dari penduduk miskin untuk mempengaruhi
lembaga-lembaga pemerintah yang mempengaruhi kehidupan
mereka,dengan memperkuat partisipasi mereka di dalam
proses-proses politik dan pengambilan keputusan pada
tingkat local.Keamanan adalah proteksi bagi orang miskin
terhadap gonjangan-gonjangan yang merugikan,lewat
manajemen yang lebih baik dalam menangani goncangan-
goncangan ekonomi makro dan juga jaringan-jaringan
pengaman yang lebih komprehensif,sedangkan kesempatan
adalah proses peningkatan akses dari kaum miskin terhadap
dua aset penting, yakni modal fisik dan modal manusia (SDM)
dan peningkatan tingkat dari pengembalian dari aset-aset
tersebut.
14. Menurut ADB (1999),ada tiga pilar dari suatu
strategi penurunan kemiskinan,yakni:
1. Pertumbuhan berkelanjutan yang pro-kemiskinan;
2. Pengembangan sosial yang terdiri dari
pengembangan SDM,modal sosial,perbaikan
status dari perempuan,dan perlindungan sosial;
3. Manajemen ekonomi makro dan pemerintahan
yang baik,yang dibutuhkan untuk mencapai
keberhasilan dari dua pilar utama.
15. BAB VII
APBN,KEBIJAKAN FISKAL,DAN
UTANG LUAR NEGERI
A. APBN
1. Fungsi
Dalam sejarah Indonesia sejak Orde Baru hingga
sekarang,ssering kali pemerintah berperan sebagai
motor utama,jika tidak bisa bisa dikatakan sebagai
satu-satunya penggerak perekonomian
nasional.Mungkin bukti paling nyata yang
menunjukkan besarnya peran pemerintah di dalam
perekonomian Indonesia selama ini adalah
keberadaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN).
16. Perubahan maupun pemakaian APBN dalam upaya
mencapai pertumbuhan ekonomi,penciptaan lebih
banyak kesempatan kerja,stabilitas harga,dan stabilitas
dalam posisi eksternal dicerminkan oleh sifat dari
kebijakan fiskal.Jika pemerintah menambah defisit
APBN,yakni menambah pengeluaran atau menguarangi
pendapatan lewat misalnya mengurangi tarif pajak,maka
dikatakan pemrintah melakukan kebijakan fiskal
ekspansif karena paling tidak secara teori atau harapan
pemerintah bahwa laju pertumbuhan ekonomi
meningkat.Sebaliknya,disebut kebijakan fiskal kontraktif
jika pemerintah mengurangi deficit APBN,yakni
mengurangi pengeluaran atau menaikkan tarif
pajak,karena laju pertumbuhan ekonomi akan
merosot,cateris paribus.
17. 2. Komponen-komponen APBN
Anggaran pendapatan negara terdiri dari berbagai macam
pajak,retribusi,royalty,bagian laba BUMN,dan berbagai
pendapatan non-pajak lainnya.Namun demikian,yang paling
dominan dan sekaligus paling krusial sebagai instrument
fiscal dari sisi penerimaan adalah pajak.
Sedangkan anggaran pengeluaran pemerintah pusat terdiri
dari dua sub-komponen besar yakni,pengeluaran pemerintah
pusat dan pengeluaran pemerintah daerah,yaitu transfer ke
pemerintah daerah.Yang terakhir ini mulai berlaku sejak
penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal,yang
dapat dibagi menjadi dua komponen,yakni dana perimbangan
dan dana penyesuaian dan otonomi khusus.Sedangkan
anggaran pengeluaran pemerintah pusat meliputi gaji
pegawai negeri,pengeluaran material,investasi,pembayaran
bunga pinjaman,subsidi,dan lainnya.
18. 3. APBN Realisasi versus APBN Revisi
APBN revisi biasanya disebut APBN-Perubahan
(APBN-P).Revisi bisa dilakukan dengan atau tanpa
kebijakan (misalnya mengeluarkan suatu
regulasi/deregulasi.Realisasi APBN bisa lebih
besar,sama atau lebih kecil dari anggaran,baik
anggaran awal atau anggaran yang telah direvisi.
19. B. KEBIJAKAN FISKAL
1.Teori dan Model
Kebijakan ekonomi makro secara garis besar dapat
dibedakan menjadi kebijakan fiscal dan kebijakan
monoter,seperti juga ekonomi dapat dibagi menjadi dua
sektor,yakni sektor riil dan sektor moneter.Sektor riil
menghasilkan barang dan jasa (sisi produksi dari
ekonomi).Sektor ini dapat lagi dibagi menurut kelompok
kegiatan atau subsector seperti
pertanian,pertambangan,industry,dan lain-
lain.Sedangkan sektor moneter boleh dikatakan
merupakan hasil dari sektor riil dalam bentuk uang (sisi
moneter dari ekonomi).Di Indonesia,kebijakan fiscal
mempunyai dua prioritas.prioritas pertama adalah
mengatasi APBN,dan masalah-masalah APBN lainnya.
20. Efek dari kebijakan fiscal terhadap ekonomi terdiri
dari efek jangka pendek dan efek jangka
panjang.Efek jangka pendek adalah efek awal atau
langsung dari kebijakan itu sendiri,sedangkan efek
jangka panjang adalah efek awal ditambah efefk-
efek selanjutnya yang disebut efek pengali
(multipler) dari kebijakan tersebut.
21. 2. Analisis Empiris
Salah satu indicator untuk mengukur sejauh mana peran
pemerintah lewat kebijakan fiskalnya dalam perekonomian
Indonesia adalah tren lewat jangka panjang dari rasio G-Y,atau
besarnya pengeluaran pemerintah sebagai persentase dari
pendapatan nasional atau PDB,pada tahun 1980-an hingga
2009.pengeluarn pemerintah sempat mengalami penurunan
hingga 1997.Namun akibat krisis keuangan Asia 1997-1998
rasionya meningkat mencapai 21 persen pada tahun
1999.Perkembangan ini menandakan bahwa pada saat ekonomi
Indonesia mengalami krisis tersebut,membuat pertumbuhan
ekonomi negative pada tahun1998,pemerintah menerapkan
kebijakan fiscal ekspansif,dan memang sangat diperlukan untuk
menggairahkan kembali perekonomian nasional.Salah satu
bagian penting dari pegeluaran pemerintah semasa krisis
adalah untuk menbantu kaum miskin,lewat program Jaringan
Pengaman Sosial (JPS),yang sebagian besar didanai oleh Bank
Dunia.
22. C. UTANG LUAR NEGERI (ULN)
1.Penyebab Utama: Suatu Perspektif Teori
Sejak krisis ULN dunia pada awal 1980-an,masalah
ULN yang dialami oleh banyak NB tidak semakin
baik.Banyak NB semakin terjerumus kedalam krisisULN
sampai negara-negara pengutang besar terpaksa
melakukan program-program penyesuaian structural
terhadap ekonomi mereka atas desakan dari Bank
Dunia dan IMF,sebagai syarat utama untuk
mendapatkan pinjaman baru atau pengurangan
terhadap pinjaman lama,bahkan Indonesia sudah
beberapa kali nyaris terjerumus ke krisis ULN yang
serius sejak era Orde Lama hingga krisis keuangan Asia
1997-1998.Pada saat itu,Indonesia mendapat bantuan
yang besar dari IMF yang akhirnya bisa dilunasi setelah
beberapa tahun kemudian.
23. 2. Analisis Empiris
Besarnya akumulasi ULN,terutama sanga tterasa
setelah krisis ekonomi 1997-1998.memaksa
pemerintah Indonesia mengatur secara khusus
atau mengubah paradigm soal penanganan PLN di
dalam GBHN tahun 1999-2004,khususnya untuk
ULN pemerintah.Sejak itu,kebijakan fiscal yang
menjadi andalan bagi penerimaan pemerintah
ditekankan untuk mengurangi ketergantungan
pemerintah terhadap ULN.
24. BAB VIII
SEKTOR DAN KEBIJAKAN MONETER
A. Teori dan Model
Kebijakan moneter di Indonesia sepenuhnya tanggung
jawap dari bank sentral Indonesia yanki Bank Indonesia
(BI) sebagai Otoritas Moneter. Empat fungsi utama BI
sebagai lembaga yang melaksanakan pengendalian
moneter
1. mencetak dan mengedarkan uang kartal sebagai alat
pembayaran yang sah
2. memelihara dan menjaga posisi cadangan devisa
3. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
bank-bank yanga da di Indonesia
4. memegang kas pemerintah
25. B. Analisis Empiris
Pada tahun 1980, masa Orde Baru, kebijakan moneter
lebih di arahkan pada stabilitas harga dan nilai tukar
rupiah. Namun pada tahun 1983-1984, kebijakan
moneter diarahkan untuk meletakan landasan yang
kokoh bagi perkembangan perbankan nasional. Periode
1988-1989, Otoritas Moneter menerapkan kebijakan
moneter ekspansif guna mendorong kegiatan ekonomi
didalam negeri. Dan 1990-1992 berubah 180 derajat ke
kebijakan moneter ketat dengan menerapkan prinsip
kehati-hatian di bidang perbankan. Dan begitu
seterusnya, selalu berubah sesuai dengan keputusan
Otoritas Moneter
26. Suku Bunga
Fungsi dari suku bunga sebagai salah satu instrumen
OM untuk mengatur atau menjaga stabilitas
perekonomian. Oleh karena itu, tingkat atau perubahan
suku bunga SBI atau BI Rate bagus sebagai salah satu
indikator mengenai sifat dari kebijakan moneter, apakah
ekspansif atau umum disebut kebijakan moneter /uang
longgar atau kontraktif atau kebijakan uang ketat.
Suku bunga yang umumnya digunakan sebagai salah
satu acuan dalam menganalisis sifat dari kebijakan
moneter yangs edang diterapkan di Indonesia adalah
suku bunag deposito dan juga suku bunga kredit.
27. Uang Beredar
Perkembangan suku bunga berhubungan erat dengan
perkembangan jumlah uang yang beredar di
masyarakat. Jumlah uang yang bertambah dibarengi
dengan tingkat suku bunga yang menurun, dan
sebaliknya, tingkat suku bunga yang tinggi dibarengi
dengan jumlah uang yang sedikit.
Besarnya kredit yang disalurkan oleh perbankan ke
masyarakat merupakan komponen penting dari
peningkatan suplai uang di dalam ekonomi. Setiap
tahun, jumlah kredit terus bertambah yang menunjukan
perekonomian juga semakin meningkat. Sehingga
diharapkan pertumbuhan kredit tetap terus meningkat
dengan suku bunga yang membaik juga.
28. Nilai Tukar dan Inflasi
Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah merupakan
salah satu tanggung jawab Otoritas Moneter (BI).
Karena stabilitas nilai rupiah bersama dengan
stabilitas harga atau laju inflasi yang terkontrol
merupakan dua prasyarat penting bagi pencapaian
kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
perekonomian nasional.
Berdasarkan kekuatan pasar (tanpa intervensi dari
BI), nilai tukar rupiah ditentukan oleh besarnya
permintaan dan penawaran mata uang asing di
pasar valuta asing (valas) di Indonesia. Sedangkan
arus modal terdiri atas dua komponen besar yakni
investasi dan ULN.
29. Inflasi merupakan masalah yangs serius, karena laju
pertumbuhan dari semua indikator menurun drastis.
Oleh sebab itu, BI harus berhasil menjalankan salah
satu tugasnya yakni dengan menekan angka inflasi agar
tetap berada di bawah satu digit dari angka inflasi yang
sedang terjadi.
Ada sejumlah indikator yang digunakan sebagai
pengukur tingkat/laju perubahan inflasi ekonomi,
diantaranya :
perubahan indeks harga konsumen (IHK)
pertumbuhan indeks harga konsumen makanan (IHKM)
pertumbuhan indeks harga produsen/grosir(IHP)
pertumbuhan deflator PDB
30. BAB IX
PELAKU-PELAKU EKONOMI
A. Latar Belakang Persoalan
Didalam sistem perekonomian Indonesia dikenal tiga
pilar utama yang menyangga perekonomian yaitu:
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
Koperasi
BUMN adalah pihak pemerintah sedangkan BUMS dan
Koperasi adalah pihak swasta. Jumlah BUMN jauh lebih
kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan
swasta., namun kelompok BUMN beroperasi ekonomi
yang sangat strategis seperti pertambangan, energi dan
disejumlah industeri manufaktur.
31. B. Perusahaan-Perusahaan Non-Koperasi
Perusahaan yang terdiri dari perusahaan skala mikro, kecil
dan menengah (UMKM). Sebelumnya pada tahun 1998 pada
saat krisis ekonomi mancapai titik terburuknya, banyak
perusahaan semua skala usaha mengalami kebangkrutan
atau mengurangi volume kegiatan secara drastis. Namun
mulai tahun 2000, saat ekonomi Indonesia mulai pulih terjadi
peningkatan kembali kegiatan perusahaan usaha mikri kecil
dan menengah.
Peningkatan tersebut berdampak pada lapangan pekerjaan
yang semakin luas di seluruh Indonesia, terutama yang paling
signifikan berada di pulau Jawa. Hal ini terkait dengan
beberapa variabe yang mendukung seperti pendapatan
perkapita, populasi, infrasturktur, pertumbughan output
disektor-sektor penting terutama industri manufakturing,
bangunan, transportasi, perdagangan barang dan jasa, dan
akses yang mudah ke input-input krusial seperti SDM dan
modal.
32. C. BUMN
Sebelum tahun 1998 yakni sebelum Indonesia dilanda krisis
ekonomi terbesar dalam sejarahnya, jumlah BUMN mencapai
300 unit, namun menjadi topik perdebatan publik mengenai
citra BUMN yang buruk. Selain sarang KKN dan sumber
pemerasan dari birokrat, BUMN tidak membawa manfaat bagi
masyarakat banyak maupun sekitarnya. Oleh sebab itu,
BUMN mulai banyak di privatisasi oleh pemerintah
Privatisasi BUMN telah menimbulkan pro dan kontra di
kalangan masyarakat Indonesia. Pihak yang setuju dengan
privatisasi BUMN berargumentasi bahwa privatisasin perlu
dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMN serta menutup
devisit APBN dan diharapkan mampu beroperasi secara lebih
profesional. Hal ini dikarenakan kebijakan BUMN akan
bergeser dari pemerintah ke investor lain sehingga mereka
akan menciptakan laba yang optimal.
33. D. Koperasi
1. Sejarah Koperasi
Koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan
pasar, oleh karena itu, tumbuh dan berkembang dalam
suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu,
koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam
konstelasi kebijakan ekonomi, termasuk dalam perundingan
internasional.
Pada tahun 1995, gerakan koperasi menyelenggarakan
kongres koperasi di Manchester, Inggris dan disepakati
bahwa untuk menghadapi globalisasi dan liberalisasi ekonomi
dan perdagangan koperasi harus bersikap seperti layaknya
perusahaan swasta. Dengan kata lain, koperasi harus
berkembang dengan keterbukaan sehingga liberalisasi
ekonomi dan perdagangan bukan musuh koperasi.
34. 2. Perkembangan di Dunia
Perkembangan koperasi di seluruh dunia sangat meningkat
dan berperan aktif dalam menyediakan lapangan pekerjaan
dimana hampir 3 miliar orang atau setengahnya dari jumlah
populasi di dunia terjamin oleh perusahaan-perusahaan
koperasi.
Perkembangan koperasi berperan juga dalam meningkatkan
pendapatan perkapita baik Negara Maju maupun Negara
Berkembang. Selain itu di negara-negara Eropa Timur juga
sangat maju
Perkembangan dari koperasi-koperasi di negara-negara maju
tersebut memberi kesan bahwa koperasi tidak bertentangan
dengan ekonomi kapitalis. Sebaliknya koperasi-koperasi
tersebut tidak hanya mampu selama ini bersaing dengan
perusahaan-perusahaan besar non-koperasi, tetapi mereka
juga menyumbang terhadap kemajuan ekonomi dari negara-
negara kapitalis tersebut.
35. 3. Perkembangan di Indonesia
Memasuki tahun 2000, koperasi Indonesia
didominasi oleh koperasi kredit hingga akhir 2002
posisi koperasi dalam pasar perkreditan mikro
menempati tempat kedua setelah Bank Rakyat
Indonesia(BRI) unit desa. Serta perkembangan
koperasi yang terpusat di beberapa propinsi
tertentu. Hal ini disebabkan karena salah satu
fenomena 'dorongan suplai' yang artinya karena
keterpaksaan. Kondisi pasar yang tidak
menguntungkan memaksa suatu komunitas untuk
membentuk koperasi agar dapat tetap
mempertahankan produktivitas
36. 4. Prospek Koperasi
Koperasi di Indonesia disusun berdasarkan asas
kekeluargaan dan terfokus pada kesejahteraan anggota.
Namun secara bisnis, koperasi cukup merepotkan.
Karena koperasi diakui sebagai badan usaha, maka
kiprah koperasi mestinya harus seperti badan usaha
lainnya yang mestinya mengejar profit sebesar-
besarnya dengan langkah-langkah dan perhitungan
bisnis seperti yang biasa dilakukan oleh oleh
perusahaan lainnya. Namun langkah bisnis sering
bertabrakan dengan keinginan anggotanya tadi yaitu
menyejahterakan anggota. Karena jika hanya
mengandalkan aspek likuiditas, solvabilitas dan
rentabilitas usaha menjadi tidak tepat.
37. BAB X
DAYA SAING DAN LIBERALISASI
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
A. Latar Belakang Persoalan
Peran pemerintah yang sangat krusial dalam upaya
peningkatan daya saing sangat diperlukan, dan juga
peran pemerintah dalam menciptakan insentif-insentif
agar merangsang masyarakat, termasuk dunia usaha
untuk meningkatkan kinerjanya. Namun, pemain utama
dalam persaingan adalah perusahaan dan bukan
pemerintah. Dimana selama ini banyak pengusaha yang
hanya mengkambing hitamkan pemerintah dengan
argumen kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan
pemerintah selama ini tidak kondusif, tidak berpihak
pada pengusaha-pengusaha dalam negeri. Padahal
sebenarnya antara perusahaan, pengusaha dan
pemerintah saling mendukung
38. B. Daya Saing
Daya Saing Ekonomi
Daya saing adalah konsep yang umum digunakan didalam ekonomi
yang biasanya merujuk kepada komitmen terhadap persaingan pasar
dalam kasus perusahaan-perusahaan dan keberhasilan dalam kasus
negara-negara. Daya saing telah menjadi satu dari konsep kunci bagi
perusahaan-perusahaan, negara-negara dan wilayah-wilayah untuk
bisa berhasil dalam partisipasinya didalam globalisasi dan perdagangan
bebas dunia.
Kekuatan daya saing sebuah bangsa /negara/ekonomi ditentukan
oleh kekuatan pondasinya dan juga pilar-pilarnya yang masing-masing
mempunyai daya saingnya sendiri. Pilar- pilar tersebut antara lain
a. Alam/Fisik
b. Perusahaan
c. Inovator/Inventor
d. Pemerintah
e. Masyarakat
39. B. Daya Saing
Daya Saing Perusahaan
Daya saing sebuah perusahaan tercerminkan dari daya
saing produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Pada
gilirannya, daya saing dari perusahaan tersebut ditentukan oleh
banyak faktor, tujuh diantaranya yang sangat penting adalah :
1. Keahlian atau Tingkat Pendidikan Pekerja
2. Keahlian Pengusaha
3. Ketersediaan Modal
4. Sistem Organisasi dan Manajemen Yang Baik (sesuai
kebutuhan bisnis)
5. Ketersediaan Teknologi
6. Ketersediaan Informasi
7. Ketersediaan Input-Input Lainnya seperti energi, bahan baku
dll
40. Daya Saing Indonesia versi WEF (World Economic
Forum)
Daya saing dalam WEF adalah daya saing suatu negara
/ekonomi, bukan daya saing suatu produk. Daya saing suatu
negara akan sangat membantu daya saing produk-produk
dalam negeri , namun daya saing suatu produk juga
ditentukan oleh sejumlah faktor, baik internal seperti tukar ,
tingkat suku bunga yang mempengaruhi biaya
produksi/investasi, produktivitas, dan lain-lain juga eksternal
seperti struktur pasar global.
Berdasarkan hasil survei WEF untuk periode 2009-2010
dari 133 negara, Indonesia masuk pada posisi peringkat ke-
54 dan tahun berikutnya pada periode 2010-2011 membaik
ke posisi peringkat 44. dan untuk kelompok ASEAN,
Indonesia masuk ke posisi peringkat 5 disebabkan Indonesia
merupakan negara yang luas dan terbesar di Negara
ASEAN.
41. Beberapa Kendala
a. Infrastruktur yang terbatas, baik dalam volume maupun
kualitas sehingga menghambat kelancaran dan mengurangi
tingkat efisiensi dalam distribusi faktor-faktor produksi dan
pada akhirnya biaya produksi pun meningkat sehingga terjadi
tingkat penurunan daya saing.
b. Iklim Berusaha yang tidak kondusif menyebabkan
investasi yang tidak kondusif juga sehingga menyebabkan
PMA enggan masuk ke suatu negara.
c. Teknologi dan Inovasi merupakan hal yang penting
sehingga suatu negara mampu menyerap dan
memanfaatkan teknologi-teknologi baru yang ada secara
optimal.
d. Sumber Daya Manusia berkualitas tinggi merupakan
salah satu atau bahkan input terpenting dalam menentukan
daya saing sebuah negara/ekonomi.
42. C. Liberalisasi Perdagangan Regional/Global
1. Dampak Terhadap Indonesia
Dengan adanya beberapa kesepakatan antar negara
seperti AFTA, APEC dll, tarif-tarif perbatasan antarekonomi
anggota ASEAN telah dikurangi nol persen, sementara tarif-
tarif antar kelompok ASEAN dan negara-negara non-ASEAN
tetap dipertahankan pada tingkat tertentu sesuai kesepakatan
Putaran Uruguay.
Semakin dalam pemotongan tarif pajak dan semakin
banyak produk dan negara yang tercakup didalam liberalisasi
perdagangan, semakin besar keuntungan-keuntungan dalam
bentuk peningkatan kesejahteraan. Kenaikan kesejahteraan
ini adalah hasil dari alokasi sumber-sumber daya yang lebih
efisien, dalam arti berpindah dari sektor-sektor non-produktif
ke sektor-sektor yang lebih produktif.
43. 2. Perdagangan Bebas Pertanian Indonesia-China
Pada Januari 2010, dimulailah perdagangan bebas
antara Indonesia dengan China dalam konteks kesepakatan
perdagangan bebas ASEAN dengan Cina (Cina – AFTA).
Beberapa tahun sebelumnya, Indonesia dan Cina membuat
kesepakatan perdagangan bebas tetapi khusus untuk
pertanian yang dikenal dengan EHP.
Sektor pertanian sangat penting di Indonesia, bahkan
mengandung resiko politik dan sosial peling besar apabila
melihat kenyataan bahwa sebagian penduduk besar
Indonesia bergantung pada pertanian sebagai sumber
pendapatan, langsung maupun tidak langsung.
Perbedaan dalam pertumbuhan eskpor Cina dan
Indonesia sangat nyata dan kelihatan bahwa Indonesia
terbelakang dibandingkan Cina namun dilihat dari sisi sektor
ekspor-impor Indonesia nilai net dari neraca perdagangan
untuk sektor pertanian selalu positif sedangkan cina selalu
mengalami defisit.
44. D. SIMULASI
Untuk mengkaji dampak perdagangan bebas pertanian Cina-Indonesia
terhadap Indonesia telah dilakukan suatu simulasi dengan dua model perhitungan
keseimbangan yaitu Model Simulasi Kebijakan Perdagangan Pertanian (ATPSM)
versi 3.1 (2006) dan Proyek Analisis Perdagangan Global (GTAP) versi 2005.
ATPSM versi 3.1 (2006) didesain oleh UNCTAD yang merupakan suatu
model simulasi kebijakan perdagangan yang bisa membuat suatu analisa secara
terperinci mengenai isu-isu terkait kebijakan perdagangan pertanian
GTAP adalah penelitian yang mensimulasikan dampak dari penurunan atau
penghapusan tarif impor atas komuditas-komuditas tertentu terhadap tiga variabel
berikut : produksi, ekpor dan impor.
Tujuan utama dari kedua simulasi tersebut adalah sederhana yaitu untuk
memprediksi apakah Indonesia akan mendapatkan manfaat positif dari
pelaksanaan Cina-AFTA sebagai bagian penting dari kesempatan kerja sama
antara Cina dan negara-negara anggota ASEAN, khususnya dalam kasus ini
adalah pendagangan pertanian.
