Peradilan agama adalah peradilan khusus untuk perkara perdata bagi umat Islam yang mengadili perkara perkawinan, waris, wasiat, dan lainnya berdasarkan hukum Islam. Pengadilan agama mempunyai fungsi mengadili, pengawasan, pembinaan, administrasi, dan memberikan nasehat hukum Islam.
2. Peradilan agama adalah peradilan
yang khusus mengadili perkara-
perkara perdata dimana
parapihaknya beragama Islam
(Muslim). Sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama (UUPA), peradilan
agama adalah peradilan bagi orang-
orang yang beragama Islam.
Pengertian
3. • Secara Etimologi, kata “Peradilan” mempunyai beberapa
arti:
- Menyelesaikan
- Melaksanakan
- Memutuskan hukum
• Sedangkan secara Terminologi adalah : Memutuskan
persengketaan dengankeputusan yang mempunyai
kekuatan mengikat yang berasal dari pemerintahuntuk
menyelesaikan perselisihan di antara manusia yang dengan
peradilan itudapat melenyapkan gugatan dengan cara
menerapkan hukum syariat yangberkaitan dengan al Qur’an
dan as Sunnah.
• Menurut Prof. Mahali, devinisi peradilan adalah Suatu
proses yang berakhirdengan memberikan keadilan dalam
proses, dan proses ini diatur dalam suatuhukum acara.
4. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili
perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yakni menyangkut perkara-perkara:
a. Perkawinan;
b. Waris;
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Wakaf;
f. Zakat;
g. Infaq;
h. Shadaqah; dan
i. Ekonomi Syari'ah.
Tugas dan Wewenang
5. Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan
agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam
penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan
lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan
agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan
penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah
melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap
memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun
Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan
penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu)
Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat
memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan
penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.Di
samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006
diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan
Anak menurut ketentuan hukum Islam.
6. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa
dan mengadili perkara-perkara yang menjadi
kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum
masing-masing
Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan
pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah
laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh
jajarannya
7. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan,
bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang
menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi
peradilan maupun administrasi umum
Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan
administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama
serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi
dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan
lainnya
Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan,
pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada
instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila
diminta
Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan
hukum, riset dan penelitian serta llain sebagainya
8. Peradilan -> Peradilan adalah sebagai penyelenggara
kekuasaan kehakiman, atau peradilan adalah
PROSES mengadili, mulai dari diterima berkas dari
kejaksaan sampai hakim memvonis
Pengadilan -> Pengadilan adalah institusi yang berwenang untuk
melaksanakan dan menjalankan kekuasaan
kehakiman tersebut, atau TEMPAT/WAKTU/PIHAK
yang mengadili
Perbedaan antara
Peradilan dan
Pengadilan
9. • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo
• Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006,
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989
• Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006,
pasal 52A
Undang-Undang