2. PENGERTIAN
Hukum Islam adalah bagian dari sistem
hukum Indonesia yang mengatur
seluruh tata kehidupan umat manusia
dan secara khusus mengatur perilaku
umat Islam.
Hukum Islam mengatur kehidupan
sosial manusia, seperti: Hukum
Perkawinan, Waris, Mu’amalah, dan
Hukum Pidana (jinayat).
3. Di Indonesia dalam islam, hukum islam atau syariat islam adalah
kaidah-kaidah yang didasarkan me-rujuk pada wahyu Allah SWT dan Sunnah
Nabi Muhammad SAW mengenai tingkah laku mukhalaf (orng yang sudah dapat
di bebani kewajiban) yang di akui dan diyakini yang mengikat bagi semua umat
pemeluknya. Kedudukan sistem Hukum Islam di Indonesia bahwa kini dalam
sistem Hukum di Indonesia, kedudukan Hukum Islam sama dengan Hukum Adat
dan Hukum barat. Hukum Islam menjadi sumber bagi Pembentukan Hukum
Nasional yang akan datang di samping Hukum-Hukum lainya yang ada, tumbuh
dan berkembang dalam negara republik Indonesia.
4. Sumber Hukum Islam merupakan syariat Islam yang berisi sistem
kaidah-kaidah yang di dasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunah Rosul.
Sumber Hukum Islam itu sendiri terdapat pada Pedoman Hukum Islam itu sendiri
ada pada 4 sumber Hukum Islam yaitu : 1. Al-Quran. 2. Al-Hadits. 3. Qiyas. 4.
Ijma.
Upaya penegakan Hukum Islam di Indonesia dapat dilakukan dengan
melaksanakan amanat dalam insti-Tusi kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu
menjalankan dan melakukan pengawasan dalam penerapannya di masyarakat
kemudian muncul juga peraturan lainnya seperti : Undang-undang perwakafan,
Undang-undang perbankan syariah dan sebagainya.
6. Hukum Islam bersifat adaptable dan fleksibel terhadap perubahan sosial. Yang
dimaksud perubahan sosial dalam konteks kemasyarakatan meliputi berbagai faktor;
ekonomi, politik, budaya, adat-istiadat, dan kebiasaan- kebiasaan yang hidup di tengah
masyarakat.
Di sisi lain, putusan lembaga peradilan agama sudah banyak memberikan kontribusi
terhadap perkembangan pembaruan hukum Islam di Indonesia, terutama putusan yang
didasarkan kepada ijtihad Hakim.
PENGARUH HUKUM ISLAM DALAM YURISPRUDENSI
7. 1. hukum pidana Islam lebih mengarah kepada ketentuan lingkup berlakunya hukum pidana Islam
itu sendiri, yang didasarkan kepada teori-teori yang berasal dari Teori Abu Hanifah, teori Imam
Yusuf, serta dari Imam Malik, ,Imam Ahmad , Imam Syafi’I . Secara teoritis, teori-teori di
dalam hukum pidana Islam ini hampir sama dengan teori atau prinsip-prinsip berlakunya
hukum pidana positif. Hanya saja bedanya, hukum pidana Islam lebih menonjolkan diri
keberlakuannya terhadap umat muslim, sedangkan hukum positif mengatur prinsip-prinsip
keberlakuannya terhadap semua penduduk Indonesia tanpa membedakan agama maupun
warga negara.
2. Secara garis besar, hukum pidana Islam mencakup dua hal utama, yaitu jarimah atau tindak
pidana dan uqubah atau hukuman. Pada dasarnya cakupan ini sama dengan yang terdapat
dalam hukum positif, dimana hukum pidana positif juga mencakup masalah jenis-jenis tindak
pidana serta sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan kualifikasi tindak
pidana.
HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM
8. 1. Mengacu pada definisi yurisprudensi yang telah disebutkan sebelumnya , maka yang
sering dijumpai dalam penggunaan istilah yurisprudensi dalam hukum Islam adalah pada
pengertiannya yang pertama, yaitu ilmu tentang prinsip-prinsip utama hukum, yang
mengkhususkan diri pada bidang hukum dalam berbagai aspeknya, analisis tradisionalnya,
sejarah asal mula perkembangannya, serta karakter ideal hukum tersebut.
2. Pernyataan di atas diperkuat oleh pandangan para fuqaha’ yang mengatakan sumber utama
yurisprudensi hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah. Kedua sumber hukum ini
dijadikan sebagai yurisprudensi pada abad pertama hijriah. Maksudnya adalah semua
persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat pada masa itu, penyelesaiannya
hanya berdasar pada Alquran dan Hadis Nabi.
3. yurisprudensi hukum Islam jika dialihkan dalam konteks keindonesiaan, khususnya dalam
era modern, tampak adanya perbedaan dengan sejarah perkembangan di awal
kemunculannya. Dalam konteks yang disebutkan terakhir, istilah yurisprudensi tidak lagi
diartikan sebagai tatanan sumber-sumber hukum Islam, akan tetapi sudah mengarah kepada
hasil keputusan pengadilan.
SEJARAH YURISPRUDENSI HUKUM ISLAM
9. 1. Yurisprudensi yang digunakan saat ini dalam perspektif hukum islam saat ini adalah himpunan
keputusan-keputusan pengadilan, khususnya keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan
negara tertinggi (Mahkamah Agung). Himpunan keputusan-keputusan tersebut, menjadi dasar
keputusan hakim lainnya untuk mengadili perkara serupa dan menjadi sumber hukum bagi
pengadilan yang ada di bawahnya.
2. Dengan mengacu para yurisprudensi yang ada, maka hakim-hakim Agama dalam memeriksa
dan memutuskan perkara yang sejenis, tidak akan keliru lagi dalam mengambil keputusan. Oleh
karena, yurisprudensi yang ada itusudah teruji kebenarannya secara formil.
3. Mengapa yurisprudensi islam tidak lagi menggunakan alquran dan hadist ? Karena hukum
pidana Islam lebih menonjolkan diri keberlakuannya terhadap umat muslim, sedangkan hukum
positif mengatur prinsip-prinsip keberlakuannya terhadap semua penduduk Indonesia tanpa
membedakan agama maupun warga negara. Khusus nya dalam era modern tampak adanya
perbedaan dengan sejarah perkembangan di awal kemunculannya. Dalam konteks yang
disebutkan terakhir, istilah yurisprudensi tidak lagi diartikan sebagai tatanan sumber-sumber
hukum Islam, akan tetapi sudah mengarah kepada hasil keputusan pengadilan
KESIMPULAN