SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
KAITAN
YURISPRUDENSI
DENGAN SISTEM
HUKUM ISLAM
Disusun oleh:
Firman Nasrul F (181000208)
Koswara (191000112)
RifkiRifaldiH (191000237)
PENGERTIAN
Hukum Islam adalah bagian dari sistem
hukum Indonesia yang mengatur
seluruh tata kehidupan umat manusia
dan secara khusus mengatur perilaku
umat Islam.
Hukum Islam mengatur kehidupan
sosial manusia, seperti: Hukum
Perkawinan, Waris, Mu’amalah, dan
Hukum Pidana (jinayat).
Di Indonesia dalam islam, hukum islam atau syariat islam adalah
kaidah-kaidah yang didasarkan me-rujuk pada wahyu Allah SWT dan Sunnah
Nabi Muhammad SAW mengenai tingkah laku mukhalaf (orng yang sudah dapat
di bebani kewajiban) yang di akui dan diyakini yang mengikat bagi semua umat
pemeluknya. Kedudukan sistem Hukum Islam di Indonesia bahwa kini dalam
sistem Hukum di Indonesia, kedudukan Hukum Islam sama dengan Hukum Adat
dan Hukum barat. Hukum Islam menjadi sumber bagi Pembentukan Hukum
Nasional yang akan datang di samping Hukum-Hukum lainya yang ada, tumbuh
dan berkembang dalam negara republik Indonesia.
Sumber Hukum Islam merupakan syariat Islam yang berisi sistem
kaidah-kaidah yang di dasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunah Rosul.
Sumber Hukum Islam itu sendiri terdapat pada Pedoman Hukum Islam itu sendiri
ada pada 4 sumber Hukum Islam yaitu : 1. Al-Quran. 2. Al-Hadits. 3. Qiyas. 4.
Ijma.
Upaya penegakan Hukum Islam di Indonesia dapat dilakukan dengan
melaksanakan amanat dalam insti-Tusi kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu
menjalankan dan melakukan pengawasan dalam penerapannya di masyarakat
kemudian muncul juga peraturan lainnya seperti : Undang-undang perwakafan,
Undang-undang perbankan syariah dan sebagainya.
01
UNIVERSAL
04
SANKSI
03
REALISTIS
02
TIDAK
MEMBERATKAN
KARAKTERISTIK
Hukum Islam bersifat adaptable dan fleksibel terhadap perubahan sosial. Yang
dimaksud perubahan sosial dalam konteks kemasyarakatan meliputi berbagai faktor;
ekonomi, politik, budaya, adat-istiadat, dan kebiasaan- kebiasaan yang hidup di tengah
masyarakat.
Di sisi lain, putusan lembaga peradilan agama sudah banyak memberikan kontribusi
terhadap perkembangan pembaruan hukum Islam di Indonesia, terutama putusan yang
didasarkan kepada ijtihad Hakim.
PENGARUH HUKUM ISLAM DALAM YURISPRUDENSI
1. hukum pidana Islam lebih mengarah kepada ketentuan lingkup berlakunya hukum pidana Islam
itu sendiri, yang didasarkan kepada teori-teori yang berasal dari Teori Abu Hanifah, teori Imam
Yusuf, serta dari Imam Malik, ,Imam Ahmad , Imam Syafi’I . Secara teoritis, teori-teori di
dalam hukum pidana Islam ini hampir sama dengan teori atau prinsip-prinsip berlakunya
hukum pidana positif. Hanya saja bedanya, hukum pidana Islam lebih menonjolkan diri
keberlakuannya terhadap umat muslim, sedangkan hukum positif mengatur prinsip-prinsip
keberlakuannya terhadap semua penduduk Indonesia tanpa membedakan agama maupun
warga negara.
2. Secara garis besar, hukum pidana Islam mencakup dua hal utama, yaitu jarimah atau tindak
pidana dan uqubah atau hukuman. Pada dasarnya cakupan ini sama dengan yang terdapat
dalam hukum positif, dimana hukum pidana positif juga mencakup masalah jenis-jenis tindak
pidana serta sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan kualifikasi tindak
pidana.
HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM
1. Mengacu pada definisi yurisprudensi yang telah disebutkan sebelumnya , maka yang
sering dijumpai dalam penggunaan istilah yurisprudensi dalam hukum Islam adalah pada
pengertiannya yang pertama, yaitu ilmu tentang prinsip-prinsip utama hukum, yang
mengkhususkan diri pada bidang hukum dalam berbagai aspeknya, analisis tradisionalnya,
sejarah asal mula perkembangannya, serta karakter ideal hukum tersebut.
2. Pernyataan di atas diperkuat oleh pandangan para fuqaha’ yang mengatakan sumber utama
yurisprudensi hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah. Kedua sumber hukum ini
dijadikan sebagai yurisprudensi pada abad pertama hijriah. Maksudnya adalah semua
persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat pada masa itu, penyelesaiannya
hanya berdasar pada Alquran dan Hadis Nabi.
3. yurisprudensi hukum Islam jika dialihkan dalam konteks keindonesiaan, khususnya dalam
era modern, tampak adanya perbedaan dengan sejarah perkembangan di awal
kemunculannya. Dalam konteks yang disebutkan terakhir, istilah yurisprudensi tidak lagi
diartikan sebagai tatanan sumber-sumber hukum Islam, akan tetapi sudah mengarah kepada
hasil keputusan pengadilan.
SEJARAH YURISPRUDENSI HUKUM ISLAM
1. Yurisprudensi yang digunakan saat ini dalam perspektif hukum islam saat ini adalah himpunan
keputusan-keputusan pengadilan, khususnya keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan
negara tertinggi (Mahkamah Agung). Himpunan keputusan-keputusan tersebut, menjadi dasar
keputusan hakim lainnya untuk mengadili perkara serupa dan menjadi sumber hukum bagi
pengadilan yang ada di bawahnya.
2. Dengan mengacu para yurisprudensi yang ada, maka hakim-hakim Agama dalam memeriksa
dan memutuskan perkara yang sejenis, tidak akan keliru lagi dalam mengambil keputusan. Oleh
karena, yurisprudensi yang ada itusudah teruji kebenarannya secara formil.
3. Mengapa yurisprudensi islam tidak lagi menggunakan alquran dan hadist ? Karena hukum
pidana Islam lebih menonjolkan diri keberlakuannya terhadap umat muslim, sedangkan hukum
positif mengatur prinsip-prinsip keberlakuannya terhadap semua penduduk Indonesia tanpa
membedakan agama maupun warga negara. Khusus nya dalam era modern tampak adanya
perbedaan dengan sejarah perkembangan di awal kemunculannya. Dalam konteks yang
disebutkan terakhir, istilah yurisprudensi tidak lagi diartikan sebagai tatanan sumber-sumber
hukum Islam, akan tetapi sudah mengarah kepada hasil keputusan pengadilan
KESIMPULAN
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to Kelompok 4 Yurisprudensi-1 (1).pptx

Lembaga hukum Islam di indonesia
Lembaga hukum Islam di indonesiaLembaga hukum Islam di indonesia
Lembaga hukum Islam di indonesiaAs Faizin
 
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesia
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesiaHukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesia
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesiaSeptian Muna Barakati
 
Fiqih kel 12
Fiqih kel 12Fiqih kel 12
Fiqih kel 12Ltfltf
 
Pengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukumPengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukumaziz paloh
 
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarSeptian Muna Barakati
 
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarSeptian Muna Barakati
 
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarSeptian Muna Barakati
 
Qanun jinayat dlm sistem hukum nasional
Qanun jinayat dlm sistem hukum nasionalQanun jinayat dlm sistem hukum nasional
Qanun jinayat dlm sistem hukum nasionalAgus Muqtafiy
 
19b37-sistem-hukum-di-dunia.pptx
19b37-sistem-hukum-di-dunia.pptx19b37-sistem-hukum-di-dunia.pptx
19b37-sistem-hukum-di-dunia.pptxzulamirulhaq1
 
Hukum vs perangkat hukum
Hukum vs perangkat hukumHukum vs perangkat hukum
Hukum vs perangkat hukumMISMAN SAFI
 
Hukum Acara Peradilan Agama (Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A.)
Hukum Acara Peradilan Agama (Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A.)Hukum Acara Peradilan Agama (Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A.)
Hukum Acara Peradilan Agama (Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A.)Natasha Rastie Aulia
 

Similar to Kelompok 4 Yurisprudensi-1 (1).pptx (20)

Lembaga hukum Islam di indonesia
Lembaga hukum Islam di indonesiaLembaga hukum Islam di indonesia
Lembaga hukum Islam di indonesia
 
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesia
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesiaHukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesia
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesia
 
pengantar ilmu hukum.pdf
pengantar ilmu hukum.pdfpengantar ilmu hukum.pdf
pengantar ilmu hukum.pdf
 
Fiqih kel 12
Fiqih kel 12Fiqih kel 12
Fiqih kel 12
 
Pengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukumPengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukum
 
PPT HUKUM ISLAM.pptx
PPT HUKUM ISLAM.pptxPPT HUKUM ISLAM.pptx
PPT HUKUM ISLAM.pptx
 
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
 
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
 
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
 
Kedudkan hukum islam
Kedudkan hukum islamKedudkan hukum islam
Kedudkan hukum islam
 
Qanun jinayat dlm sistem hukum nasional
Qanun jinayat dlm sistem hukum nasionalQanun jinayat dlm sistem hukum nasional
Qanun jinayat dlm sistem hukum nasional
 
Hukum islam
Hukum islamHukum islam
Hukum islam
 
Hukum islam
Hukum islamHukum islam
Hukum islam
 
19b37-sistem-hukum-di-dunia.pptx
19b37-sistem-hukum-di-dunia.pptx19b37-sistem-hukum-di-dunia.pptx
19b37-sistem-hukum-di-dunia.pptx
 
Karakteristik hukum islam
Karakteristik hukum islamKarakteristik hukum islam
Karakteristik hukum islam
 
Hukum vs perangkat hukum
Hukum vs perangkat hukumHukum vs perangkat hukum
Hukum vs perangkat hukum
 
Hukum islam
Hukum islamHukum islam
Hukum islam
 
Karakteristik hukum islam
Karakteristik hukum islamKarakteristik hukum islam
Karakteristik hukum islam
 
Hukum Acara Peradilan Agama (Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A.)
Hukum Acara Peradilan Agama (Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A.)Hukum Acara Peradilan Agama (Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A.)
Hukum Acara Peradilan Agama (Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A.)
 
Pengertian, fungsi dan tujuan HPI
Pengertian, fungsi dan tujuan HPIPengertian, fungsi dan tujuan HPI
Pengertian, fungsi dan tujuan HPI
 

Recently uploaded

MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)PUNGKYBUDIPANGESTU1
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfWidyastutyCoyy
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...Kanaidi ken
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafarmasipejatentimur
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajaraksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajarHafidRanggasi
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdfaksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfsdn3jatiblora
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.pptppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.pptAgusRahmat39
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptxSirlyPutri1
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 

Recently uploaded (20)

MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajaraksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdfaksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.pptppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 

Kelompok 4 Yurisprudensi-1 (1).pptx

  • 1. KAITAN YURISPRUDENSI DENGAN SISTEM HUKUM ISLAM Disusun oleh: Firman Nasrul F (181000208) Koswara (191000112) RifkiRifaldiH (191000237)
  • 2. PENGERTIAN Hukum Islam adalah bagian dari sistem hukum Indonesia yang mengatur seluruh tata kehidupan umat manusia dan secara khusus mengatur perilaku umat Islam. Hukum Islam mengatur kehidupan sosial manusia, seperti: Hukum Perkawinan, Waris, Mu’amalah, dan Hukum Pidana (jinayat).
  • 3. Di Indonesia dalam islam, hukum islam atau syariat islam adalah kaidah-kaidah yang didasarkan me-rujuk pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW mengenai tingkah laku mukhalaf (orng yang sudah dapat di bebani kewajiban) yang di akui dan diyakini yang mengikat bagi semua umat pemeluknya. Kedudukan sistem Hukum Islam di Indonesia bahwa kini dalam sistem Hukum di Indonesia, kedudukan Hukum Islam sama dengan Hukum Adat dan Hukum barat. Hukum Islam menjadi sumber bagi Pembentukan Hukum Nasional yang akan datang di samping Hukum-Hukum lainya yang ada, tumbuh dan berkembang dalam negara republik Indonesia.
  • 4. Sumber Hukum Islam merupakan syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang di dasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunah Rosul. Sumber Hukum Islam itu sendiri terdapat pada Pedoman Hukum Islam itu sendiri ada pada 4 sumber Hukum Islam yaitu : 1. Al-Quran. 2. Al-Hadits. 3. Qiyas. 4. Ijma. Upaya penegakan Hukum Islam di Indonesia dapat dilakukan dengan melaksanakan amanat dalam insti-Tusi kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu menjalankan dan melakukan pengawasan dalam penerapannya di masyarakat kemudian muncul juga peraturan lainnya seperti : Undang-undang perwakafan, Undang-undang perbankan syariah dan sebagainya.
  • 6. Hukum Islam bersifat adaptable dan fleksibel terhadap perubahan sosial. Yang dimaksud perubahan sosial dalam konteks kemasyarakatan meliputi berbagai faktor; ekonomi, politik, budaya, adat-istiadat, dan kebiasaan- kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Di sisi lain, putusan lembaga peradilan agama sudah banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan pembaruan hukum Islam di Indonesia, terutama putusan yang didasarkan kepada ijtihad Hakim. PENGARUH HUKUM ISLAM DALAM YURISPRUDENSI
  • 7. 1. hukum pidana Islam lebih mengarah kepada ketentuan lingkup berlakunya hukum pidana Islam itu sendiri, yang didasarkan kepada teori-teori yang berasal dari Teori Abu Hanifah, teori Imam Yusuf, serta dari Imam Malik, ,Imam Ahmad , Imam Syafi’I . Secara teoritis, teori-teori di dalam hukum pidana Islam ini hampir sama dengan teori atau prinsip-prinsip berlakunya hukum pidana positif. Hanya saja bedanya, hukum pidana Islam lebih menonjolkan diri keberlakuannya terhadap umat muslim, sedangkan hukum positif mengatur prinsip-prinsip keberlakuannya terhadap semua penduduk Indonesia tanpa membedakan agama maupun warga negara. 2. Secara garis besar, hukum pidana Islam mencakup dua hal utama, yaitu jarimah atau tindak pidana dan uqubah atau hukuman. Pada dasarnya cakupan ini sama dengan yang terdapat dalam hukum positif, dimana hukum pidana positif juga mencakup masalah jenis-jenis tindak pidana serta sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan kualifikasi tindak pidana. HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM
  • 8. 1. Mengacu pada definisi yurisprudensi yang telah disebutkan sebelumnya , maka yang sering dijumpai dalam penggunaan istilah yurisprudensi dalam hukum Islam adalah pada pengertiannya yang pertama, yaitu ilmu tentang prinsip-prinsip utama hukum, yang mengkhususkan diri pada bidang hukum dalam berbagai aspeknya, analisis tradisionalnya, sejarah asal mula perkembangannya, serta karakter ideal hukum tersebut. 2. Pernyataan di atas diperkuat oleh pandangan para fuqaha’ yang mengatakan sumber utama yurisprudensi hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah. Kedua sumber hukum ini dijadikan sebagai yurisprudensi pada abad pertama hijriah. Maksudnya adalah semua persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat pada masa itu, penyelesaiannya hanya berdasar pada Alquran dan Hadis Nabi. 3. yurisprudensi hukum Islam jika dialihkan dalam konteks keindonesiaan, khususnya dalam era modern, tampak adanya perbedaan dengan sejarah perkembangan di awal kemunculannya. Dalam konteks yang disebutkan terakhir, istilah yurisprudensi tidak lagi diartikan sebagai tatanan sumber-sumber hukum Islam, akan tetapi sudah mengarah kepada hasil keputusan pengadilan. SEJARAH YURISPRUDENSI HUKUM ISLAM
  • 9. 1. Yurisprudensi yang digunakan saat ini dalam perspektif hukum islam saat ini adalah himpunan keputusan-keputusan pengadilan, khususnya keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negara tertinggi (Mahkamah Agung). Himpunan keputusan-keputusan tersebut, menjadi dasar keputusan hakim lainnya untuk mengadili perkara serupa dan menjadi sumber hukum bagi pengadilan yang ada di bawahnya. 2. Dengan mengacu para yurisprudensi yang ada, maka hakim-hakim Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang sejenis, tidak akan keliru lagi dalam mengambil keputusan. Oleh karena, yurisprudensi yang ada itusudah teruji kebenarannya secara formil. 3. Mengapa yurisprudensi islam tidak lagi menggunakan alquran dan hadist ? Karena hukum pidana Islam lebih menonjolkan diri keberlakuannya terhadap umat muslim, sedangkan hukum positif mengatur prinsip-prinsip keberlakuannya terhadap semua penduduk Indonesia tanpa membedakan agama maupun warga negara. Khusus nya dalam era modern tampak adanya perbedaan dengan sejarah perkembangan di awal kemunculannya. Dalam konteks yang disebutkan terakhir, istilah yurisprudensi tidak lagi diartikan sebagai tatanan sumber-sumber hukum Islam, akan tetapi sudah mengarah kepada hasil keputusan pengadilan KESIMPULAN