Draft Brief Report-Analisa Gap Pembiayaan Sektor Sanitasi di Papua Barat, Khususnya di Kabupaten Manokwari dan Sorong Selatan

1. POKJA SANITASI DAN AIR MINUM PAPUA BARAT
Analisa Gap Pembiayaan Sektor Sanitasi Papua Barat
A. Latar Belakang
Sanitasi memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Tanpa sanitasi yang baik, anak usia batita, balita dan usia sekolah terancam dengan penyakit
diare. Hal ini mengakibatkan memburuknya kondisi kesehatan yang berujung pada kematian.
Sementara bagi pelajar akan menghambat mereka untuk pergi ke sekolah mendapatkan
pendidikan akibat sakit diare.
Pemerintah melalui UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa urusan
sanitasi merupakan salah satu urusan wajib daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sebagai
bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat. Hal ini kemudian diperkuat dengan Surat Edaran
Kementerian Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program
PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) yang menekankan pembentukan
Kelompok Kerja Sanitasi yang disertai dengan dukungan pendanaan.
Target akses sanitasi yang harus tersedia di tahun 2019 adalah 100%. Sementara itu kalau dilihat
dari data BPS, capaian akses sanitasi baru mencapai. 67,2%. Bappenas melansir bahwa untuk
mencapai kebutuhan 100% dibutuhkan pembiayaan sebesar 273 triliun rupiah untuk sanitasi.
Salah satu penyebab rendahya prosentase akses sanitasi di beberapa daerah adalah minimnya
penganggaran. Data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2017 menyebutkan bahwa rata-rata
alokasi anggaran sanitasi yang kurang dari 1% dari APBD provinsi atau kabupaten/kota.
Laporan singkat ini berupaya memberikan Analisa singkat tentang gap anggaran pembiayaan
sektor sanitasi dari beberapa kabupaten/kota terpilih di Papua Barat berdasarkan dokumen
perencanaan yang ada. Yaitu dokumen RAD AMPL pada Kabupaten Sorong Selatan dan
Kabupaten Manokwari.
B. Kondisi Sanitasi Papua Barat
Hasil survei Riskesdas tahun 2016 menunjukkan bahwa baru sebagian besar penduduk di Papua
Barat menggunakan sanitasi yang layak yaitu sebesar 63,69%. Kondisi ini diperburuk dengan
kesadaran masyarakat yang rendah dalam mempraktekkan pola hidup bersih dan sehat yang
mengakibatkan Angka Kematian Bayi yang cukup tinggi yaitu 74/1000 (BPS, 2012). Selain itu
data dari Kementerian Kesehatan pada April 2018 menyebutkan bahwa baru 55 kampung se-
Papua Barat yang telah mendeklarasikan Bebas Buang Besar Sembarangan atau sebanyak
3,8% dari total kampung yang ada.

2. Gambar 1: Gambaran Umum Kondisi Sanitasi Papua Barat tahun 2018
Salah satu kelemahan dari upaya penyediaan akses sanitasi yang layak adalah alokasi
pendanaan yang tidak cukup.Terdapat gap (selisih) yang cukup besar antara kebutuhan dan
tersedianya anggaran. Berikut disampaikan Analisa gap dari beberapa kabupaten kota terpilih.
C. Kondisi Pendanaan Sanitasi Kabupaten/Kota
1. Kabupaten Sorong Selatan
Capaian Akses Sanitasi Layak:
Status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Sorong Selatan sampai tahun 2015 adalah
65,63 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan
pedesaan.
Alokasi Anggaran Berdasarkan Dokumen RAD AMPL
Berdasarkan angka di atas akses sanitasi yang masih perlu dipenuhi sebesar 34,4%, yaitu
sebesar 79,164 jiwa. Dengan proyeksi penduduk hingga tahun 2019 maka perkiraan akses
sanitasi naik menjadi 103,486. Dengan total biaya investasi mencapai Rp 52,915,100,000.
Gambar 2: Kebutuhan Investasi Sektor Sanitasi Kabupaten Sorong Selatan 2013- 2019
(Sumber: Bappeda Kab Sorong Selatan)

3. Meski demikian berdasarkan data rencana pembiayaan pada kurun waktu 2013-2019, ditemukan
bahwa alokasi anggaran yang disiapkan hanya sebesar Rp 18.592.000.000,- Dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel 1: Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Sektor Sanitasi Kabupaten Sorong Selatan
Tahun 2013-2019
No Rencana
Kegiatan
Tahun Anggaran (dalam juta rupiah) Total Sumber
Pendanaan
OPD
2015 2016 2017 2018 2019
1 Pembangunan
Jamban Rumah
Tangga
0 1400 1750 1400 0 4550 APBN/Loan PUPR
1699 1869 2056 2262 2488 10374 DAK PUPR
170 187 206 226 249 1038 APBD II PUPR
2 Penyadaran PHBS 40 50 60 70 80 300 APBD/APBN Dinkes
Advokasi Kesling 25 30 35 45 50 185 APBD/APBN Dinkes
3 Perluasan Cakupan
Jamban Keluarga
pada kampung
calon ODF
250 265 375 400 425 1715 APBD/APBN PUPR
4 SPAL Rumah
Tangga
75 80 85 90 100 430 APBD/APBN PUPR
TOTAL 18592
(Sumber: Bappeda Kabupaten Sorong Selatan)
Analisa Gap Anggaran
Berdasarkan data-data di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a. Selisih anggaran antara kebutuhan investasi dan rencana penganggaran adalah Rp
52.915.100.000 – Rp 18.592.000.000 = Rp 34.323.100.000 , atau telah dianggarkan 35%
dari total kebutuhan;
b. Sebagian besar rencana pendanaan sanitasi untuk sektor fisik, sementara untuk
perubahan perilaku yang dikelola Dinas Kesehatan hanya 2% dari total anggaran;
c. Belum teridentifikasinya opsi sumber pendanaan dari sektor swasta, CSR dan lainnya.
2. Kabupaten Manokwari
Capaian Akses Sanitasi Layak:
Status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Manokwari sampai tahun 2015 adalah
48,98 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan
pedesaan.
Alokasi Anggaran Berdasarkan Dokumen RAD AMPL
Akses sanitasi yang masih perlu dipenuhi di Kabupaten Manokwari sebesar 51,02%, yaitu 90.526
jiwa. Dengan proyeksi penduduk hingga tahun 2020 maka perkiraan akses sanitasi naik menjadi
120.552. Dengan total biaya investasi mencapai Rp 81,532.000,000.

4. Gambar 3: Kebutuhan Investasi Sektor Sanitasi Kabupaten Manokwari 2015- 2020
(Sumber: Bappeda Kabupaten Manokwari)
Meski demikian berdasarkan data rencana pembiayaan pada kurun waktu 2015-2020, ditemukan
bahwa alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp 59.515.000.000 termasuk sumber
pendanaan swadaya masyarakat sebesar RP 56.100.000.000. Sehingga alokasi rill dari APBD
sebesar Rp 3.415.000.000 Dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2: Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Sektor Sanitasi Kabupaten Manokwari
Tahun 2015-2020
No Rencana
Kegiatan
Tahun Anggaran (dalam juta
rupiah)
Total Sumber
Pendanaan
OPD
2016 2017 2018 2019 2020
1 Koordinasi 30 30 30 30 40 160 APBD Bappeda
2 Monev 40 50 50 50 65 255 APBD Bappeda
3 Penyediaan
Sanitasi Dasar
Masyarakat
Miskin Swadaya
13200 10275 10275 10275 10275 56100 Swadaya Masyarakat
4 Penyediaan WC
Hasil STBM
275 275 275 275 275 1375 APBD Dinkes
5 Penyuluhan
Lingkungan
Sehat
150 150 150 150 150 750 APBD Dinkes
6 Pemicuan STBM 150 150 150 150 150 750 APBD Dinkes
7 Perencanaan
AMPL
65 60 125 APBD Bappeda
TOTAL 59515
(Sumber: Bappeda Kabupaten Manokwari)
Analisa Gap Anggaran
Berdasarkan data-data di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a. Selisih anggaran antara kebutuhan investasi dan rencana penganggaran adalah Rp
81.532.000.000 – Rp 59.515.000.000 = Rp 22.017.100.000 atau tersedia 73% alokasi
dana dari yang dibutuhkan;

5. b. Namun bila menggunakan pendanaan rill APBD maka selisihnya adalah Rp
81.532.000.000 – Rp 3.415.000.000 = Rp 78.117.100.000, atau sektor sanitasi hanya
dianggarkan 4% dari kebutuhan;
c. Belum teridentifikasinya penyediaan sarana santasi komunal untuk wilayah perkotaan
dan padat penduduk;
d. Belum teridentifikasinya opsi sumber pendanaan dari sektor swasta, CSR dan lainnya.
D. Kesimpulan
Berdasarkan data dari dua kabupaten di atas ditemukan hal-hal sebagai berikut:
1. Dokumen perecanaan yang tersedia (RAD-AMPL) telah menyediakan informasi
kebutuhan investasi sektor sanitasi untuk mencapai target universal access;
2. Rencana Pendanaan telah mencakup tiga poin penting yaitu: (i) koordinasi; (ii)
pembangunan fisik; dan (iii) penguatan PHBS;
3. Kabupaten Sorong Selatan menganggarkan pendanaan sanitasi dari APBD sebesar 35%
jauh lebih besar daripada Kabupaten Manokwari yang sebesar 4%
4. Rencana pendanaan belum mengidentifikasi sumber pendanaan dari sektor CSR dan
swasta;