Dokumen tersebut membahas tentang perhitungan bea masuk, cukai, PPN, dan pungutan negara lainnya yang dikenakan pada barang impor ke Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai cara perhitungan tarif advalorem dan tarif spesifik serta komponen-komponen nilai pabean seperti NDPBM, biaya angkut, dan asuransi.

1. PENGELUARAN BARANG

2. PUNGUTAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR
Bea Masuk (BM)
(Tarif X Nilai Pabean)
J P Cukai
E U (Tarif X HPE/Nilai Pabean)
N N
I G PPN Impor
S U Tarif X (Nilai Pabean + BM + Cukai)
T
A PPnBM
N Tarif X (Nilai Pabean + BM + Cukai)
PPh Impor (pasal 22)
Tarif X (Nilai Pabean + BM + Cukai)

3. Penghitungan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI
Cara Penghitungan BM,Cukai, dan PDRI
Tarif advalorum:
BM = nilai pabean X NDPBM X pembebanan BM
Tarif spesifik :
BM = jumlah satuan barang X pembebanan BM
Cara Penghitungan
PPN, PPnBM, dan PPh
PPN = % PPN x (nilai pabean + BM + cukai)
PPnBM = % PPnBM x (nilai pabean + BM + cukai)
PPh = % PPh x (nilai pabean + BM + cukai)
BM dibayar, ditangguhkan dan/atau ditanggung pemerintah

4. Pembulatan BM, Cukai & PDRI
BM, Cukai, & PDRI dihitung untuk setiap jenis barang
BM, Cukai, & PDRI dibulatkan dalam ribuan Rupiah
penuh untuk satu PIB

5. PUNGUTAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR
Tarif Advalorem
( Bea Masuk dipungut berdasarkan prosentase
tertentu dari harga barang)
T
A
R
I
F
B
M Tarif Spesifik
( Bea Masuk dipungut berdasarkan satuan
tertentu dari jenis barang yang diimpor,
misalnya per kilogram, per meter dsb)

6. PUNGUTAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR
Dinyatakan dalam rupiah sebagai hasil perkalian
antara Nilai Dasar Penetapan Bea Masuk (NDPBM)
dengan Nilai Cost, Insurance dan Freight (CIF)
( NDPBM X CIF )
N P
I A
L B
A E
I A
N
Nilai pabean barang impor ditetapkan berdasarkan
metode-metode harga yang tela ditetapkan
(Metode I s.d. VI secara hirarki)

7. NDPBM
1. Nilai tukar adalah harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing.
2. Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk yang selanjutnya disingkat NDPBM adalah nilai
tukar yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan bea masuk.
3. Bea masuk harus dibayar dalam mata uang rupiah.
4. Untuk melakukan penghitungan bea masuk digunakan nilai tukar. Nilai tukar
sebagaimana dimaksud ditetapkan secara berkala dengan Keputusan Menteri.
5. Nilai tukar berlaku pada saat:
a. dilakukannya pembayaran dan/atau diserahkannya jaminan bea masuk; atau
b. pendaftaran pemberitahuan pabean di kantor pelayanan bea dan cukai, dalam hal
mendapatkan pembebasan bea
masuk atau pembayaran berkala.
6. Dalam hal nilai tukar dari mata uang asing tidak tercantum dalam Keputusan Menteri
sebagaimana dimaksud, maka nilai tukar yang digunakan sebagai NDPBM adalah nilai
tukar spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar
Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya.

8. BIAYA TRANSPORTASI (FREIGHT)
1. Bahwa dalam hal importasi dilakukan dengan terminologi penyerahan (incoterm) Free On
Board (FOB).
2. Biaya transportasi (freight) yang digunakan dalam penghitungan nilai pabean adalah biaya
transportasi yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar yang pada umumnya
tercantum pada dokumen pengangkutanseperti B/L atau AWB dari barang yang
bersangkutan yaitu House BfL atau House AWB.
3. Bahwa dalam hal pada House B/L atau House AWB tidak secara tegas dinyatakan besarnya
nilai freight, maka importir harus dapat menyampaikan data yang obyektif dan terukur
mengenai besarnya nilai freight yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar.
4. Bahwa dalam hal tidak tersedia data yang obyektif dan terukur sebagaimana butir 3 di atas,
maka nilai freight ditetapkan berdasarkan data yang tersedia di Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.

9. POLIS ASURANSI
POLIS ASURANSI (INSURANCE CERTIFICATE) YANG DAPAT DITERIMA UNTUK
PENGAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL SEBAGAI
KOMPONEN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK ADALAH
YANG MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI BERIKUT :
a. diterbitkan oleh perusahaan asuransi atau underwriter-nya
(perusahaan yang menjamin perusahaan asuransi bersangkutan);
b. memuat saat berlakunya pertanggungan; dan
c. ditutup selambat-lambatnya pada tanggal dimuatnya barang kedalam
kapal atau ke tempat penyimpanan pengangkut.
d.Polis asuransi yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan
diatas dianggap tidak menjamin pengamanan pengangkutan dimaksud.