02 OKT Hasil Timus Pasal 48-59

BahanTimus-Timsin,30September2020(Pasal48)
197
Pasal48
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor2 Tahun 1981
tentangMetrologiLegal(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun
1981Nomor11,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
3193)diubah:
1. KetentuanPasal13diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal13
PemerintahPusatmengaturtentang:
a. pengujian dan pemeriksaan alatukur,takar,timbang dan
perlengkapannya;
b. pelaksanaansertajangkawaktudilakukanteradanteraulang;
dan
c. tempatdandaerahdimanadilaksanakanteradanteraulang
alatukur,takar,timbangdanperlengkapannyauntukjenis
tertentu.
Pasal17
(1) SetiapPelakuUsahayangmembuatdan/ataumemperbaikialat
ukur,takar,timbang dan perlengkapannya wajib memenuhi
PerizinanBerusahadariPemerintahPusat.
(2) SetiapPelakuUsahayangmelakukanimporalatukur,takar,
timbang dan perlengkapannya ke dalam wilayah Republik
IndonesiaharusmemenuhiPerizinanBerusahadariPemerintah
Pusat
Pasal18
KetentuanlebihlanjutmengenaiPerizinanBerusahasebagaimana
dimaksuddalamPasal17diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal24
Ketentuanlebihlanjutmengenaibarangdalam keadaanterbungkus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal22 dan Pasal23 diatur
denganPeraturanPemerintah.
Pasal49
tentangJaminanProdukHalal(LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun 2014 Nomor 295,Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor5604)diubah:
1. KetentuanPasal1angka10diubahsehinggaPasal1berbunyi
sebagaiberikut:
Pasal1
DalamUndang-Undanginiyangdimaksuddengan:
1. Produkadalah barang dan/atau jasa yang terkaitdengan
makanan,minuman,obat,kosmetik,produkkimiawi,produk
biologi,produkrekayasagenetik,sertabaranggunaanyang
dipakai,digunakan,ataudimanfaatkanolehmasyarakat.
2. Produk Halaladalah Produk yang telah dinyatakan halal

198
sesuaidengansyariatIslam.
3. ProsesProdukHalalyangselanjutnyadisingkatPPHadalah
rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk
mencakup penyediaan bahan,pengolahan,penyimpanan,
pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian
Produk.
4. Bahanadalahunsuryangdigunakanuntukmembuatatau
menghasilkanProduk.
5. JaminanProdukHalalyangselanjutnyadisingkatJPHadalah
kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang
dibuktikandenganSertifikatHalal.
6. BadanPenyelenggaraJaminanProdukHalalyangselanjutnya
disingkatBPJPHadalahbadanyangdibentukolehPemerintah
untukmenyelenggarakanJPH.
7. Majelis Ulama Indonesia yangselanjutnyadisingkatMUI
adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan
cendekiawanmuslim.
8. LembagaPemeriksaHalalyangselanjutnyadisingkatLPH
adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan
dan/ataupengujianterhadapkehalalanProduk.
9. Auditor Halaladalah orang yang memilikikemampuan
melakukanpemeriksaankehalalanProduk.
10. SertifikatHalaladalah pengakuan kehalalansuatu Produk
yangdikeluarkanolehBPJPHberdasarkanfatwahalaltertulis
yangdikeluarkanolehMUI.
11. LabelHalaladalahtandakehalalansuatuProduk.
12. PelakuUsahaadalahorangperseoranganataubadanusaha
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang
menyelenggarakankegiatanusahadiwilayahIndonesia.
13. PenyeliaHalaladalahorangyangbertanggungjawabterhadap
PPH.
14. Setiaporangadalahorangperseoranganataubadanhukum.
15. Menteriadalah menteriyang menyelenggarakan urusan
pemerintahandibidangagama.
2. DiantaraPasal4danPasal5disisipkan1(satu)PasalyakniPasal
4Ayangberbunyisebagaiberikut:
Pasal4A
(1) UntukPelakuUsahaMikrodanKecil,kewajibanbersertifikat
halalsebagaimanadimaksuddalam Pasal4didasarkanatas
pernyataanpelakuusahaMikrodanKecil.
(2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecilsebagaimana
dimaksudpadaayat(1)dilakukanberdasarkanstandarhalal
yangditetapkanolehBPJPH.
Pasal7
Dalam melaksanakanwewenangsebagaimanadimaksuddalam
Pasal6,BPJPHbekerjasamadengan:
a. kementeriandan/ataulembagaterkait;
b. LPH;dan

199
c. MUI.
Ditambahkanpenjelasan:
PenjelasanPasal7hurufc:
yangdimaksuddenganMUIadalahtermasukMUIdiProvinsi
DisetujuiTimus02Okt202020.42
4. KetentuanPasal10diubah,sehinggaPasal10berbunyisebagai
berikut:
Pasal10
(1) Kerja sama BPJPH dengan MUIsebagaimana dimaksud
dalam Pasal7 hurufc dilakukan dalam halpenetapan
kehalalanProduk.
(2) PenetapankehalalanProduksebagaimanadimaksudpada
ayat(1)diterbitkanMUIdalam bentukKeputusanPenetapan
HalalProduk.
Terdapatputusanrapatpanjasebagaiberikut:
Pasal35A
DalamhalMUItidakdapatmenerbitkanKeputusanPenetapan
HalalProduksebagaimanadimaksuddalam Pasal33sesuai
denganjangkawaktudalam norma,standar,prosedur,dan
kriteria maka BPJPH dapat mengeluarkan penetapan
kehalalanproduksetelahsyarat-syaratterpenuhi.
Catatan:
1. MengusulkanagarputusanPanjaRUUterkaitapabilaMUI
tidakdapatmenerbitkansesuaijangkawaktudalamNSPK
makaBPJPH dapatmengeluarkanpenetapankehalalan
produk setelah syarat-syarat terpenuhi ditambahkan
dalam Pasal34B,agarsesuaidenganjudulbagiankelima
(PenerbitanSertifikatHalal)
2. Persyaratan mengenai BPJPH dapat mengeluarkan
penetapankehalalanproduktanpafatwaMUI,apakah
diaturdalam RUUCiptaKerjaataudidelegasikanmelalui
PP.
Catatan :-perubahan norma terkaitdengan kewenangan
BPJPH mengambilalihpenetapankehalalandari
MUI.(untukdibawakePanja)
-memintauntukmenghapusPasal35A.
berikut:
Pasal13
(1) UntukmendirikanLPHsebagaimanadimaksuddalam Pasal
12,harusdipenuhipersyaratan:
a. memilikikantorsendiridanperlengkapannya;
b. memilikiAuditorHalalpalingsedikit3(tiga)orang;dan
c. memilikilaboratorium atau kesepakatan kerja sama
denganlembagalainyangmemilikilaboratorium.
(2) DalamhalLPHsebagaimanadimaksudpadaayat(1)didirikan
oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga

200
keagamaanIslamberbadanhukum
Ditambahkanpenjelasan
PenjelasanPasal13ayat(2):
yang dimaksud dengan lembaga keagamaan islam berbadan
hukum diantaranyaorganisasibermasaislam berbadanhukum,
yayasanislamyangmengelolaperguruantinggi.
DisetujuiTimus20.49ayat(2)danayat(3)
(3) KetentuanlebihlanjutmengenaipendirianLPHsebagaimana
dimaksudpadaayat(1)diaturdenganPeraturanPemerintah.
berikut:
Pasal14
(1) AuditorHalalsebagaimanadimaksuddalam Pasal13hurufc
diangkatdandiberhentikanolehLPH.
(2) PengangkatanAuditorHalalolehLPHsebagaimanadimaksud
padaayat(1)harusmemenuhipersyaratan:
a. warganegaraIndonesia;
b. beragamaIslam;
c. berpendidikanpalingrendahsarjanastrata1(satu)di
bidangpangan,kimia,biokimia,teknikindustri,biologi,
farmasi,kedokteran,tataboga,ataupertanian;
d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai
kehalalanprodukmenurutsyariatIslam;dan
e. mendahulukan kepentingan umatdiatas kepentingan
pribadidan/ataugolongan.
Catatan:perludipertimbangkanAyat(2)hurufctidakdibatasi
hanyauntukbidangilmutertentu.
Contoh:teknikmelahirkan,tekniktanambenang,dsb.
Pasal15
(1) AuditorHalalbertugas:
a. memeriksadanmengkajiBahanyangdigunakan;
b. memeriksadanmengkajiprosespengolahanProduk;
c. memeriksadanmengkajisistempenyembelihan;
d. menelitilokasiProduk;
e. menelitiperalatan,ruangproduksi,danpenyimpanan;
f. memeriksapendistribusiandanpenyajianProduk;
g. memeriksasistemjaminanhalalPelakuUsaha;dan
h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian
kepadaLPH.
(2) KetentuanlebihlanjutmengenaiAuditorHalaldiaturdengan
PeraturanPemerintah.
Catatan:Ayat(2)tidakdiperlukankarenasudahdinormakandalam
Pasal16.disetujuitimus
Pasal16
KetentuanlebihlanjutmengenaiLPH danauditorhalaldiatur

201
dalamPeraturanPemerintah.
Catatan:
KarenaPasalinimasukkedalam kategoriredaksionaldandibahas
dalam timus/timsin maka diusulkan kembalike rumusan UU
eksistingkarenaaudtorhalalmerupakanbagiandariLPHsehingga
tidakperludisebutkansecarategasuntukdiaturdalam PP.Selain
itu redaksipendelegasian iniseakan-akan membuatLPH dan
auditorhalalmerupakanduahalyangberbeda.
Disetujuitimus
Pasal22
(1) PelakuUsahayangtidakmemisahkanlokasi,tempat,danalat
PPHsebagaimanadimaksuddalamPasal21ayat(1)danayat
(2)dikenaisanksiadministratif.
(2) Ketentuanlebihlanjutmengenai,kriteria,jenis,besarandenda,
dan tatacarapengenaansanksiadministratifdiaturdengan
Pasal27
(1) PelakuUsahayangtidakmelakukankewajibansebagaimana
dimaksuddalam Pasal25atauPasal26ayat(2)dikenai
sanksiadministratif.
(2) Ketentuanlebihlanjutmengenai,kriteria,jenis,besarandenda,
dan tatacarapengenaansanksiadministratifdiaturdengan
Pasal28
(1) PenyeliaHalalsebagaimanadimaksuddalamPasal24hurufc
bertugas:
a. mengawasiPPHdiperusahaan;
b. menentukantindakanperbaikandanpencegahan;
c. mengoordinasikanPPH;dan
d. mendampingiAuditorHalalLPHpadasaatpemeriksaan.
(2) PenyeliaHalalharusmemenuhipersyaratan:
a. beragamaIslam;dan
b. memilikiwawasanluasdanmemahamisyariattentang
kehalalan.
(3) Penyelia Halalditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan
dilaporkankepadaBPJPH.
(4) Dalam halkegiatanusahadilakukanolehPelakuUsahamikro
dan kecil,Penyelia HalaldapatberasaldariOrganisasi
Kemasyarakatan.
(5) KetentuanlebihlanjutmengenaiPenyeliaHalaldiaturdalam
Pasal29

202
(1) Permohonan SertifikatHalaldiajukan oleh Pelaku Usaha
kepadaBPJPH.
(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan
dokumen:
a. dataPelakuUsaha
b. namadanjenisProduk;
c. daftarProdukdanBahanyangdigunakan;dan
d. prosespengolahanProduk.
(3) Jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal
dilaksanakanpalinglama1(satu)harikerja.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan
permohonan Sertifikat Halal diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal30
(1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan
dan/atau pengujian kehalalan Produk berdasarkan
permohonanPelakuUsaha.
(2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukandalam jangkawaktupalinglama1(satu)harikerja
terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana
dimaksuddalamPasal29ayat(2)dinyatakanlengkap.
Pasal31
(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk
sebagaimanadimaksuddalam Pasal30ayat(1)dilakukan
olehAuditorHalalpalinglama15(limabelas)harikerja.
(2) PemeriksaanterhadapProdukdilakukandilokasiusahapada
saatprosesproduksi.
(3) Dalam halpemeriksaanProduksebagaimanadimaksudpada
ayat(1)terdapatBahanyangdiragukankehalalannya,dapat
dilakukanpengujiandilaboratorium.
(3a)dalam halpemeriksaanproduksebagaimanadimaksudpada
ayat(3)memerlukan tambahan waktu pemeriksaan,LPH
dapatmengajukanperpanjanganwaktukepadaBPJPH.
DisetujuiTimusuntukdibawakePanja
(4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha
sebagaimanadimaksudpadaayat(2),PelakuUsahawajib
memberikaninformasikepadaAuditorHalal.
(5) Ketentuan lebih lanjutmengenaitata cara pemeriksaan
dan/ataupengujiankehalalanprodukdiaturdenganPeraturan
Pemerintah.
Catatan:
Ayat(5)baruinidiusulkanmenjadiPasal32A karenaBagianKetiga
pemeriksaandanpengujianterdapat2Pasal(Pasal31dan32)sehingga
pendelegasiankewenangantersebutdimuatdalam Pasaltersendiridi
akhirBagianKetigainikarenamateripendelegasianiniberbedadengan

203
rangkaianayatdalamPasal31danPasal32.
Pasal32
(1) LPH menyerahkan hasilpemeriksaan dan/atau pengujian
kehalalan Produk kepada MUI dengan tembusan yang
dikirimkankepadaBPJPH.
(2) Dalam halhasilpemeriksaandan/ataupengujiankehalalan
ProduktidaksesuaistandaryangdimilikiolehBPJPH,BPJPH
menyampaikan pertimbangan kepada MUI untuk
mengeluarkanfatwa.
Pasal33
(1) PenetapankehalalanProdukdilakukanolehMUI.
ayat(1)dilakukandalamSidangFatwaHalal.
(3) SidangFatwaHalalsebagaimanadimaksudpadaayat(2)
memutuskankehalalanprodukpalinglama3(tiga)harikerja
sejakMUImenerimahasilpemeriksaandan/ataupengujian
produkdariLPH.
ayat(2)disampaikanolehMUIkepadaBPJPHsebagaidasar
penerbitanSertifikatHalal.
16. DiantaraPasal34danPasal35disisipkan1(satu)Pasalyakni
Pasal34Ayangberbunyisebagaiberikut:
Pasal34A
Dalam halprodukyangdibuatberasaldaribahanyangsudah
bersertifikathalaldan memenuhistandarproses produk halal
berdasarkanpemeriksaanolehLPH,BPJPHlangsungmenerbitkan
sertifikathalal.
Catatan:
DisetujuiTImus02OKT2020-20. Pasal34Adihapusdandiberi
penjelasanPasal12ayat(3)danPasal13ayat(2).
Pasal35
SertifikatHalalsebagaimanadimaksuddalam Pasal34ayat(1)
danPasal34AditerbitkanolehBPJPH palinglama1(satu)hari
kerjaterhitungsejakfatwakehalalanProduk.
18. DiantaraPasal35danPasal36disisipkan1(satu)Pasalyakni
Pasal35A
(1) ApabilaLPHtidakdapatmemenuhibataswaktuyangtelah
ditetapkandalam prosessertifikasihalalmakaLPHtersebut
akandievaluasidan/ataudikenaisanksiadministrasi.
(2) ApabilaMUItidakdapatmemenuhibataswaktuyangtelah

204
ditetapkan dalam prosesmemberikan/menetapkan fatwa
makaBPJPHdapatlangsungmenerbitkansertifikathalal.
Usulan Rumusan terhadap putusan panja DIM 3449 yang
diakomodirpadaayat(1),danDIM3516yangdiakomodirpadaayat
(2):
Pasal34B
(1) DalamhalMUItidakdapatmenerbitkanKeputusanPenetapan
HalalProduksebagaimanadimaksuddalam Pasal33sesuai
denganjangkawaktudalam norma,standar,prosedur,dan
kriteria maka BPJPH dapat mengeluarkan penetapan
kehalalanproduksetelahsyarat-syaratterpenuhi.
(2) Ketentuanlebihlanjutmengenaikeputusankehalalanproduk
oleh BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diatur
Pasal40
Ketentuan lebih lanjut mengenaiLabelHalaldiatur dengan
Pasal41
(1) PelakuUsahayangmencantumkanLabelHalaltidaksesuai
denganketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal38
danPasal39dikenaisanksiadministratif.
(2) Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapengenaansanksi
administratifsebagaimana dimksud pada ayat(1)diatur
Pasal42
(1) Sertifikat Halalberlaku selama 4 (empat) tahun sejak
diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan
komposisiBahan.
(2) SertifikatHalalwajibdiperpanjangolehPelakuUsahadengan
mengajukanperpanjanganSertifikatHalalpalinglambat3
(tiga)bulansebelummasaberlakuSertifikatHalalberakhir.
(3) Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),Pelaku Usaha mencantumkan
pernyataan memenuhiproses produksihalaldan tidak
mengubahkomposisi,BPJPH dapatlangsungmenerbitkan
perpanjangansertifikathalal.
(4) Ketentuan lebih lanjutmengenaitata cara perpanjangan
SertifikatHalaldiaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal44
(1) BiayaSertifikasiHalaldibebankankepadaPelakuUsahayang
mengajukanpermohonanSertifikatHalal.

205
(2) Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal sebagaimana
dimaksudayat(1)diajukanolehPelakuUsahaMikrodanKecil,
tidakdikenaibiaya.
CatatanPanja:
Terkaitdengan substansiperubahan tersebut,beberapa pasal
dalam UUJPHdiubahdandisesuaikan,antaralainPasal1angka7,
Pasal12,danlainsebagainya.Penyempurnaanakandilakukan
dalamtimus/timsin.
CatatanTimAsistensi21/09/2020:
•Pasal1angka7(tidakrelevandiubah)
7.MajelisUlamaIndonesiayangselanjutnyadisingkatMUIadalah
wadahmusyawarahparaulama,zuama,dancendekiawanmuslim.
•Pasal12(tidakrelevandiubah)
Pasal12
(1) Pemerintahdan/ataumasyarakatdapatmendirikanLPH.
(2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempunyai
kesempatanyangsamadalam membantuBPJPHmelakukan
pemeriksaandan/ataupengujiankehalalanProduk.
(3) KetentuanlebihlanjutmengenaibiayaSertifikasiHalaldiatur
Pasal48
(1) PelakuUsahayangtidakmelakukanregistrasisebagaimana
dimaksuddalamPasal47ayat(3)dikenaisanksiadministratif.
administratifsebagaimana dimaksud pada ayat(1)diatur
Menambahkan norma baru pada Pasal53 ayat (2) sebagai
implementasiPasal4A
(2) Peransertamasyarakatsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dapatberupa:
a.melakukansosialisasidanedukasimengenaiJPH;
b.pendampingandalamprosesprodukhalal;
c.publikasi bahwa produk berada dalam proses
pendampingan;
d.pemasarandalam jejaringormasislam berbadanhukum;
dan
e.pengawasanProdukHalalyangberedar.
02Okt2020–20.59DisetujuiTimusuntukuntukdibawakePanja
Pasal55
Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacaraperansertamasyarakat
danpemberianpenghargaandiaturdenganPeraturanPemerintah.

206
Pasal56
PelakuUsahayangtidakmenjagakehalalanProdukyangtelah
memperolehSertifikatHalalsebagaimanadimaksuddalam Pasal
25hurufbdipidanadenganpidanapenjarapalinglama5(lima)
tahunataupidanadendapalingbanyakRp2.000.000.000,00(dua
miliarrupiah).
Pasal50
KetentuanPasal64Undang-UndangNomor20Tahun2014tentang
Standardisasidan Penilaian Kesesuian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor216,Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor5584)diubahsehinggaPasal64berbunyi
sebagaiberikut:
Pasal64
Setiaporangyangdengansengaja:
a. membubuhkanTandaSNIdan/atauTandaKesesuaianpada
Barangdan/ataukemasanataulabeldiluarketentuanyang
ditetapkandalamsertifikat;atau
b. membubuhkannomorSNIyangberbedadengannomorSNI
padasertifikatnya,
sebagaimanadimaksuddalam Pasal22ayat(2)dipidanadengan
pidanapenjarapalinglama4(empat)bulanataupidanadenda
palingbanyakRp4.000.000.000,00(empatmiliarrupiah).
Paragraf9
PekerjaanUmumdanPerumahanRakyat
Pasal51
UntukmemberikankemudahanbagimasyarakatterutamaPelakuUsaha
dalam mendapatkanPerizinanBerusahadankemudahanpersyaratan
investasidarisektorpekerjaanumum danperumahanrakyat,Undang-
Undanginimengubah,menghapus,ataumenetapkanpengaturanbaru
beberapaketentuanyangdiaturdalam:
a. Undang-UndangNomor1Tahun2011tentangPerumahandan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor7,Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor5158);
b. Undang-Undang Nomor20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011Nomor108,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5252);
c. Undang-UndangNomor2Tahun2017tentangJasaKonstruksi
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor11,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6018);dan
d. Undang-UndangNomor17Tahun2019tentangSumberDayaAir
(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2019Nomor190,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6405).

207
Pasal52
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara
RepublikIndonesiaTahun2011Nomor7,TambahanLembaranNegara
RepublikIndonesiaNomor5158)diubah:
Pasal26
(1) Hasilperencanaandanperancanganrumahharusmemenuhi
standar.
(2) Standarsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diaturdengan
Pasal29
(1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal28 harusmemenuhi
standar.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sebagaimana
Pasal33
(1) PemerintahPusatdanPemerintahDaerahwajibmemberikan
kemudahan Perizinan Berusaha bagibadan hukum yang
mengajukanrencanapembangunanperumahanuntukMBR.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan Perizinan
Berusahasebagaimanadimaksudpadaayat(1)diaturdengan
Pasal35
Pembangunanperumahanskalabesardenganhunianberimbang
meliputirumahsederhana,rumahmenengah,danrumahmewah.
Pasal36
(1) Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian
berimbang tidakdalam 1 (satu)hamparan,pembangunan
rumah umum harus dilaksanakan dalam 1 (satu)daerah
kabupaten/kota.DisetujuiTimus20.55
(2) Dalam halrumah sederhana tidakdapatdibangun dalam
bentukrumahtunggalataurumahderet,dapatdikonversi
dalam:
a. bentukrumahsusunumum yangdibangundalam satu
hamparanyangsama;atau
b. bentukdanauntukpembangunanrumahumum.Disetujui
Timus20.55
(3) Pengelolaandanadarikonversisebagaimanadimaksudpada
ayat (2) huruf b,dilaksanakan oleh Badan Percepatan

208
PenyelenggaraanPerumahan.DisetujuiTimus20.55
(4) Dalam halrumah sederhana tidakdapatdibangun dalam
bentukrumahtunggalataurumahderet,dapatdikonversi
dalambentukrumahsusunumum.DisetujuiTimus20.55
(5) Pembangunanrumahumum sebagaimanadimaksudpada
ayat(1)harusmempunyaiaksesmenujupusatpelayanan
atautempatkerja.
(6) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukanolehbadan
hukumyangsama.
(7) Ketentuanlebihlanjutmengenaipembangunanperumahan
denganhunianberimbangdiaturdalamPeraturanPemerintah.
Pasal40
(1) Dalam melaksanakantanggungjawabsebagaimanadimaksud
dalam Pasal39 ayat(1),Pemerintah dan/atau pemerintah
daerahmenugasidan/ataumembentuklembagaataubadan
yangmenanganipembangunanperumahandanpermukiman
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DisetujuiTimusuntukdibawakePanja20.57
(2) Lembagaataubadansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
bertanggungjawab:
a. menyediakan rumah umum,rumah khusus,dan rumah
negara;dan
b. menyediakantanahbagiperumahan;dan
c. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan
pemastiankelayakanhunian.
Pasal42
(1) Rumahtunggal,rumahderet,dan/ataurumahsusunyang
masihdalam tahapprosespembangunandapatdipasarkan
melaluisistem perjanjianpendahuluanjualbelisesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-undangan.
(2) Perjanjianpendahuluanjualbelisebagaimanadimaksudpada
ayat(1)dilakukansetelahmemenuhipersyaratankepastian
atas:
a. statuspemilikantanah;
b. halyangdiperjanjikan;
c. PersetujuanBangunanGedung;
d. ketersediaanprasarana,sarana,danutilitasumum;dan
e. keterbangunanperumahanpalingsedikit20%(duapuluh
persen).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian
pendahuluanjualbelisebagaimanadimaksudpadaayat(1)
danketerbangunanperumahansebagaimanadimaksudpada
ayat(2)hurufddiaturdenganPeraturanPemerintah.

209
Pasal53
(1) Pengendalianperumahandilakukanmulaidaritahap:
a. perencanaan;
b. pembangunan;dan
c. pemanfaatan.
(2) Pengendalianperumahansebagaimanadimaksudpadaayat
(1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah
daerahsesuainorma,standar,prosedur,dankriteriayang
ditetapkanolehPemerintahPusatdalam bentuk:Disetujui
Timus20.58
a. PerizinanBerusahaatauPersetujuan
Penjelasanhurufa:
Perizinan Berusaha diberikan kepada Pelaku Usaha,
sedangkan Persetujuan diberikan kepada non Pelaku
Usaha.
b. penertiban;dan/atau
c. penataan.
(3) Ketentuan lebih lanjutmengenaipengendalian perumahan
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2)diatur
Pasal55
(1) Orang perseorangan yang memilikirumah umum dengan
kemudahanyangdiberikanPemerintahataupemerintahdaerah
hanya dapat menyewakan dan/atau mengalihkan
kepemilikannyaatasrumahkepadapihaklain,dalamhal:
a. pewarisan;
b. penghuniansetelahjangkawaktupalingsedikit5(lima)
tahun;atau
c. pindahtempattinggalkarenatingkatsosialekonomiyang
lebihbaik.
(2) Dalam haldilakukan pengalihan kepemilikan sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)hurufbdanhurufcpengalihannya
wajibdilaksanakanolehlembagayangditunjukataudibentuk
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bidang
perumahandanpemukiman.
(3) Jikapemilikmeninggalkanrumahsecaraterus-menerusdalam
waktupalinglama1(satu)tahuntanpamemenuhikewajiban
berdasarkanperjanjian,PemerintahatauPemerintahDaerah
berwenangmengambilalihkepemilikanrumahtersebut.
(4) Rumah yang telah diambil alih oleh Pemerintah atau
PemerintahDaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(2)wajib
didistribusikankembalikepadaMBR.
(5) Ketentuanlebihlanjutmengenaipenujukkandanpembentukan
lembaga,kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan
perolehanrumahMBRdiaturdenganPeraturanPemerintah.

210
Pasal107
(1) Tanah yang langsung dikuasaioleh negara sebagaimana
dimaksuddalam Pasal106hurufayangdigunakanuntuk
pembangunan rumah, perumahan, dan/atau kawasan
permukimandiserahkanmelaluipemberianhakatastanah
kepadasetiaporangyangmelakukanpembangunanrumah,
perumahan,dankawasanpermukiman.
(2) Pemberianhakatastanahsebagaimanadimaksudpadaayat
(1)didasarkan pada penetapan lokasiatau persetujuan
kesesuaianKegiatanPemanfaatanRuang.
(3) Dalam haltanahyanglangsungdikuasainegarasebagaimana
dimaksudpadaayat(1)terdapatgarapanmasyarakat,hak
atastanahdiberikansetelahpelakupembangunanperumahan
dan permukiman selaku pemohon hak atas tanah
menyelesaikangantirugiatasseluruhgarapanmasyarakat
berdasarkankesepakatan.
(4) Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3),penyelesaiannya
dilaksanakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undangan.
Pasal109
(1) Konsolidasitanahsebagaimanadimaksuddalam Pasal106
hurufbdapatdilaksanakanbagipembangunanrumahtunggal,
rumahderet,ataurumahsusun.
(2) Penetapanlokasikonsolidasitanahdilakukanolehbupati/wali
kota.
(3) KhususuntukDKIJakarta,penetapanlokasikonsolidasitanah
ditetapkanolehgubernur.
(4) Lokasikonsolidasitanahyangsudahditetapkansebagaimana
dimaksud pada ayat(2)dan ayat(3)tidak memerlukan
persetujuanKesesuaianKegiatanPemanfaatanRuang.
Pasal114
(1) Peralihan atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana
dimaksuddalam Pasal106hurufcdilakukansetelahbadan
hukum memperoleh persetujuan Kesesuaian Kegiatan
PemanfaatanRuang
(2) Peralihanhakatastanahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dibuatdihadapan pejabatpembuatakta tanah setelah
tercapaikesepakatanbersama.
(3) Pelepasanhakatastanahsebagaimanadimaksudpadaayat
(1)dilakukandihadapanpejabatyangberwenang.
(4) Peralihanhakataupelepasanhakatastanahsebagaimana
dimaksudpadaayat(2)danayat(3)wajibdidaftarkanpada

211
kantorpertanahankabupaten/kotasesuaidenganketentuan
peraturanperundang-undangan
13. DiantaraBABIXdanBABXdisisipkan1(satu)BAByakniBABIXA
yangberbunyisebagaiberikut:
BABIXA
BADANPERCEPATANPENYELENGGARAPERUMAHAN
14. DiantaraPasal117danPasal118ditambahkan2(dua)pasal,yakni
Pasal117AdanPasal117Bsehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal117A
(1) Untukmewujudkanpenyediaanrumahumum yanglayakdan
terjangkau bagi MBR, Pemerintah membentuk Badan
PercepatanPenyelenggaraanPerumahan.
(2) PembentukanBadanPercepatanPenyelenggaraanPerumahan
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)bertujuanuntuk:
a. mempercepatpenyediaanrumahumum;
b. menjaminbahwarumahumum hanyadimilikidandihuni
olehMBR;
c. menjamintercapainyaasasmanfaatrumahumum;dan
d. melaksanakanberbagaikebijakandibidangrumahumum
danrumahkhusus.
(3) BadanPercepatanPenyelenggaraanPerumahansebagaimana
dimaksud pada ayat(1)mempunyaifungsimempercepat
penyelenggaraanperumahandankawasanpermukiman.
(4) Untukmelaksanakanfungsisebagaimanadimaksudpadaayat
(3),BadanPercepatanPenyelenggaraanPerumahanbertugas:
a. melakukanupayapercepatanpembangunanperumahan.
b. melaksanakan pengelolaan dana konversi dan
pembangunanrumahsederhanasertarumahsusunumum.
c. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan
pemastiankelayakanhunian.
d. melaksanakanpenyediaantanahbagiperumahan.
e. melaksanakanpengelolaanrumahsusunumum danrumah
susunkhusussertamemfasilitasipenghunian,pengalihan,
danpemanfaatan;
f. melaksanakan pengalihan kepemilikan rumah umum
dengankemudahanyangdiberikanolehpemerintah.
g. menyelenggarakan koordinasioperasionallintas sektor,
termasukdalam penyediaanprasarana,sarana,danutilitas
umum;
h. melakukanpengembanganhubungankerjasamadibidang
rumahsusundenganberbagaiinstansididalam dandiluar
negeri.
DisetujuiTimus21.07
Pasal117B
(1) BadanPercepatanPenyelenggaraanPerumahansebagaimana
dimaksuddalamPasal117Aterdiriatas:

212
a. unsurpembina;
b. unsurpelaksana;dan
c. unsurpengawas.
(2) Unsurpengawassebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufc
berjumlah5(lima)orangyangprosesseleksidanpemilihannya
dilakukanolehDPR.
(3) PembentukanBadanPercepatanPenyelenggaraanPerumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditetapkan dengan
PeraturanPresiden.
(4) Unsur Pembina,unsur pelaksana,dan unsur pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditetapkan dengan
KeputusanPresiden.
DisetujuiTimus21.09
Pasal134
Setiaporangdilarangmenyelenggarakanpembangunanperumahan
yangtidaksesuaidengankriteria,spesifikasi,persyaratan,prasana,
sarana,danutilitasumumyangdiperjanjikan,danstandar.
Pasal150
(1) Setiap orang yang menyelenggarakan perumahan dan
kawasan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimanadimaksuddalam Pasal26ayat(1),Pasal29
ayat(1),Pasal30ayat(2),Pasal34ayat(1)atauayat(2),
Pasal36ayat(1)atauayat(2),Pasal38ayat(4),Pasal45,
Pasal47ayat(2),ayat(3),atauayat(4),Pasal49ayat(2),
Pasal63,Pasal71ayat(1),Pasal126ayat(2),Pasal134,
Pasal135,Pasal136,Pasal137,Pasal138,Pasal139,Pasal
140,Pasal141,Pasal142,Pasal143,Pasal144,Pasal145,
atauPasal146ayat(1)dikenaisanksiadministratif.
(2) Sanksiadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dapatberupa:
a. peringatantertulis;
b. pembatasankegiatanpembangunan;
c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan
pelaksanaanpembangunan;
d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada
pengelolaanperumahan;
e. penguasaansementaraolehpemerintah(disegel);
f. kewajibanmembongkarsendiribangunandalam jangka
waktutertentu;
g. pembatasankegiatanusaha;
h. pembekuanPersetujuanBangunanGedung;
i. pencabutanPersetujuanBangunanGedung;
j. pembekuan/pencabutansuratbuktikepemilikanrumah;
k. perintahpembongkaranbangunanrumah;
l. pembekuanPerizinanBerusaha;
m.pencabutanPerizinanBerusaha;

213
n. pengawasan;
o. pembatalanPerizinanBerusaha;
p. kewajibanpemulihanfungsilahandalam jangkawaktu
tertentu;
q. pencabutaninsentif;
r. pengenaandendaadministratif;dan/atau
s. penutupanlokasi.
(3) Ketentuanlebihlanjutmengenaikriteria,jenis,besarandenda,
dantatacarapengenaansanksiadministratifsebagaimana
Pasal151
(1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan
perumahan,yang membangun perumahan tidak sesuai
dengankriteria,spesifikasi,persyaratan,prasarana,sarana,
danutilitasumum yangdiperjanjikansebagaimanadimaksud
dalam Pasal134,dipidana dengan pidana denda paling
banyakRp5.000.000.000,00(limamiliarrupiah).
(2) Selainsanksiadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat
(1) pelaku dapat dijatuhi sanksi tambahan berupa
membangun kembaliperumahan sesuaidengan kriteria,
spesifikasi,persyaratan,prasarana,sarana,utilitas umum
yangdiperjanjikan,danstandar.
Pasal153
(1) Setiaporangyangmenyelenggaraanlingkunganhunianatau
KasibayangtidakmemisahkanlingkunganhunianatauKasiba
menjadi satuan lingkungan perumahan atau Lisiba
sebagaimana dimaksud dalam Pasal136,dikenaisanksi
administratif.
administratifdiaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal53
tentangRumahSusun(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun
2011 Nomor108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5252)diubah:
Pasal16
(1) Pembangunan rumah susun komersial sebagaimana
dimaksuddalam Pasal13ayat(2)dapatdilaksanakanoleh
setiaporang.
(2) Pelakupembangunanrumahsusunkomersialsebagaimana
dimaksud padaayat(1)wajib menyediakanrumahsusun
umum palingsedikit20% (duapuluhpersen)daritotalluas
lantairumahsusunkomersialyangdibangun.

214
(3) Dalam halpembangunanrumahsusunumum sebagaimana
dimaksudpadaayat(2),tidakdalam 1(satu)lokasikawasan
rumahsusunkomersialpembangunanrumahsusunumum
dapatdilaksanakandalam 1(satu)daerahkabupaten/kota
yangsama.
(4) Kewajibanmenyediakanrumahsusunumum palingsedikit
20%(duapuluhpersen)sebagaimanadimaksudpadaayat(2)
dapatdikonversidalam bentukdana untukpembangunan
rumahsusunumum.
(5) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat(4)
dilaksanakan oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan
Perumahan.
(6) Ketentuan lebih lanjutmengenaikewajiban menyediakan
rumahsusunumum sebagaimanadimaksudpadaayat(2),
ayat(3),danayat(4)diaturdalamPeraturanPemerintah.
Pasal24
(1) Standarpembangunanrumahsusunmeliputi:
a. persyaratanadministratif;
b. persyaratanteknis;dan
c. persyaratanekologis.
(2) Ketentuanlebihlanjutmengenaistandarpembangunanrumah
susunsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diaturdengan
Pasal26
(1) PemisahanrumahsusunsebagaimanadimaksuddalamPasal
25ayat(1)wajibdituangkandalambentukgambardanuraian.
(2) Gambardanuraiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dibuatsebelumpelaksanaanpembangunanrumahsusun.
(3) Gambardan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat(2)
dituangkandalam bentukaktapemisahanyangdisahkanoleh
bupati/walikotasesuaidengannorma,standar,prosedur,dan
kriteriayangditetapkanolehPemerintahPusat.
(4) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, akta pemisahan
sebagaimanadimaksudpadaayat(4)disahkanolehGubernur
sesuaidengan norma,standar,prosedur,dan kriteria yang
ditetapkanolehPemerintahPusat.
Pasal28
Dalam melakukan pembangunan rumah susun, pelaku
pembangunan harus memenuhiketentuan administratif yang
meliputi:
a. statushakatastanah;dan
b. PersetujuanBangunanGedung.

215
Pasal29
(1) Pelakupembangunanharusmembangunrumahsusundan
lingkungannya sesuai dengan rencana fungsi dan
pemanfaatannya.
(2) Rencana fungsidan pemanfaatan sebagaimana dimaksud
padaayat(1)harusmendapatkanperizinanberusahadari
kriteriayangditetapkanolehPemerintah.
(3) Khusus untuk ProvinsiDKIJakarta,rencana fungsidan
pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)harus
mendapatkanperizinanberusahadariGubernursesuaidengan
norma,standar,prosedur,dankriteriayangditetapkanoleh
Pemerintah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana fungsi dan
pemanfaatan pembangunan Rumah Susun diatur dalam
6. KetentuanPasal30dihapus.
Pasal31
(1) Pengubahanrencanafungsidanpemanfaatanrumahsusun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal29 ayat(2)harus
memenuhiPerizinan Berusaha daribupati/walikota sesuai
PemerintahPusat.
(2) KhususuntukProvinsiDKIJakarta,pengubahanrencanafungsi
danpemanfaatanrumahsusunsebagaimanadimaksudpada
ayat(1)harusmemenuhiPerizinanBerusahadariGubernur
sesuainorma,standar,prosedur,dankriteriayangditetapkan
olehPemerintahPusat.
(3) Pengubahanrencanafungsidanpemanfaatanrumahsusun
sebagaimana dimaksud pada ayat(1)tidak mengurangi
fungsibagianbersama,bendabersama,danfungsihunian.
Pasal32
KetentuanlebihlanjutmengenaiPerizinanBerusahaterkaitrencana
fungsidan pemanfaatan serta pengubahannya diaturdengan
Pasal39
(1) Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan
sertifikat laik fungsi kepada bupati/walikota setelah
menyelesaikanseluruhatausebagianpembangunanrumah

216
susun sepanjang tidak bertentangan dengan Persetujuan
Bangunan Gedung sesuainorma,standar,prosedur,dan
(2) KhususuntukProvinsiDKIJakarta,permohonansertifikatlaik
fungsisebagaimanadimaksudpadaayat(1)diajukankepada
Gubernursesuainorma,standar,prosedur,dankriteriayang
(3) PemerintahDaerahmenerbitkansertifikatlaikfungsisetelah
melakukan pemeriksaan kelaikan fungsibangunan rumah
susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal40
(1) Pelaku pembangunan wajib melengkapilingkungan rumah
susundenganprasarana,sarana,danutilitasumum.
(2) Prasarana,sarana,danutilitasumum sebagaimanadimaksud
padaayat(1)harusmempertimbangkan:
a. kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan
sehari-hari;
b. pengamananjikaterjadihalyangmembahayakan;dan
c. struktur,ukuran,dankekuatansesuaidenganfungsidan
penggunaannya.
(3) Prasarana,sarana,danutilitasumum sebagaimanadimaksud
padaayat(1)harusmemenuhistandarpelayananminimal.
(4) Ketentuanlebihlanjutmengenaistandarpelayananminimal
prasarana,sarana,danutilitasumum diaturdenganPeraturan
Pemerintah.
Pasal43
(1) Prosesjualbelisarusunsebelum pembangunanrumahsusun
selesaidapatdilakukanmelaluiPPJByangdibuatdihadapan
notaris.
(2) PPJBsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukansetelah
memenuhipersyaratankepastianatas:
a. statuskepemilikantanah;
b. PersetujuanBangunanGedung;
c. ketersediaanprasarana,sarana,danutilitasumum;
d. keterbangunanpalingsedikit20%(duapuluhpersen);dan
e. halyangdiperjanjikan.
Pasal54
(1) Sarusunumum yangmemperolehkemudahandaripemerintah
hanyadapatdimilikiataudisewaolehMBR.

217
(2) Setiap orang yang memilikisarusun umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengalihkan
kepemilikannyakepadapihaklaindalamhal:
a. pewarisan;atau
b. perikatankepemilikanrumahsusunsetelahjangkawaktu
20(duapuluh)tahun.
(3) Pengalihansebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufbhanya
dapatdilakukanolehbadanpelaksana.
(4) Ketentuan lebih lanjutmengenaipengalihan sebagaimana
dimaksudpadaayat(2)danayat(3)dankriteriadantatacara
pemberian kemudahan kepemilikan sarusun umum
sebagaimanadimaksudpadaayat(1))diaturdalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal56
(1) Pengelolaan rumah susun meliputikegiatan operasional,
pemeliharaan, dan perawatan bagian bersama, benda
bersama,dantanahbersama.
(2) Pengelolaanrumahsusunsebagaimanadimaksudpadaayat
(1)harusdilaksanakanolehpengelolayangberbadanhukum,
kecualirumahsusunumum sewa,rumahsusunkhusus,dan
rumahsusunnegara.
(3) Badanhukum sebagaimanadimaksudpadaayat(2)harus
mendaftar dan mendapatkan Perizinan Berusaha dari
(4) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, badan hukum
sebagaimanadimaksudpadaayat(3)harusmendaftardan
mendapatkan Perizinan Berusaha dari Gubernur sesuai
dengannorma,standar,prosedur,dankriteriayangditetapkan
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimanadimaksudpadaayat(3)danayat(4)diatur
Pasal67
(1) Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah susun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal65 ayat(1)hurufa,
PPPSRS dapatbekerja sama dengan pelaku pembangunan
rumahsusun.
(2) Kerjasamasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukan
berdasarkanperjanjiantertulisyangdibuatdihadapanpejabat
yangberwenangberdasarkanprinsipkesetaraan.
(3) Pelaksanaanpeningkatankualitasrumahsusunumum dan
rumah susun khusus dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

218
Pasal72
(1) Untukmewujudkanrumahsusunyanglayakdanterjangkau
bagiMBR,PemerintahmembentukBadanPelaksana.
(2) PenugasanataumembentukBadanPelaksanasebagaimana
dimaksudpadaayat(1)bertujuanuntuk:
a. mempercepatpenyediaanrumahumum khususterutama
diperkotaan;
b. menjaminbahwarumahsusunumum hanyadimilikidan
dihuniolehMBR;
c. menjamintercapainyaasasmanfaatrumahsusunumum;
d. melaksanakanberbagaikebijakandibidangrumahsusun
umumdanrumahumumkhusus.
(3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
mempunyaifungsipelaksanaan pembangunan,pengalihan
kepemilikan,dandistribusirumahsusunumum danrumah
susunkhusussecaraterkoordinasidanterintegrasi.
(4) Untuk melaksanakan fungsisebagaimana dimaksud pada
ayat(3),badanpelaksanabertugas:
a. melaksanakanpembangunanrumahsusunumum dan
rumahsusunkhusus;
b. menyelenggarakankoordinasioperasionallintassektor
termasuk dalam penyediaan prasarana,sarana,dan
utilitasumum;
c. melaksanakan peningkatan rumah susun umum dan
rumahsusunkhusus;
d. Melaksanakan penyediaan tanah untuk pembangunan
rumahsusunumumdanrumahsusunkhusus;
e. Memfasilitasipenghunian,pengalihan,pemanfaatan,serta
pengelolaan rumah susun umum dan rumah susun
khusus;
f. Melaksanakan verifikasi pemenuhan persyaratan
terhadapcalonpemilikdan/ataupenghunirumahsusun
umumdanrumahsusunkhusus;dan
g. Melakukan pengembangan dan kerjasama dibidang
rumahsusundenganberbagaiinstansididalam ataudi
luarnegeri.
Tambahan Badan Pelaksana,Badan PengawasdiKU Disetujui
TimusuntukdibawakePanja21.32
18. DiantaraPasal98danPasal99disisipkan1(satu)pasalyakni
Pasal98A
Pelaku pembangunan yang melanggarketentuan sebagaimana
dimaksuddalamPasal98dikenaisanksiadministratif.
DisetujuiTimusuntukdibawakePanjajikatidakadakejelasanrumusan

219
sanksiadministratifnyaakandidrop21.35
Pasal100A
Setiaporangyangmembangunrumahsusundiluarlokasiyang
ditetapkansebagaimanadimaksuddalam Pasal100dikenaisanksi
administratif.
Pasal101A
Setiaporangyang:
a. mengubah peruntukan lokasirumah susun yang sudah
ditetapkan;atau
b. mengubahfungsidanpemanfaatanrumahsusun,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal101 dikenaisanksi
administratif.
Pasal107
Setiap orang yang menyelenggarakan rumah susun tidak
memenuhiketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal16ayat
(2),Pasal22ayat(3),Pasal25ayat(1),Pasal26ayat(1),Pasal30,
Pasal39ayat(1),Pasal40ayat(1),Pasal51ayat(3),Pasal52,
Pasal59ayat(1),Pasal61ayat(1),Pasal66,Pasal74ayat(1),
Pasal98A,Pasal100A,atau Pasal101A dikenaisanksi
administratif.
Pasal108
(1) Sanksiadministratifsebagaimanadimaksuddalam Pasal107
dapatberupa:
b. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan
usaha;
c. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan
pembangunan;
d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada
pengelolaanrumahsusun;
e. pencabutanPersetujuanBangunanGedung;
f. pencabutansertifikatlaikfungsi;
g. pencabutanSHMsarusunatauSKBGsarusun;
h. perintahpembongkaranbangunanrumahsusun;

220
i. dendaadministratif;dan/atau
j. pencabutanPerizinanBerusaha.
(3) Pengenaansanksiadministratifsebagaimanadimaksudpada
ayat(2)tidakmenghilangkantanggungjawabpemulihan.
Pasal113
Setiaporangyang:
a. mengubah peruntukan lokasi rumah susun yang sudah
ditetapkan;atau
b. mengubahfungsidanpemanfaatanrumahsusun;
c. sebagaimana dimaksud dalam Pasal101 menimbulkan
korban terhadap manusia atau kerusakan barang,pelaku
dipidanadenganpidanapenjarapalinglama1(satu)tahun
ataudendapalingbanyakRp250.000.000,00(duaratuslima
puluhjutarupiah).
DisetujuiTimusuntukdibawakePanjajikatidakadakejelasan
rumusansanksiadministratifnyaakandidrop21.43
Pasal114
Setiappejabatyang:
a. menetapkan lokasiyang berpotensimenimbulkan bahaya
untukpembangunanrumahsusun;atau
b. mengeluarkanPersetujuanBangunanGedungrumahsusun
yangtidaksesuaidenganlokasiperuntukan,
sebagaimanadimaksuddalam Pasal102dipidanadenganpidana
penjara paling lama 5 (lima)tahun atau denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00(limamiliarrupiah).
Pasal117
(1) Dalam halperbuatansebagaimanadimaksuddalam Pasal
109,Pasal111,Pasal115atauPasal116dilakukanoleh
badan hukum,maka selain pidana penjara dan denda
terhadap pengurusnya,pidana dapatdijatuhkan terhadap
badanhukum berupapidanadendadenganpemberatan1/3
(satupertiga)kalidaripidanadendaterhadaporang.
(2) Selainpidanadendasebagaimanadimaksudpadaayat(1),
badanhukumdapatdijatuhipidanatambahanberupa:
a. pencabutanPerizinanBerusaha;atau
b. pencabutanstatusbadanhukum.
Pasal54

221
tentangJasaKonstruksi(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun
2017Nomor11,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
6018)diubah:
Pasal5
(1) UntukmencapaitujuansebagaimanadimaksuddalamPasal4
ayat(1)hurufa,PemerintahPusatmemilikikewenangan:
a. mengembangkanstrukturusahaJasaKonstruksi;
b. mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa
Konstruksi;
c. menyelenggarakan Perizinan Berusaha dalam rangka
registrasibadanusahaJasaKonstruksi;
d. menyelenggarakan Perizinan Berusaha terkait Jasa
Konstruksi;
e. menyelenggarakanpemberianlisensibagilembagayang
melaksanakansekrtifikasibadanusaha;
f. mengembangkansistemrantaipasokJasaKonstruksi;
g. mengembangkan sistem permodalan dan sistem
penjaminanusahaJasaKonstruksi;
h. memberikan dukungan dan pelindungan bagipelaku
usahaJasaKonstruksinasionaldalam mengaksespasar
JasaKonstruksiinternasional;
i. mengembangkansistem pengawasantertibusahaJasa
Konstruksi;
j. menyelenggarakanpenerbitanPerizinanBerusahadalam
rangkapenanamanmodalasing;
k. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa
KonstruksiasingdanJasaKonstruksikualifikasibesar;
l. menyelenggarakanpengembanganlayananusahaJasa
Konstruksi;
m.mengumpulkandanmengembangkansistem informasi
yangterkaitdenganpasarJasaKonstruksidinegarayang
potensialuntukpelakuusahaJasaKonstruksinasional;
n. mengembangkansistem kemitraanantarausahaJasa
Konstruksinasionaldaninternasional;
o. menjaminterciptanyapersainganyangsehatdalam pasar
JasaKonstruksi;
p. mengembangkan segmentasipasar Jasa Konstruksi
nasional;
q. memberikanpelindunganhukum bagipelakuusahaJasa
Konstruksi nasional yang mengakses pasar Jasa
Konstruksiinternasional;dan
r. Menyelenggarakanregistrasipengalamanbadanusaha.
ayat(1)hurufb,PemerintahPusatmemilikikewenangan:
a. mengembangkansistem pemilihanPenyediaJasadalam
penyelenggaraanJasaKonstruksi;
b. mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yang

222
menjaminkesetaraanhakdankewajibanantaraPengguna
JasadanPenyediaJasa;
c. mendorong digunakannya alternatif penyelesaian
sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar
pengadilan;dan
d. mengembangkan sistem kinerja Penyedia Jasa dalam
penyelenggaraanJasaKonstruksi.
ayat(1)hurufc,PemerintahPusatmemilikikewenangan:
a. mengembangkan Standar Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan,dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan
JasaKonstruksi;
b. menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar
Keamanan,Keselamatan,Kesehatan,danKeberlanjutan
dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa
KonstruksiolehbadanusahaJasaKonstruksi;
c. menyelenggarakanregistrasipenilaiahli;dan
d. menetapkanpenilaiahliyangteregistrasidalamhalterjadi
KegagalanBangunan.
ayat(1)hurufd,PemerintahPusatmemilikikewenangan:
a. mengembangkanstandarkompetensikerjadanpelatihan
JasaKonstruksi;
b. memberdayakanlembagapendidikandanpelatihankerja
konstruksinasional;
c. menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja konstruksi
strategisdanpercontohan;
d. mengembangkan sistem sertifikasikompetensitenaga
kerjakonstruksi;
e. menetapkan standarremunerasiminimalbagitenaga
kerjakonstruksi;
f. menyelenggarakan pengawasan sistem sertifikasi,
pelatihan,danstandarremunerasiminimalbagitenaga
kerjakonstruksi;
g. Menyelenggarakanakreditasibagiasosiasiprofesidan
lisensibagilembagasertifikasiprofesi;
h. Menyelenggarakanregistrasitenagakerjakonstruksi;
i. Menyelenggarakan registrasi pengalaman profesional
tenagakerjakonstruksisertalembagapendidikandan
pelatihankerjadibidangkonstruksi;
j. menyelenggarakanpenyetaraantenagakerjakonstruksi
asing;dan
k. membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk
melaksanakan tugassertifikasikompetensikerja yang
belum dapatdilakukanlembagasertifikasiprofesiyang
dibentukolehasosiasiprofesiataulembagapendidikan
danpelatihan.
ayat(1)hurufe,PemerintahPusatmemilikikewenangan:

223
a. mengembangkan standar material dan peralatan
konstruksi,sertainovasiteknologikonstruksi;
b. mengembangkan skema kerja sama antara institusi
penelitian dan pengembangan dan seluruh pemangku
kepentinganJasaKonstruksi;
c. menetapkanpengembanganteknologiprioritas;
d. mempublikasikanmaterialdanperalatankonstruksiserta
teknologi konstruksi dalam negeri kepada seluruh
pemangku kepentingan, baik nasional maupun
internasional;
e. menetapkan dan meningkatkan penggunaan standar
mutu materialdan peralatan sesuaidengan Standar
NasionalIndonesia;
f. melindungi kekayaan intelektual atas material dan
peralatan konstruksiserta teknologikonstruksihasil
penelitiandanpengembangandalamnegeri;dan
g. membangunsistem rantaipasokmaterial,peralatan,dan
teknologikonstruksi.
ayat(1)huruff,PemerintahPusatmemilikikewenangan:
a. meningkatkan partisipasimasyarakatyang berkualitas
dan bertanggung jawab dalam pengawasan
penyelenggaraanJasaKonstruksi;
b. meningkatkankapasitaskelembagaanmasyarakatJasa
Konstruksi;
c. memfasilitasipenyelenggaraan forum Jasa Konstruksi
sebagaimediaaspirasimasyarakatJasaKonstruksi;
d. memberikan dukungan pembiayaan terhadap
penyelenggaraanSertifikasiKompetensiKerja;dan
e. meningkatkan partisipasimasyarakatyang berkualitas
dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan
Bangunan.
(7) Dukunganpembiayaansebagaimanadimaksudpadaayat(6)
hurufddilakukandenganmempertimbangkankemampuan
keuangannegara.
ayat(1)hurufg,PemerintahPusatmemilikikewenangan:
a. mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi
nasional;dan
b. mengumpulkan data dan informasiJasa Konstruksi
nasionaldaninternasional.
Pasal6
ayat(1)hurufa,gubernursebagaiwakilpemerintahPusatdi
daerahsesuaidengannorma,standar,prosedur,dankriteria
yangditetapkanolehPemerintahPusatmemilikikewenangan:
a. memberdayakanbadanusahaJasaKonstruksi;

224
b. menyelenggarakan pengawasan proses pemberian
PerizinanBerusaha;
c. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa
Konstruksidiprovinsi;
d. menyelenggarakan pengawasan sistem rantaipasok
konstruksidiprovinsi;dan
e. memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa
Konstruksidiprovinsidengan badan usaha dariluar
provinsi.
ayat(1)hurufb,gubernursebagaiwakilPemerintahPusatdi
a. menyelenggarakanpengawasanpemilihanpenyediaJasa
dalampenyelenggaraanJasaKonstruksi;
b. menyelenggarakanpengawasanKonstruksi;dan
c. menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan
dantertibpemanfaatanJasaKonstruksidiprovinsi.
ayat(1)hurufc,gubernursebagaiwakilPemerintahPusatdi
yangditetapkanolehPemerintahPusatmemilikikewenangan
menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar
Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan
dalam penyelenggaraandanpemanfaatanJasaKonstruksi
oleh badan usaha Jasa Konstruksikualifikasikecildan
menengah.
ayat(1)hurufd,gubernursebagaiwakilPemerintahPusatdi
menyelenggarakanpengawasan:
a. SistemSertifikasiKompetensiKerja;
b. pelatihantenagakerjakonstruksi;dan
c. upahtenagakerjakonstruksi.
ayat(1)hurufe,gubernursebagaiwakilPemerintahPusatdi
a. menyelenggarakan pengawasan penggunaan material,
peralatan,danteknologikonstruksi;
b. memfasilitasikerjasamaantarainstitusipenelitiandan
pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh
pemangkukepentinganJasaKonstruksi;
c. memfasilitasipengembanganteknologiprioritas;
d. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan
pemanfaatansumbermaterialkonstruksi;dan
e. meningkatkan penggunaan standarmutu materialdan
peralatansesuaidenganStandarNasionalIndonesia.

225
ayat(1)huruff,gubernursebagaiwakilPemerintahPusatdi
a. memperkuatkapasitas kelembagaan masyarakatJasa
Konstruksiprovinsi;
b. meningkatkan partisipasimasyarakatJasa Konstruksi
yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam
pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi;
dan
c. meningkatkan partisipasimasyarakatJasa Konstruksi
yangberkualitasdanbertanggungjawabdalam usaha
penyediaanbangunan.
ayat(1)hurufg,gubernursebagaiwakilPemerintahPusatdi
mengumpulkan data dan informasiJasa Konstruksidi
provinsi.
Pasal7
KewenanganPemerintahDaerahprovinsisesuaidengannorma,
standar,prosedur,dankriteriayangditetapkanolehPemerintah
Pusatpadasub-urusanJasaKonstruksimeliputi:
a. penyelenggaraanpelatihantenagaahlikonstruksi;dan
b. penyelenggaraansistem informasiJasaKonstruksicakupan
daerahprovinsi.
Pasal8
KewenanganPemerintahDaerahkabupaten/kotasesuaidengan
norma,standar,prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh
PemerintahPusatpadasuburusanJasaKonstruksimeliputi:
a. penyelenggaraanpelatihantenagaterampilkonstruksi;
b. penyelenggaraansistem informasiJasaKonstruksicakupan
daerahkabupaten/kota;
c. penerbitanPerizinanBerusahakualifikasikecil,menengah,
danbesar;dan
d. pengawasantertibusaha,tertibpenyelenggaraan,dantertib
pemanfaatanJasaKonstruksi.
Pasal9
Dalam melaksanakankewenangansebagaimanadimaksuddalam
Pasal5 sampaidengan Pasal8,Pemerintah Pusatdan/atau
PemerintahDaerahsesuaidengannorma,standar,prosedur,dan
kriteriayangditetapkanolehPemerintahPusatdapatmelibatkan
masyarakatJasaKonstruksi.

226
Pasal10
Ketentuanlebihlanjutmengenaitanggungjawabdankewenangan
sertaPerizinanBerusahasebagaimanadimaksuddalam Pasal4
sampaidenganPasal9diaturdenganPeraturanPemerintah
Pasal20
(1) Kualifikasiusahabagibadanusahasebagaimanadimaksud
dalamPasal19terdiriatas:
a. kecil;
b. menengah;dan
c. besar.
(2) Penetapan kualifikasiusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat(1)dilaksanakanmelaluipenilaianterhadap:
a. penjualantahunan;
b. kemampuankeuangan;
c. ketersediaantenagakerjakonstruksi;dan
d. kemampuandalampenyediaanperalatankonstruksi.
(3) Kualifikasiusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi
pasarusahaJasaKonstruksi.
(4) Ketentuanlebihlanjutmengenaipenetapankualifikasiusaha
sebagaimanadimaksudpadaayat(2)diaturdenganPeraturan
Pemerintah.
Pasal26
(1) Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa
konstruksisebagaimanadimaksuddalam Pasal19yangakan
memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memenuhi
PerizinanBerusaha.
Pemerintah.
Pasal27
PerizinanBerusahasebagaimanadimaksuddalamPasal26ayat(1)
diberikanolehPemerintahDaerahkabupaten/kotasesuaidengan
Pemerintah Pusat kepada usaha orang perseorangan yang
berdomisilidiwilayahnya sesuaidengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal28
PerizinanBerusahasebagaimanadimasuddalam Pasal26ayat(2)
diberikanolehPemerintahDaerahkabupaten/kotasesuaidengan

227
Pemerintah Pusat kepada badan usaha yang berdomisilidi
wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal29
(1) Perizinan Berusaha berlaku untuk melaksanakan kegiatan
usahaJasaKonstruksidiseluruhwilayahRepublikIndonesia.
(2) Pemerintah Daerah kabupaten/kotasesuaidengan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
PemerintahPusatsebagaimanadimaksuddalam Pasal27
dan Pasal28 membentuk peraturan didaerah mengenai
PerizinanBerusaha.
Pasal30
(1) SetiapbadanusahayangmengerjakanJasaKonstruksiwajib
memilikiSertifikatBadanUsaha.
(2) SertifikatBadanUsahasebagaimanadimaksudpadaayat(1)
diterbitkanmelaluisuatuprosessertifikasidanregistrasioleh
PemerintahPusat.
(3) Ketentuan lebih lanjutmengenaisertifikasidan registrasi
badanusahasebagaimanadimaksudpadaayat(1)diatur
Pasal33
(1) Kantorperwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal32
hurufawajib:
a. berbentukbadanusahadengankualifikasiyangsetara
dengankualifikasibesar;
b. memenuhiPerizinanBerusaha;
c. membentuk kerja sama operasidengan badan usaha
Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang
memenuhiPerizinanBerusaha;
d. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia
daripadatenagakerjaasing;
e. menempatkanwarganegaraIndonesiasebagaipimpinan
tertinggikantorperwakilan;
f. mengutamakan penggunaan material dan teknologi
konstruksidalamnegeri;
g. memilikiteknologitinggi,mutakhir,efisien,berwawasan
lingkungan,sertamemperhatikankearifanlokal;
h. melaksanakanprosesalihteknologi;dan
i. melaksanakankewajibanlainsesuaidenganketentuan
peraturanperundang-undangan.

228
(2) Perizinan Berusahasebagaimanadimaksud padaayat(1)
hurufb diberikan oleh Pemerintah Pusatsesuaidengan
(3) Kerjasamaoperasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)
hurufc dilakukan dengan prinsip kesetaraan kualifikasi,
kesamaanlayanan,dantanggungrenteng.
Pasal34
(1) Ketentuan mengenai kerja sama modal sebagaimana
dimaksuddalamPasal32hurufbdilaksanakansesuaidengan
(2) BadanusahaJasaKonstruksiyangdibentukdalam rangka
kerjasamamodalsebagaimanadimaksuddalam Pasal32
huruf b harus memenuhipersyaratan kualifikasibesar
sebagaimanadimaksuddalamPasal20ayat(1)hurufc.
(3) BadanusahaJasaKonstruksiyangdibentukdalam rangka
kerjasamamodalsebagaimanadimaksudpadaayat(2)wajib
memenuhiPerizinanBerusaha.
(4) Perizinan Berusahasebagaimanadimaksud padaayat(3)
diberikanolehPemerintahPusatsesuaidenganketentuan
Pasal35
KetentuanlebihlanjutmengenaipemberianPerizinanBerusaha,
tatacarakerjasamaoperasi,danpenggunaanlebihbanyaktenaga
kerjaIndonesia,sebagaimanadimaksuddalam Pasal33ayat(1)
hurufb,hurufc,hurufd,dan pemberian Perizinan Berusaha
sebagaimanadimaksud dalam Pasal34 ayat(4)diaturdalam
Pasal38
(1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan melalui
penyelenggaraanusahaJasaKonstruksi.
(2) Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)dapatdikerjakansendiriataumelalui
pengikatanJasaKontruksi.
(3) KetentuanlebihlanjutmengenaipenyelenggaraanusahaJasa
Konstruksiyangdikerjakansendiriataumelaluipengikatan
JasaKonstruksisebagaimanadimaksudpadaayat(2)diatur

229
Pasal44
PenggunaJasasebagaimanadimaksuddalam Pasal39ayat(2)
dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasipada
pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melaluitender,
seleksi,ataukatalogelektronik.
Pasal59
(1) Dalam setiappenyelenggaraanJasaKonstruksi,Pengguna
JasadanPenyediaJasawajibmemenuhiStandarKeamanan,
Keselamatan,Kesehatan,danKeberlanjutan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenaipenyelenggaraan Jasa
Konstruksi,Pengguna Jasa,dan Penyedia Jasa wajib
memenuhistandarKeamanan,Keselamatan,Kesehatan,dan
Keberlanjutansebagaimanadimaksudpadaayat(1)diatur
Pasal69
(1) Pelatihan tenagakerjakonstruksidiselenggarakan dengan
metode pelatihan kerja yang relevan,efektif,dan efisien
sesuaidenganStandarKompetensiKerja.
(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditujukan
untukmeningkatkanproduktivitaskerja.
(3) StandarKompetensiKerjasebagaimanadimaksudpadaayat
(1)ditetapkansesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undangan.
(4) Pelatihan tenaga kerja konstruksisebagaimana dimaksud
padaayat(1)diselenggarakanolehlembagapendidikandan
pelatihankerjasesuaidenganketentuanperaturanperundang
-undangan.
(5) Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana
dimaksudpadaayat(4)memenuhiPerizinanBerusahadari
PemerintahPusat.
(6) KetentuanlebihlanjutmengenaitatacaraPerizinanBerusaha
Pemerintah.
Pasal72
(1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman profesional,
setiap tenagakerjakonstruksiharusmelakukanregistrasi
kepadaPemerintahPusat.
(2) Registrasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)dibuktikan
dengantandadaftarpengalamanprofesional.

230
(3) Ketentuan lebih lanjutmengenairegistrasisebagaimana
Pasal84
(1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 mengikutsertakan
masyarakatJasaKonstruksi.
(2) Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksisebagaimana
dimaksudpadaayat(1)dilakukanmelaluisatulembagayang
dibentukolehPemerintahPusat.
(3) Unsurpenguruslembagasebagaimanadimaksudpadaayat
(2)dapatdiusulkandari:
a. asosiasiperusahaanyangterakreditasi;
b. asosiasiprofesiyangterakreditasi;
c. institusipengguna Jasa Konstruksiyang memenuhi
kriteria;
d. perguruantinggiataupakaryangmemenuhikriteria;dan
e. asosiasiterkaitrantaipasokkonstruksiyangterakreditasi.
(4) Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat(3)
ditetapkan oleh Pemerintah Pusatsetelah mendapatkan
persetujuandariDewanPerwakilanRakyat.
(5) Penyelenggaraansebagiankewenanganyangdilakukanoleh
lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dibiayai
dengananggaranpendapatandanbelanjanegaradan/atau
sumberlainyangsahsesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangan.
(6) Biayayangdiperolehdarimasyarakatataslayanandalam
penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan
lembagasebagaimanadimaksudpadaayat(3)merupakan
penerimaannegarabukanpajaksesuaidenganketentuan
(7) Ketentuanlebihlanjutmengenaipenyelenggaraansebagian
kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan
masyarakatJasa Konstruksidan pembentukan lembaga
diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal89
SetiaporangyangtidakmemilikiPerizinanBerusahasebagaimana
dimaksuddalam Pasal26ayat(1)dikenaisanksiadministratif
berupa:
b. dendaadministratif;dan/atau
c. penghentiansementarakegiatanlayananJasaKonstruksi.

231
Pasal96
(1) SetiapPenyediaJasadan/atauPenggunaJasayangtidak
memenuhiStandarKeamanan,Keselamatan,Kesehatan,dan
Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi
sebagaimanadimaksuddalam Pasal59ayat(1)dikenai
sanksiadministratifberupa:
b. dendaadministratif;
c. penghentiansementarakegiatanKonstruksi;
d. layananJasapencantumandalamdaftarhitam;
e. pembekuanPerizinanBerusaha;dan/atau
f. pencabutanPerizinanBerusaha.
(2) SetiapPenggunaJasadan/atauPenyediaJasayangdalam
memberikan pengesahan atau persetujuan melanggar
ketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal59ayat(2)
dikenaisanksiadministratifberupa:
c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa
Konstruksi;
d. pencantumandalamdaftarhitam;
e. pembekuanPerizinanBerusaha;
f. pencabutanPerizinanBerusaha;dan/atau
g. pencabutanSertifikatBadanUsahauntukPenyediaJasa
Konstruksi.
Pasal99
(1) SetiaptenagakerjakonstruksiyangbekerjadibidangJasa
Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja
sebagaimanadimaksuddalam Pasal70ayat(1)tentangJasa
Konstruksidikenaisanksiadministratifberupapemberhentian
daritempatkerja.
(2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang
mempekerjakantenagakerjakonstruksiyangtidakmemiliki
SertifikatKompetensiKerjasebagaimanadimaksuddalam
Pasal70ayat(2)dikenaisanksiadministratifberupa:
a. dendaadministratif;dan/atau
b. penghentiansementarakegiatanlayananJasaKonstruksi.
(3) SetiaptenagakerjakonstruksiyangbekerjadibidangJasa
Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja
sebagaimanadimaksuddalam Pasal70ayat(1)yangtidak
berprakteksesuaidenganstandarkompetensikerjanasional
Indonesia,standarinternasional,danataustandarkhusus
dikenakansanksiberupa:

232
c. pembekuansertifikatkompetensikerja;dan/atau
d. pencabutansertifikatkompetensikerja
(4) Setiap lembaga sertifikasiprofesiyang tidak mengikuti
ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana
dimaksuddalamPasal70ayat(3)dikenaisanksiberupa:
c. pembekuanlisensi;dan/atau
d. pencabutanlisensi.
Pasal102
Ketentuanlebihlanjutmengenaikriteria,jenis,besarandenda,dan
tatacarapengenaansanksiadministratifsebagaimanadimaksud
dalam Pasal89,Pasal90,Pasal91,Pasal93,Pasal94,Pasal95,
Pasal96,Pasal97,Pasal98,Pasal99,danPasal100diatur
dalamPeraturanPemerintah.
Pasal55
tentangSumberDayaAir(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun
2019 Nomor190,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6405)diubah:
Pasal8
(1) HakrakyatatasAiryangdijaminpemenuhannyaolehnegara
sebagaimanadimaksuddalam Pasal6merupakankebutuhan
pokokminimalsehari-hari.
(2) SelainhakrakyatatasAiryangdijaminpemenuhannyaoleh
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara
memprioritaskanhakrakyatatasAirsebagaiberikut:
a. kebutuhanpokokseharihari;
b. pertanianrakyat;dan
c. penggunaan SumberDayaAiruntukkebutuhan usaha
guna memenuhikebutuhan pokok sehari-harimelalui
SistemPenyediaanAirMinum.
(3) Dalam halketersediaanAirtidakmencukupiuntukprioritas
pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pemenuhan Airuntuk kebutuhan pokok sehari-harilebih
diprioritaskandariyanglainnya.
(4) Dalam halketersediaan Air mencukupi,setelah urutan
prioritaspemenuhansebagaimanadimaksudpadaayat(2)
urutanprioritasselanjutnyaadalah:
a. penggunaanSumberDayaAirgunamemenuhikegiatan
bukanusahauntukkepentinganpublik;dan

233
b. penggunaan SumberDayaAiruntukkebutuhan usaha
lainnyayangtelahditetapkanPerizinanBerusaha.
(5) PemerintahPusatatauPemerintahDaerahsesuaidengan
PemerintahPusatmenetapkanurutanprioritaspemenuhan
Airpada Wilayah Sungaisesuaidengan kewenangannya
berdasarkanketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(2),
ayat(3),danayat(4).
(6) Dalam menetapkan prioritaspemenuhan Airsebagaimana
dimaksudpadaayat(5)PemerintahPusatatauPemerintah
Daerahsesuaidengannorma,standar,prosedur,dankriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terlebih dahulu
memperhitungkankeperluanAiruntukpemeliharaanSumber
Airdanlingkunganhidup.
(7) HakrakyatatasAirbukanmerupakanhakkepemilikanatas
Air,tetapihanyaterbataspadahakuntukmemperolehdan
menggunakansejumlahkuotaAirsesuaidenganalokasiyang
penetapannyadiaturdenganPeraturanPemerintah.
(8) KetentuanlebihlanjutmengenaipenggunaanSumberDayaAir
untuk memenuhikebutuhan pokok sehari-hari,pertanian
rakyat,dan kebutuhan usaha guna memenuhikebutuhan
pokok sehari-harimelaluiSistem Penyediaan AirMinum,
sebagaimanadimaksudpadaayat(2),sertauntukmemenuhi
kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik dan
kebutuhanusahalainnyasebagaimanadimaksudpadaayat(4)
diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal9
(1) AtasdasarpenguasaannegaraterhadapSumberDayaAir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 Pemerintah Pusat
dan/atauPemerintahDaerahsesuaidengannorma,standar,
prosedur,dankriteriayangditetapkanolehPemerintahPusat
diberitugasdanwewenanguntukmengaturdanmengelola
SumberDayaAir.
(2) PenguasaanSumberDayaAirsebagaimanadimaksudpada
ayat(1)diselenggarakanolehPemerintahPusatdan/atau
PemerintahDaerahsesuaidengannorma,standar,prosedur,
dankriteriayangditetapkanolehPemerintahPusatdengan
tetapmengakuiHakUlayatMasyarakatAdatsetempatdan
hakyangserupadenganitu,sepanjangtidakbertentangan
dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
DisetujuiTimus21.50Pasal9ayat(3)UU eksistingtetap
hidup.
Pasal12
TugasdanwewenangPemerintahDaerahsebagaimanadimaksud
dalam Pasal9ayat(1)meliputitugasdanwewenangPemerintah

234
Daerah provinsidan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota
sesuaidengan norma,standar,prosedur,dan kriteria yang
Pasal17
Pemerintah desa atau yang disebutdengan nama lain sesuai
dengannorma,standar,prosedur,dankriteriayangditetapkanoleh
PemerintahPusatmemilikitugasmeliputi:
a. membantuPemerintahPusatdan/atauPemerintahDaerah
dalammengelolaSumberDayaAirdiwilayahdesaberdasarkan
asas kemanfaatan umum dan dengan memperhatikan
kepentingandesalain;
b. mendorongprakarsadanpartisipasimasyarakatdesadalam
PengelolaanSumberDayaAirdiwilayahnya;
c. ikutsertadalam menjagaefektivitas,efisiensi,kualitas,dan
ketertibanpelaksanaanPengelolaanSumberDayaAir;dan
d. membantu Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam
memenuhikebutuhanpokokminimalsehari-hariatasAirbagi
wargadesa.
DisetujuiTimus21.46
Pasal19
(1) SebagiantugasdanwewenangPemerintahPusatdan/atau
PemerintahDaerahsebagaimanadimaksuddalam Pasal10,
Pasal11,Pasal13,Pasal14,Pasal15,danPasal16dalam
mengelola SumberDaya Airyang meliputisatu Wilayah
SungaidapatditugaskankepadaPengelolaSumberDayaAir.
(2) PengelolaSumberDayaAirsebagaimanadimaksudpadaayat
(1)dapatberupa unitpelaksana teknis kementerian/unit
pelaksana teknisdaerah atau badan usaha miliknegara/
badanusahamilikdaerahdibidangPengelolaanSumberDaya
Air.
(3) Sebagiantugasdanwewenangsebagaimanadimaksudpada
ayat(1)tidaktermasuk:
a. menetapkankebijakan;
b. menetapkanPolaPengelolaanSumberDayaAir;
c. menetapkanRencanaPengelolaanSumberDayaAir;
d. menetapkankawasanlindungSumberAir;
e. menerbitkanPerizinanBerusahaatauPersetujuan
Penjelasanhurufe:
PerizinanBerusahadiberikanuntukkegiatanyangbersifat
komersil,sedangkanPersetujuandiberikanuntukkegiatan
yangbersifatnonkomersil.
f. membentukwadahkooordinasi;
g. menetapkannorma,standar,prosedur,dankriteria;
h. membentukPengelolaSumberDayaAir;dan
i. menetapkan.nilaisatuanBJPSDA.

235
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah dibidang Pengelolaan
SumberDayaAirsebagaimanadimaksudpadaayat(2)diatur
DisetujuiTimushasilreformulasiPasal19ayat(4)untuk
dibawakePanja21.46
Pasal40
(1) Pelaksanaan konstruksiPrasarana SumberDaya Airdan
pelaksanaannonkonstruksidilakukanolehPemerintahPusat
dan/atauPemerintahDaerahsesuaidengankewenangannya
berdasarkanprogramdanrencanakegiatan.
pelaksanaannonkonstruksisebagaimanadimaksudpadaayat
(1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta
masyarakat.
(3) SetiapOrangataukelompokmasyarakatatasprakarsasendiri
dapatmelaksanakankegiatankonstruksiPrasaranaSumber
DayaAirdanpelaksanaannonkonstruksiuntukkepentingan
sendiriberdasarkanPersetujuanatauPerizinanBerusahadari
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur,dankriteriayangditetapkanolehPemerintahPusat.
pelaksanaannonkonstruksidilakukandengan:
a. mengikutinorma,standar,prosedur,dankriteria;
b. memanfaatkanteknologidansumberdayalokal;dan
c. mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan
keberlanjutanfungsiekologis;
sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
(5) KewajibanmemperolehPersetujuanatauPerizinanBerusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat(3)dikecualikan bagi
kegiatannonkonstruksiyangtidakmengakibatkanperubahan
fisikpadaSumberAir.
(6) KetentuanlebihlanjutmengenaiPersetujuanatauPerizinan
Berusahasebagaimanadimaksudpadaayat(3)diaturdengan
Pasal43
(1) Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan
terhadap:
a. PerencanaanPengelolaanSumberDayaAir;
b. pelaksanaankonstruksiPrasaranaSumberDayaAirdan
pelaksanaannonkonstruksi;dan
c. pelaksanaanOperasidanPemeliharaanSumberDayaAir.
(2) EvaluasiPengelolaanSumberDayaAirdilakukanberdasarkan
hasilpemantauanSumberDayaAirsebagaimanadimaksud
padaayat(1)terhadaptujuanPengelolaanSumberDayaAir.

236
(3) HasilevaluasiPengelolaan SumberDaya Airdigunakan
sebagaibahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan
penyelenggaraanPengelolaanSumberDayaAir.
(4) PelaksanaanpemantauandanevaluasiPengelolaanSumber
DayaAirsebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2)
dilakukanolehPemerintahPusatdan/atauPemerintahDaerah
sesuaidengankewenangannyaberdasarkannorma,standar,
(5) Ketentuanlebihlanjutmengenaipemantauandanevaluasi
Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal44
(1) PenggunaanSumberDayaAirsebagaimanadimaksuddalam
Pasal29 ayat(2)hurufc untuk kebutuhan usaha dan
kebutuhan bukan usaha dilakukan setelah memenuhi
Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan sumber
dayaair
(2) Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber
Daya Airsebagaimana dimaksud pada ayat(1)diberikan
dengan memperhatikan fungsikawasan dan kelestarian
lingkunganhidup.
DayaAirsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diberikanoleh
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
DayaAirsebagaimanadimaksudpadaayat(2)tidakdapat
disewakanataudipindahtangankan,baiksebagianmaupun
seluruhnya.
Pasal45
(1) PersetujuanpenggunaanSumberDayaAiruntukkebutuhan
bukanusahaterdiriatas:
a. Persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk
pemenuhankebutuhanpokoksehari-haridiperlukanjika:
1. carapenggunaannyadilakukandenganmengubah
kondisialamiSumberAir;dan/atau
2. penggunaannyadiajukanuntukkeperluankelompok
yangmemerlukanAirdalamjumlahyangbesar.
b. Persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk
pemenuhankebutuhanpertanianrakyatdiperlukanjika:
1. cara penggunannya dilakukan dengan mengubah
kondisialamiSumberAir;dan/atau
2. penggunaannyauntukpertanianrakyatdiluarsistem
irigasiyangsudahada.
c. persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk

237
pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk
memenuhikebutuhan pokok sehari-haridan pertanian
rakyatyangbukanmerupakankegiatanusaha.
Pasal49
(1) Pemberian Persetujuan atau Perizinan Berusaha untuk
menggunakan Sumber Daya Air dilakukan secara ketat
denganurutanprioritas:
Catatan sesuaidengan Keputusan Panja,idealnya agar
terdapatkonsistensiPasal49ayat(1)diusulkanKembalike
normaUUEksistingsebagaiberikut:
Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal47 dapat berupa
penggunaan:
a. SumberDayaAirsebagaimedia;
b. AirdanDayaAirsebagaimateri;
c. SumberAirsebagaimedia;dan/atau
d. Air,SumberAir,dan/atauDayaAirsebagaimediadan
materi.
(2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib memenuhi
PerizinanBerusahaataupersetujuan.
(3) Pemberian Perizinan Berusaha atau persetujuan dilakukan
secaraketatdenganurutanprioritas:
a. pemenuhankebutuhanpokoksehari-haribagikelompok
yangmemerlukanAirdalamjumlahyangbesar;
b. pemenuhankebutuhanpokoksehari-hariyangmengubah
kondisialamiSumberAir;
c. pertanianrakyatdiluarsistemirigasiyangsudahada;
d. penggunaan SumberDayaAiruntukkebutuhan usaha
guna memenuhikebutuhan pokok sehari-harimelalui
SistemPenyediaanAirMinum;
e. kegiatanbukanusahauntukkepentinganpublik;
f. penggunaan SumberDayaAiruntukkebutuhan usaha
olehbadanusahamiliknegara,badanusahamilikdaerah,
ataubadanusahamilikdesa;dan
g. penggunaan SumberDayaAiruntukkebutuhan usaha
olehbadanusahaswastaatauperseorangan.
DayaAiruntukkebutuhanusahasebagaimanadimaksudpada
ayat(2)dapatdiberikanuntuk:
a. titikatautempattertentupadaSumberAir;
b. ruastertentupadaSumberAir;atau
c. bagiantertentudariSumberAir.
DayaAiruntukkebutuhanusahasebagaimanadimaksudpada
ayat(4)dapatdiberikankepada:

238
a. badanusahamiliknegara;
b. badanusahamilikdaerah;
c. badanusahamilikdesa;
d. koperasi;
e. badanusahaswasta;atau
f. perseorangan.
Pasal50
PerizinanBerusahaataupersetujuanpenggunaanSumberDayaAir
untukkebutuhanusahadenganmenggunakanAirdanDayaAir
sebagaimaterisebagaimana,dimaksuddalam Pasal49ayat(1)
hurufb yang menghasilkan produk berupa Airminum untuk
kebutuhanpokoksehari-haridiberikankepadabadanusahamilik
negara,badanusahamilikdaerah,ataubadanusahamilikdesa
penyelenggaraSistemPenyediaanAirMinum.
Pasal51
(1) Perizinan Berusaha penggunaan SumberDaya Airuntuk
kebutuhan usaha dapatdiberikan kepada pihak swasta
setelahmemenuhisyarattertentudanketatsebagaimana
dimaksuddalamPasal46ayat(1)huruffpalingsedikit:
a. sesuaidenganPolaPengelolaanSumberDayaAirdan
RencanaPengelolaanSumberDayaAir;
b. memenuhipersyaratanteknisadministratif;
c. mendapatpersetujuandariparapemangkukepentingandi
kawasanSumberDayaAir;dan
d. memenuhikewajibanbiayaKonservasiSumberDayaAir
yang merupakan komponen dalam BJPSDA dan
kewajiban keuangan lainnya sesuaidengan ketentuan
(2) KetentuanlebihlanjutmengenaiPerizinanBerusahauntuk
menggunakanSumberDayaAirsebagaimanadimaksudpada
ayat(1)diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal52
(1) Penggunaan SumberDaya Airuntuknegara lain dilarang,
kecualiuntuktujuankemanusiaan.
(2) Pengecualiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)harus
memenuhipersyaratantelahdapatterpenuhinyakebutuhan
penggunaan Sumber Daya Air diWilayah Sungaiyang
bersangkutansertadaerahsekitarnya.
(3) PenggunaanSumberDayaAiruntuknegaralainsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada Pola
Pengelolaan SumberDaya Airdan Rencana Pengelolaan
SumberDayaAirpadaWilayahSungaiyangbersangkutandan
memperhatikankepentingandaerahdisekitarnya.

239
(4) Rencana penggunaan SumberDaya Airuntuknegaralain
dilakukanmelaluiproseskonsultasipublikolehPemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannyaberdasarkannorma,standar,prosedur,dan
(5) PenggunaanSumberDayaAiruntuknegaralainsebagaimana
dimaksud pada ayat(3)dan ayat(4)wajib mendapat
PersetujuandariPemerintahPusatberdasarkanrekomendasi
dariPemerintah Daerah dan sesuaidengan ketentuan
Pasal56
(1) PengawasanPengelolaanSumberDayaAirdilakukanoleh
dengankewenangannyaterhadapPengelolaanSumberDaya
Airberdasarkannorma,standar,prosedur,dankriteriayang
(2) Pengawasan Pengelolaan SumberDaya Airsebagaimana
dimaksudpadaayat(1)dapatdilakukandenganmelibatkan
peranmasyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjutmengenaipengawasan Pengelolaan
SumberDayaAirdiaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal70
(1) SetiapOrangyangdengansengaja:
a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksiPrasarana
SumberDayaAirdannonkonstruksipadaSumberAir
tanpamemperolehPerizinanBerusahadariPemerintah
PusatatauPemerintahDaerahsebagaimanadimaksud
dalamPasal40ayat(3);
b. menyewakan atau memindahtangankan,baiksebagian
maupunkeseluruhanPerizinanBerusahaataupersetujuan
penggunaan SumberDayaAiruntukkebutuhan bukan
usahasebagaimanadimaksuddalamPasal44;atau
c.melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa
Perizinan Berusaha untuk kebutuhan usaha atau
persetujuanpenggunaanSumberDayaAirsebagaimana
dimaksuddalamPasal49,
dipidanadenganpidanapenjarapalingsingkat1(satu)
tahundanpalinglama3(tiga)tahundandendapaling
sedikitRp1.000.000.000,00(satumiliarrupiah)danpaling
banyakRp5.000.000.000,00(limamiliarrupiah).
Pasal73
SetiapOrangyangkarenakelalaiannya:
a. melakukankegiatanpelaksanaankonstruksiPrasaranaSumber

240
DayaAirdannonkonstruksipadaSumberAirtidakmemenuhi
ketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal40ayat(3)dan
ayat(4);atau
b. menggunakanSumberDayaAiruntukkebutuhanusahatanpa
PerizinanBerusahasebagaimanadimaksuddalam Pasal49
ayat(2),
dipidanadenganpidanapenjarapalingsingkat3(tiga)bulandan
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rpl.000.000.000,00(satumiliarrupiah).
Paragraf10
Transportasi
Pasal56
Untukmemberikankemudahanbagimasyarakatterutamapelakuusaha
dalam mendapatkanPerizinanBerusahadankemudahanpersyaratan
investasi di sektor Transportasi, Undang-Undang ini mengubah,
menghapus,atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan
yangdiaturdalam:
a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
AngkutanJalan.(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009
Nomor96,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
5025);
b. Undang-Undang Nomor23 Tahun2007 tentang Perkeretaapian
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4722);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4849);dan
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor1,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4956).
Pasal57
tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun2009Nomor96,TambahanLembaranNegaraRepublik
IndonesiaNomor5025)diubah:
Pasal19
(1) Jalandikelompokkandalambeberapakelasberdasarkan:
a. fungsidan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan
pengaturanpenggunaanJalandanKelancaranLaluLintas
danAngkutanJalan;dan
b. fungsidan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan
pengaturanpenggunaanJalandanKelancaranLaluLintas
danAngkutanJalan;dan
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan jalan
menurutkelasjalandiaturdenganPeraturanPemerintah.

241
Pasal36
SetiapKendaraanBermotorUmum dalam trayekwajibsinggahdi
Terminalyang sudahditentukan,kecualiditetapkanlaindalam
trayekyangtelahdisetujuidalamPerizinanBerusaha.
Pasal38
(1) SetiappenyelenggaraTerminalwajibmenyediakanfasilitas
Terminalyang memenuhipersyaratan keselamatan dan
keamanan.
(2) Fasilitas Terminalsebagaimana dimaksud pada ayat(1)
meliputifasilitasutamadanfasilitaspenunjang.
(3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),penyelenggara Terminalwajib
melakukanpemeliharaanyangbekerjasamadenganusaha
mikrodankecil.
(4) Fasilitasterminalharusmenyediakantempatuntukkegiatan
usahamikrodankecilpalingsedikit30%(tigapuluhpersen).
DisetujuiTimus21.47
(5) Ketentuanmengenaikerjasamadenganusahamikrodankecil
sebagaimanadimaksudpadaayat(3)danpenyediaantempat
untukkegiatanusahamikrodankecilsebagaimanadimaksud
ayat(4)diaturdenganPeraturanPemerintah
Pasal39
(1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang
diperuntukkanbagifasilitasTerminal.
(2) LingkungankerjaTerminalsebagaimanadimaksudpadaayat
(1)dikelolaolehpenyelenggaraTerminaldandigunakanuntuk
pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan
pengoperasianfasilitasTerminal.
(3) Dalam halPemerintahPusatsebagaipenyelenggaraterminal
sebagaimanadimaksudpadaayat(2),pelaksanaannyadapat
dikerjasamakan dengan badan usaha miliknegara,badan
usahamilikdaerah,badanusahamilikdesa,danswasta.
Penjelasan:
Swastatermasukusahamikro,kecil,danmenengah.
Pasal40
(1) PembangunanTerminalharusdilengkapidengan:
a. rancangbangun;
b. bukukerjarancangbangun;
c. rencanaindukTerminal;dan
d. dokumen Amdalatau UKL-UPL yang telah mencakup
analisismengenaidampaklalulintas
(2) PembangunanTerminalsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

242
dapatdikerjasamakan dengan badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah,badan usaha milik desa,dan
swasta sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Penjelasan:
Swastatermasukusahamikro,kecil,danmenengah
(3) PengoperasianTerminalmeliputikegiatan:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;dan
c. pengawasanoperasionalTerminal.
(4) Pembangunanterminalsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
sertaperencanaan danpelaksanaan dalam pengoperasian
terminalsebagaimanadimaksudpadaayat(3)hurufadan
hurufb dapatdikerjasamakan dengan badan usaha milik
negara,badanusahamilikdaerah,badanusahamilikdesa
danswastasesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undangan.
Pasal43
(1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat
diselenggarakandiluarRuangMilikJalansetelahmemenuhi
PerizinanBerusahadariPemerintahPusatatauPemerintah
Daerahsesuaidengannorma,standar,prosedur,dankriteria
yangditetapkanolehPemerintahPusat.
(2) PenyelenggaraanfasilitasParkirdiluarRuangMilikJalan
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatdilakukanoleh
perseorangan warganegaraIndonesiaatau badan hukum
Indonesiaberupa:
a. usahakhususperparkiran;atau
b. penunjangusahapokok.
(3) Fasilitas Parkirdidalam Ruang Milik Jalan hanya dapat
diselenggarakan ditempattertentu pada jalan kabupaten,
jalandesa,ataujalankotayangharusdinyatakandengan
RambuLaluLintasdan/atauMarkaJalan.
(4) Ketentuan lebih lanjutmengenaiPengguna Jasa fasilitas
Parkir,Perizinan Berusaha,persyaratan,dan tata cara
penyelenggaraan fasilitas dan Parkiruntuk umum diatur
Pasal50
(1) Ujitipesebagaimanadimaksuddalam Pasal49ayat(2)huruf
awajibdilakukanbagisetiapKendaraanBermotor,kereta
gandengan,dan kereta tempelan,yang diimpor,dibuat
dan/ataudirakitdidalam negeri,sertamodifikasiKendaraan
Bermotoryangmenyebabkanperubahantipe.
(2) Ujitipesebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dapat

243
dikerjasamakan dengan badan usaha miliknegara,badan
usahamilikdaerah,badanusahamilikdesa,danswasta.
Penjelasan:
Swastatermasukusahamikro,kecil,danmenengah
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenaiuji tipe sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan uji tipe
Pemerintah.
Pasal53
(1) Ujiberkalasebagaimanadimaksuddalam Pasal49ayat(2)
hurufbdiwajibkanuntukmobilpenumpangumum,mobilbus,
mobilbarang,keretagandengan,dankeretatempelanyang
dioperasikandiJalan.
(2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
meliputikegiatan:
a. pemeriksaan dan pengujian fisikKendaraan Bermotor;
dan
b. pengesahanhasiluji.
(3)KegiatanpemeriksaandanpengujianfisikKendaraanBermotor
sebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufadilaksanakan
oleh:
a. unitpelaksanapengujianpemerintahkabupaten/kota
sesuaidengannorma,standar,prosedur,dankriteriayang
ditetapkanolehPemerintahPusat;
b. unitpelaksana agen tunggalpemegang merek yang
mendapatPerizinanBerusahadariPemerintah;atau
b. unitpelaksana pengujian swasta yang mendapatkan
PerizinanBerusahadariPemerintah.
Pasal60
(1)Bengkelumum Kendaraan Bermotoryang berfungsiuntuk
memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor wajib
memenuhipersyaratanteknisdanlaikjalan.
(2)Bengkelumum yang mempunyaiakreditasidan kualitas
tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan
Bermotor.
(3)Penyelenggaraanbengkelumum sebagaimanadimaksudpada
ayat(1)wajibmemenuhipersyaratanyangditetapkanoleh
PemerintahPusat.
(4)Penyelenggaraanbengkelumum sebagaimanadimaksudpada
ayat(2)harusmemenuhiPerizinanBerusahadariPemerintah
Pusat.
(5)Pengawasan terhadap bengkelumum Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan oleh
pemerintah kabupaten/kota sesuaidengan norma,standar,

244
(6)Ketentuanlebihlanjutmengenaipersyaratandantatacara
penyelenggaraan bengkelumum diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal78
(1) Pendidikandanpelatihanmengemudidiselenggarakanoleh
lembagayangmendapatPerizinanBerusahadariPemerintah
PusatatauPemerintahDaerahsesuaidengannorma,standar,
proseduryangditetapkanolehPemerintahPusat.
Pemerintah.
Pasal99
(1) Setiaprencanapembangunanpusatkegiatan,permukiman,
dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan
Keamanan,Keselamatan,Ketertiban,dan Kelancaran Lalu
LintasdanAngkutanJalanwajibdilakukananalisismengenai
dampakLaluLintasyangterintegrasidenganAmdalatauUKL-
UPL.
(2) Ketentuanlebihlanjutmengenaidokumenamdalyangtelah
mencakupanalisismengenaidampaklalulintassebagaimana
13.KetentuanPasal101dihapus.
14.KetentuanPasal126diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal126
PengemudiKendaraanBermotorUmumangkutanorangdilarang:
a. memberhentikan Kendaraan selain ditempatyang telah
ditentukan;
b. mengetemselainditempatyangtelahditentukan;
c. menurunkan Penumpang selain ditempatpemberhentian
dan/atau ditempattujuan tanpa alasan yang patutdan
mendesak;dan/atau
d. Melewatijaringanjalanselainyangditentukandalam trayek
yangtelahdisetujuidalamPerizinanBerusaha.
Pasal162
(1) KendaraanBermotoryangmengangkutbarangkhususwajib:
a. memenuhipersyaratankeselamatansesuaidengansifat
danbentukbarangyangdiangkut;
b. diberitandatertentusesuaidenganbarangyangdiangkut;
c. memarkirKendaraanditempatyangditetapkan;
d. membongkar dan memuat barang ditempat yang
ditetapkandandenganmenggunakanalatsesuaidengan
sifatdanbentukbarangyangdiangkut;dan

245
e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu
Keamanan,Keselamatan,Kelancaran,danKetertibanLalu
LintasdanAngkutanJalan;
(2) Kendaraan BermotorUmum yang mengangkutalatberat
dengandimensiyangmelebihidimensiyangditetapkanoleh
Pemerintah Pusat harus mendapat pengawalan dari
KepolisianNegaraRepublikIndonesia.
(3) PengemudidanpembantuPengemudiKendaraanBermotor
Umum yang mengangkutbarang khusus wajib memiliki
kompetensitertentusesuaidengansifatdanbentukbarang
khususyangdiangkut.
Pasal165
(1) Angkutanumum diJalanyangmerupakanbagianangkutan
multimoda dilaksanakan oleh badan hukum angkutan
multimoda.
(2) Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda
dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara
badanhukum angkutanJalandanbadanhukum angkutan
multimodadan/ataubadanhukummodalain.
(3) Pelayananangkutanmultimodaharusterpadusecarasistem
danmemenuhiPerizinanBerusahadariPemerintahPusat.
(4) Ketentuanmengenaiangkutanmultimoda,persyaratan,dan
tata cara memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana
Pasal170
(1) Alatpenimbanganyangdipasangsecaratetapsebagaimana
dimaksuddalam Pasal169ayat(4)hurufadipasangpada
lokasitertentu.
(2) Penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat
penimbangan yang dipasang secara tetap pada Jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
PemerintahPusat.
(3) Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang
dipasang secaratetap sertasistem informasimanajemen
dilakukanolehPemerintahPusatdandapatdikerjasamakan
denganbadanusahamiliknegara,badanusahamilikdaerah
danswastasesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undangan.
(4) Petugasalatpenimbanganyangdipasangsecaratetapwajib
mendatajenisbarangyangdiangkut,beratangkutan,danasal
tujuan.
18.KetentuanPasal173diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal173
(1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan

246
angkutanorangdan/ataubarangwajibmemenuhiPerizinan
Berusaha dariPemerintah Pusatatau Pemerintah Daerah
sesuainorma,standar,prosedur,dankriteriayangditetapkan
(2) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)tidakberlakuuntuk:
a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan
ambulans;atau
b. pengangkutanjenazah.
Pemerintah.
24.KetentuanPasal179diubahsehinggaberbunyisebagai berikut:
Pasal179
(1) PerizinanBerusahaterkaitpenyelenggaraanangkutanorang
tidakdalam trayeksebagaimanadimaksuddalam Pasal173
ayat(1)hurufbdiberikanoleh:
a. Pemerintah Pusatyang bertanggung jawab dibidang
saranadanPrasaranaLaluLintasdanAngkutanJalan
untukangkutanorangyangmelayani:
1. angkutantaksiyangwilayahoperasinyamelampaui1
(satu)daerahprovinsi;
2. angkutandengantujuantertentu;atau
3. angkutanpariwisata.
b. gubernuruntukangkutantaksiyangwilayahoperasinya
melampauilebih dari1 (satu)daerah kabupaten/kota
dalam 1(satu)provinsisesuaidengannorma,standar,
prosedur,dankriteriayangditetapkanolehPemerintah
Pusat;
c. GubernurDaerahKhususIbukotaJakartauntukangkutan
taksidan angkutan kawasan tertentu yang wilayah
operasinyaberadadalam wilayahProvinsiDaerahKhusus
IbukotaJakartasesuaidengannorma,standar,prosedur,
dankriteriayangditetapkanolehPemerintahPusat;dan
d. bupati/walikota untuk taksi dan angkutan kawasan
tertentuyangwilayahoperasinyaberadadalam wilayah
kabupaten/kotasesuaidengannorma,standar,prosedur,
dankriteriayangditetapkanolehPemerintahPusat.
(2) Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacaradanpersyaratan
pemberianPerizinanBerusahasebagaimanadimaksudpada
ayat(1)diaturdenganPeraturanPemerintah.

247
Pasal185
(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikansubsidiangkutanpadatrayekataulintastertentu.
(2) Ketentuanlebihlanjutmengenaipemberiansubsidiangkutan
Pemerintah.
Pasal199
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksuddalam Pasal167,Pasal168,Pasal173,Pasal186,
Pasal187,Pasal189,Pasal192,atauPasal193dikenai
sanksiadministratifberupa:
c. pembekuanperizinanberusaha;dan/atau
d. pencabutanperizinanberusaha.
dimaksudpadaayat(1)diaturdenganperaturanpemerintah.
Pasal220
(1) Rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a dan
pengembangan riset dan rancang bangun Kendaraan
Bermotorsebagaimana dimaksud pada ayat(2)hurufa
dilakukanoleh:
a. PemerintahPusat;
b. PemerintahDaerah;
c. badanhukum;
d. lembagapenelitian;dan/atau
e. perguruantinggi.
Ayat(2)Dihapus
(2) Rancangbangunsebagaimanadimaksudpadaayat(1)harus
mendapatkanpengesahandariPemerintahPusat.
Pasal222
(1) Pemerintah Pusat wajib mengembangkan industri dan
teknologiprasaranayangmenjaminKeamanan,Keselamatan,
Ketertiban,danKelancaranLaluLintasdanAngkutanJalan.
(2) PengembanganindustridanteknologiPrasaranaLaluLintas
dan Angkutan Jalan dilakukan secara terpadu dengan
dukungansemuasektorterkait
(3) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana
dimaksudpadaayat(2)harusmendapatkanpengesahandari
PemerintahPusat.

02 OKT Hasil Timus Pasal 48-59

02 OKT Hasil Timus Pasal 48-59

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to 02 OKT Hasil Timus Pasal 48-59

Similar to 02 OKT Hasil Timus Pasal 48-59 (6)

More from glugutharipamungkas

More from glugutharipamungkas (14)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

02 OKT Hasil Timus Pasal 48-59